Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    JABAR EKSPRES – Dedi Mulyadi gerak cepat melakukan pemecatan Kepala SMAN 6 Depok usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.

    Langkah itu pun langsung mendapat respons dari Anggota DPRD Jabar, salah satunya Anggota Komisi V Zaini Shofari.

    Zaini mengatakan, perlu ada solusi jalan tengah yang terbaik atas peristiwa itu.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menguraikan, peristiwa dan kebijakan yang diambil gubernur itu patut jadi perhatian bersama.

    “Langkah pak Gubernur itu memang sah, beliau juga sudah dilantik. Tapi memang butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan Seluruh Penasehat Pemdaprov Jabar Bekerja Secara Sukarela Tanpa Biaya

    Menurut Zaini, di satu sisi langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi yang cukup mendadak itu jadi shock therapy bagi para guru, kepala sekolah ataupun ASN di Jabar.

    Apalagi hal itu menunjukkan langkah tegas atas komitmen yang dibuatnya.

    “Beliau (Dedi Mulyadi.red) tegas melarang study tour. Itu disampaikan jauh hari sebelum dilantik. Lalu ini ada sekolah tetap melaksanakan. Mungkin dinilai sebagai bentuk perlawanan,” jelasnya.

    Namun di sisi lain, pemecatan kepala sekolah juga perlu mengikuti berbagai pertimbangan lain. Misalnya, regulasi terkait, prosedur ataupun memperhatikan rekam jejak dan catatan lainya.

    Menurutnya, yang terpenting dalam kejadian itu adalah solusi jalan tengah. “Study tour itu kan sudah direncanakan jauh hari. Biaya juga telah dikeluarkan dan tidak sedikit telah bergulir ke agen perjalanan. Kalau sudah DP, agen perjalanan kan juga gak mau uang kembali. Lalu orang tua siswa juga keberatan jika uang tidak kembali,” jelasnya.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Zaini berharap, ke depannya ada solusi yang baik terkait bagaimana agar guru juga tidak terbebani dan orang tua juga tidak merasa dirugikan.

    Selain itu, menurutnya, nasib para guru juga perlu dilindungi.

    Ke depan, Komisi V juga akan mendalami lebih lanjut terkait kejadian itu. Itu juga kaitanya dengan Pergub No 54 tahun 2020 di Jawa Barat.(son)

  • 8 Kepala SMAN 6 Depok Tak Ikut Study Tour ke Jawa Timur Megapolitan

    8 Kepala SMAN 6 Depok Tak Ikut Study Tour ke Jawa Timur Megapolitan

    Kepala SMAN 6 Depok Tak Ikut Study Tour ke Jawa Timur
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala
    SMAN 6 Depok
    disebut tidak ikut berangkat dalam kunjungan objek belajar (KOB) yang dilaksanakan 347 siswa ke Surabaya dan Malang di Jawa Timur.
    Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang SMAN 6 Depok memberangkatkan siswanya ke luar kota untuk
    study tour,
    tetapi pihak sekolah tetap berangkat. 
    “Ibu kepala sekolahnya
    stand by
    di sini ya kita. Saya dan ibu Kepsek juga sama ya, kami di sini menyatu,” kata Humas SMAN 6 Depok Syahri Muhammad kepada
    Kompas.com,
    Selasa (18/2/2025).
    Ia menegaskan,
    study tour
    ratusan siswa itu telah disepakati melalui rapat darurat oleh para komite sekolah dan wali murid.
    Para siswa akan pulang ke Depok pada Senin (24/2/2025).
    Sementara kepada Disdik Jabar, pihak sekolah mengaku telah menjelaskan surat klarifikasi berisi kronologi terkait perencanaan KOB yang telah disusun sejak tahun lalu.
    “Di dalam pembicaraan itu, kita disuruh membuat satu pernyataan klarifikasi tertulis semacam kayak kronologis, ini sebenarnya kayak gimana (kondisinya). Baik itu dari versinya sekolah maupun dari komite sekolah,“ ujar Syahri.
    Di samping itu, terkait biaya
    study tour
    Rp 3,8 juta yang dibebankan ke setiap siswa, pihak sekolah telah menyiapkan solusi bagi wali murid yang kurang mampu.
    “Ada sebuah budaya baik yang kita pertahankan ketika orangtua murid yang mampu akan membantu yang tidak mampu,” jelas Syahri.
    “Bahasanya mungkin subsidi silang dan (kami) selalu seperti itu untuk seluruh kegiatan yang terjadi disini,” tambah dia.
    Terkini, Dedi Mulyadi mengaku telah mencopot kepala sekolah SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi
    study tour
    .
    Hal ini dilakukan tepat setelah Dedi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara, Kamis (20/2/2025) pagi.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi di Istana, Kamis.
    Awalnya, Dedi Mulyadi meminta kegiatan
    study tour
    SMAN 6 ke Bali ditiadakan.
    Sebab, ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.
    Dedi menyebutkan, biaya study tour ke Bali sekitar Rp 3,5 juta dan jika ditambah biaya jajan, maka total uang yang harus dirogoh orangtua siswa sebanyak Rp 5,5 juta.
    Menurut dia, penerapan makna
    study tour
    bisa dilakukan di berbagai tempat di Depok sebagai objek studi.
    “Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (
    reduce, reuse, recycle, replace
    ),” terang Dedi.
    Study tour
    juga dianggap bisa menjadi persoalan semisal anak-anak tidak dapat mengikuti akibat kendala finansial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Dedi Mulyadi Angkat Susi Pudjiastuti jadi Penasihat, Tak Mau Diberi Honor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut akan segera menyiapkan payung hukum pengangkatan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai salah satu penasihatnya. 

    Dedi Mulyadi mengeklaim bahwa tawarannya kepada Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat pemerintahan telah diterima. Namun, Susi disebut meminta agar tidak diberi honor. 

    “[Tawaran] diterima tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di provinsi Jabar semuanya relawan, sukarela,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi pekan depan, atau setelah retreat kepala daerah di Magelang. 

    Adapun, menurut Dedi, arahan yang diberikan olehnya kepada Susi ihwal konektivitas pembangunan. Utamanya, pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

    “Karena kita juga ingin bangun [PLTSa], pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah Jabar,” tuturnya. 

    Di sisi lain, beberapa tugas yang diberikannya ke Susi meliputi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, serta pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara. Dedi Mulyadi juga sempat menyinggung arahannya kepada Susi untuk menjaga laut Jabar. 

    “Agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” kata Dedi.

  • Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour, Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Dicopot – Halaman all

    Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour, Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Dicopot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Jawa Barat dicopot imbas mengizinkan siswanya study tour ke Jawa Timur (Jatim).

    Pencopotan tersebut diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Diketahui, sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).

    Keputusan ini tetap dilakukan meski gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengimbau agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya.

    “Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang, itu dari kelas 11 semua (total 9 kelas),” ucap Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, saat ditemui Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

    Syahri menyampaikan, program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025).

    “Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan (Senin),” ungkap Syahri.

    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur Jawa Barat.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang akan dibenahi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” kata Dedi.

    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujar dia. 

    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 ke Bali ditiadakan.

    Hal ini ia sampaikan setelah mendengar ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.

    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Dedi menyebutkan, biaya study tour ke Bali sekitar Rp 3,5 juta dan jika ditambah biaya jajan maka total uang yang harus dikeluarkan orangtua siswa sebanyak Rp 5,5 juta.

    Menurut Dedi, penerapan makna study tour bisa dilakukan di berbagai tempat di Depok sebagai obyek studi.

    “Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” terang Dedi.

    Study tour juga dianggap bisa menjadi persoalan semisal anak-anak tidak dapat mengikuti akibat kendala finansial.

    Meski Dedi MUlyadi telah mengimbau untuk agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya pihak SMAN 6 Depok tetap memberangkatkan sebanyak 347 siswa menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).

    “Semuanya ikut. Seluruh siswa ada 347 orang, itu dari kelas 11 semua (total 9 kelas),” ucap Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

    Syahri menyampaikan, program ini tetap dilakukan karena memperoleh persetujuan wali murid, komite sekolah, dan pihak sekolah dalam rapat darurat pada Minggu (16/2/2025).

    “Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan (Senin),” ungkap Syahri.

    Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat sehari setelah video itu ramai diperdebatkan.

    Pasalnya, program KOB yang direncanakan pihak sekolah justru memusatkan kunjungan ke PTN di wilayah Surabaya dan Malang, bukan Bali.

    Di sana, mereka akan berkunjung ke empat PTN untuk melakukan kunjungan dan memperoleh sejumlah informasi terkait pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.

    “SMA Negeri 6 Depok itu memperoleh kemudahan-kemudahan untuk informasi perguruan tinggi dan juga dalam hal pendaftaran,” ungkap Syahri.

    Tak hanya itu, siswa juga akan tinggal bersama penduduk Desa Kungkuk, Batu, Malang, Jawa Timur, untuk observasi lingkungan.

    “Jadi mereka tinggal di rumah penduduk desa, ikut bertani, ikut beternak, dan sebagainya, sekaligus melakukan observasi lingkungan, baik itu sifatnya lingkungan alamnya maupun kebudayaannya,” ujar Syahri.

    Sementara itu, kunjungan ke destinasi Bali dilakukan pada hari terakhir perjalanan untuk wisata setelah melakukan rangkaian agenda observasi.

    Selain itu, para siswa atau wali murid yang kesulitan dalam membayar biaya program sebesar Rp 3,8 juta itu pasti akan dibantu oleh komite sekolah.

    “Ada sebuah budaya baik yang kami pertahankan ketika orangtua murid yang mampu akan membantu yang tidak mampu,” jelas Syahri.

    “Bahasanya mungkin subsidi silang dan (kami) selalu seperti itu untuk seluruh kegiatan yang terjadi di sini,” tambahnya.

     

     

  • Hari Pertama Kerja Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

    Hari Pertama Kerja Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

    loading…

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku langsung mengambil tindakan tegas di hari pertama jabatannya dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar aturan larangan study tour ke luar provinsi. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku langsung mengambil tindakan tegas di hari pertama jabatannya dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar aturan larangan study tour ke luar provinsi.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tegas Dedi usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menilai biaya study tour yang mencapai Rp3,5 juta-Rp5,5 juta per siswa terlalu membebani orang tua. Selain study tour, Dedi juga menyoroti pungutan liar di sekolah dan telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

    Dedi juga mengatakan hal itu merupakan langkah pembenahan di Jabar. Dedi pun mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour karena membebani orang tua.

    “Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ujarnya.

    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” pungkasnya.

    Diketahui 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025). Hal ini tetap dilakukan meski sebelumnya telah ada imbauan agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour.

    (cip)

  • Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    loading…

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) di sekolah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, alasannya ingin memasukkan wamil pada kurikulum SMA, untuk mengantisipasi balapan liar dan perkelahian antar pemuda.

    Baca Juga

    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor perkelahian antarpemuda, antarsiswa kita akan masukin wamil,” jelasnya.

    Dedi pun akan berkerja sama dengan pihak TNI dari Kodam III Siliwangi dan kepolisian untuk merencanakan hal tersebut. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan pemerintah Jabar akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani geng motor dan premanisme.

    “Geng motor kita sudah membuat alokasi utk menangani geng motor dan premanisme di jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkapnya.

    (cip)

  • Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    “Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
    Dari anggaran yang direalokasi, lanjut Dedi, pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.
    Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
    Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
    Menurutnya, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.
    “Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik. Anggarannya dari Rp 20 miliar akan berubah menjadi Rp 350 miliar,” tutur Dedi.
    Tak cuma itu, ia bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin.
    Belanja renovasi ini bertambah dari Rp 20 miliar menjadi sekitar Rp 120 miliar.
    Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru.
    “Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemangkasan hanya dilakukan pada kegiatan yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya di Kompleks Instana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Selain itu sebagai bentuk penghematan, ia memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan mobil dinas gubernur.

    Dalam waktu satu bulan sebelum resmi dilantik, Dedi dan tim transisi Pemprov Jabar yang terdiri dari 11 pejabat eselon 1 dan 2 berhasil merealokasi anggaran hingga Rp5,5 triliun. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari mendatang.

    Sektor Prioritas yang Tambah Anggaran

    Efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas. Dalam bidang pendidikan, anggaran pembangunan ruang kelas SMA yang semula hanya Rp60 miliar meningkat drastis menjadi Rp1,2 triliun. Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan.

    Di sektor infrastruktur, anggaran pembangunan jalan mengalami lonjakan signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    “Investasi tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tidak memadai,” tandasnya.

    Selain itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama. Anggaran penyambungan listrik bagi warga miskin meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar. Hal ini dilakukan karena masih ada hampir 200 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengalokasikan dana untuk renovasi rumah warga miskin, dengan nilai bantuan sebesar Rp40-60 juta per unit. Anggaran untuk program ini melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

    Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil, serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sektor yang Alami Pemangkasan Anggaran

    Efisiensi yang diterapkan Dedi tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran ulang, tetapi juga penghapusan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal. Sebagai contoh, anggaran untuk ruang kelas baru yang hanya Rp60 miliar berbanding jauh dengan pengadaan alat telekomunikasi sekolah yang mencapai Rp730 miliar.

    Ia juga menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp150 juta, memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta, serta menghilangkan anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar.

    Dengan pendekatan ini, belanja untuk pesta dan kegiatan seremonial yang tidak esensial dikurangi dan dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    bakal menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Ia menuturkan, Susi tidak meminta honor.
    Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
    “Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, seluruh penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan alias sukarela.
    Dia menyampaikan, Susi bakal bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
    Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21-28 Februari 2025.
    “Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
    Ia menyatakan, tugas Susi bakal memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
    Pasalnya, Susi memiliki maskapai penerbangan, Susi Air.
    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Selama menjabat, ia dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Bisnis.com, JAKARTA — Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dia mengaku sudah langsung bekerja pada hari pelantikannya ini, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi menyebut hari ini sudah langsung menonaktifkan salah satu kepala sekolah di Depok karena melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur. 

    “Hari ini juga langsung kerja. Hari ini ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur, yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ungkap Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi mengaku manajemen pendidikan di Jawa Barat adalah salah satu fokus pembenahan yang ingin dilakukannnya. Utamanya, soal isi pungutan liar. 

    “Itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah secara bersamaan. 

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan. 

    Adapun Sekretariat Presiden mencatat bahwa 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota.