Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak Megapolitan 18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak Megapolitan 18 Februari 2025

    SMAN 6 Depok Tetap Lanjutkan Study Tour ke Jatim: Kami Tahu Persis Minat Anak-anak
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    SMAN 6 Depok
    menegaskan akan melanjutkan program kunjungan obyek belajar (KOB) atau
    study tour
    ke Surabaya dan Malang,
    Jawa Timur
    (Jatim), meski Gubernur terpilih Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , meminta agar kegiatan tersebut dibatalkan.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut berdasarkan minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di wilayah Jatim.
    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” ungkap Syahri saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
    Syahri juga menambahkan  sekolah telah menjalin kerjasama dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim melalui perjanjian kontrak terkait kunjungan akademik.
    “Kenapa tidak di Jawa Barat dan sebagainya? Karena memang tadi seperti saya bilang, MOU kita adalah di universitas-universitas di sana,” jelasnya.
    Selain itu, pemilihan kampus di Jatim juga mempertimbangkan tingkat persaingan siswa dalam mendaftar PTN.
    Menurut dia, peluang para siswa SMAN 6 Depok lebih besar di Jatim ketika mencoba mendaftar kampus di wilayah non-Jabodetabek dan Jawa Barat.
    “Sehingga kalau untuk nilai dalam rangka pendaftaran ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi nilai rapot (di Jabodetabek dan Jawa Barat), kita masih kalah dari sekolah lain,” ujarnya.
    Syahri menegaskan bahwa program KOB ini telah disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, wali murid, dan pihak ketiga (travel and tour).
    Biaya studi tour sebesar Rp 3,8 juta per siswa tidak bersifat paksaan, karena komite sekolah menerapkan sistem subsidi silang bagi siswa yang tidak mampu.
    Kegiatan study tour ini berlangsung hingga Senin (24/2/2025) dan berfokus pada kunjungan ke empat PTN serta observasi di desa. Sementara destinasi Bali menjadi tujuan di hari terakhir perjalanan untuk wisata.
    “Jadi mereka tinggal di rumah penduduk desa, ikut bertani, ikut beternak; dan sebagainya sekaligus melakukan observasi lingkungan, baik itu sifatnya lingkungan alamnya maupun kebudayaannya,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 ke Bali ditiadakan.
    Hal ini ia sampaikan setelah mendengar ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jabat Bupati Blitar di Usia 72 Tahun, Rijanto Ikut Retreat di Magelang

    Jabat Bupati Blitar di Usia 72 Tahun, Rijanto Ikut Retreat di Magelang

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto segera resmi menjabat sebagai Bupati Blitar periode 2025-2030. Pria yang kini berusia 72 tahun tersebut pun bakal dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Usai pelantikan, Rijanto bakal ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama 1 pekan. Meski berusia 72 tahun, Rijanto pun tetap diharuskan mengikuti retret selama 1 pekan tersebut.

    “Iya nanti langsung terusan setelah pelantikan akan langsung ke Magelang untuk orientasi kepemimpinan di Magelang dari tanggal 21-28 Februari 2025,” ungkap Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi, Selasa (18/2/2025).

    Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Rijanto pun harus siap menerima gemblengan di akademi militer Magelang. Kegiatan retret ini akan dijalani pria berusia 72 tahun itu selama 1 pekan lamanya.

    Untuk memastikan kesiapan itu, maka kondisi kesehatan Rijanto pun harus dipastikan prima. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu pun sebenarnya juga sudah melakukan medical check up di salah satu rumah sakit di Blitar.

    Hasilnya meski Rijanto telah berusia 72 tahun namun kondisi fisiknya masih dalam keadaan sehat. Rijanto pun dinyatakan siap untuk prosesi pelantikan dan retret.

    “Hasil tes kesehatan bapak Rijanto-Beky dinyatakan baik,” terangnya.

    Doa masyarakat Blitar pun mengiringi Rijanto selama prosesi pelantikan dan retret di Akademi Militer Magelang. Masyarakat Blitar pun berharap Rijanto tetap sehat dan bisa kembali ke Blitar dengan kondisi sehat dan bisa menjalankan pemerintahan Kabupaten Blitar untuk 5 tahun ke depan.

    “Semoga pak Rijanto bisa melewati pelantikan dan retret dan kembali ke Blitar dan bisa membawa Blitar semakin lebih baik lagi,” ungkap Langkah. [owi/beq]

  • Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ini Hasil MCU Rijanto-Beky Sebelum Pelantikan Bupati dan Wabup Blitar

    Ini Hasil MCU Rijanto-Beky Sebelum Pelantikan Bupati dan Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih Rijanto dan Beky Herdihansah telah menjalani sejumlah persiapan untuk pelantikan serentak yang akan diadakan pada Rabu (20/2/2025) mendatang.

    Beberapa persiapan yang sudah dilakukan diantaranya adalah melakukan medical check up (MCU)  sebagai salah satu syarat yang diwajibkan ada untuk mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan yang diadakan sehari setelah pelatikan.

    Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi mengatakan jika ada dua tahapan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Sebelum menjalani tahapan pelantikan.

    “Pemeriksaan kesehatan ini terbagi menjadi dua. yakni yang diperlukan untuk orientasi kepemimpinan di Lembah Akademi Militer Magelang dan juga untuk pelantikan serentak di Istana Negara Jakarta,” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi, Senin (17/2/2025).

    Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan orientasi kepemimpinan di Magelang, keterangan Medical Check Up (MCU) ini paling tidak sudah dilakukan pada H-7 sebelum pelaksanaan. Rijanto-Beky pun sudah melaksanakan medical check up di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat.

    “MCU kita laksanakan kemarin, Sabtu, 15 Februari 2025 di RSUD Srengat. Keduanya, baik Pak Rijanto dan Mas Beky sudah menjalani pemeriksaan ini,” tuturnya.

    Sementara terkait pemeriksaan kesehatan untuk pelatikan serentak, Mulyadi menyebut akan dilakukan di Jakarta. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan serentak di Kementerian Dalam Negeri (Kemendag).

    “Pemeriksaan kesehatan untuk pelantikan serentak akan dilakukan di Kementerian dalam negeri, harus registrasi juga. Untuk Jawa Timur ada di sesi 3 yang diadakan pada hari ini. Namun karena ada kepentingan, untuk Kabupaten Blitar dilakukan besok, Senin 17 Februari 2025,” ungkapnya.

    Dari hasil MCU yang dilakukan di RSUD Srengat Kabupaten Blitar, kondisi kesehatan Bupati dan wakil Bupati Blitar dinyatakan baik. Rijanto-Beky dinyatakan siap untuk menjalani pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    “Hasil tes kesehatan bapak Rijanto-Beky dinyatakan baik,” tandasnya.

    Sebelum menjalani pelantikan serentak pada 20 Februari 2025, kepala daerah terpilih akan menjalani kegiatan gladi kotor pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pada 19 Februari 2025. Untuk kegiatan orientasi kepemimpinan akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025. [owi/beq]

  • 7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot “Study Tour”
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    akan memberi sanksi kepala sekolah yang tetap memaksakan
    study tour
    setelah Dedi dilantik sebagai Gubernur Jabar, 20 Februari mendatang.
    “Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” tegas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan WhatsApp, Senin (17/2/2025).
    Dedi menegaskan, kebijakan yang dilakukannya setelah dilantik adalah bersifat umum. Kalau salah satu sekolah tetap melaksanakan kegiatannya, kata dia, nanti sekolah yang lain ikut-ikutan.
    “Nanti jadi repot,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Dedi mengatakan, pihaknya mendapat kritik dari komite sebuah SMA Negeri di
    Depok
    terkait pelarangan
    study tour
    ke Bali. Sebelumnya, Dedi meminta sekolah tersebut menunda atau membatalkan kegiatan tersebut.
    “Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan,” kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com, 
    Senin (17/2/2025).
    Dedi menyebutkan, ongkos
    study tour
    ke Bali Rp 3,5 juta. Jumlah tersebut belum ditambah uang jajan dan uang saku sehingga bisa sampai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
    Dedi mengaku mendapat informasi itu dari sebuah media
    online
    lokal di Depok.
    Untuk kegiatan PPKN?
    Selain biaya, komite sekolah mengatakan
    study tour
    adalah kegiatan yang masuk ke kurikulum sekolah, yakni pelajaran PPKN.
    “Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget,” sindir Dedi.
    Dedi menyampaikan demikian karena ketika orangtua siswa di daerah lain protes karena biaya
    study tour
    mahal, komite sekolah di Depok justru protes karena biaya sekian itu tidak terlalu mahal.
    Hal ini, menurut Dedi, menunjukkan kelas ekonomi, orangtua siswa di sekolah tersebut sangat mapan.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan pelajaran PPKN tidak harus pergi ke Bali. Hal ini bisa dipelajari di lingkungan setempat.
    “Membantu orangtua beresin rumah, itu pelajaran PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga siapa tahu tetangga tak punya beras itu PPKN,” jelas dia.
    Selain itu, bisa juga mempelajari tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok. Misalnya, kata Dedi, kenapa lahir istilah yang disebut Belanda Depok.
    “Kemudian akar kebudayaan orang Depok (berasal) dari mana, leluhurnya siapa. Apa fungsi setu-setu yang berkembang saat ini di Depok dan sebagian sudah beralih fungsi dan bagaimana dampak alih fungsi itu bagi sosial ekonomi dan kebudayaan lingkungan masyarakat Depok. Itu juga keren,” tegas Dedi.
    Apabila orangtua ingin anaknya piknik, lanjut Dedi, tidak ada masalah karena itu hak setiap orang. Namun lebih baik selenggarakan secara pribadi oleh orangtuanya.
    Anak-anaknya didampingi langsung oleh orangtuanya pergi ke Bali.
    “Dampingi saja, piknik biasa jangan bawa nama sekolah. Cukup orangtuanya. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri,” kata Dedi.
    Menurut dia, kalau guru pergi ke Bali kemudian mendapat transportasi dari orangtua siswa, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang.
    Dedi meminta semua pihak harus memahami bahwa tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi seperti SMAN 6 Depok yang akan
    study tour
    .
    Masih banyak sekolah-sekolah lain yang orangtua siswanya harus ngutang ke sana kemari untuk anaknya pergi
    study tour
    .
    “Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat,” kata dia.
    Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.
    “Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot Bandung

    10 Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot Bandung

    Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Komunitas ojek
    online
    (ojol) di
    Sukabumi
    akan melakukan aksi
    mogok massal
    pada hari ini, Senin (17/2/2025).
    Hendra Mulyadi
    (50 tahun), Ketua Ojol All for One Sukabumi, mengaku aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan ojol yang melakukan aksi di Jakarta.
    “Dalam pertemuan tersebut, kami telah mencapai kesepakatan (untuk melakukan) offbit massal pada hari Senin (17/2/2025), offbit massal untuk semua transportasi,” kata Hendra dalam keterangannya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025) malam.
    Aksi mogok tersebut dimaksudkan oleh para ojol untuk menolak layanan Aceng atau Slot pada layanan ojek
    online
    .
    Hendra menyebut bahwa layanan tersebut dirasa merugikan serta terlalu membebankan kepada para
    driver
    .
    “Alasan offbit adalah masalah layanan Aceng di Gojek dan Slot di Grab, yang mengenakan tarif tidak manusiawi ke ojol, (kemudian) potongan komisi aplikator yang besar, belum biaya-biaya lain yang tidak pro ke driver,” papar Hendra.
    Selain itu, lanjut Hendra, komunitas ojol juga menolak sistem
    suspend
    yang dilakukan aplikator dengan waktu yang terlalu lama.
    Pada Senin (17/2/2025) hari ini nantinya, para ojol Sukabumi berencana akan berkumpul di Lapang Merdeka Kota Sukabumi.
    Offbit
    tersebut juga rencananya bakal dilakukan pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB.
    Namun, lanjut Hendra, para rekan ojol yang memilih untuk melakukan onbit saat aksi tersebut juga tak dipermasalahkan.
    Akan tetapi, mereka diminta untuk menghargai dengan cara tidak memakai atribut saat menarik penumpang.
    “Bagi rekan-rekan yang onbit tidak akan dipermasalahkan, (dimohon) bisa untuk menghargai yang melakukan offbit dengan cara tidak memakai atribut aplikator dan menonjolkan diri yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Hendra.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Dedi saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu, memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

    “Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp700 juta dari Rp1,8 miliar.

    Menurut Dedi, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp5 triliun.

    Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk Pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

    Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

    “Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelas dia.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Sumber : Antara

  • SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    SMA 6 Depok Gelar Study Tour ke Bali Rp 3,5 Juta, Dedi Mulyadi Minta Batalkan 

    TRIBUNJATENG.COM- Gubernur Jawa Barat  Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Bali dibatalkan.

    Pasalanya agenda tersebut kabarnya sampai membuat orang tua siswa keberatan.

     

    “Ada orang tua yang keberatan terhadap kegiatan study tour di SMAN 6 Depok (ke Bali) dengan biaya Rp3,5 juta,” ujar Dedi di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Sabtu (15/2/2025).

    “Kalau ditambah uang saku dan lain-lain bisa Rp4,5 – 5,5 juta,” imbuhnya.

    Padahal sebelumnya, Dedi sudah mengimbau kepada sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melakukan study tour, bahkan menjual seragam sekolah sekalipun.

    Nantinya, setelah dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi akan membuat keputusan tertulis.

    “Memang saya belum dilantik, saya hanya bersifat imbauan, belum bisa jadi keputusan tertulis,” jelasnya.

    Dedi menjelaskan, study tour sesungguhnya merupakan sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan.

    Yakni untuk mengarahkan anak-anak melakukan pengkajian dan penelitian pada sebuah tempat yang dikunjungi.

    Jika sekolah mau fokus pada kalimat study tour, menurut Dedi. sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus ke luar kota.

    “Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa jadi rangkaian study,” tutur dia.

    “Di mana anak-anak jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah,” paparnya.

    Kini yang menjadi masalah, kata Dedi, dengan alasan study tour, banyak anak-anak kurang mampu yang merasa minder.

    “Orang tuanya yang tidak mampu berusaha memenuhi keinginan anaknya karena marah di rumah,” kata dia.

    Dedi pun menyarankan kepada pihak sekolah untuk membatalkan rencana tersebut.

    “Untuk itu saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok, tunda ya. Enggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk yang lain,” pintanya.

    Namun jika orang tua siswa mampu untuk membiayai piknik, maka silakan saja.

    “Silakan piknik bersama keluarganya,” kata Dedi lagi.

     

    (*)

  • Jasamarga tak bisa perbaiki permanen kerusakan akses GT Karawang Timur

    Jasamarga tak bisa perbaiki permanen kerusakan akses GT Karawang Timur

    Karawang (ANTARA) – Pengelola jalan Tol Jakarta-Cikampek, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyebutkan tidak bisa memperbaiki secara permanen kerusakan akses Gerbang Tol Karawang Timur, karena belum memenuhi standar akses kontrol penuh untuk dikelola Badan Usaha Jalan Tol.

    Senior Manager Representative Office 1 PT JTT, Amri Sanusi di Karawang, Jabar, Minggu menyampaikan bahwa PT JTT telah membahas penanganan kerusakan jalan Interchange Karawang Timur yang merupakan satu-satunya akses Gerbang Tol Karawang Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang.

    Ia menyebutkan, pihaknya sebagai Badan Usaha Jalan Tol telah melakukan pemeliharaan rutin di seluruh area jalan tol, termasuk di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    Sedangkan mengenai akses Gerbang Tol Karawang Timur, kata dia, JTT telah melaksanakan perbaikan sementara atau pemeliharaan jalan yang dilaksanakan pada 23 dan 25 Januari 2025. Kemudian pada Februari dilaksanakan pemeliharaan jalan pada 7 dan 14 Februari 2025..

    Menurut dia, upaya yang telah dilakukan JTT tersebut merupakan bentuk penanganan darurat dengan menerjunkan Tim Patching. Namun untuk menjadi perbaikan permanen seharusnya akses tersebut dikembalikan fungsinya sebagai fully access control menuju dan keluar jalan tol.

    Saat ini kondisi jalan akses Gerbang Tol Karawang Timur belum memenuhi standar akses kontrol penuh untuk dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebab ada persimpangan sebidang dan bangunan komersial di sekitar jalan akses gerbang tol tersebut.

    Kondisi itu membuat jalan Interchange Karawang Timur itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Sementara perbaikan jalan secara permanen hanya dapat dilaksanakan oleh BUJT jika akses jalan tersebut diterapkan dalam sistem fully access control atau memenuhi standar akses kontrol penuh.

    Amri mengaku kalau pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan akses yang lebih baik, aman, dan efisien bagi pengguna Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan sekitarnya.

    Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh sebelumnya telah minta agar pihak Jasa Marga melakukan perbaikan akses Gerbang Tol Karawang Timur, karena kerusakannya sudah cukup parah.

    Begitu juga dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi sempat menyebutkan bahwa akses Gerbang Tol Karawang Timur itu kondisinya hancur. Sehingga mendesak agar pihak Jasa Marga segera melakukan perbaikan. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    JABAR EKSPRES – Wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat cukup menyita perhatian.

    Pasalnya, proyek nasional tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi panas bumi, sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).

    Akan tetapi, terdapat penolakan terhadap proyek nasional, alias pertambangan geothermal di kawasan Gunung Tampomas, karena dinilai dapat menimbulkan banyak permasalahan baru.

    Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya menolak rencana proyek gheotermal di Gunung Tampomas.

    “Pembangunan non-kehutanan di kawasan hutan semakin masif dan menggila. Padahal, kerusakan-kerusakan sampai saat ini terabaikan pemulihannya,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Minggu (16/2).

    Dedi menerangkan, terabaikannya pemulihan atas kerusakan hutan yang terjadi, dinilai karena tidak sebanding dengan pengrusakan kawasan hutan atas nama proyek strategis nasional.

    BACA JUGA: Kunjungan Kerja DPRD Sumedang: Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    Dia menambahkan, selain 20 juta hektare kawasan hutan akan dijadikan hutan tanaman energi dan hutan ketahanan pangan, proyek lain seperti pembangunan panas bumi akan dibangun di empat titik.

    Disampaikan Dedi, keempat titik lokasi pengebangan panas bumi untuk EBT, berada di Gunung Papandayan Barat, di Taman Nasional Gede Pangrango, di Taman Nasional Gunung Ciremai dan Di Gunug Tampomas.

    “Di Gunung Tampomas sendiri akan dibangun pembangkit listrik panas bumi seluas 27.110 hetare, yang masuk di dua wilayah yaitu Kabupaten Sumedang dan Subang,” terangnya.

    Dedi menjelaskan, dalam rencana umum energi nasional, daerah Jawa Barat merupakan wilayah terbanyak pembangunan kepentingan energi nasional.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, Provinsi Jawa Barat diketahui memiliki 331 titik potensi panas bumi, yang dianggap sebagai EBT.

    Salah satu titik EBT tersebut, yakni berada di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

    BACA JUGA: DPKP Sumedang Gelar GPM di Cimanggung, Anggota DPRD Borong Sayuran dan Dibagikan Gratis untuk Warga

    Penempatan titik lokasi EBT di kawasan Gunung Tampomas tersebut, diketahui sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1456 K/30/MEM/2008.