Tag: Mulyadi

Awali Tugas dengan Doa, Wagub Erwan Siap Sejahterakan Warga Lewat “Jabar Istimewa”

JABAR EKSPRES – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat melalui program “Jabar Istimewa.”

Hal tersebut disampaikan Wagub Erwan saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi dan doa bersama di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Rancabentang, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Acara ini menjadi momen spesial bagi Erwan untuk mengawali masa jabatannya dengan memohon keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin.

Baca juga : Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan Resmi Dilantik Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025-2030

“InsyaAllah, saya bersama Kang Dedi akan mengistimewakan masyarakat Jawa Barat dengan memberikan pelayanan yang tulus dan menghadirkan kemaslahatan, sesuai dengan tagline kami, yaitu Jabar Istimewa,” ungkap Erwan

Erwan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan tanpa diskriminasi demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Tugas seorang pemimpin adalah memastikan kesejahteraan masyarakat. Yang paling utama adalah bisa mensejahterakan masyarakat tanpa pandang bulu,” katanya.

Untuk itu, Erwan berharap agar pelaksanaan doa bersama ini dapat menyertai setiap langkah kebijakan yang diambilnya ke depan. Ia juga mengungkapkan pentingnya mengawali segala aktivitas dengan doa.

“Saya ingin mengawali amanah ini dengan doa. Apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan doa, dengan mengucap ‘Bismillah’ sebelum bekerja melaksanakan amanah,” tuturnya.

Baca juga : Demokrat Gelar Syukuran Kemenangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar

Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga memohon doa restu dari orang tua dan seluruh masyarakat Jawa Barat agar diberikan keberhasilan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur yang amanah dan bertanggung jawab.

Melalui program “Jabar Istimewa,” Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga Jawa Barat.

22/02/2025 20:27
Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub Rudi Mas’ud-Seno Aji
Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
Papua (Ibu Kota Jayapura)
Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

22/02/2025 12:13
Dedi Mulyadi Kagum Pendapatan Kades Terkaya, Hasilkan Rp 30 Juta Perhari di Luar Honor Kepala Daerah

TRIBUNJATIM.COM – Kang Dedi Mulyadi tampak kagum dan mengapresiasi seorang kepala desa atau Kades di Purwakarta, Jawa Barat.

Kepala desa ini dinobatkan sebagai yang terkaya di Indonesia, berpenghasilan Rp 30 juta per hari.

Saking kayanya bahkan kepala desa (Kades) ini memiliki 2 istri sekaligus untuk melengkapi kebahagiaannya.

Demul berkesempatan mengunjungi langsung kediaman si kades sekaligus berbincang tentang kesuksesannya.

Menurut Dedi Mulyadi, cara kades satu ini memperoleh rejeki di luar honor kepala desa bisa dijadikan contoh baik.

Diketahui kades tersebut bernama Mahdum asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Sosok Mahdum merupakan Kepala Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

Kades Mahdum memiliki penghasilan Rp30 juta per hari yang didapatkan di luar tugasnya sebagai perangkat desa.

Kades Mahdum diketahui memiliki bisnis ikan air tawar yang setiap hari dikirim ke Pasar Muara Angke hingga Pasar Bojonegoro, Merak.

Hal itu diketahui saat kades Mahdum dikunjungi Dedi Mulyadi di kediaman mewahnya, kala itu Demul masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Mantan anggota DPR RI yang juga sekaligus mantan Bupati Purwakarta tersebut diketahui sengaja mengunjungi rumah Mahdum.

Dilansir dari YouTube (18/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via TribunnewsMaker.com, pria yang akrab disebut Kang Dedi tersebut berkunjung ke rumah kades Mahdum.

“Kades sukses nih. Usaha ikan dan jual dari Jatiluhur ke Muara Angke, Muara Baru, Pasar Bojonegoro Merak.”

“Berangkat kirim jam 4 sore sampai jam 12 malam. Setiap hari hampir 15 ton,” tutur Dedi.

SOSOK KADES KAYA – Mahdum Kepala Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, ketika ditemui di kediamannya, Jumat (1/10/2021). Mahdum disebut sebagai kades terkaya di Indonesia. (Tribun Jabar / Irvan Maulana)

22/02/2025 09:46
Top 3: Sanken Indonesia PHK 900 Orang – Page 3

Dedi Mulyadi telah resmi diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat melalui Pilkada 2024. Acara pelantikan ini berlangsung dalam rangka pelantikan Kepala Daerah serentak yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam dunia politik, Dedi Mulyadi memiliki pengalaman yang cukup signifikan. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia telah menjalani dua periode sebagai Bupati Purwakarta dari tahun 2008 hingga 2018.

Setelah masa jabatannya sebagai Bupati, Dedi Mulyadi melanjutkan karirnya sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2023, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VII, dan aktif di Komisi VI DPR.

Selengkapnya

22/02/2025 08:00
4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah.
Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
“Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.

“Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
(Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 22:18
Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – SMAN 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung pada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

Pihak sekolah mengaku salah menafsirkan imbauan dari Gubernur Jawa Barat.

Mewakili sekolah, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan meminta maaf kepada Dedi.

“Sekali lagi Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami.”

“Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” katanya saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), dilansir Wartakotalive.com.

Lebih lagi, Syahri menjelaskan alasan SMAN 6 Depok tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur.

Menurutnya, kegiatan itu dilakukan atas kesepakatan dari pihak sekolah dan wali murid.

Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel.

“Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” ungkapnya.

“Itu ada satu klausa MoU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” lanjutnya.

Jika study tour itu dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik bagi orang tua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

“Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal tersebut.

Syahri menjelaskan, pihaknya bersurat mengenai klarifikasi kronologi persiapan Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang telah dirancang sejak akhir tahun lalu.

Sementara pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga diklaim telah berlandaskan survei permintaan siswa.

“Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” terangnya.

Ditambah lagi, pihak sekolah telah membuat kontrak kerja sama terkait kunjungan akademik dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di dua kota tersebut.

“MoU kita adalah universitas-universitas di sana,” tandasnya.

Pemilihan kunjungan kampus di wilayah Jawa Timur juga disebut telah mempertimbangkan tingkat persaingan siswa untuk kelak mendaftar PTN.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok ‘ngeyel’ berangkat menuju Surabaya, dalam rangka KOB selama delapan hari.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.”

“Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

“Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Alasan SMAN 6 Depok Adakan Study Tour yang Berujung Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Wartakotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy, Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia Ramadhanty)

21/02/2025 20:55
Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur Megapolitan 21 Februari 2025

Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mencopot status kepala sekolah SMAN 6 Depok setelah adanya polemik study tour siswa ke Jawa Timur.
Pencopotan ini dilakukan setelah SF tetap memberangkatkan ratusan siswanya untuk mengikuti kunjungan obyek belajar (KOB) atau study tour meskipun telah diimbau untuk membatalkan kegiatan tersebut.
Kendati demikian, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, mengungkapkan bahwa keputusan itu di luar kendalinya.
“Kalau Pak Gubernur kan menyampaikan berita yang viral itu mencopot dan sebagainya gitu ya, itu kewenangan beliau,” kata Syahri saat ditemui
Kompas.com
, Jumat (21/2/2025).
Syahri menjelaskan, untuk menetapkan sanksi atas polemik ini, Dedi pasti akan mengarahkan penelusuran dan klarifikasi melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya sehingga terbukti ibu kepsek ada satu kesalahan. Ya tentunya, saya yakin kepsek juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui,” ungkapnya.
Keyakinan tersebut berangkat dari status kepegawaian kepala sekolah yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tentu terikat dengan berbagai aturan.
“Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap atau proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjut Syahri.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pencopotan kepala sekolah SMAN 6 Depok tersebut dilakukan pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” jelas Dedi di Istana, Kamis.
Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk kegiatan study tour tersebut.
Sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan kunjungan obyek belajar ke Surabaya, Malang, dan Bali, meskipun sempat dilarang oleh Dedi Mulyadi.
Biaya yang dibebankan kepada setiap siswa mencapai Rp 3,8 juta dengan menerapkan sistem subsidi silang.
Kegiatan
study tour
berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi empat perguruan tinggi negeri dan melakukan observasi budaya di Kungkut, Batu, Malang.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengimbau agar rencana kegiatan
study tour
SMAN 6 ditiadakan, mengingat keluhan dari wali murid mengenai biaya yang dinilai terlalu besar.
“Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (15/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 20:42
Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.

Beberapa anggaran yang dianggapnya tidak begitu mendesak akan dihapus Dedi Mulyadi.

Untuk kegiatan operasionalnya, ia juga mengaku tidak akan menggunakan mobil dinas.

“Saya enggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi usai mengikuti Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.

Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk Gubernur.

“Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan,” tuturnya.

Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.

“Anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta,” katanya.

“Hilang hampir 40 persen,” imbuh Dedi.

Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

“Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” pungkas Dedi.

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Ia mengungkap sejumlah anggaran tak wajar di Jawa Barat. (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

“Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

“Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

Dedi Mulyadi saat diwawancarai usai bertemu warga di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (11/9/2024) malam. (KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah)

Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.

“Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah.”

“Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.

Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.

“Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting.”

“Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

21/02/2025 19:41
1740 Tenaga Ahli Ada di Pemprov, Dedi Mulyadi Minta ASN yang Tak Produktif Kerja di Rumah Saja

TRIBUNJATIM.COM – Jumlah tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jabar membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tercengang.

Ia menilai jumlah tenaga ahli tak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Jabar.

Tenaga ahli Pemprov Jabar diketahui mencapai 1740 orang.

Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus.

“Yang enggak boleh itu membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat daerah,” ungkap Dedi Mulyadi dalam tayangan di kanal YouTubenya, Rabu (19/2/2025).

Persoalannya, kini Pemprov Jabar masih mempekerjakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan informasi teknologi.

“Masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT. Itu gimana?” tanya Dedi ke Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman.

“Kan kita masih perlu mereka karena dia mengoperatori kegiatan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?” imbuhnya.

Herman menerangkan bahwa kini sedang melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja.

“Kemudian baru bisa kami mapping. Dengan memanfaatkan ASN yang ada, berapa sih kebutuhan tenaga ahli?” papar Herman.

“Bisa enggak? Pak Sekdanya pinter, profesor, masak ASN Provinsi Jabar cemen, enggak bisa ngerjain IT?” ucap Dedi.

Walau begitu, Herman menekankan banyak juga ASN yang baik dalam bekerja.

“Banyak yang bagus. Bisa, walaupun kami harus membuka diri ada juga kekurangan,” ujar Herman.

“Misalnya untuk engineer, kita membuhtuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan AI. Tapi untuk yang lain ada,” lanjutnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa heran dengan jumlah tenaga ahli yang mencapai ribuan. Ia mempertanyakan kerja ASN. (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Herman Suryatman merinci, terdapat 1740 tenaga ahli yang menyerap anggaran sampai Rp101 miliar.

Tenaga ahli di Pemprov Jabar terbagi menjadi tiga:

-Tenaga ahli untuk perangkat daerah 1687 menyerap Rp93 miliar

-Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar

-Komisi informasi daerah 24 orang menyerap Rp3,1 miliar

Herman Suryatman menerangkan, 1740 tenaga ahli tidak semua full bekerja selama 12 bulan.

“Tidak 12 bulan semuanya, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600,” katanya, melansir TribunnewsBogor.com.

Sedangkan ASN di Pemprov Jabar di luar guru ada sebanyak 10 ribu orang.

“Terus yang 10 ribu apa kerjanya? Itu digajinya apa itu? Riap hari kerjanya?” tanya Dedi.

Dedi Mulyadi berkelakar, ASN yang tidak produktif sebaiknya bekerja di rumah agar tidak menambah beban pemerintah.

“ASN tidak punya produktif bekerja, ASN yang datang duduk ngobrol tapi dapat tunjangan kinerja, lebih baik diam di rumah.”

“Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah,” tutur Dedi.

Walau begitu, Herman Suryatman menekankan bahwa tidak semua ASN seperti itu.

Banyak pula ASN yang memiliki keahlian.

“Tidak semua pada umumnya, paling tidak untuk mengoperasikan laptop, Power Point, standar bisa,” ujar Herman.

“Yang dibutuhkan tukang sapu, macul, tembok, listrik, supaya Jabar tidak berantakan,” timpal Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jabar.

Ia memberikan contoh anggaran pembangunan ruang kelas baru yang hanya mencapai Rp60 miliar.

Sedangkan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah malah sangat besar mencapai Rp730 M.

Melansir Kompas.com, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Jawa Barat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

“Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

“Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan.

Yakni dari anggaran Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

21/02/2025 19:15
Awali Tugas dengan Doa, Wagub Erwan Siap Sejahterakan Warga Lewat “Jabar Istimewa

JABAR EKSPRES – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat melalui program “Jabar Istimewa.”

Hal tersebut disampaikan Wagub Erwan saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi dan doa bersama di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Rancabentang, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

Acara ini menjadi momen spesial bagi Erwan untuk mengawali masa jabatannya dengan memohon keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin.

“InsyaAllah, saya bersama Kang Dedi akan mengistimewakan masyarakat Jawa Barat dengan memberikan pelayanan yang tulus dan menghadirkan kemaslahatan, sesuai dengan _tagline_ kami, yaitu Jabar Istimewa,” ungkap Erwan

Erwan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan tanpa diskriminasi demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Jawa Barat.

“Tugas seorang pemimpin adalah memastikan kesejahteraan masyarakat. Yang paling utama adalah bisa mensejahterakan masyarakat tanpa pandang bulu,” katanya.

Untuk itu, Erwan berharap agar pelaksanaan doa bersama ini dapat menyertai setiap langkah kebijakan yang diambilnya ke depan. Ia juga mengungkapkan pentingnya mengawali segala aktivitas dengan doa.

“Saya ingin mengawali amanah ini dengan doa. Apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan doa, dengan mengucap ‘Bismillah’ sebelum bekerja melaksanakan amanah,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga memohon doa restu dari orang tua dan seluruh masyarakat Jawa Barat agar diberikan keberhasilan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Gubernur yang amanah dan bertanggung jawab.

Melalui program “Jabar Istimewa,” Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga Jawa Barat.

21/02/2025 16:41