Tag: Mulyadi

Sidang Etik Bongkar Aliran Dana Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro ke Anak Bos Prodia

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau langsung sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung pada hari ini, Jumat (7/2/2025).

Dua mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu diduga memeras anak bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan, Arif Nugroho.

Anggota Kompolnas Chairul Anam mengatakan, sidang etik terhadap Bintoro dan Gogo digelar di tempat berbeda dengan melibatkan dua Majelis Etik.

“Saya sendiri di AKBP B tadi melihat langsung dari awal sampai ditunda karena solat jumat dengan bacaan persangkaan yang kurang lebih hampir dua jam,” kata Anam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Anam mengungkapkan, Majelis Etik membacakan persangkaan kepada AKBP Bintoro secara detail termasuk mengurai jumlah uang dan aliran dana.

“Cukup detail ya, mengurai peran siapa saja yang ada di situ, jumlah uang, terus uang itu mengalir ke mana, terus juga di momen-momen apa. Jadi itu dijelaskan semua,” ungkap dia.

Hanya saja, Anam belum membeberkan siapa saja yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan ini.

Ia menyebut persangkaan itu nantinya bakal diuji dengan keterangan para saksi, alat bukti, dan kesaksian dari AKBP Bintoro.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

“Kita kira kita bisa berharap banyak atas kerja-kerja paminal yang memeriksa itu, dan kita berharap banyak ini majelis etiknya bisa bekerja secara maksimal, mengurai peristiwanya dan mendudukkan sanksinya secara tepat dan maksimal. Itu yang kami harapkan,” ujar Anam.

Selain Bintoro dan Gogo, mantan Kanit dan Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKP Z dan Ipda ND, serta eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana juga terseret kasus pemerasan dan menjalani sidang kode etik hari ini.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/02/2025 13:46
Menteri ATR/BPN Sidak Lahan Sengketa Dobel SHM Perumahan Cluster di Tambun Bekasi

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBUN SELATAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sidak lahan sengketa dobel Sertifikat Hak Milik (SHM) perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron langsung meninjau titik lahan sengketa yang mencakup sejumlah bidang, sebagian di area Cluster Setia Mekar Residence 2 lalu objek di luarnya yang merupakan rumah tinggal dan ruko milik warga.

Dalam kesempatan ini, Nusron juga bertemu dengan warga pemilik lahan yang rumahnya digusur karena sengketa yang terjadi.

Menteri ATR/BPN juga berjalan kaki kurang lebih sejauh 500 meter, dia menelusuri objek lahan sengketa yang luasnya mencapai 3,6 hektare.

Sengketa lahan sudah masuk ke tahap eksekusi, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang atas perintah pemenang perkara Mimi Jamila telah merobohkan sebagian objek rumah.

Objek rumah yang sudah dibongkar milik warga di luar Cluster Setia Mekar Residence 2, sedangkan untuk objek di dalam hunian tersebut masih berdiri.

Ada sekitar 27 bidang yang masuk ke dalam Cluster Setia Mekar Residence 2 yang bersengketa, kondisinya saat ini sudah dikosongkan.

Nusron mengatakan, untuk rumah yang sudah dieksekusi berada di luar Cluster Setia Mekar Residence 2 sebanyak lima objek.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

“Ini kita tadi meninjau nih, ini lokasi lima rumah, lima rumah pemiliknya tiga orang Ibu Asmawati, Ibu Mursiti, dengan Pak Yaldi,” kata Nusron.

Nusron memastikan, sengketa lahan dobel SHM ini akan ditangani BPN. Mereka yang memiliki sertifikasi tetap diakui secara sah.

“Langkah selanjutnya, kita akan kami koordinasi dengan pengadilan negeri Cikarang, kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa,” tegas dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/02/2025 12:28
Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour hingga Jual Buku

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi menegaskan sekolah dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan, termasuk study tour hingga renang.

“Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Jumat, 7 Februari 2025.

Selain itu, Dedi juga melarang sekolah menjadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Menurutnya, hal-hal semacam itu akan selalu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya berdampak pada tekanan psikologi para guru.

“Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam,” ucapnya.

Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta ini mengklaim anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan fokus pada kegiatan yang memang krusial.

“Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” ujarnya.

Adapun terkait pengelolaan keuangan sekolah, Dedi memastikan ke depannya tidak akan lagi dibebankan kepada kepala sekolah. “Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan,” tandasnya.

Seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah. Selain itu, Dedi memastikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan pengelola keuangan di setiap sekolah.

“Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah,” katanya.

Penulis: Arby Salim

07/02/2025 09:03
Ada Guru Bahasa Arab dan Dokter Jadi Peserta Pesta Seks Gay di Hotel Jaksel

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI – Polisi mengungkap latar belakang 56 orang peserta pesta seks gay di Hotel Habitera, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah mengatakan, para peserta memiliki beragam profesi.

Ia mengungkapkan, ada peserta yang berprofesi sebagai guru bahasa Arab dan dokter.

“(Profesi para peserta) karyawan swasta 48 orang, guru bahasa Arab satu orang dan dokter satu orang,” ungkap Iskandarsyah, Jumat (7/2/2025).

Tak hanya itu, Iskandarsyah menyebut ada peserta pesta seks gay yang berprofesi sebagai karyawan kontrak AVSEC Soetta.

“Kemudian personal trainer dua orang, karyawan kontrak AVSEC Soetta satu orang, tidak bekerja tiga orang,” kata dia.

Sementara itu, terdapat empat peserta yang sudah menikah dan memiliki istri, dan lima peserta tercatat sudah bercerai.

“47 orang belum menikah,” ujar Iskandarsyah.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

Adapun mayoritas peserta pesta seks gay berusia antara 26-30 tahun dan kebanyakan tinggal di wilayah Jakarta.

Sebelumnya, pesta seks gay yang digelar di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, digerebek polisi.

Penggerebekan yang dilakukan jajaran Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu berlangsung pada Sabtu (1/2/2025) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

“Adanya pesta seks sesama jenis, laki-laki atau gay. Jadi pesta seks LGBT yang dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 56 pria. Tiga orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya adalah pria berinisial RH alias R, RE alias E, dan BP alias D.

Tersangka RH berperan sebagai penyewa kamar hotel, sedangkan tersangka RE adalah orang yang membayar biaya sewa.

“Kemudian yang ketiga Saudara BP alias D, ini adalah merekrut peserta. Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu peserta untuk diajak ikut dalam event ini,” ungkap Kabid Humas.

“Kemudian dari 20 peserta awal yang dijapri oleh saudara tersangka D. Kemudian masing-masing juga mengajak, mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam event ini,” imbuh dia.

Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk alat kontrasepsi dan obat anti HIV.

“Ada barang bukti pemesanan hotel, kemudian alat kontrasepsi kondom, kemudian ada obat anti HIV dan juga ada sabun mandi,” ungkap Ade Ary.

Para tersangka kini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka dijerat Pasal 33 juncto Pasal 7 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

“Dengan ancaman pidana paling singkat dua tahun, paling lama 15 tahun dan denda Rp 1-7,5 miliar,” terang Ade Ary.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/02/2025 08:25
PNM perkuat sinergi demi wujudkan pertumbuhan berkelanjutan

PNM terus berkomitmen untuk tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa para nasabah mendapatkan pendampingan yang tepat guna meningkatkan daya saing usaha mereka

Jakarta (ANTARA) – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat sinergi dalam ekosistem holding ultra mikro untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, mendukung perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan layanan inovatif.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan pentingnya penguatan kapasitas dan pendampingan bagi pengusaha ultra mikro dan mikro sebagai upaya mempercepat inklusi keuangan.

“PNM terus berkomitmen untuk tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa para nasabah mendapatkan pendampingan yang tepat guna meningkatkan daya saing usaha mereka,” kata Arief dalam acara Meet The CEO 2025 di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa PNM memperkuat sinergi dalam ekosistem holding ultra mikro serta menegaskan komitmen dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera melalui Meet The CEO 2025.

“Kolaborasi yang kuat dalam holding ultra mikro menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini,” ujar Arief.

Adapun, acara Meet The CEO 2025 dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris PNM serta direksi Pegadaian. Berbagai diskusi dan sesi interaktif digelar guna merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk memperkuat peran PNM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari holding ultra mikro, PNM terus berupaya menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM agar semakin mandiri dan berdaya saing.

Dengan kolaborasi yang erat dan visi yang selaras, PNM optimis dapat terus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso menyampaikan komitmennya untuk terus memberdayakan masyarakat prasejahtera, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dalam ekosistem holding ultra mikro.

“Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang erat antara seluruh entitas dalam ekosistem holding ultra mikro agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan,” kata Sunarso.

Ia juga mengapresiasi kepada seluruh insan PNM atas dedikasi dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memajukan ekonomi bangsa.

Menurutnya, PNM telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam memberdayakan perempuan prasejahtera dan UMKM serta menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

“Dengan fokus pada sustainable growth, saya mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan bekerja bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 01:10
Kak Seto Sebut Perlindungan Anak di Dunia Digital Butuh Orang Sekampung Nasional 6 Februari 2025

Kak Seto Sebut Perlindungan Anak di Dunia Digital Butuh Orang Sekampung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Lembaga Perlindungan
Anak
Indonesia,
Seto Mulyadi
menegaskan bahwa perlindungan
anak
di dunia digital memerlukan peran aktif “orang sekampung”.
Sebab, menurut pria yang karib disapa Kak Seto ini, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Tetapi juga perlu kerja sama dari masyarakat, keluarga, anak-anak sendiri, serta rekan-rekan media.
“Kita harus melibatkan semua pihak. Melindungi anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga orang sekampung,” kata Kak Seto di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (
Komdigi
), Kamis (6/2/2025).
“Mulai dari keluarga, sekolah, hingga penyedia layanan elektronik (PSE) dan media. Semua memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas,” ujarnya lagi.
Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menambahkan bahwa meskipun sosial media dan platform digital menawarkan berbagai manfaat positif, manfaat tersebut tidak akan dirasakan jika anak-anak harus menghadapi risiko-risiko serius.
“Risiko
bullying
, kekerasan, paparan pornografi, judi
online
, hingga kecanduan game
online
dapat menghilangkan potensi positif dari dunia digital bagi anak,” kata Anindito.
Dis menilai bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada pelarangan atau pembatasan usia saja.
“Kita perlu strategi yang lebih utuh dan komprehensif. Gotong royong antara orang tua, guru, sekolah, dan penyedia layanan elektronik harus disepakati bersama melalui peraturan yang lebih rinci dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) maupun peraturan menteri,” ujar Anindito.
Sebelumnya, Kementerian Komdigi menggelar rapat pembahasan regulasi perlindungan anak dalam
ruang digital
.
Rapat ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan
Ruang Digital
di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alex Sabar, Dirjen Pendidikan Vokasi dan Layanan Khusus, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA).
Turut hadir, Ketua dan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akademisi, serta perwakilan dari UNICEF, Himpunan Psikologi Indonesia, Indonesia Child Online Protection, dan Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/02/2025 22:11
Delegasi Malaysia Belajar Skema Pemberdayaan Ultra Mikro Besutan PNM

Jakarta –

Permodalan Nasional Madani (PNM) berlakukan skema pemberdayaan kepada nasabah ultra mikro binaannya yang menarik perhatian para pemerhati dan praktisi UMKM dari negeri jiran, Malaysia.

Diketahui, PNM memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha melalui modal finansial, intelektual, dan sosial. Hal ini menjadi daya tarik hingga membuat jumlah nasabah PNM yang terlayani tembus nyaris 22 juta, melampaui Grameen Bank.

Keunikan pemberian modal secara holistik tersebut mendorong Delegasi Malaysia bersama Yayasan Desa Emas Indonesia (YDEI) mengunjungi PNM dan belajar secara langsung bagaimana PNM menaik kelaskan usaha ibu-ibu.

Ketua Pembina YDEI Dr. Aries Muftie dan para Delegasi terkesan dengan penggunaan teknologi yang ditampilkan melalui dashboard monitoring secara real time dalam memantau aktivitas bisnis PNM di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, mereka juga berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan nasabah PNM Mekaar.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menjadikan PNM sebagai tujuan untuk benchmarking. Baginya upaya untuk memajukan usaha akar rumput perlu dilakukan diseluruh negara yang juga dapat mendukung tujuan besar SDGs.

“Sebuah kesempatan besar bagi kami bias sharing skema pemberdayaan di PNM. Mudah-mudahan bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Malaysia dan menjadi momentum untuk membuat usaha ultra mikro di Asia semakin bersinar dan berperan besar dalam ekonomi global,” ucap Arief, dalam keterangan tertulis Kamis (6/2/2025).

Arief mencontohkan beberapa nasabah binaannya kini telah sukses melakukan ekspor yang awalnya hanya berasal dari dapur rumahan. Ia percaya dengan pelayanan optimal dan pemberian nilai tambah melalui modal intelektual dan sosial bisa membangun semangat entrepreneurship ibu-ibu rumah tangga.

(ega/ega)

06/02/2025 10:35
Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta yang diperiksa Kejari selama 10 jam yang mencapai Rp 1,5 miliar.

Pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menarik perhatian masyarakat.

Bahkan, tak sedikit yang penasaran dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi ini.

Berdasarkan pantauan Tribunnews dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Anne Ratna Mustika yang dilaporkan pada 27 Juni 2024, harta kekayaannya mencapai Rp 1,5 miliar, tepatnya Rp 1.555.703.834.

Aset kekayaan paling besar yang dimiliki Anne Ratna Mustika adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 810.000.000.

Masih dalam data LHKPN tersebut, Anne Ratna Mustika pun diketahui tidak memiliki utang.

Simak rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika tahun 2024:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1398 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 326.000.000

2. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 378.000.000

3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 65.500.000

4. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 40.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 619.220.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 619.220.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 26.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 100.383.834

F. HARTA LAINNYA Rp —-

Sub Total Rp 1.555.703.834

III. HUTANG Rp —-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.555.703.834

Anne Ratna Mustika lahir di Cikalongkulon, Cianjur pada 28 Januari 1982.

Ia menghabiskan masa kecilnya di Cianjur dengan menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN GUDANG 2 pada 1988.

Kemudian ia bersekolah di SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1994.

Pada 1997, Anne Ratna Mustika melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikalong Kulon, Cianjur.

Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIKARA, Purwakarta pada 2012.

Dalam kehidupan pribadi, Anne yang kerap disapa Ambu pernah menikah dengan Dedi Mulyadi yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih.

Adapun Dedi Mulyadi dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Pernikahan itu terjadi pada 2003. Namun 20 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah pada 2023.

Ibu dua anak ini lantas kembali menikah dengan Iskandar pada 16 Desember 2023 di Cianjur.

Pada Pilkada 2018, Anne Ratna Mustika maju sebagai calon Bupati Purwakarta menggandeng Aming sebagai wakil bupati.

Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi pemimpin Purwakarta periode 2018-2023.

Anne Ratna Mustika juga berhasil menuliskan namanya sejarah sebagai Bupati wanita pertama di Purwakarta.

Diperiksa Kejari

Terbaru, Anne Ratna Mustika menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Kejari Purwakarta, Rabu (5/2/2025).

Ia diperiksa selama 10 jam terkait kasus dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti mobil Innova Hybrid.

Meski menjalani pemeriksaan yang panjang, Anne mengaku semuanya berjalan lancar.

Statusnya pun masih sebagai saksi.

Usai diperiksa, Anne Ratna Mustika terlihat naik minibus hitam dengan nomor polisi D 1036 AJQ ketika meninggalkan kantor Kejari Purwakarta.

Saat itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan kerudung putih.

Sementara itu, Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana mengungkapkan, Anne dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

Martha menegaskan, Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional.

(Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih) (TribunJabar/Deanza Falevi)

06/02/2025 09:59
Wamenaker Noel: Dugaan percaloan naker di Karawang harus diberantas

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar.

Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Wamenaker Noel meminta pihak perusahaan harus menyadari bahwa percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.

“Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” kata Noel.

Adapun sinyalemen ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.

Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.

Lebih lanjut, Noel mengatakan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik, sesungguhnya sudah panjang dan mengorbankan banyak energi. Maka kalau masih dibebani para calo, hal ini ia nilai sungguh memprihatinkan.

Melalui unggahan yang sama, Dedi mengatakan akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.

Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.

Wamenaker Noel pun mengapresiasi rencana kerja Dedi Mulyadi jika kelak sudah menjadi Gubernur.

“Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia kita,” kata Noel.

Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Noel mengimbau agar mengumumkan kebutuhan atau seleksi tenaga kerja secara terbuka pada jauh hari sebelumnya, dan menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

06/02/2025 09:03
Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

Belanja pegawai Rp36,5 miliar

Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

Belanja modal Rp13,1 miliar

Belanja hibah Rp3,4 miliar

“Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

“Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

Berikut ini rinciannya:

Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

Belanja souvenir Rp649 juta

Makan minum tamu Rp312 juta

Belanja perabotan kantor Rp189 juta

Alat listrik Rp180 juta

Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

“Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

“Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

“Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

“Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

“Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

“Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

“Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

“Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

“Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

“Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

“Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

“Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

“Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

“Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

“Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

“Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

“Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

“Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

“Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

“(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

“Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

06/02/2025 08:45