Tag: Mulyadi

  • Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    akan pergi retreat (orientasi kepala daerah) ke Magelang, Jawa Tengah, dengan menaiki bus dari Bandung, Jawa Barat.
    Supian mengatakan, dirinya akan pergi retreat ke Magelang bersama dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    “Kami dari Jawa Barat rencananya mau gabung dengan Pak Gubernur, dari Gedung Sate kita naik bus sama-sama,” ungkap Supian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian mengaku dirinya sudah melaksanakan persiapan untuk mengikuti retreat di Magelang.
    Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah dengan rutin melakukan lari pagi.
    “Buat di Magelang, biasa lari pagi. Coba latihan dari sekarang biar di sana bisa adaptasi,” ucap Supian.
    Sementara itu, Supian mengaku tak ada persiapan khusus yang dilakukannya untuk pelantikan sebagai Wali Kota Depok nanti.
    Namun, ia mengaku begitu bersemangat karena bisa memiliki kesempatan untuk melayani masyarakat Depok.
    “Pasti kami posisinya bersemangat, Insyaallah bisa melayani masyarakat secara maksimal bersama Pak Chandra,” kata Supian.
    Supian berharap, dengan adanya kegiatan retreat bisa mendapat pembekalan agar ia semakin mantap menjabat sebagai kepala daerah.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari
    Kompas.id
    , Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung

    Ikut Retret ke Magelang, Jeje Govinda: Kumpul Dulu di Gedung Sate Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Bupati Bandung Barat
    terpilih
    Jeje Ritchie Ismail
    mengatakan, para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat akan berkumpul di Gedung Sate untuk bersama-sama berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, menjalani orientasi kepala daerah atau retret.
    “Berangkat, Insya Allah kalau Jawa Barat dari Bandung nanti, kumpul di Gedung Sate, tapi ada info sertijab dulu,” kata Jeje di kantor di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Musisi yang tergabung di band Govinda ini lantas mengaku, tidak memiliki persiapan khusus sebelum mengikuti retret. dia mengatakan, akan lebih banyak beristirahat.
    “Persiapan retret banyak-banyak istirahat, kelihatannya akan sangat padat dari pagi sampai malam,” ujar adik ipar pesohor Raffi Ahmad ini.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan akan berangkat ke acara retret di Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil.
    Dia menyebut, bakal berangkat dari Bandung bersama rombongan bupati dan wali kota dari Jawa Barat.
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya, enggak semua, sebagian temen-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi, Minggu (16/2/2025).
    Menurut Dedi, perjalanan menggunakan mobil maupun pesawat dari Bandung ke Magelang sama-sama memakan waktu lima jam.
    “Kalau perhitungannya naik peswat dengan darat hampir sama, kan lima jam perjalanan dari bandung ke magelang,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari 2025.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retret kepala daerah
    2025.
    Menurut dia, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retret,” ujar Bima Arya dikutip dari
    Kompas.id
     pada 14 Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar UGM Ingatkan Pemerintah Fokus Hal Ini

    Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar UGM Ingatkan Pemerintah Fokus Hal Ini

    Liputan6.com, Yogyakarta Per Desember 2024 total tunggakan peserta JKN mencapai Rp21,48 triliun, dimana asuransi BPJS Kesehatan bergantung terhadap iuran dari peserta. Soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mulyadi Sumarto, mengatakan berdasarkan pertimbangan inflasi, tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat dan yang menjaga keberlanjutan program sudah sewajarnya iuran BPJS terjadi.

    “Bukan dinaikkan tapi dipertimbangkan ulang secara berkala,” ungkapnya, Kamis (13/2/2025).

    Sementara bagi peserta mandiri maka kenaikan iuran BPJS akan sangat terasa. Situasi ekonomi negara saat ini yang penuh dengan dinamika, maka keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dianggap sebagai jalan terakhir pemerintah untuk memastikan bahwa program ini tetap sustain.

    “Terlebih lagi masih belum jelas mengenai penggolongan masyarakat yang menjadi peserta mandiri BPJS yang menyebabkan analisis kemampuan masyarakat yang kurang tepat,” ujarnya.

    Ada dua golongan utama kepesertaan BPJS, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Diantara kedua golongan tersebut terdapat sejumlah masyarakat yang terletak di area abu-abu yang mana posisinya terletak diantara garis batas antara kelompok miskin dan menengah.

    “Dapat disebutkan kelompok tersebut tidak jauh berbeda dengan kelompok miskin,” jelasnya.

    Walau hingga saat ini belum ada kepastian berapa besar kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan, menurutnya ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah, melakukan pemotongan subsidi atau pun pemberian subsidi yang tetap akan tetapi jumlah iuran yang akan dinaikkan. Jika melihat asumsi dalam satu keluarga terdapat tiga hingga empat anggota keluarga dan menggunakan kelas III dengan iuran sebesar Rp 35.000 per orang maka dalam satu bulan besaran iuran yang harus dibayarkan kurang lebih Rp 140.000.

    “Bagi masyarakat miskin menebus raskin dengan harga Rp 22.500 saja banyak yang tidak mampu menebus. Hanya 40% masyarakat yang mampu membeli,” ungkapnya.

    Mengacu pada data tersebut berarti masyarakat yang terletak pada posisi abu-abu ini yang mana dapat dikatakan kemampuan ekonominya hampir sama dengan golongan miskin akan sangat terbebani dengan adanya kenaikan iuran.

     

  • Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil

    Dedi Mulyadi Akan Berangkat Retreat Bareng Bupati dan Wali Kota Pakai Mobil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , mengumumkan rencananya untuk berangkat ke acara retreat di Magelang, Jawa Tengah, dengan menggunakan mobil.
    Dedi, yang akan berangkat bersama rombongan bupati dan wali kota, menyatakan bahwa perjalanan akan dimulai dari Bandung.
    Pernyataan ini disampaikan Dedi usai menjalani tes kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Minggu (16/2/2025).
    “Oh iya, rencana teman-teman sebagian ya enggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat,” kata Dedi.
    Dedi mengungkapkan, perjalanan dari Bandung ke Magelang, baik menggunakan mobil maupun pesawat, memakan waktu yang hampir sama, yaitu sekitar 5 jam.
    “Kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama, kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang,” tutur dia.
    Terkait hasil tes kesehatannya, Dedi mengungkapkan bahwa ia dalam kondisi sehat.
    “Gula darah, tensi, asam urat, dan kolesterol menunjukkan angka normal. Saya ada masalah cuma satu aja, enggak punya teman meriksa gula,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebanyak 505
    kepala daerah
    di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id, Jumat (14/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi mengungkap hasil pemeriksaan tes kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2/2025). Ia mengaku hanya memiliki satu masalah saja, meski hasilnya menunjukkan kondisi yang baik. 

    Tes kesehatan ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan para kepala daerah menjalani pelantikan dan agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, minggu depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu saja, yaitu enggak punya teman saat memeriksa gula,” ucap Dedi Mulyadi berkelakar seusai tes di Kemendagri, Jakarta.

    Dedi Mulyadi mengaku dirinya tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan kepala daerah, sebab acara tersebut hanya seremonial.

    Selain itu, ia sudah terbiasa menjalani pelantikan, baik saat menjadi anggota DPRD, bupati dua periode, maupun DPR. 

    “Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan,” pungkas Dedi Mulyadi. 

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap pelaku
    penambang ilegal
    .
    Pernyataan ini disampaikan Dedi saat ditanya mengenai penindakan terhadap penambang ilegal di wilayah Jabar, saat nanti resmi menjabat sebagai gubernur.
    “Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja,” kata Dedi, saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Minggu (16/2/2025).
    Dedi menyatakan bahwa praktik
    tambang ilegal
    di Jawa Barat harus segera dibersihkan.
    Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam upaya pemberantasan tambang ilegal, tetapi juga akan mengadopsi pendekatan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (
    UU Tipikor
    ).
    “Kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pendekatan dengan UU Tipikor memungkinkan karena para penambang ilegal itu tidak membayar pajak selama puluhan tahun, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
    Di sisi lain, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
    “Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih
    recovery
    yang diperlukan untuk melakukan
    recovery
    terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal,” tuturnya.
    Persoalan tambang batu ilegal di Subang, Jawa Barat, sebelumnya menjadi sorotan setelah video pernyataan Dedi mengenai aktivitas melanggar hukum tersebut viral.
    Menyusul sorotan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup tambang batu ilegal di daerah tersebut.
    Sebagai respons, ratusan buruh galian melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    6 Dedi Mulyadi: Belanja Perjalanan Dinas, Seminar, dan Proyek yang Tak Diperlukan Capai Rp 5 Triliun Nasional

    Dedi Mulyadi: Belanja Perjalanan Dinas, Seminar, dan Proyek yang Tak Diperlukan Capai Rp 5 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Bupati Purwakarta sekaligus
    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    menyebut, sudah menyiapkan rencana memangkas anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga proyek-proyek yang tidak diperlukan mencapai Rp 5 triliun.
    Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak mengurangi anggaran pembangunan, melainkan rencana belanja yang tidak penting.
    “Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat itu totalnya sudah Rp 5 triliun,” kata Dedi saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Dedi juga mengatakan, meskipun belum resmi menjabat gubernur, pihaknya sudah menghitung pembiayaan dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.
    Dia pun menyebut, akan mencoba menitikberatkan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang menjadi kebutuhan mendasar dan menghapus rencana belanja yang tidak penting.
    Dedi mencontohkan, pihaknya akan menghapus seluruh anggaran perjalanan dinas luar negeri gubernur Rp 1,5 miliar menjadi Rp 0.
    Kemudian, perjalanan dinas dalam negeri dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.
    “Perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak,” ujar Dedi menegaskan.
    Selain perjalanan dinas, Dedi juga akan menghapus anggaran pakaian dinas hingga pengadaan mobil.
    Rencana pemangkasan ini digulirkan di tengah kebijakan pemerintah pusat melakukan
    efisiensi anggaran
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berkat PNM, Anak Petani Bawang Bisa Berangkat ke Korea Selatan

    Berkat PNM, Anak Petani Bawang Bisa Berangkat ke Korea Selatan

    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan apresiasinya terhadap karyawan berprestasi dengan memberikan reward berupa perjalanan ke Korea Selatan. Tahun ini, penghargaan istimewa tersebut didapatkan oleh Murwoto, seorang Account Officer Mikro (AOM) dari Kediri, atas dedikasi dan kinerjanya yang luar biasa dalam mendukung keluarga prasejahtera mengembangkan usaha mereka.

    Oto, panggilan akrabnya, merupakan sosok inspiratif yang berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani bawang merah dan berusaha keras untuk menguliahkannya. Dengan ketekunan dan kerja keras, Oto berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi berkat dukungan penuh dari orang tuanya. 

    Ia memutuskan bergabung dengan PNM pada tahun 2021 dan mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan taraf hidup melalui pemberdayaan ekonomi dan akses permodalan.

    Saat mengetahui dirinya terpilih menjadi salah satu dari 89 Insan PNM yang mendapatkan reward wisata ke Korea Selatan, Oto merasa sangat terharu karena belum pernah terbayang akan terbang ke luar negeri.

    “Saya sangat kaget saat diinfokan kalau mendapat reward ke Korea, rasanya kaya mimpi seorang anak petani bawang bawang bias menginjakkan kaki di negeri Ginseng,” ungkapnya penuh haru.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan apresiasinya kepada Insan PNM yang berasal dari keluarga akar rumput dan mau mendedikasikan dirinya untuk membantu keluarga lain untuk meraih kehidupan yang lebih baik bersama PNM.

    “Sebuah kebanggaan bagi kami memiliki karyawan yang telah berupaya memberi nilai lebih dalam mendampingi nasabah mikro dan ultra mikro. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas komitmen dan kontribusi Insan PNM terpilih dalam memberdayakan perempuan prasejahtera dan keluarga kecil yang ingin mengembangkan usaha mereka,” ujar Arief.

    Menurut Arief, Account Officer memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah, memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan PNM. Dengan kegigihan dan ketulusan, mereka berhasil membantu banyak keluarga untuk lebih mandiri secara ekonomi.

    “Perjalanan ini bukan hanya untuk memberikan inspirasi dan pengalaman baru bagi para karyawan berprestasi tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh karyawan PNM untuk terus berkontribusi dalam misi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di akar rumput,” imbuh Arief.

    PNM berkomitmen untuk terus memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya, sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang penuh semangat dan inovasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih dijadwalkan menjalani
    registrasi pelantikan
    serta pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Minggu (16/2/2025).
    Hal ini tertuang dalam surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang diterbitkan pada 11 Februari 2025.
    Sedianya, para kepala daerah tersebut akan menjalani registrasi pelantikan serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu (15/2/2025) kemarin.
    Namun, pemeriksaannya ditunda karena alasan teknis, banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan sehingga jadwal diundur sehari.
    Sementara itu, sebanyak 242 kepala daerah terpilih lainnya akan mengikuti tahapan serupa pada keesokan harinya.
    Agenda ini menjadi langkah penting sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih.
    Beberapa nama besar akan hadir dalam sesi pemeriksaan kesehatan hari pertama. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, juga akan mengikuti pemeriksaan ini.
    Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto, Gubernur-Wakil Gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani, serta Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Cik Ujang, juga dijadwalkan menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan dalam sesi pertama yang berlangsung pukul 08.00-10.00 WIB.
    Mereka akan menjalani proses ini bersama 73 bupati dan wakil bupati dari masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Pada sesi kedua, pukul 10.00-12.00 WIB, giliran Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Sesi ini juga akan diikuti oleh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sementara itu, sesi ketiga yang berlangsung pukul 13.00-15.00 WIB akan diikuti oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Tahapan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih yang akan segera bertugas memimpin daerah masing-masing.
    (KOMPAS.COM/SINGGIH WIRYONO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Telusuri Aset Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri, Tersangka Kasus Korupsi Investasi Fiktif Taspen – Halaman all

    KPK Telusuri Aset Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri, Tersangka Kasus Korupsi Investasi Fiktif Taspen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset dua tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

    Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) alias Antoius Kosasih  dan eks Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) sebagai tersangka.

    Penelusuran aset para tersangka termasuk sumber dananya, dilakukan penyidik lewat pemeriksaan dua saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    Dua saksi dimaksud adalah Iwan Margana selaku Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management dan Nunu Nurdiyaman selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka dan sumber dananya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

    Penyidik seharusnya juga memeriksa saksi Choki Hartono selaku Sales Honda PT Auto Daya Keisindo.

    Namun, Choki tidak memenuhi panggilan KPK.

    Perkembangan teranyar dalam kasus ini, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan pada Kamis, 16 Januari dan Jumat, 17 Januari di sekitar Jabodetabek.

    Penggeledahan menyasar empat lokasi, yaitu dua rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 100 juta, termasuk juga penyitaan terhadap dokumen-dokumen atau surat surat serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara,” ujar Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (18/1/2025).

    Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita enam unit apartemen diduga milik Antonius Kosasih. 

    Enam unit apartemen yang berhasil disita KPK diperkirakan senilai Rp20 miliar.

    “Pada minggu ini pula, KPK telah melakukan penyitaan terhadap enam unit apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai kurang
    lebih Rp20 miliar. Enam unit apartemen tersebut diduga milik tersangka ANSK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” kata Tessa.

    KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto. Keduanya sudah ditahan KPK.

    Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

    Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

    Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp 78 miliar; PT Valbury Sekuritas (VSI) sebesar Rp 2,2 miliar; PT Pacific Sekuritas (PS) sebesar Rp 102 juta; PT Sinarmas Sekuritas (SM) sebesar Rp 44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

    Atas perbuatannya, Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.