Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Menkomdigi Meutya Rombak Jajaran Pejabat Komdigi, Ini Daftar yang Dilantik

    Menkomdigi Meutya Rombak Jajaran Pejabat Komdigi, Ini Daftar yang Dilantik

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Meutya dikutip dari siaran persnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati.

    Meutya berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.

    “Saya yakin dengan kerja keras serta komitmen tinggi, Saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Jagalah nama baik kementerian dan pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Meutya.

    Meutya memaparkan enam fokus utama Komdigi dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.

    “Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.

    Menkomdigi mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bekerja keras demi mewujudkan visi besar Indonesia,” tutur Meutya.

    Berikut ini daftar pejabat Komdigi yang dilantik:

    Jabatan Pejabat Tinggi Madya

    1. Bonifasius Wahyu Pudjianto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi
    2. Cahyaning Nuratih Widowati sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemkomdigi

    Jabatan Fungsional Ahli Utama

    1. Hary Budiarto sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi
    2. Robinson Hasoloan Sinaga sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi

    Staf Khusus (Stafsus) Menkomdigi

    1. Arnanto Nurprabowo sebagai Stafsus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

    Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi

    1. Arifin Saleh Lubis sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemkomdigi
    2. Imam Suwandi sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi
    3. Raden Rhina Anita Ernita Martono sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat
    4. Hasyim Gautama sebagai Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
    5. Ichwan Makmur Nasution sebagai Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
    6. Slamet Santoso sebagai Sekretaris Dewan Pers

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Digital

    1. Denny Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital
    2. Dwi Handoko sebagai Direktur Layanan Infrastruktur Digital
    3. Mulyadi sebagai Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital
    4. Ervan Faturokhman Adiwijaya sebagai Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital

    Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital

    1. Aris Sudaryono sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital
    2. Syahruddin sebagai Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital
    3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah

    Ditjen Ekosistem Digital

    1. Aju Widyasari sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru
    2. Gunawan Hutagalung sebagai Direktur Pos dan Penyiaran
    3. Geryantika Kurnia sebagai Direktur Layanan Ekosistem Digital
    4. Dani Suwardani sebagai Direktur Pengendalian Ekosistem Digital

    Ditjen Pengawasan Ruang Digital

    1. Teguh Arifiyadi sebagai Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
    2. Irawati Tjipto Priyanti sebagai Direktur Penyidikan Digital

    Ditjen Komunikasi Publik dan Media

    1. Nursodik Gunarjo sebagai Direktur Informasi Publik
    2. Bambang Dwi Anggono sebagai Direktur Komunikasi Publik
    3. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan

    Inspektorat Jenderal

    1. Muhammad Arief sebagai Inspektur Dua
    2. Muhammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur Empat

    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

    1. Nusirwan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital
    2. Said Mirza Pahlevi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital
    3. Nur Izza sebagai Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital
    4. Muhammad Agung Harimurti Purnomojati sebagai Ketua STMM
    5. Baso Saleh sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Makassar
    6. Kristiani Judita sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Medan

    (agt/rns)

  • Lengkap! Ini Daftar Pimpinan Tinggi Pratama Komdigi yang Baru Dilantik

    Lengkap! Ini Daftar Pimpinan Tinggi Pratama Komdigi yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Berikut daftar nama pejabat dan posisinya yang baru.

    Meutya menekankan bahwa perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya melalui rilisnya, Sabtu (1/2/2025)

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati.

    Dalam kesempatan tersebut, Meutya kembali menegaskan enam fokus utama kementerian dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.

    Berikut ini daftar pejabat yang dilantik:

     Jabatan Pejabat Tinggi Madya:

    1. Bonifasius Wahyu Pudjianto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi

    2. Cahyaning Nuratih Widowati sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemkomdigi

    Jabatan Fungsional Ahli Utama:

    1. Hary Budiarto sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi

    2. Robinson Hasoloan Sinaga sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi

    Staf Khusus (Stafsus) Menkomdigi: 

    1. Arnanto Nurprabowo sebagai Stafsus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: 

    Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi:

    1. Arifin Saleh Lubis sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemkomdigi

    2. Imam Suwandi sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi

    3. Raden Rhina Anita Ernita Martono sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat

    4. Hasyim Gautama sebagai Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika

    5. Ichwan Makmur Nasution sebagai Kepala Pusat Kelembagaan Internasional

    6. Slamet Santoso sebagai Sekretaris Dewan Pers

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Digital: 

    1. Denny Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital

    2. Dwi Handoko sebagai Direktur Layanan Infrastruktur Digital

    3. Mulyadi sebagai Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital

    4. Ervan Faturokhman Adiwijaya sebagai Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital

  • Dedi Mulyadi Syok Tahu Uang Bantuannya Rp 40 Juta Dipakai untuk Apa: Kan Ibu Hidupnya Susah. . .

    Dedi Mulyadi Syok Tahu Uang Bantuannya Rp 40 Juta Dipakai untuk Apa: Kan Ibu Hidupnya Susah. . .

    TRIBUNJATENG.COM – Kecewanya hati Dedi Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Terpilih itu tak habis pikir dengan sikap seorang ibu rumah tangga (IRT) yang disebutnya kurang amanah.

    Ibu tersebut bernama Irma, berasal dari Depok.

    Dedi bertemu kembali dengannya untuk memenuhi janji.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan bantuan senilai Rp40 juta kepada perempuan tersebut untuk membayar utang.

    Namun, uang itu justru disalahgunakan oleh Irma untuk membeli sepeda motor hingga TV.

    Bantuan itu diberikan Dedi Mulyadi dalam acara Kang Dedi Menyapa di Depok, 12 Januari 2025.

    Ketika itu, Irma mengaku memiliki utang Rp 3,5 juta yang dipinjam dari tetangga untuk kepentingan pemakaman sang ibu.

    “Punya utang Rp3,5 juta. Waktu itu orang tua meninggal,” katanya di atas panggung, dikutip dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Chanel, Sabtu (1/2/2025).

    Karena prihatin dengan kondisi Irma, Dedi Mulyadi memberikan bantuan senilai Rp 40 juta.

    “Ini Rp 23 juta nanti saya genapin jadi Rp40 juta yah. Ibu sudah punya rumah?” tanya Dedi Mulyadi.

    Irma mengaku tinggal di sebuah kontrakan bersama suami dan anaknya.

    Kepada Dedi Mulyadi, Irma mengaku suaminya bekerja sebagai petugas kebersihan.

    Dedi Mulyadi pun berpesan agar uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan sisanya disimpan untuk tambahan membeli rumah.

    “Uang ini kalau dipegang hilang, nanti Pak Wali cariin tanah buat ibu.”

    “Nanti saya bangunin rumah dan ini (uang Rp40 juta) bagian dari pembangunan rumahnya, nanti saya bayarin,” terang Dedi Mulyadi.

    Setelah beberapa waktu, Dedi Mulyadi kembali bertemu dengan Irma untuk memenuhi janji membelikan rumah.

    Namun, dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi justru dibuat kecewa lantaran uang bantuannya disalahgunakan oleh Irma.

    “Saya ingin bertanya dulu sama Ibu dan Bapak, kemarin uangnya Rp40 juta, saya pesenin bayarin utang aja sisanya simpan, karena nanti akan menjadi tambahan untuk beli rumah, apa maksudnya, gimana?” tanya Dedi Mulyadi.

    Di hadapan Dedi Mulyadi, Irma mengaku uang tersebut telah ia pakai membeli motor.

    “Jadi kan saya beli motor sama TV,” kata Irma.

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun kecewa. Ia menyinggung sikap Irma yang konsumtif.

    “Kok beli motor, kan harus amanah. Memang itu uang Ibu, tapi kan Ibu hidupnya susah, karena Ibu hidupnya susah harus merubah diri untuk menjadi orang yang berada.”

    “Tapi kalau sikapnya konsumtif susah hidup, ketika ada uang langsung belanja, gimana,” terang Dedi Mulyadi.

    Saat memberi bantuan, Dedi Mulyadi mengatakan, Irma mesti menyisakan uang tersebut setidaknya Rp 30 juta.

    Rencananya, Dedi Mulyadi akan menggunakan sisa uang itu untuk membelikan Irma rumah.

    “Utangnya Rp3,5 juta dan saya bilang gapapa pakailah Rp10 juta sisanya untuk belanja makan segala macam, harusnya masih sisa Rp 30 juta, kan mau beli rumah,” tandasnya.

    Irma pun beralasan membeli motor untuk keperluan anaknya sekolah.

    “Maafin saya, karena kan saya untuk anak sekolah yah,” ucap Irma.

    (Tribunnews.com)

  • Ada Tower Provider di Atap Tetangga, Warga Bekasi Minta Tolong ke Tri hingga Dedi Mulyadi agar Dibongkar Megapolitan 1 Februari 2025

    Ada Tower Provider di Atap Tetangga, Warga Bekasi Minta Tolong ke Tri hingga Dedi Mulyadi agar Dibongkar Megapolitan 1 Februari 2025

    Ada Tower Provider di Atap Tetangga, Warga Bekasi Minta Tolong ke Tri hingga Dedi Mulyadi agar Dibongkar
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Warga Perumahan Telaga Emas, Blok K 1, RT 06/RW 13, Kelurahan Harapn Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, ramai-ramai meminta tolong ke Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto hingga Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    Permintaan tersebut berangkat dari keresahan mereka atas berdirinya
    tower provider
    setinggi 31 meter yang dibangun di salah satu atap rumah tetangga mereka.
    Salah satu warga, Rosmala (39) berharap mendapat perhatian dari Tri dan Dedi agar
    tower
    tersebut dibongkar karena mengancam keselamatan warga.
    “Kepada Pak Tri, Pak Dedi Mulyadi, tolong kita dilirik, ditinjau kembali izinnya, dilihat lokasinya,” ujar Rosmala saat ditemui di lokasi, Jumat (31/1/2025).
    Rosmala mengaku dirinya merasa resah setiap hari sejak
    tower
    tersebut berdiri hampir dua tahun silam.
    Ia khawatir
    tower
    tersebut sewaktu-waktu ambruk menimpa rumah warga. Pasalnya, pendirian
    tower
    seberat 5 ton itu dianggap tak wajar karena memancang di atas rumah warga.
    “Takut, kalau ada petir, angin pas hujan, apalagi sekarang musimnya hujan, sudah dua tahun kita ngerasain seperti ini. Kalau mati kan di tangan Allah ya, masa harus mati gara-gara ketakutan,” ungkap Rosmala.
    Adapun
    tower
    tersebut dibangun di atas rumah sepasang suami-istri, Waluyo dan Sri Wulandari, sejak Agustus 2023.
    Pondasi
    tower
    memanfaatkan atap rumah dengan diperkuat material baja sebagai tumpuan beban struktur
    tower
    .
    Ketua RT 006/RW 013, Rosadi (39) mengungkapkan, warga tak mengira lingkungannya yang notabene padat penduduk akan berdiri sebuah
    tower
    besar.
    Sebelum pembangunan dilakukan, pemilik rumah meminta persetujuan warga untuk mendirikan
    tower
    penguat sinyal sejenis
    tower
    monopole.
    Pembangunan
    tower
    tersebut diduga diprakarsai oleh salah satu perusahaan swasta yang berkantor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    Saat itu, warga menyetujui begitu saja karena mengira struktur
    tower
    penguat sinyal berukuran kecil.
    Ketika pembangunan tahap awal mulai berjalan, warga pun mulai menaruh kecurigaan.
    Pasalnya, struktur
    tower
    yang dibangun tak seperti yang diutarakan oleh pemilik rumah. Sebab,
    tower
    yang dibangun masuk ke kategori
    self supporting

    tower
    (SST).
    “Kalau monopole kecil, lah ini besar. Warga saat itu langsung menolak, pembangunan berhenti tiga bulan,” ungkap dia.
    Selain protes penolakan, warga juga menempuh jalur hukum. Mereka menggugat pemilik rumah, kontraktor, subkontraktor, dan pemerintah setempat ke pengadilan.
    Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak. Tak puas dengan putusan gugatan, warga kembali melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada Januari 2024.
    “Bandingnya sudah diajukan,” ungkap Rosadi.
    Imbas pendirian
    tower
    tersebut, belasan warga terpaksa menjual rumahnya karena khawatir terpapar radiasi
    tower
    provider.
    Rosadi (39) mengatakan, warga terpaksa menjual rumahnya karena khawatir akan keselamatan mereka pasca-pendirian
    tower
    .
    “Iya, yang penting keselamatan kami. Kalau misalnya ada yang mau beli, Alhamdulillah. Tapi faktanya tidak ada yang mau beli,” ungkap Rosadi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, sejumlah warga mengiklankan penjualan rumah melalui spanduk yang dipasang di setiap pintu gerbang kediamannya.
    Selain iklan penjualan, mereka juga menjadikan spanduk sebagai tempat mereka menyampaikan protes penolakan pendirian
    tower provider
    .
    Rosadi mengungkapkan, spanduk tersebut tersebut dipasang hampir dua tahun lalu, tepat setelah
    tower
    berdiri di wilayah mereka.
    “Dari awal penolakan. Kami sering pasang, menolak, ganti pasang lagi,” pungkas dia.
    Kini, warga berharap akan kehadiran pemerintah setempat untuk membongkar
    tower
    tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh-Oleh

    PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh-Oleh

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung usaha ultra mikro di Indonesia agar mampu naik kelas. Melalui program pembiayaan dan pelatihan, PNM telah membantu banyak ibu-ibu salah satunya ibu Enung Ukanah, seorang pengusaha sirup markisa asal Garut yang kini semakin bersinar.

    Usaha Ibu Enung sempat mengalami tantangan besar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, berkat tekad dan semangat yang kuat, serta dukungan pembiayaan dari PNM, ia berhasil bangkit dan merintis kembali usaha sirup markisa dari dapur rumahnya.

    Awalnya, ia kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena belum memiliki sertifikat halal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PNM, kini produknya telah bersertifikat halal hingga berhasil masuk ke toko oleh-oleh ternama di Kabupaten Garut.

    “Bersyukur sekali kenal dengan PNM dibantu untuk dapat sertifikasi halal, produk saya jadi lebih diterima toko-toko oleh- oleh yang cukup terkenal di sini. Ngga nyangka bisa sampe kaya gin padahal sebelumnya cuma bisa titip jual di warung-warung,” ujar Ibu Enung dengan penuh semangat saat berdialog dan dikunjungi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hassan di Menara PNM pada Kamis (30/1/2025).

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan bahwa program pembiayaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan ibu-ibu pengusaha ultra mikro tangguh yang mampu berkembang secara mandiri. 

    Arief menambahkan, PNM akan terus memberikan akses pembiayaan sekaligus memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha yang salah satunya kepemilikan sertifikat halal. Langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing para pelaku usaha ultra mikro dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” jelas Arief.

  • Kadiv Propam Polri soal Jerat Pidana Polisi Pemeras Penonton DWP : Tunggu Sidang Etik Selesai – Halaman all

    Kadiv Propam Polri soal Jerat Pidana Polisi Pemeras Penonton DWP : Tunggu Sidang Etik Selesai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polri angkat bicara soal bakal menjerat pidana bagi anggota yang terbukti melakukan pemerasan kepada penonton Djakarta Warehouse Project (DWP).

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan saat ini pihaknya masih fokus terhadap sidang etik para terduga pelanggar.

    “Itu masih proses sidang kan belum selesai,” kata Abdul Karim kepada wartawan di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) malam.

    Dia tak menjelaskan secara pasti apakah para polisi yang melakukan pemerasan ini akan dijerat pidana atau tidak.

    Abdul Karim menyebut pihaknya akan melihat dari perkembangan sidang kode etik yang dilakukan. 

    “(Pidana) Iya kita liat perkembangan sidang etik,” tuturnya.

    Adapun kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp32 miliar.

    Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Namun Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

    Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar.

    Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

    “Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

    Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

    Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

    “Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

    Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

    Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.

    Berikut 32 daftar anggota yang telah dilaksanakan sanksi etik :

    1. Eks Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Donald Parlaungan Simanjuntak disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
    2. Eks Kepala Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia disanksi PTDH.
    3. Eks Kepala Unit I Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful disanksi PTDH.
    4. Eks Kepala Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan disanksi demosi 8 tahun.
    5. Eks Panit I Unit II Subdit III Ditresnarkoba Iptu Syaharuddin disanksi demosi 8 tahun.
    6. Eks Bhayangkara Administrasi Penyelia Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Sehatma Manik disanksi demosi 8 tahun.
    7. Eks Kanit I Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Jemi Ardianto disanksi demosi 8 tahun.
    8. Eks Kanit II Satuan Reserse Polres Jakarta Pusat, AKP Rio Hangwidya Kartika disanksi 8 tahun.
    9. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Brigadir Hendy Kurniawan disanksi demosi 8 tahun.
    10. Eks Kanit I Binmas Polsek Kemayoran, Ipda Win Stone disanksi demosi 8 tahun.
    11. Eks Kanit Reserse Kriminal Polsek Kemayoran AKP Fauzan disanksi demosi 8 tahun.
    12. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Hadi Jhontua Simarmata disanksi demosi 8 tahun.
    13. Eks Kanit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Rio Mikael Tobing disanksi demosi 8 tahun.
    14. Eks Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto, disanksi demosi 8 tahun.
    15. Eks Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Derry Mulyadi, disanksi 8 tahun karena memeras WNA dan WNI.
    16. Eks Kanit III Sat Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, Iptu Agung Setiawan disanksi demosi 6 tahun. 
    17. Eks Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto disanksi selama 5 tahun.
    18. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom disanksi demosi 5 tahun.
    19. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Wahyu Tri Haryanto disanksi demosi 5 tahun.
    20. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Brigadir Dwi Wicaksono disanksi demosi 5 tahun.
    21. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Bripka Ready Pratama disanksi demosi 5 tahun.
    22. Eks Bintara Unit III Subdit III Ditresnarkoba, Briptu Dodi mendapat disanksi demosi 5 tahun.
    23. Eks Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan disanksi demosi 5 tahun.
    24. Eks Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite disanksi 5 tahun.
    25. Eks Bintara Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat, Aipda Lutfi Hidayat disanksi demosi 5 tahun.
    26. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Andri Halim Nugroho disanksi demosi 5 tahun.
    27. Eks Bintara Polsek Kemayoran Brigadir Satu Muhammad Padli disanksi demosi 3 tahun.
    28. Eks Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Abad Jaya Harefa, disanksi demosi 1 tahun.
    29. Eks Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol David Richardo Hutasoit disanksi demosi 8 tahun.
    30. Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu disanksi demosi 8 tahun.
    31. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Dimas Aditya disanksi demosi 8 tahun.
    32. Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Palti Raja Sinaga disanksi demosi 4 tahun.

     

     

  • PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PNM Siap Dukung Program Pemerintah Tingkatkan Sertifikat Halal Bagi UMKM

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mendatangi kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Menara PNM Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kesempatam itu, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya para ibu-ibu pengusaha ultra mikro.

    Dukungan ini akan diperkuat dengan peran Account Officer (AO) di lapangan. Hal ini sejalan dengan program pembiayaan PNM yang berfokus pada pemberian secara holistik melalui modal finansial, intelektual dan sosial.

    “Sebuah anugerah bagi kami di PNM digandeng oleh BPJPH. Peran AO akan kami maksimalkan agar mereka dapat mengedukasi dan mendampingi ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang usahanya seputar makanan agar segera bisa diproses sertifikasi halal,” ujar Arief.

    Jalin Kerjasama

    Sementara Haikal mengungkapkan, BPJPH akan menjalin kerja sama dengan PT
    PNM.

    Sebab PNM merupakan BUMN permodalan yang secara khusus banyak menjangkau UMKM di berbagai wilayah RI. Sehingga dengan kerja sama ini PNM dapat membantu BPJPH untuk mendaftarkan para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat halal.

    “Tadi saya berkunjung ternyata banyak pelaku usaha-pelaku usaha yang mendapat pembiayaan dari PNM. Nah saya bisikin, kasih halal dong supaya berjalan seiring dan ternyata beliau sudah lakukan dan akan kita eratkan lagi,” ujar Haikal.

    PNM menargetkan 3,5 juta UMKM bisa mendapatkan sertifikat halal sepanjang 2025.

    Haikal menjelaskan target ini didapat dari jumlah UMKM dalam negeri yang belum memiliki sertifikat halal. Di mana menurutnya per Januari ini dari 66 juta UMKM, baru 2,1 juta usaha yang sudah tersertifikasi.

    “Tahun ini kalau sesuai target 3,5 juta UMKM. Kenapa 3,5 juta UMKM, karena dari 66 juta itu 20% pelaku usaha kuliner. Berarti 14 juta, kalau 14 juta kita bagi rata-rata 3,5 juta lah per tahun,” terang Haikal.

    Sebelumnya, PNM juga telah mendampingi nasabahnya memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin edar BPOM.***

    Dengan demikian, PNM berkomitmen untuk memberdayakan usaha rumah tangga agar dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar yang lebih luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lima Kelurahan di Kalideres Jakarta Barat Masih Kebanjiran, Tinggi Air Sampai 1 Meter – Halaman all

    Lima Kelurahan di Kalideres Jakarta Barat Masih Kebanjiran, Tinggi Air Sampai 1 Meter – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lima kelurahan di Kalideres, Jakarta Barat, masih terendam banjir, dengan ketinggian air mencapai 100 cm akibat hujan ekstrem yang terjadi sejak Selasa siang, 28 Januari 2025.

    Hingga Rabu kemarin, 29 Januari 2025, ratusan warga Kalideres mengungsi ke pemukiman yang tidak tergenang.

    Genangan air setinggi 20 cm terjadi di Jalan Tol Soedijatmo Kilometer 31, arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (29/1/2025) malam.

    Sebanyak 5 pompa air dikerahkan untuk menguras air yang menggenangi Jalan Tol Soedijatmo Kilometer 31.

    Sejak Rabu sore, genangan air sudah mulai surut dibandingkan Rabu pagi yang mencapai ketinggian 30 sentimeter.

    Meski demikian, pada Rabu (29/1/2025) malam, arus lalu lintas di Tol Soedijatmo masih terpantau padat.

    Banjir juga menggenangi kawasan Rumah Susun Bhumi Cengkareng Indah hingga Rabu malam.

    Camat Kalideres Wukir Prabowo mengatakan di wilayahnya ada lima kelurahan yang banjir akibat tingginya curah hujan dan luapan Kali Semonggol.

    Banjir masih menutup akses jalan kendaraan, sehingga warga hanya bisa menggunakan perahu karet maupun memilih berjalan kaki menerobos banjir.

    Air yang masih tinggi di kali sekitar kawasan ini menyebabkan pompa air yang berada di Rusun Bhumi Cengkareng tidak dapat bekerja maksimal.

    Wilayah yang terdampak banjir itu meliputi Kelurahan Tegal Alur, Semanan, Kalideres, Pegadungan dan Kamal.

    “Di sejumlah lokasi sudah surat namun sebagian masih tergenang,” ujarnya, Rabu (29/1/2024).

    Sementara itu Lurah Pegadungan, Rahmat Mulyadi menambahkan di wilayahnya sekitar 900 warga dari RW 04 dan 05 mengungsi karena permukimannya terendam banjir akibat tingginya curah hujan.

    Mereka diungsikan di Masjid Sopwatul Ummah.

    “Warga masih mengungsi karena banjir belum surut,” jelasnya. Meski mulai surut, ketinggian air hingga Kamis dini hari masih setinggi 30 hingga 50 sentimeter.

    Kondisi ini membuat warga kesulitan dalam beraktivitas dan mencari kebutuhan harian seperti makan.

    Selain itu, akses air bersih juga mulai terganggu. Kondisi seperti ini membuat sebagian warga lebih memilih mengungsi di rumah ibadah.

    Warga berharap banjir dapat segera surut sehingga aktivitas dan perekonomian warga dapat kembali normal.

     

  • 10 Dedi Mulyadi: Semua Tambang Ilegal di Jawa Barat Ditutup! Bandung

    10 Dedi Mulyadi: Semua Tambang Ilegal di Jawa Barat Ditutup! Bandung

    Dedi Mulyadi: Semua Tambang Ilegal di Jawa Barat Ditutup!
    Tim Redaksi
    SUBANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih
    Dedi Mulyadi
    menggelar pertemuan dengan seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih se-Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Rabu (29/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Dedi menegaskan bahwa semua kepala daerah terpilih di Jawa Barat sepakat untuk menutup semua
    tambang ilegal
    di wilayahnya.
    “Kami juga sepakat semua tambang ilegal di seluruh daerah di Jawa Barat ditutup,” kata Dedi.
    Dedi mengungkapkan, semua kepala daerah terpilih sepakat untuk memprioritaskan anggaran bagi kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan jalan, irigasi, dan pemenuhan kebutuhan listrik.
    “Anggaran akan diprioritaskan untuk kebutuhan penting masyarakat,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    .
    Selain itu, Dedi dan para kepala daerah terpilih juga membahas efisiensi anggaran. Semua kepala daerah sepakat untuk tidak membeli mobil dinas baru, kecuali bagi yang sudah terlanjur membeli.
    “Kecuali yang sudah kadung membeli. Karena itu enggak bisa dibatalkan,” kata Dedi.
    Dedi juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan petani dan warga Jawa Barat.
    “Tak ada lagi jalan berlubang, tak ada lagi petani yang menangis karena tak ada pupuk, dan kurangnya jaringan irigasi. Pokoknya semuanya bahagia, baik yang berkeluarga maupun duda,” katanya, yang disambut tepuk tangan dari para kepala daerah terpilih.
    Pertemuan tersebut juga diunggah Dedi melalui akun TikTok-nya. Dalam unggahan itu, Dedi berharap bahwa dalam pemerintahannya nanti tidak ada lagi rakyat Jawa Barat yang rumahnya bocor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bertemu Kepala Daerah Terpilih Se-Jabar, Sepakati Efisiensi Anggaran dan Penutupan Tambang Ilegal Bandung 29 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Bertemu Kepala Daerah Terpilih Se-Jabar, Sepakati Efisiensi Anggaran dan Penutupan Tambang Ilegal Bandung 29 Januari 2025

    Dedi Mulyadi Bertemu Kepala Daerah Terpilih Se-Jabar, Sepakati Efisiensi Anggaran dan Penutupan Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    terpilih
    Dedi Mulyadi
    bertemu dengan seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih se-Jawa Barat.
    Pertemuan digelar di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Rabu (29/1/2025).
    Menurut Dedi, dalam pertemuan itu, ia dan para kepala daerah terpilih membahas tentang efisiensi anggaran.
    Kepada
    Kompas.com
    , Rabu malam, mantan bupati Purwakarta itu mengungkapkan, semua kepala daerah terpilih di Jabar menyepakati anggaran akan diprioritaskan untuk kebutuhan penting masyarakat.
    Mulai dari pembangunan jalan, irigasi, pemenuhan kebutuhan listrik dan lainnya.
    “Kami juga sepakat semua tambang ilegal di seluruh daerah di Jawa Barat ditutup,” tandas Dedi.
    Selain itu, lanjut Dedi, semua kepala daerah terpilih sepakat untuk tidak membeli mobil dinas baru.
    “Kecuali yang sudah kadung membeli. Karena itu enggak bisa dibatalkan,” kata Dedi.
    Pertemuan itu juga diposting Dedi di akun TikToknya. Dalam postingan itu Dedi berharap dalam pemerintahannya nanti, tak ada lagi rakyat Jawa Barat yang bocor rumahnya.
    “Tak ada lagi jalan berlubang, tak ada lagi petani yang menangis karena tak ada pupuk, dan kurangnya jaringan irigasi. Pokoknya semuanya bahagia, baik yang berkeluarga maupun duda,” katanya disambut tepuk tangan para kepala daerah terpilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.