Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat terpilih,
Dedi Mulyadi
, merespons adanya keluhan soal aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.
Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia punya solusi atas permasalahan itu ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Oo iya, bahwa negara itu harus hadir melindungi masyarakat yang di dalamnya adalah juga para pengusaha,” kata Dedi kepada Kompas.com di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
“Jadi, ketika nanti saya jadi gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan yang nyata, terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas-
ormas nakal
.
Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Selama kepemimpinannya itu, tidak ada ormas yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.
“Pengusaha ini kan investasinya melibatkan banyak orang untuk bekerja. Maka, ketika saya dulu memimpin jadi Bupati Purwakarta itu
clear
, jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, hampir enggak ada ormas yang mengganggu investasi,” ucapnya.
“Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan,” tuturnya.
Dedi tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.
Dedi hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.
“Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” tuturnya.
“Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
“Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mulyadi
-
/data/photo/2025/02/12/67ac79e86916c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
Bandung
12 Februari 2025")
Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025
-
Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun
JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih berkelakar telah siap mengikuti retreat kepala daerah tanpa harus mempersiapkan apapun.
Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan menghadiri kegiatan retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, pada 21 hingga 28 Februari mendatang.
“Ya ikut dong, masa engga ikut,” kata Dedi di The Hotel Alana, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).
BACA JUGA:Ngatiyana Sambut Positif Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Siap Ikuti Retreat di Magelang
Ia mengungkapkan, sudah terbiasa dengan latihan fisik hingga membaca buku. Sehingga, tidak perlu mempersiapkan apapun menjelang kegiatan tersebut.
“Saya biasa lari, biasa push up, biasa sit up, jadi ga ada persiapan, terus biasa baca buku, dan biasa mendengarkan orang menyampaikan paparan,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.
BACA JUGA:Pemkot Cimahi Pastikan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada 6 Februari 2025
Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.
Sebagai informasi, Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.
-
Pembangunan Jalur Tambang Parung Panjang, KDM: Setahun Cukup
JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi menargetkan, pembangunan jalan tol tambang Parung Panjang akan rampung dalam satu tahun.
Pengerjaan jalan tersebut, mulai diberlakukan pada 2026 mendatang, dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemkab Bogor.
“Tahun depan dibangun, setahun cukup,” kata Dedi Mulyadi kepada awak media di The Alana Hotel dalam rangka Rapat Koordinasi penanganan Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).
BACA JUGA:tambangDemul Ungkap Ini Dua Solusi Permasalahan Jalur Tambang Parung Panjang!
Sementara untuk jalan provinsi, Dedi menegaskan, akan dibangun mulai tahun ini dengan dana sebesar Rp130 miliar.
“(Rp) 130 miliar, tahun ini gak ada tahun depan, tahun depan itu jalan tambang. Tahun ini jalan provinsi,” tegas Dedi.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyampaikan, terdapat dua solusi untuk menyelesaikan permasalahan jalan tambang di Parung Panjang.
BACA JUGA:194 Orang MD Akibat Jalur Tambang di Parung Panjang Tak Terealisasi, Pemprov Janji Beri Uang Duka Rp100 Juta
Solusi pertama, pembangunan jalan provinsi di Parung Panjang akan berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan tersebut, akan berlangsung pada tahun ini.
Kedua, jalur tambang akan dibangun pada 2026 mendatang melewati berbagai proses seperti sinergisitas antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bogor.
Sebagai informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan, sebanyak 194 orang telah meninggal dunia dalam enam tahun terakhir di Jalur Tambang Parung Panjang.
“194 orang (meninggal), enam tahun terakhir,” kata Dedi Mulyadi kepada awak media di The Alana Hotel dalam rangka Rapat Koordinasi penanganan Jalan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).
Ia berjanji, akan memberikan uang duka kepada para keluarga korban tersebut dengan nilai Rp50 hingga Rp100 Juta tiap orangnya.
-
Apa Saja Gejala Kelainan Jantung Bawaan pada Bayi dan Anak? – Halaman all
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Ketua Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (IKA FKUI) Prof. Dr. dr. H. Mulyadi M. Djer, SpA(K) mengatakan, kelainan jantung bawaan merupakan kelainan kongenital tersering dengan angka kejadian mencapai 8 hingga 10 bayi setiap 1000 kelahiran hidup.
Di Indonesia, dengan total populasi sekitar 277.500.000 orang dan angka kelahiran sebesar 2,3 persen, angka kejadian Kelainan Jantung Bawaan (KJB) mencapai 50.000 kasus per tahun.
“Kelainan jantung bawaan ditandai dengan berbagai gejala klinis, antara lain tampak kebiruan, nafas cepat, cepat lelah, dan sesak nafas,” kata dia dalam seminar kesehatan bertema Mengenal Kelainan Jantung Bawaan pada Anak-Anak, Selasa (11/2/2025).
Selain itu, juga terjadi masalah menyusu pada bayi, sering batuk, pilek, berat badan sulit naik, hingga kejang.
Pada anak dengan usia lebih besar, juga ditandai dengan terjadi sesak saat beraktivitas.
Anak dengan kelainan jantung memiliki resiko mengalami komplikasi gagal jantung, serangan biru, infeksi jantung hingga kerusakan paru yang berpotensi membahayakan nyawa jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat.
Tata laksana untuk kasus kelainan jantung bawaan ini adalah bedah, intervensi non-bedah, terapi obat-obatan, serta dukungan nutrisi yang baik.
Ditambahkan konsultan bedah jantung anak Rumah Sakit Jantung Jakarta dr. Regina Marliau, SpBTKV, operasi dengan indikasi dan saat yang tepat pada anak-anak kelainan jantung bawaan dapat membantu menyelamatkan hidupnya, menaikkan berat badan, mencegah dari timbulnya sesak dan batuk pilek berulang, serta mengembalikan fungsi tumbuh kembangnya.
Meski demikian, biaya pengobatan yang tergolong tinggi membuatnya sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.
Melihat kondisi ini, General Manager Nu Skin Indonesia, Shita Laksmita menyebut, di tahun 2025 ini, pihaknya menyumbangkan Rp. 2,2 milyar untuk membantu penanganan anak-anak kelainan jantung bawaan di Indonesia.
Sejak tahun 2010, pihaknya membantu anak-anak dengan kelainan jantung bawaan melalui program Southeast Asia’s Children’s Heart Fund (SEACHF) yang bekerja sama dengan Yayasan Jantung Anak Indonesia (YJAI).
Dikutip dari Kemenkes, sampai saat ini, penyebab terjadinya KJB masih belum jelas, tetapi ada beberapa faktor risiko yang berperan, meliputi kebiasaan merokok baik secara aktif maupun pasif, konsumsi alkohol, ibu dengan diabetes mellitus/penyakit gula saat hamil, infeksi TORCH, kelainan jantung bawaan di keluarga, faktor genetik lain.
Pencegahan dapat dilakukan menghindari faktor risiko, yakni dengan tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kesehatan tubuh.
Bagi yang sudah terdiagnosis, wajib rutin kontrol sesuai jadwal, konsumsi obat sesuai anjuran, aktivitas disesuaikan dengan kebutuhan, konsumsi makanan bergizi seimbang (tidak ada pantangan khusus makanan tertentu yang dapat memperparah PJB).
-
Wujudkan Visi Perusahaan, PNM Beri Apresiasi untuk Karyawan dengan Performa Terbaik
PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sukses menyelenggarakan Meet the CEO dan PNM Excellence Award 2025 di The Gade Tower, Jakarta, pada 6 Februari 2025.
Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam meningkatkan kinerja dan inovasi di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mengapresiasi dedikasi dan kontribusi Insan PNM dalam mewujudkan visi perusahaan.
Acara dibuka dengan pidato inspiratif dari Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, yang menekankan pentingnya semangat kolaborasi, kerja keras, serta inovasi dalam mencapai keberhasilan. Dalam sambutannya, Arief menyoroti pentingnya nilai integritas dan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan masyarakat.
Hadir sebagai narasumber dalam acara ini, CEO BRI Group, Sunarso, berbagi wawasan mengenai ekonomi global, budaya perusahaan, serta peran strategis anak perusahaan dalam transformasi BRI Group.
Sebagai puncak acara, PNM Excellence Award 2025 diberikan kepada individu dan unit kerja yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai kategori, termasuk penghargaan bagi karyawan terbaik serta cabang dan unit terbaik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen PT PNM dalam mendukung pertumbuhan profesionalisme, inovasi, dan dampak positif bagi industri serta masyarakat luas.
Selain itu, dalam rangka mendukung kreativitas dan kebudayaan lokal, acara ini juga dimeriahkan dengan pameran batik dari nasabah PNM. Pameran ini menjadi wadah untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pengrajin batik, khususnya nasabah PNM, untuk memperkenalkan karya mereka kepada khalayak lebih luas.
“Acara ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para karyawan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dan berperan penting dalam kesuksesan perusahaan. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, kami berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk membangun ekonomi kerakyatan,” ujar Arief.
PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mendukung perkembangan karyawan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat
JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan sepuluh harapan strategis kepada Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.
Sepuluh harapan strategis atau Dasa Aratula tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jabar terpilih dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Selasa, 11 Februari 2025.
Maulana menilai, Dasa Aratula ini merupakan sepuluh harapan atau cita-cita hasil dari pengamatan terhadap permasalahan yang ia temui selama menjabat sebagai DPRD Provinsi Jabar.
“Saya menitipkan sepuluh harapan agar mampu dijalankan atas kekuasaan, kewenangan, dan kebaikan Gubernur terpilih, Kang Dedi Mulyadi, untuk mengurangi permasalahan yang ada di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (11/2).
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja
Maulana juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Dasa Aratula untuk Jawa Barat
Sepuluh poin Dasa Aratula yang disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, meliputi:
1. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji.
2. Pengangkatan guru dan tenaga pendidikan minimal melalui skema PPPK.
3. Kepedulian terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu sebagai bagian dari keberkahan kepemimpinan.
4. Penyediaan minimal satu guru BK di setiap sekolah untuk mengatasi masalah kekerasan dan kesehatan mental.
5. Penyelesaian kisruh ijazah tanpa merugikan sekolah swasta maupun siswa.
6. Gerakan bersama untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan pelajar di Jawa Barat.
7. Penambahan kuota pelatihan vokasi untuk menekan angka pengangguran.
8. Integrasi data pendidikan dan kebijakan untuk mengatasi dominasi lulusan SMK dalam angka pengangguran.
9. Pengurangan pengangguran pemuda dan peningkatan PAD pada 2027 melalui optimalisasi aset Pemprov Jabar.
10. Peningkatan modal alih profesi bagi pekerja seks komersial (PSK).BACA JUGA: Komisi IV DPRD Jabar Galang Dukungan DPR RI Dongkrak BIJB Kertajati
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, program-program tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam pemerintahan baru di Jawa Barat.
-
Penyaluran LPG 3 Kg Dipastikan Sampai ke Sub Pangkalan
Jakarta –
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bersama anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Christina Eugenia Paruntu melakukan peninjauan ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat, Senin (10/2).
Pemeriksaan penyaluran yang dilakukan Komisi XII DPR RI turut disamping oleh Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Bambang mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG atau gas 3 kg, ketersediaan stok hingga harga jual di kawasan Jakarta.
Pemeriksaan sendiri dilakukan di tiga titik lokasi yakni Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi, dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.
“Sebelumnya kami pada Dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah. Hari ini kami melihat bagaimana di Ibu Kota, di sini sampai malam pun bekerja, artinya ini dipastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg itu aman dan masyarakat tidak perlu panic buying,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).
Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan sub pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir.
“Kami timbang LPG 3 Kg yang tersegel terisi 8 Kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 Kg, berarti isinya 3 Kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 di Pangkalan,” terang Bambang.
Usai melakukan pemeriksaan itu, Bambang turut menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak termasuk Pertamina Patra Niaga yang telah berperan dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar tetap berjalan optimal.
“Jadi, kami Komisi XII hadir bersama Pertamina memastikan bahwa ini sudah tidak ada masalah. Kami ingin memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pasokan cukup,” tambahnya.
Untuk informasi mengenai lokasi pangkalan LPG terdekat dan program subsidi tepat LPG dapat diakses melalui https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kgatau dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.
Lihat juga Video DPR Cek Harga LPG 3 Kg: Subpangkalan Jual ke Warga Rp 19 Ribu
(/)
-
Inspeksi ke Lapangan, Komisi XII DPR Pastikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Elpiji 3 Kg – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan dan anggota Komisi XII DPR melakukan peninjauan ke lapangan terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi elpiji 3 kilogram (kg) di wilayah Jakarta Barat.
Adapun yang melakukan peninjauan yaitu Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, kemudian anggota Komisi XII DPR yakni Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Christina Eugenia Paruntu.
Mereka inspeksi ke tiga lokasi yaitu SPBE PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi, dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyampaikan, inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan LPG 3 Kg, khususnya di Ibu Kota.
“Sebelumnya kami pada Dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah. Kami melihat bagaimana di Ibu Kota, di sini sampai malam pun bekerja, artinya ini dipastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg itu aman dan masyarakat tidak perlu panic buying,” jelas Bambang dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke Pangkalan dan Sub Pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir.
“Kami timbang LPG 3 Kg yang tersegel terisi 8 Kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 Kg, berarti isinya 3 Kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 di Pangkalan,” tuturnya.
Sementara itu, pemilik Pangkalan Iqbal Affandi, Sidik, memastikan bahwa distribusi LPG 3 Kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, berjalan lancar dan stok dalam kondisi aman.
Ia juga menegaskan bahwa antrean yang sebelumnya terjadi kini sudah tidak ada lagi.
“Aman sekarang stok sudah banyak, tidak ada yang antre karena stok sudah normal. Kalau harga jual sesuai HET Rp 16.000,” ujar Sidik.
-
Rumah Pangan Diharapkan Menjadi Bagian Asta Cita Prabowo
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia secepatnya swasembada pangan dan tidak bergantung dari sumber makanan dari luar. Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.
Prabowo menargetkan paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan dan bersiap menjadi lumbung pangan dunia.
Hal itu yang membuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong ibu-ibu prasejahtera menjalani program Rumah Pangan PNM.
Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar dalam mendukung program makan siang bergizi yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu ketahanan pangan nasional.
Nasabah PNM Mekaar Aam mendapatkan bantuan bibit tanaman sayur seperti pakcoy, tomat, dan cabai. Dia juga menerima pelatihan serta pendampingan dalam proses perawatan tanaman.
Kini, hasil panennya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan melalui penjualan hasil tanamannya. PNM berkolaborasi dengan Jimmy Hantu Foundation dalam program Rumah Pangan PNM.
Sebagai mitra strategis, Jimmy Hantu Foundation berperan sebagai offtaker hasil panen, sehingga ibu-ibu Mekaar yang mendapatkan program ini dapat memperoleh kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan program ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah Mekaar.
“PNM terus berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi mereka melalui sektor pangan. Program Rumah Pangan PNM diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Arief.
Dengan program Rumah Pangan PNM, diharapkan semakin banyak ibu-ibu Mekaar yang mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia secepatnya swasembada pangan dan tidak bergantung dari sumber makanan dari luar. Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.
Prabowo menargetkan paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan dan bersiap menjadi lumbung pangan dunia.
Hal itu yang membuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong ibu-ibu prasejahtera menjalani program Rumah Pangan PNM.Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar dalam mendukung program makan siang bergizi yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu ketahanan pangan nasional.
Nasabah PNM Mekaar Aam mendapatkan bantuan bibit tanaman sayur seperti pakcoy, tomat, dan cabai. Dia juga menerima pelatihan serta pendampingan dalam proses perawatan tanaman.
Kini, hasil panennya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan melalui penjualan hasil tanamannya. PNM berkolaborasi dengan Jimmy Hantu Foundation dalam program Rumah Pangan PNM.
Sebagai mitra strategis, Jimmy Hantu Foundation berperan sebagai offtaker hasil panen, sehingga ibu-ibu Mekaar yang mendapatkan program ini dapat memperoleh kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan program ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah Mekaar.
“PNM terus berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi mereka melalui sektor pangan. Program Rumah Pangan PNM diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Arief.
Dengan program Rumah Pangan PNM, diharapkan semakin banyak ibu-ibu Mekaar yang mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(FZN)
-
Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan penyaluran dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia.
Misalnya, kata dia, di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
“Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya,” kata Erika.
Penyelewengan BBM bersubsidi juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Erika mengatakan, pada Agustus 2024 lalu ditemukan penyaluran tidak wajar.
Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter. Sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.
“Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga,” ucapnya.
Kemudian, kata Erika, penyelewengan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, pada Juni 2024. Di mana ditemukan pola penyaluran serupa, yakni pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.
“Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda,” pungkas Erika.
Diberitakan sebelumnya, Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Senin (10/2/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu, ramai-ramai anggota dewan menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan BBM Bersubsidi.
Shanty Alda, anggota Komisi XII DPR F-PDIP menyebut hingga awal 2025 ini, masih marak terjadi kasus penimbunan BBM Bersubsidi, hingga praktik SPBU nakal.
“Dan ini banyak terjadi di Bali, itu banyak sekali kasus yang membeli BBM (bersubsidi) dalam jumlah besar pertalite ya dan dijualnya dalam bentuk dimasukkan ke jeriken dan dijual ke pengecer-pengecer itu di Bali,” kata Shanty di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta.
“Dan juga banyak di berbagai tempat di Aceh, NTT kenakalan-kenakalan SPBU itu dispensernya banyak diakali,” lanjutnya.
Sebab itu, Shanty mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPH Migas.
“Sistem pengawasan itu bagaimana? kecurangan ini apakah ada satuan khusus di Pertamina yang mempelajari dan investigasi adanya kecurangan distribusi BBM bersubsidi ini? dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya?” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI FPKS Nevi Zuairina, meminta BPH Migas memberi sanksi tegas kepada SPBU nakal.
Dia mengusulkan agar ada penutupan SPBU nakal supaya ada efek jera.
“Kalau tidak keras efek jeranya hanya sekadar pengurangan kuota itu rasanya belum keras kalau bisa kita tutup SPBU nya, tidak pandang bulu,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR RI F-Demokrat Mulyadi, mendorong BPH Migas untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hal ini penting untuk mendeteksi indikasi praktik kecurangan.
“Dari hasil rapat kita sebelumnya dapat kita sebelumnya bahwa aboh ini kekurangan personel, maka dari itu mendorong penguatan sistem karena kalau kita tidak punya pengawasan cukup, kita harus punya sistem agar sistem kita mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.