Hal ini diungkapnya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Jumat (3/10) lalu. “Pemprov Jabar memiliki komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya mereaktivasi kereta api,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (10/10/2025). (Dok. KAI Daop 2)
Tag: Mulyadi
-
Tukang Cincau Kecewa Dedi Mulyadi cuma Omon-omon
GELORA.CO -Pedagang cincau asal Bondongan, Kota Bogor, Nanang mengaku kecewa gara-gara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum melunasi janji untuk memperkerjakannya sebagai penerjemah bahasa.
Nanang mengklaim memiliki keahlian bicara dengan empat bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Spanyol.
“Saya merasa janji Gubernur Jawa Barat itu hanya omongan belaka dan tidak ditepati,” kata Nanang dikutip dari RMOLJabar, Selasa 14 Oktober 2025.
Nanang mengaku pernah dites langsung oleh Dedi Mulyadi untuk berbicara dalam empat bahasa asing. Setelah itu, Dedi Mulyadi mengajak Nanang untuk bekerja dengannya sebagai penerjemah.
Pernyataan Dedi Mulyadi itu ditayangkan melalui akun Instagram dan YouTube pribadinya ‘Kang Dedi Mulyadi Channel’, pada 6 Juli 2025.
“Jangan janji kalau memang hanya untuk konten. Saya juga paham, sebagai politisi itu pasti banyak kepentingan. Tapi bagi saya, janji adalah utang yang harus ditepati, apalagi sudah terekam di jejak digital,” kata Nanang.
“Jangan mentang-mentang saya masyarakat miskin, tidak berpendidikan, dan berpenampilan sederhana lalu dianggap tidak layak,” sambungnya.
-
Ketua MPR: Mess MPR Bandung segera direnovasi karena historis
bangunan ini adalah bangunan cagar budaya, memiliki nilai historis tinggi, salah satu heritage yang dimiliki Kota Bandung Jawa Barat
Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Mess MPR RI di Bandung, Jawa Barat, yang mengalami kebakaran akibat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 akan segera direnovasi karena memiliki nilai historis yang tinggi.
Dia menjelaskan Mess MPR yang terbakar merupakan bangunan cagar budaya Kota Bandung. Dia pun sudah meninjau kondisi terkini bangunan itu bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Kita melihat bagaimana proses revitalisasi dilakukan, sebab bangunan ini adalah bangunan cagar budaya, memiliki nilai historis tinggi, salah satu heritage yang dimiliki Kota Bandung Jawa Barat,” kata Muzani dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan bahwa total biaya yang dianggarkan untuk kepentingan perbaikan gedung Mess MPR oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp11 miliar. Menurut dia, renovasi bangunan itu pun akan didukung oleh pemerintah setempat.
“Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga fungsinya bisa kembali digunakan untuk kepentingan MPR dan Pemda Jabar dan juga warga Jabar khususnya,” katanya.
Sebelumnya, diwartakan sebuah bangunan aset milik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang berada di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, dibakar massa saat aksi unjuk rasa gabungan pengemudi ojek daring dan mahasiswa pada Jumat (29/8).
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi awalnya melempari Gedung DPRD Jabar dengan batu, petasan, hingga bom molotov. Lemparan juga diarahkan ke sebuah rumah yang berada di seberang gedung dewan, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang merupakan Mess MPR RI.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ada pekerjaan saluran, polisi alihkan arus lalu lintas di Jakbar
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Arjuna Selatan menuju arah Kemanggisan, Jakarta Barat, karena adanya pekerjaan saluran air untuk mengantisipasi genangan di lokasi tersebut.
“Melakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Arjuna Selatan hanya sepeda motor yang bisa melintas arah Kemanggisan dan untuk mobil dialihkan ke Jalan Panjang maupun Arjuna Utara,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA melalui tautan media sosial Instagram lewat akun @sudinsdabarat, pembangunan berlangsung 1 Oktober-5 Desember 2025 di Jalan Arjuna Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
“Lokasi pekerjaan dari persimpangan Jalan Kebon Jeruk Baru sampai persimpangan Jalan Budi I kemudian dari arah Jalan Panjang Kebon Jeruk menuju Tanah Abang,” tulis akun tersebut.
Berikut rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut:
Zona 1:
– Sepeda motor dari arah Jalan Panjang dialihkan ke Jalan Asem dan Jalan Kemiri
– Sepeda motor dari arah Grogol masuk lewat Jalan Kemiri
Zona 2:
– Sepeda motor dari kedua arah dialihkan ke Gang Langgar lalu ke Jalan Tosiga menuju Jalan Asem lalu ke Jalan Kemiri
– Mobil menuju Tanah Abang dialihkan ke Jalan Kebon Jeruk
– Kendaraan menuju Grogol dialihkan ke Arjuna Utara
– Kendaraan dari Grogol ke arah Jalan Panjang dialihkan ke Jalan Batu sari ke Jalan Kebon Jeruk Raya
– Kendaraan dari Kemanggisan ke arah Jalan Panjang via Arjuna Selatan dialihkan ke Jalan Arjuna Utara.
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat telah melakukan sosialisasi pembangunan saluran air Jalan Arjuna Selatan yang berlangsung di RPTRA Jeruk Manis, Kebon Jeruk, Rabu (24/9).
Wakil Camat Kebon Jeruk, Agus Mulyadi mengatakan, pembangunan saluran air Jalan Arjuna Selatan Kebon Jeruk merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi genangan pada saat musim hujan air dapat mengalir lancar.
Karena itu pembangunnya membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar.
Peran kecamatan dan kelurahan sangat besar karena langsung terkait dengan wilayah. “Kami juga melakukan pemetaan untuk rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu aktivitas warga,” katanya
Dukungan masyarakat, kata dia, sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/10/68e8d2e66cf66.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik
Bandung
13 Oktober 2025")
Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik Bandung 13 Oktober 2025
Dedi Mulyadi Tekan Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekolah Diminta Hemat Air dan Listrik
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh perangkat daerah melakukan langkah efisiensi besar-besaran pada pos belanja barang dan jasa.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air, kalau tidak perlu-perlu amat,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Tribun Jabar, Senin (13/10/2025).
Dedi menekankan, penghematan tidak hanya soal listrik dan air, tetapi juga mencakup biaya internet, telepon, hingga jamuan dinas. Tujuannya agar anggaran efisiensi dapat dialihkan untuk pelayanan masyarakat.
“Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) akan segera menerbitkan edaran kepada seluruh sekolah.
Edaran ini berisi instruksi untuk menekan penggunaan listrik, air, dan berbagai jasa lainnya di lingkungan sekolah.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto menyebutkan, kebijakan efisiensi ini berlaku untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk satuan pendidikan.
“Berlaku untuk semua OPD, kita akan buat edaran ke sekolah juga untuk efisien menggunakan jasa air, listrik dan lain-lain,” ujar Purwanto, Minggu (12/10/2025).
Meski belum merinci bentuk penghematan yang akan dilakukan, Purwanto menegaskan pentingnya kesadaran efisiensi di setiap sekolah.
“Perlu efisiensi untuk semua sekolah dalam penggunaan (listrik, air, dan lain-lain) jangan berlebihan,” katanya.
Langkah ini diambil menyusul keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang menargetkan pengurangan pos belanja barang dan jasa dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5 triliun atau ditekan Rp 1,9 triliun.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap efisiensi anggaran tidak mengganggu aktivitas pendidikan, melainkan justru meningkatkan kesadaran pengelolaan sumber daya secara bijak di lingkungan sekolah.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sekolah di Jabar Juga Kena Imbas Efisiensi yang Diterapkan Dedi Mulyadi, Harus Irit Air dan Listrik
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/12/68eb14380478f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar
Bandung
13 Oktober 2025")
Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar Bandung 13 Oktober 2025
Cara Dedi Mulyadi Bereskan Sungai dan Pengangguran di Jabar: Bukan Seminar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah inovatif dalam menangani masalah kebersihan sungai dan lingkungan di daerahnya.
Alih-alih mengadakan seminar atau rapat koordinasi, Dedi berencana membuka lapangan kerja baru dengan menambah jumlah tenaga kebersihan sungai.
Para pekerja yang akan diberdayakan secara langsung ini akan membersihkan sungai dengan menggunakan cangkul.
“Sebab kalau sungai-sungai itu pengen tidak banjir bukan diseminarkan. Bukan didiskusikan. Tapi sungainya dibersihkan. Bisa pakai alat berat, bisa pakai cangkul,” ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
Dedi menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa solusi untuk mengatasi banjir tidak terletak pada tumpukan dokumen hasil seminar, melainkan pada tindakan nyata di lapangan.
“Saya akan memperbanyak pekerja membersihkan sungai menggunakan cangkul, agar rakyat Jabar banyak pakulian (pekerjaan),” tambahnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengeklaim bahwa kegiatan tersebut tidak hanya akan menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Jawa Barat.
Dedi menegaskan, pembangunan daerah tidak selalu berkaitan dengan proyek besar atau investasi raksasa, tetapi lebih kepada memastikan rakyat memiliki penghidupan yang layak.
“Yang penting dapur ngebul. Pokoknya
kumaha
(bagaimana)
carana
Jawa Barat,
jalanan leucir, caina ngalir, beuteng rakyatna buncit, huntuna nyengir
(jalannya bagus, airnya mengalir, perut rakyatnya terisi dan giginya nyengir),” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Program Rereongan Poe Ibu Dedi Mulyadi Rentan Tindak Pidana Korupsi
JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai, Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama berdonasi Rp1.000 setiap hari yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi justru dekat dengan korupsi.
“Kebijakan yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebenarnya tidaklah perlu. Langkah itu tidak akuntabel sehingga rentan disalahgunakan menjadi korupsi,” ungkapnya, Minggu 12 Oktober 2025.
Dia curiga gerakan Rereongan Poe Ibu merupakan pungutan yang dibungkus dengan dalih sukarela mengingat gerakan ini justru sudah ditentukan besaran dan waktu penyerahannya. “Ditetapkan besaran dan ada waktu (setiap hari), ini sudah ciri pungutan, meski disebut sukarela. Apalagi salah satu target sasarannya sekolah/ siswa sekolah. Sekolah negeri saja dilarang melakukan pungutan, meski itu hanya seribu,” imbuhnya.
Almas mengingatkan warga Jabar sudah berperan dengan membayar pajar. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ‘membayar’ lagi dengan dalih uang saling bantu membantu. Terlebih, masyakarat juga sudah bergotong royong melalui iuran-iuran sosial, seperti BPJS.
“Jadi tidak perlu lagi ada kebijakan semacam ini. Lebih bijak bila Pemprov Jabar memaksimalkan anggaran yang ada demi program kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat untuk berdonasi sebesar Rp1.000 per hari. Surat Edaran dengan nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) atau gerakan bersama-sama sehari seribu ditujukan bagi para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, kepala OPD dari provinsi sampai kota dan kabupaten, serta seluruh Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.
Dalam edaran yang dibuat tertanggal 1 Oktober tahun 2025 tersebut, Dedi merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal.
Dana Gerakan Rereongan Poe Ibu, dikumpulkan melalui rekening khusus yang dibuat terlebih dahulu oleh masing-masing instansi/sekolah/lingkungan masyarakat melalui Bank BJB. Selain itu, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana hasil gerakan rereongan dilakukan oleh Pengelola Setempat, baik di lingkungan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan swasta, maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Pengelola Setempat bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan dana hasil gerakan rereongan. Pelaporan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga/Portal Layanan Publik yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dapat memanfaatkan akun media sosial masing-masing.
-
Rencana Proyek LRT Bandung Raya Muncul Lagi, Ini Rutenya
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berkesempatan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Jakarta, Jumat lalu (3/10/2025). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sejumlah isu salah satunya soal rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat.
Dudy menyampaikan komitmennya bahwa Kementerian Perhubungan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.
“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ungkap Dudy dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).
Sebelumnya kepada CNBC Indonesia, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Sumasna mengatakan kajian proyek LRT Bandung Raya masih berlanjut.
Sumasna menambahkan, saat ini untuk rute LRT Bandung Raya rencananya masih sebatas rute Barat-Timur (West-East) dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar dan Utara-Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang (North-South).
“Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” tambah Sumasna.
Adapun untuk rute North-South ini rencananya akan menjangkau Ledeng hingga Leuwipanjang, karena kawasan ini tingkat kemacetannya sudah cukup parah.
“Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwipanjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” ujarnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
-
/data/photo/2024/03/28/6604f1fce6a54.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan, Ditjen PAS Pastikan Napi yang Terlibat Disanksi")
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan, Ditjen PAS Pastikan Napi yang Terlibat Disanksi
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan, Ditjen PAS Pastikan Napi yang Terlibat Disanksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memastikan semua narapidana (napi) yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) akan dijatuhi sanksi dan hukuman.
Hal tersebut disampaikan Kabag Humas dan Protokol di Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti saat menanggapi kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Kelas I, Jakarta Pusat (Salemba) yang melibatkan aktor Ammar Zoni.
“Yang pasti terhadap pelanggran yang terjadi, siapa pun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuao peraturan yang berlaku,” kata Rika dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).
Rika mengatakan, saat ini, petugas Rutan bersama kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus tersebut.
“Mohon kesabarannya, saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujarnya.
Rika mengatakan, peredaran sabu dan tembakau sintetis di Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba) ditemukan petugas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Dia menyebut, sidak dilakukan petugas dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba terhadap ancaman peredaran narkoba di Rutan.
“Pelanggaran yang dilakukan oleh Amar Zoni, merupakan hasil dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Rika mengatakan, setelah petugas mendapatkan barang bukti narkoba dari Ammar Zoni, petugas Rutan Salemba berkoordinasi dan melaporkan ke pihak kepolisian.
“Setelah mendapati adanya barang terlarang dari warga binaan atas nama AZ, petugas Rutan salemba langgung berkoordinasi dan melaporkan kepada pigak kepolisian,” ujarnya.
Sebelumnya, Mantan artis Ammar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis (sinte) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Dari hasil penyidikan, mantan suami aktris Irish Bella ini diduga mengedarkan narkoba bersama lima tahanan lainnya.
Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Fatah Chotib Uddin, mengatakan bahwa berkas perkara Ammar dan lima tersangka lain telah dinyatakan lengkap dan diserahkan ke jaksa penuntut umum pada Rabu, 8 Oktober 2025.
“Iya, benar. Ada enam tersangka, termasuk MAA alias AZ (Ammar Zoni). Dugaan tindak pidananya terkait peredaran narkotika dari dalam rutan,” ujar Fatah saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2025).
Selain Ammar Zoni, lima tersangka lain yang ikut mengedarkan narkoba di dalam rutan berinisial A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR.
Dari hasil penyidikan Polsek Cempaka Putih, Ammar Zoni menerima narkoba dari seseorang di luar rutan bernama Andre, yang kini berstatus buron (DPO).
Narkoba tersebut dikirim melalui perantara bernama Asep, yang juga telah ditangkap bersama lima tersangka lain.
“DPO kita cuma satu, atas nama Andre. Dia yang kirim barang dari luar ke Amar. Komunikasinya pakai aplikasi Zangi,” kata Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Iptu Mulyadi.
Ammar Zoni kemudian menampung narkoba dan mendistribusikan kepada tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan.
“Amar ini perannya sebagai gudang. Berdasarkan pengakuan tersangka lain, dia yang menyimpan barang dari luar,” ujar Mulyadi.
Saat penggeledahan, petugas menemukan beberapa paket sabu dan ganja sintetis yang disembunyikan di bagian atas ruangan tahanan, tepatnya di sela-sela atap.
“Kalau terakhir, barangnya diumpetin di atas,” kata Mulyadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Program Donasi 1.000 Sehari Dedi Mulyadi Dikecam, Valentinus Resa: Negara Udah Pungut Pajak, Masih Minta Lagi?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menuai banyak tanggapan dan kecaman.
Salah satunya datang dari presenter Metro TV, Valentinus Resa, yang secara terbuka mengkritik kebijakan tersebut dalam salah satu program siaran televisi nasional.
Dalam surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA, yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025, Dedi Mulyadi mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari guna membantu sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, Resa menilai kebijakan tersebut justru menunjukkan lemahnya peran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat.
“Negara kan sudah punya anggaran yang diambil dari pajak rakyat. Jadi kenapa urusan pendidikan dan kesehatan yang harusnya jadi tanggung jawab negara kok malah diserahkan lagi ke rakyat,” ujar Resa dalam tayangan Metro TV, dikutip Minggu (12/10/2025).
Dengan gaya khasnya, Resa bahkan menyindir kebijakan itu dengan analogi yang menohok.
“Ini ibarat kita pesen nasi goreng, udah bayar tapi kita disuruh bawa piring sendiri, telur sendiri, masak sendiri,” sebutnya.
Dikatakan Resa, meski nominal Rp1.000 terdengar kecil, namun bagi sebagian masyarakat angka itu tetap berarti besar.
“Selain itu seribu rupiah buat sebagian orang mungkin kedengarannya receh, tapi buat sebagian lainnya seribu itu gak kecil. Makanya wajar kalau banyak warga yang menolak imbauan itu,” katanya.
Resa juga menyinggung kekhawatiran publik bahwa kebijakan yang disebut sukarela itu bisa saja berubah menjadi kewajiban di lapangan.