Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • SMAN 6 Depok Mengaku Tafsirkan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour Bukan Larangan – Halaman all

    SMAN 6 Depok Mengaku Tafsirkan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour Bukan Larangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – SMAN 6 Depok, Jawa Barat mengatakan keliru menafsirkan pernyataan Dedi Mulyadi terkait imbauan agar sekolah tidak menggelar study tour.

    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan mengaku pihaknya menginterpretasikan imbauan Dedi tersebut tidak mutlak sebagai larangan.

    Imbauan tersebut memang dikeluarkan Dedi sebelum resmi dilantik menjadi gubernur Jawa Barat.

    “Sekali lagi bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami, karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025). 

    Menurut Syahri, SMAN 6 Depok tetap mengadakan study tour ke wilayah Jawa Timur dan Bali atas kesepakatan sekolah dengan wali murid.

    Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel jika acara tersebut dibatalkan.

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025).

    “Itu ada satu klausa MOU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” sambungnya.

    Jika dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik orangtua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

    “Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orangtua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya,” ujarnya.

    Meski demikian, Syahri mewakili SMAN 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat atas kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat.

    Pihak sekolah menafsirkan imbauan Dedi Mulyadi semata-mata bukan larangan secara mutlak.

    “Sekali lagi bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami, karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” pungkasnya. 

    Buntut study tour tersebut, kepala sekolah dicopot dari jabatannya.

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

  • Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kadernya terkait retret kepala daerah di Magelang adalah hak Ketum PDIP itu.

    Namun demikian, menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

    “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat.

    Sejauh ini dari informasi yang didapatkannya, kata Dedi, semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

    Tak kalah penting, kata dia, bahwa dirinya berangkat ke acara retret di Magelang tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Baik dari pemberangkatan, maupun selama di sana, itu menggunakan dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang penting,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Diketahui, setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Dedi Mulyadi: Ikut retret adalah ketaatan kepada sistem pemerintah

    Dedi Mulyadi: Ikut retret adalah ketaatan kepada sistem pemerintah

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut larangan retret oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk kadernya yang menjadi kepala daerah merupakan haknya. Namun, Dedi menilai, mengikuti retret di Akmil Magelang adalah bentuk ketaatan kepada sistem pemerintah. (Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ikut retret di Magelang Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Hal itu terlihat dari para kepala daerah yang hadir dalam setahun terima jabatan (Sertijab) Gubernur Jawa Barat di Ruang Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025) pagi.

    Diketahui, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa telah mengkonfirmasi 25 pasangan kepala daerah kota kabupaten berangkat bersama dengan gubernur Jabar dari Lanud Husein. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor sudah berangkat lebih dulu.

    “(Larangan Bu Mega) Kalau saya sih satu hal saja kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujar Dedi sebelum Sertijab.

    Dedi mengatakan bahwa instruksi larangan ikut retret merupakan hak Megawati sebagai ketua umum PDIP. Namun kepala daerah tetap harus tunduk pada pemerintah.

    “Tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Dedi melanjutkan.

    Dedi memastikan seluruh kepala daerah di Jabar yang di antaranya asal PDIP pun turut ikut serta ke Magelang bersama-sama.

    “Sejabar semuanya ikut pada hari ini ya itu semuanya dan kemudian juga kan di alokasinya sudah ter-alokasikan dan sudah terserap kan enggak mungkin dibatalin,” ujar Dedi.

    “Kita tahu tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana bukan menggunakan Dana Pemrov baik selama di sana maupun dari pemberangkatan itu yang penting,” ucapnya.

    Jadwal retret di Magelang

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama 25 kepala daerah akan berangkat bersama mengikuti retret di Magelang, dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman mengatakan, retret dijadwalkan pada Jumat sore mulai pukul 15.00 WIB.

    Gubernur Dedi Mulyadi bersama 25 kepala daerah kota dan kabupaten akan berangkat dari Gedung Sate setelah Sertijab dan sidang Paripurna selesai.

    “Ya, sementara kemarin yang konfirmasi akan berangkat bareng ada 25 kabupaten/kota. Total kan 27 kepala daerah terpilih, satu yang masih sengketa, sisanya satu lagi belum ada konfirmasi lagi,” ucapnya Kamis (21/2/2025).

    Dari rundown acara kegiatan yang diterima, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tiba di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dan menuju Pesawat tipe CN235 rancangan BJ Habibie Presiden RI ke-3.

    Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat Take Off menuju Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekira pukul 10.00 WIB.

    Sementara itu pada Sertijab, Dedi Mulyadi Take Off dari Lanud Suryadarma, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung pukul
    7.25.

    Dedi Mulyadi dan Erwan akan memulai Sertijab di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 8.00 dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 08.30 dalam rangka mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat.

    Sidang Paripurna dijadwalkan selesai pada 9.30. Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dengan menggunakan bus.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkap alasan dirinya memecat
    Kepala Sekolah
    SMA Negeri 6 Kota Depok perihal kegiatan
    study tour
    .
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa Kepsek SMAN 6 Kota Depok telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, terkait larangan kegiatan tersebut.
    Larangan tersebut, kata dia, dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan yang menewaskan belasan siswa SMK asal Kota Depok pada insiden kecelakaan di Kabupaten Subang pada Mei 2024.
    “Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” ujarnya sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Selain itu, wacana larangan ini dikeluarkannya dengan alasan bahwa kegiatan tersebut membebani siswa maupun orangtua karena memungut sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil.
    Kang Dedi mengatakan, kewenangan penonaktifan Kepsek
    SMAN 6 Depok
    sudah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar.
    Bahkan, dia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dan Inspektorat untuk mengaudit keuangan sekolah tersebut karena diduga tidak wajar.
    Perihal sanksi, dia akan memutuskannya setelah adanya hasil audit tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    “SMA 6 kan gini, SMA 6 kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin berdasarkan keterangan dari Sekda, kemarin sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit,” katanya.
    Selain itu, Kang Dedi juga mengancam bahwa seluruh Kepsek SMA di Jabar yang masih tetap melaksanakan kegiatan
    study tour
    ke luar provinsi akan mendapatkan sanksi serupa.
    “(Larangan
    study tour
    ) berlaku untuk seluruh sekolah, tidak hanya SMAN 6 Depok. Seluruh SMA-SMA yang kemarin memberangkatkan siswanya keluar Provinsi Jabar untuk
    study tour
    hari ini kami akan non-aktifkan dulu,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, pada hari pertama setelah dilantik sebagai Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok.
    Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah tetap memberangkatkan siswa untuk
    study tour
    ke Jawa Timur, meskipun pemerintah provinsi sudah melarang kegiatan tersebut.
    Dedi menegaskan pencopotan ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ikut "Study Tour" SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah Megapolitan 21 Februari 2025

    Tak Ikut "Study Tour" SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah Megapolitan 21 Februari 2025

    Tak Ikut “Study Tour” SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala Sekolah
    SMAN 6 Depok
    dipastikan tidak ikut serta dalam kegiatan
    study tour
    sekolah ke Jawa Timur.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad memastikan, kepala sekolah tetap berada di sekolah selama kegiatan berlangsung.
    “Ibu kepala sekolahnya
    stand by
    di sini ya kita. Saya dan Ibu Kepsek juga sama ya, kami di sini menyatu,” ujar Syahri Muhammad kepada
    Kompas.com
    , Selasa (18/2/2025).
    Meski demikian, pihak sekolah menegaskan, koordinasi dan pengawasan terhadap perjalanan tetap dilakukan dari sekolah.
    Adapun study tour ratusan siswa itu telah disepakati melalui rapat darurat oleh para komite sekolah dan wali murid.
    Rombongan siswa dijadwalkan kembali ke Depok pada Senin (24/2/2025).
    Dalam keterangannya, pihak sekolah juga mengaku telah memberikan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar).
    Surat tersebut memuat kronologi perencanaan kegiatan study tour yang telah disusun sejak tahun lalu.
    “Dalam pembicaraan itu, kami diminta membuat pernyataan klarifikasi tertulis, semacam kronologi yang menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi ini. Baik dari versi sekolah maupun dari komite sekolah,” ungkap Syahri.
    Terkait biaya study tour sebesar Rp 3,8 juta per siswa, Syahri menjelaskan sekolah telah menyiapkan skema bantuan bagi wali murid yang kurang mampu.
    “Di sini ada budaya baik yang terus kami pertahankan, yaitu orang tua murid yang mampu akan membantu yang kurang mampu,” jelas Syahri.
    Ia juga menambahkan, sistem subsidi silang ini telah diterapkan di berbagai kegiatan sekolah sebagai upaya meringankan beban orang tua siswa.
    Terkini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena tetap memberangkatkan siswa dalam kegiatan study tour.
    Keputusan ini diumumkan pada Kamis (20/2/2025), tak lama setelah Dedi resmi menjabat sebagai gubernur di Istana Negara.
    “Saya langsung bekerja, hari ini juga langsung ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi,” tegas Dedi.
    Dedi sebelumnya telah meminta agar study tour ke Bali dibatalkan. Ia menyoroti keberatan beberapa pihak terkait biaya perjalanan yang dianggap terlalu tinggi.
    Menurutnya, total biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa bisa mencapai Rp 5,5 juta, termasuk uang saku.
    Lebih lanjut, Dedi menekankan, kegiatan study tour seharusnya bisa dilakukan di sekitar Depok dengan memanfaatkan objek studi yang relevan.
    “Persoalan sampah di Depok bisa menjadi bahan studi. Siswa jurusan biologi atau IPA bisa meneliti metode penguraian sampah dengan teknologi R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” jelasnya.
    Kegiatan study tour harus lebih inklusif dan tidak memberatkan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menuai perhatian sesuai dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
    Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan, misalnya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang memberangkatkan muridnya untuk study tour.
    Mantan bupati Purwakarta ini juga mewacanakan wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat.
    Berikut sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi di hari pertamanya bekerja.
    Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ucap Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” imbuh dia.
    Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).
    Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.
    “Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” ujar kata Dedi.
    Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.
     
    Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.
    “Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi,” kata Dedi.
    “(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.
    “Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran,” kata dia.
    Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.
    Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.
    Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” jelasnya.
    Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
    Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
     
    Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
    Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat Bandung

    8 Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    turut mengomentari keputusan Ketum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang melarang kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan pembekalan atau
    retreat
    di Magelang, Jawa Tengah.
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menyebut kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah.
    Hal itu mengingat seluruh kepala daerah, termasuk dari PDI-P, sudah diangkat sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
    “Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan,” ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Meski begitu, Kang Dedi menyebut keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum partai politik kepada seluruh kadernya.
    Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.
    “Namun, Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ucapnya.
    Dia memastikan, bupati maupun wali kota di Jabar yang berasal dari PDI-P hadir dalam Sertijab Pj Gubernur kepada dirinya di DPRD Jabar dan akan mengikuti kegiatan
    retreat di Magelang
    .
    “Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan,” tutur Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Bukan Benih Padi, Ratusan Karangan Bunga bagi Dedi Mulyadi-Erwan Penuhi Gedung Sate Bandung

    8 Bukan Benih Padi, Ratusan Karangan Bunga bagi Dedi Mulyadi-Erwan Penuhi Gedung Sate Bandung

    Bukan Benih Padi, Ratusan Karangan Bunga bagi Dedi Mulyadi-Erwan Penuhi Gedung Sate
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Ratusan
    karangan bunga
    menghiasi ucapan selamat dilantiknya Gubernur dan Wakil
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    –
    Erwan Setiawan
    , di halaman depan
    Gedung Sate
    , Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, sedikitnya ada 157 karangan bunga di halaman depan Gedung Sate bagian barat dan timur yang telah terpajang rapi.
    Selain di lokasi tersebut, karangan bunga ucapan selamat ini juga terpajang di halaman depan Gedung DPRD Jabar.
    Karangan bunga
    ini berasal dari lembaga dan juga perorangan yang didominasi oleh warna merah, putih, hingga biru.
    Menurut keterangan petugas keamanan Gedung Sate, Ujang, karangan bunga tersebut sudah mulai berdatangan sejak Kamis (20/2/2025) hingga Jumat (21/2/2025) pagi secara beriringan.
    Dia memprediksi, kiriman karangan bunga tersebut masih akan terus datang hingga siang hari nanti.
    Pihak Setda Provinsi Jabar pun telah menginstruksikan agar ditempatkan di bagian depan Gedung Sate.
    “Kamis pagi
    numpuknya
    , dari semalam juga masih datang. Tadi juga masih ada yang
    ngirim
    ,” ujarnya saat ditemui Kompas.com di lapangan, Jumat (21/2/2025).
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta masyarakat yang akan memberikan ucapan selamat atas pelantikannya dengan
    benih padi
    , bukan karangan bunga.
    Menurut Kang Dedi, sapaan akrabnya, benih padi memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Nusantara.
    Selain itu, padi juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
    “Saya mengajak sebaiknya karangan bunga, diganti dengan benih padi. Tujuannya agar benih itu bisa terus tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama para petani,” kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (20/2/2025).
    Benih padi
    tersebut, lanjut Kang Dedi, kemudahan akan diberikan kepada para petani di seluruh Jabar.
    Harapannya, benih padi bisa ditanam di sawah sehingga meringankan beban para petani.
    Selain itu, benih yang diberikan adalah benih padi original yang dalam ilmu pertanian ditandai dengan warna ungu atau putih.
    Dengan adanya gerakan ini, diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan keberlanjutan yang berdampak luas.
    “Jika berwarna putih, benih itu bisa ditanam oleh anak-anak sekolah sebagai bagian dari edukasi pertanian,” kata Kang Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.