Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat (Jabar),
Dedi Mulyadi
, mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jawa Barat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah.
Dedi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp 60 miliar.
Namun, di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp 730 miliar.
“Ada. Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar. Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ungkap Dedi, di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.
Dia menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya
efisiensi anggaran
.
Beberapa anggaran lain yang dipangkas adalah anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar kini dihapuskan sepenuhnya.
Sementara itu, anggaran perjalanan dinas yang semula mencapai Rp 1,8 miliar dikurangi menjadi hanya Rp 700 juta.
“Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisain hanya Rp 700 juta,” ujar dia.
Dedi menyebut, perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan tidak lagi menjadi prioritas.
Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.
“Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Mulyadi
-
/data/photo/2025/02/20/67b6b5542aa44.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh
Nasional")
7 Dedi Mulyadi: Anggaran Bangun Kelas Rp 60 M, Beli Alat Telekomunikasinya Rp 730 M, Kan Aneh Nasional
-
/data/photo/2025/02/16/67b17d80c7864.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6
Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid \"Study Tour\"
Nasional")
6 Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid "Study Tour" Nasional
Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Langsung Copot Kepsek SMAN 6 Depok yang Berangkatkan Murid “Study Tour”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat (Jabar)
Dedi Mulyadi
mengaku telah mencopot Kepala Sekolah (Kepsek)
SMAN 6 Depok
yang tetap memberangkatkan siswanya pergi
study tour
ke Jawa Timur (Jatim).
Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur Jawa Barat.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
“Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” kata Dedi.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujar dia.
Diketahui, 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).
Keputusan ini tetap dilakukan meski Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya.
“Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang, itu dari kelas 11 semua (total 9 kelas),” ucap Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, saat ditemui
Kompas.com
, Selasa (18/2/2025).
Syahri menyampaikan, program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025).
“Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan (Senin),” ungkap Syahri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bareskrim Polri Diminta Ungkap Pelaku Lain Kasus Pemalsuan Risalah RUPSLB BSB – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri diminta mengungkap pelaku lain kasus dugaan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB).
Kasus ini dilaporkan oleh korban bernama Mulyadi Mustofa dan teregister dengan nomor LP/B/342/X/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2023.
Pihak terlapor merupakan eks Gubernur Sumsel Herman Deru dan Komisaris BSB Eddy Junaidy.
“Intinya memang dalam kasus ini memang masih ada orang yang harus terus diungkap karena memang kami lihat di sini,” kata kuasa hukum Mulyadi Mustofa, Ferdy Rizky Adilya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Hingga saat ini, menurutnya, penyidik telah transparan.
Pihaknya tengah mempelajari arahan P19 yang dilakukan Jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Ferdy berharap kasus ini ke depan semakin terang termasuk Kejati dapat mengundang tim dari Bareskrim agar segera melakukan ekspose.
“Agar semua nanti terkait peran-peran orang yang menyuruh melakukan tadi, baik turut serta itu, semua terbongkar juga,” ucapnya.
Naik Penyidikan
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan.
Hal itu setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat (6/9/2024) dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
“Ketiga tersangka melakukan perbuatan memalsukan surat akta otentik yaitu salinan risalah akta Nomor. 10 tanggal 9 Maret 2020 perihal RUPS-LB Bank BSB,” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya.
Adapun ketiga tersangka itu yakni seorang Notaris di Pangkal Pinang berinisial WT, kemudian E selaku notaris di Palembang dan IHC selaku staf dari tersangka E.
Trunoyudo membeberkan ketiganya terbukti melakukan manipulasi pencatatan salinan akta RUPSLB yang tidak sesuai dengan dokumen asli RUPSLB BSB.
Dengan manipulasi itu, kata Trunoyudo, ketiga tersangka itu menghilangkan frasa persetujuan pengusulan korban Mulyadi Mustofa sebagai calon Direksi BSB.
“Perbuatan memalsukan salinan risalah akta No. 10 tanggal 9 Maret 2020 yang menghilangkan klausul yaitu menyetujui untuk mengusulkan calon Direksi atas nama Mulyadi Mustafa pada RUPSLB berikutnya,” jelasnya.
Atas perbuatannya, Truno menyebut ketiga tersangka itu dijerat dengan Pasal 49 ayat 1 dan/atau Pasal 50 dan/atau Pasal 50A UU Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perbankan jo Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP tentang Pemalsuan dokumen otentik.
-
GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar
JABAR EKSPRES – Organisasi Masyarakat (Ormas) GIBAS siap mendukung kondusifitas wilayah Jawa Barat untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Ketua Ormas GIBAS Iwan Irawan Prayoga mengatakan, wilayah Jawa Barat harus selalu di jaga kondusifitasnya. Hal ini harus dilakukan agar pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar.
BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker
‘’Kami menunggu waktu yang dinanti-nanti, yaitu Pelantikan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030,’’ ujar Iwan dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/02/2025).
Dia mengatakan, sejauh ini keberadaan oramas akan selalu mengambil peran dan turut membantu dalam kelancaran pembangunan, khgususnya di tingkat daerah.
BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!
Sebagai pimpinan Ormas, keberadaan GIBAS akan selalu ada di tengah masyarakat dan akan selalu menjaga untuk kepentingan bersama dengan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
‘’ Kami akan selalu taat pada hukum dari Negara Republik Indonesia, dan mendukung penuh pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tepilih,’’ ujarnya.
BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen!
GIBAS akan senantiasa mengambil peran untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di Jawa Barat dan akan selalu siap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.
Kang Iwan—sa[aan akrabnya berharap di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat, kemajuan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
GIBAS menginginkan wilayah Jawa Barat menjadi provinsi termaju dan Istimewa sesuai dengan tagline yang diberikan oleh Dedi Mulyadi.
BACA JUGA: Harga Minyakita di Atas HET, Rakyat Kecil Makin Susah!
GIBAS akan selalu menjujung tinggi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Untuk itu, dalam pelantikan nanti, GIBAS akan berkomitmen untuk memberikan dukungannya kepada Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat dan siap berkolaborasi untuk membangun Jawa Barat Istimewa.
-
/data/photo/2025/02/17/67b2d635ecf16.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo
Regional
19 Februari 2025")
Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo Regional 19 Februari 2025
Ini Daftar 18 Kepala Daerah Sumbar yang Dilantik Serentak Presiden Prabowo
Tim Redaksi
PADANG, KOMPAS.com
– Sebanyak 18 kepala daerah terpilih asal Sumatera Barat akan dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025) di Istana Negara.
“Di Sumbar, ada 20 pasangan kepala daerah yang ikut pemilihan serentak 2024. Sebanyak 18 kepala daerah terpilih telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota dan akan dilantik pada 20 Februari 2025,” ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2025) di Padang.
Menurut Hamdan, untuk dua kepala daerah masih bersengketa di Makamah Konstitusi (MK).
“Dua daerah tersebut yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Dua daerah ini, masih menunggu hasil putusan sidang yang akan dibacakan MK pada 24 Februari mendatang,” kata Hamdan.
Berikut daftar kepala daerah di Sumbar yang bakal dilantik
1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar : Mahyeldi-Vasko Ruseimy
2. Bupati dan Wakil Bupati solok : Jon Firman Pandu-Candra
3. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar : Eka Putra-Ahmad Fadly.
4. Walikota dan Wakil Walikota Padang : Fadly Amran-Maigus Nasir
5. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana – Jakop Saguruk.
6. Solok Selatan Khirunnas dan Yulian Epi
7. Kota Padang Panjang. Hendri Arnis-Allex Saputra
8. Kab 50 kota: Safni dan Ahlul Badrito Resha
9. Kota Payakumbuh : Zulmaeta-Eizadaswarman.
10. Kabupaten Dharmasraya : Annisa Suci Ramadhani dan Leliarni.
11. Kota Bukittinggi : Ramlan Nurmatias-Ibnu Azis
12. Kabupaten Agam : IBeni Warlis- Muhammad Iqbal.
13. Kota Sawahlunto : Riyanda Putra-Jeffry Hibatullah
14.Sijunjung: Benny Dwifa Yuswir- Iraddatillah
15. Padang Pariaman: John Kenedy Azis- Rahmat Hidayat.
16. Kota Pariaman : Yota Balad-Mulyadi
17. Pesisir Selatan Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim
18. Kota Solok Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mengenal Slot dan Aceng yang Dikeluhkan Ojol, Selain Harapan THR 2025
PIKIRAN RAKYAT – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, melakukan aksi mogok secara massal dengan menonaktifkan aplikasi mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi serupa yang berlangsung di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin, 17 Februari 2025. Para pengemudi yang tergabung dalam berbagai komunitas ojol ini menuntut penghapusan sistem Slot dan Aceng yang dinilai merugikan mereka.
Selain itu, mereka juga berharap adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan driver, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2025.
Apa Itu Slot dan Aceng?
Dalam aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, sekitar 500 pengemudi ojol di Sukabumi berkumpul dan melakukan long march melintasi beberapa ruas jalan utama. Koordinator aksi, Hendra Mulyadi, menjelaskan bahwa sistem Slot dan Aceng dianggap tidak adil karena tarif yang ditetapkan sangat rendah dan tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan oleh para pengemudi.
“Tuntutan kita hari ini Senin 17 Februari adalah menghapus layanan Slot dan Aceng juga mengenai kebijakan dari aplikator yang semena-mena kepada driver ojol. Tuntutan kita dalam aksi damai kali ini hanya untuk membantu dan ikut solidaritas teman-teman kita yang melakukan aksi yang sama. Tapi itu ada audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta,” ujar Hendra seperti dilansir Media Pakuan.
Aceng merupakan sistem yang diterapkan dalam layanan pengantaran makanan, di mana tarif yang dikenakan hanya Rp 5.000 per perjalanan, terlepas dari jarak tempuhnya. Sementara itu, sistem Slot membatasi area kerja para pengemudi, sehingga mereka tidak dapat mengambil pesanan di luar zona yang telah ditentukan.
Kedua kebijakan ini dianggap sangat membatasi peluang pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
Kerugian dari Aceng dan Slot
Banyak pengemudi ojol yang merasa dirugikan oleh kedua sistem ini. Untuk layanan Aceng, misalnya, pengemudi harus tetap mengambil pesanan meskipun jaraknya jauh, namun tarifnya tetap rendah.
Hal ini membuat penghasilan mereka semakin kecil dibandingkan tarif reguler. Sedangkan pada sistem Slot, pembatasan wilayah membuat pengemudi kesulitan mendapatkan order jika area tersebut telah penuh. Beberapa pengemudi bahkan harus berpindah ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya, yang justru menambah beban operasional mereka.
Para pengemudi juga menyoroti bahwa kebijakan Slot awalnya menawarkan bonus tambahan sebagai insentif bagi mereka yang menyelesaikan jumlah perjalanan tertentu. Namun, seiring waktu, bonus tersebut semakin berkurang atau bahkan dihapuskan. Hal ini semakin memperburuk kondisi finansial para driver ojol yang mengandalkan pendapatan harian dari orderan.
Harapan untuk THR 2025
Selain menuntut penghapusan sistem Slot dan Aceng, para pengemudi ojol juga berharap adanya perbaikan dalam kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan aplikator. Merekal juga menyuarakan harapan mereka terhadap tunjangan hari raya (THR) di tahun 2025.
Mereka menginginkan adanya perhatian lebih dari pihak aplikator terhadap kesejahteraan pengemudi, termasuk pemberian THR sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka sepanjang tahun.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Daftar Gubernur Terkaya yang Dilantik 20 Februari, KDM, Bobby, Pramono Sekaya Apa?
PIKIRAN RAKYAT – Berikut daftar Gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah itu sudah dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto setelah jadwalnya diubah dari 6 Februari 2025, dilansir dari laman Menpan RB.
Ternyata ada gubernur terkaya berdasarkan LHKPN (harta kekayaan) yang dilaporkan ke KPK. Calon kepala daerah provinsi terkaya itu bukan Kang Dedi Mulyadi atau KDM (Jawa Barat), Bobby Nasution (Sumatera Utara), maupun Pramono Anung (DKI Jakarta). Berikut daftarnya:
Daftar Gubernur terkaya yang dilantik 20 Februari 2025
Gubernur Maluku Utara Ia adalah Sherly Tjoanda. Kekayaannya berdasarkan laporan harta kekayaan ke KPK pada 15 Oktober 2024 adalah Rp709 miliar. Ia juga tercatat punya 4 mobil dan 1 motor dengan nilai total Rp7 miliar. Gubernur Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara akan dipimpin oleh Andi Sumangerukka. Calon gubernur ini melaporkan LHKPN pada 26 Agustus 2024 dengan total Rp623,4 miliar dengan Rp33 miliar di antaranya adalah 10 mobil, sejumlah kapal pesiar, motor, dan sepeda. Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin akan menjadi gubernur di sana mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan sebesar Rp414 miliar berdasarkan laporan pada 31 Desember 2023 saat masih menjabat wakil gubernur Kalimantan Selatan. Ia tercatat punya 52 tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud adalah gubernur Kalimantan Timur dalam 5 tahun ke depan. Ia memiliki total harta kekayaan Rp183,3 miliar dengan menempati posisi keempat calon gubernur terkaya yang akan dilantik. Gubernur Sumatera Selatan Nama Herman Deru calon gubernur Sumatera Selatan punya harta total Rp143,2 miliar. Ia punya 2 mobil mewah dengan nominal maksimal Rp1,1 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2024. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ada di posisi keenam dengan total harta Rp104,2 miliar. Dari total harta tersebut, pasangan Rano Karno ini punya 9 tanah dan bangunan dengan total Rp35 miliar, dan 3 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Bangka Belitung Gubernur terpilih Bangka Belitung, Hidayat Arsani, ada di posisi ketujuh. Ia tercatat memiliki harta kekayaan Rp73,2 miliar menurut LHKPN yang dilaporkan pada 28 Agustus 2024. Dalam dokumen hartanya, ia punya 5 mobil dengan nilai Rp1,3 miliar. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara setelah sebelumnya menjadi Wali Kota Medan. Menantu Jokowi ini punya harta Rp57,5 miliar menurut laporan pada 31 Desember 2023. Ia punya 9 tanah dan bangunan senilai Rp40 miliar serta 6 mobil dan 1 harta senilai Rp1,3 miliar. Gubernur Aceh Muzakir Manaf adalah gubernur terpilih Aceh yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Catatan LHKPN KPK yang dilaporkan pada 20 Agustus 2024 menyebut ia punya total kekayaan Rp48,3 miliar, adapun Rp44 miliar di antaranya berupa 13 tanah dan bangunan. Gubernur Kalimantan Utara Kalimantan Utara akan punya gubernur Zainal Arifin Paliwang mulai 20 Februari 2025. Ia punya kekayaan Rp37,2 miliar, Rp600 juta di antaranya berupa 2 mobil dan 1 motor. Ia terakhir kali lapor harta pada 27 Maret 2024. Gubernur Jawa Barat Sementara itu, Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM punya harta total Rp12 miliar. Eks Bupati Purwakarta dan Anggota DPR ini punya 119 tanah dan bangunan dengan total Rp7 miliar, juga punya 3 motor, 3 mobil, dan 1 sepeda dengan total Rp8 miliar.
Demikian daftar gubernur terkaya yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Dedi Mulyadi berada di bawah Pramono Anung dan Bobby Nasution, yang terkaya bukan salah satu dari ketiganya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Mangrove Masih Menjadi Andalan Mitigasi Pencegahan Abrasi Pantai
Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
“Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.
Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.
Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.
“Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.
Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Palu: Mangrove masih menjadi andalan untuk mitigasi pencegahan abrasi pantai. Mangrove dinilai efektif mengurangi intensitas angin laut dan terbukti mampu menghalangi gelombang tsunami yang dapat merusak wilayah pesisir.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi saat penanaman 1.000 pohon mangrove bersama Relawan Bakti BUMN (RBB) di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
“Penanaman mangrove adalah solusi berkelanjutan untuk mengatasi abrasi pantai dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir,” kata Arief.Arief mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan pohon mangrove, agar program ini dapat berkelanjutan.
Arief berharap, dengan ekosistem mangrove yang sehat, desa bisa berkembang menjadi destinasi ekowisata yang mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.
“Bagaimana kegiatan sosial kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Desa,” ujarnya.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PT PNM dalam mendukung tiga pilar pembangunan utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini juga berkontribusi pada pencapaian 17 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, abrasi, polusi, dan risiko bencana pesisir.
Melalui program ini, Arief berharap dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir dan meninggalkan warisan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(FZN)
-
/data/photo/2025/02/18/67b47e6fd4050.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut \"Study Tour\" Meski Terhambat Biaya
Megapolitan
18 Februari 2025")
Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut "Study Tour" Meski Terhambat Biaya Megapolitan 18 Februari 2025
Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut “Study Tour” Meski Terhambat Biaya
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Meskipun menghadapi kesulitan dalam melunasi biaya program kunjungan obyek belajar (KOB) sebesar Rp 3,8 juta, siswa SMAN 6 Depok tetap dapat mengikuti
study tour
ke Jawa Timur.
Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan orangtua murid yang memiliki kemampuan finansial akan membantu mereka yang kurang mampu.
“Ada sebuah budaya baik yang kami pertahankan ketika orangtua murid yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Bahasanya subsidi silang dan selalu seperti itu untuk seluruh kegiatan yang terjadi di sini,” ujar Syahri saat ditemui
Kompas.com,
Selasa (18/2/2025).
Bantuan biaya bagi siswa yang terkendala ekonomi berbeda-beda, tergantung pada kemampuan dan ketersediaan dana orangtua masing-masing.
“Tiap individu akan berbeda-beda. Ada juga yang dibantu 100 persen karena memang dia tidak mampu secara finansial,” tambahnya.
Syahri menambahkan, tahun ini terdapat sekitar 37 dari 347 siswa dibantu dalam pembiayaan study tour. Pada akhirnya, siswa tersebut tetap ikut berangkat mengikuti program KOB.
Syahri menegaskan, informasi yang diterima Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengenai keluhan orangtua murid terkait biaya study tour itu tidak akurat.
Menurut Syahri, orangtua murid justru datang ke sekolah untuk meminta keringanan, dan hal tersebut akan dipertimbangkan.
“Kalau rumor yang berkembang itu adalah orangtua keberatan dan sebagainya. Kok orang dibantu ya keberatan? (Wali murid) enggak ada yang keberatan,” jelas Syahri.
Adapun biaya sebesar Rp 3,8 juta tersebut telah ditetapkan sejak November 2024 melalui rapat besar yang melibatkan pihak sekolah, travel, komite sekolah, dan wali murid.
Orangtua siswa diberikan opsi untuk membayar secara cicilan atau lunas.
“Untuk yang tidak mampu, di sekolah ini tidak pernah dipaksakan harus membayar, apalagi sampai ada yang bilang ‘
yang enggak ikut juga harus bayar
’, itu berita yang sangat salah ya,” tegasnya.
Study tour
SMAN 6 Depok berlangsung dari Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan kunjungan akademik ke empat perguruan tinggi negeri (PTN) serta observasi lingkungan di desa Kungkut, Batu, Malang.
Di hari terakhir, siswa akan berwisata ke Bali sebelum kembali ke Depok.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta agar kegiatan study tour ke Bali ditiadakan setelah mendengar keluhan dari sejumlah pihak mengenai biaya yang dianggap terlalu tinggi.
“Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh
study tour-
nya,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (15/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa biaya study tour ke Bali mencapai sekitar Rp 3,5 juta, dan jika ditambah biaya jajan, total yang harus dikeluarkan orangtua siswa mencapai Rp 5,5 juta.
Dedi menekankan, makna dari study tour dapat diterapkan di berbagai lokasi di Depok sebagai obyek studi, salah satunya masalah sampah.
“Itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (r
educe, reuse, recycle, replace
),” terangnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/18/67b4765c9ecb2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Siswi SMAN 7 Cirebon Diintimidasi Guru Usai Bongkar Pemotongan Dana PIP, KPAI Akan Laporan ke Dedi Mulyadi
Bandung
18 Februari 2025")
Siswi SMAN 7 Cirebon Diintimidasi Guru Usai Bongkar Pemotongan Dana PIP, KPAI Akan Laporan ke Dedi Mulyadi Bandung 18 Februari 2025
Siswi SMAN 7 Cirebon Diintimidasi Guru Usai Bongkar Pemotongan Dana PIP, KPAI Akan Laporan ke Dedi Mulyadi
Tim Redaksi
CIREBON, KOMPAS.com
– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan melaporkan temuan dugaan intimidasi dan perundungan terhadap sejumlah siswa SMAN 7 Kota Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Terpilih
Dedi Mulyadi
, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Sylvana Maria Apituley, mengatakan pihaknya telah menerima laporan bahwa sejumlah siswa mengalami intimidasi setelah menyuarakan hak mereka terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan dana Program Indonesia Pintar (
PIP
).
“Kami terima laporan, adanya dugaan intimidasi dan dampaknya lain berupa trauma. Kami dorong pihak sekolah, ketika ada siswa memainkan peran sebagai pelopor dan pelapor, mereka harusnya melindungi, bukan justru diintimidasi,” kata Sylvana di SMAN 7 Kota Cirebon, Selasa (18/2/2025).
Menurut dia, sekolah harus mengedepankan perlindungan bagi siswa. Ketika siswa menyampaikan fakta mengenai diskriminasi atau pelanggaran hak, sekolah wajib memberikan jaminan perlindungan.
“Kami akan merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat Terpilih, dan juga kepada kementerian terkait di tingkat nasional. Hal-hal seperti ini (intimidasi dan perundungan) bukan pertama kali, kami ingin di seluruh nasional ditingkatkan lagi, di Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujarnya.
Selain itu, Sylvana menekankan pentingnya ruang dan fasilitas trauma healing bagi siswa yang mengalami tekanan psikologis. Ia juga meminta sekolah memastikan seluruh pihak memahami bahwa siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dengan baik.
Untuk diketahui, lima orang guru di SMAN 7 Kota Cirebon, Jawa Barat, terindikasi melakukan aksi intimidasi dan perundungan kepada sejumlah pelajar. Intimidasi ini merupakan buntut dari aksi pelajar yang memprotes kegagalan SNBP dan juga upaya membongkar kasus Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipotong untuk partai.
Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 7 Kota Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, menyampaikan bahwa sejumlah orangtua siswa melaporkan anak mereka menjadi korban intimidasi oleh sejumlah guru.
Ada lima orang guru yang terindikasi melakukan hal tersebut dari sejumlah laporan yang diterima.
“Sebenarnya yang kemarin sudah dipanggil lima orang guru, yang dikatakan orangtua siswa kepada kami pihak sekolah, dan kemudian kami klarifikasi kepada guru-guru tersebut. Saya tunjukkan ini buktinya videonya, ini bukti rekamannya,” kata Undang saat ditanya
Kompas.com
di SMAN 7, Selasa siang.
Kesimpulan dari laporan tersebut, kata Undang, bahwa para siswa-siswi ini mendapatkan indikasi intimidasi berupa bentuk chat dalam aplikasi pesan, dan juga merasa disindir dalam sesi pembelajaran.
Itu juga ditemukan tidak hanya di satu kelas, melainkan di beberapa kelas lainnya.
Undang menyontohkan, ada laporan siswa-siswi yang mendapatkan chat tak mengenakkan dari seorang guru. Chat percakapan itu akhirnya berujung pada debat antara guru dan siswa.
Atas dasar itu, Undang meminta agar para guru tidak melakukan debat terhadap siswa-siswi dan juga orangtua siswa dikirimi
chat
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.