Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Siti Faizah Sudah Tak Bertugas Jadi Kepala SMAN 6 Depok Usai Dicopot Dedi Mulyadi – Halaman all

    Siti Faizah Sudah Tak Bertugas Jadi Kepala SMAN 6 Depok Usai Dicopot Dedi Mulyadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JABAR – Siti Faizah dicopot oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buntut kasus study tour SMAN 6 Depok.

    Pantauan Tribunnews.com di SMAN 6 Depok pada Senin (24/2/2025), sekolah tersebut masih beraktivitas seperti biasa.

    Namun, Siti Faizah sudah tak ke sekolah lagi setelah sebelumnya disebut masih berkantor pada Jumat (21/2/2025) lalu.

    “Kan udah jelas diberita semua media, beliau sudah dicopot. Ya sudah tidak menjabat lagi (sebagai Kepsek SMAN 6 Depok,” kata Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan kepada Tribunnnews.com, Senin.

    Meski begitu, Syahri belum menjelaskan lebih lanjut terkait apakah dalam hal ini sudah ada pengganti Siti Faizah.

    Dia hanya menekankan jika saat ini pihaknya masih mengklarifikasi di Dinas Pendidikan terkait kasus ini.

    “Ya memang masih bertugas sebagai ASN bukan sebagai Kepsek,” ungkapnya.

    Siti Faizah sudah tidak lagi datang ke sekolah juga dikuatkan oleh petugas keamanan hingga guru piket sekolah tersebut.

    Mereka kompak menyebut Siti Faizah tidak berada di sekolah pada hari ini.

    “(Bu Kepsek) sudah tidak ke sini. Dari pagi enggak ada datang. Kalau masih bertugas atau tidak itu kewenangan Humas yang bisa bicara,” ucap seorang guru piket.

    Alasan Tetap Nekat Adakan Study Tour

    SMAN 6 Kota Depok mengungkap alasan mengapa study tour tetap dilakukan meski sudah mendapat imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Humas SMAN 6 Kota Depok, Syahri Ramadhan menyebut hal itu karena akan berdampak protes dari orang tua siswa yang sudah membayar. 

    Di samping itu, Syahri mengatakan imbauan dari Dedi Mulyadi baru dilontarkan sehari sebelum ratusan siswa itu berangkat. Sehingga, hasil rembukan dengan guru, komite sekolah hingga orang tua siswa diputuskan untuk tetap berangkat. 

    “Apa langkah selanjutnya dengan adanya video himbauan dari Pak Gubernur ini? Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut, apa yang menjadi dampak. Apabila ini kita stop H-1, apa impact-nya,” kata Syahri kepada wartawan, Senin (24/2/2025). 

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1, dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel,” sambungnya. 

    Syahri mengatakan jika pihak sekolah membatalkan perjalanannya, maka sesuai perjanjian, pihak travel hanya akan mengembalikan uang sebesar 25 persen yang akan menimbulkan polemik. 

    “Artinya kalau kita mau mengembalikan pembiayaan ini ke orangtua siswa, orangtua siswa akan hanya menerima 25 persen, itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orang tua murid yang sudah bayar, ‘kok kita nggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, Itulah pertimbangannya,” tuturnya. 

    Dia pun menjelaskan perjalanan ratusan siswa ke tiga daerah ini bukan untuk liburan, melainkan untuk belajar dengan kampus-kampus yang bekerja sama dengan sekolah hingga tinggal di rumah penduduk di desa-desa. 

    “Aktivitas mereka adalah mengikuti aktivitas penduduk di sekitarny. apa sih kegiatanny? melakukan observasi lingkungan baik lingkungan alam maupun budaya setempat. kemudian, hasil akhirnya nanti mereka akan menyusun sebuah laporan bentuk karya tulis ilmiah seeperti itu,” jelasnya.

  • Terungkap Alasan Pihak SMAN 6 Depok Nekat Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour – Halaman all

    Terungkap Alasan Pihak SMAN 6 Depok Nekat Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JABAR – SMAN 6 Kota Depok mengungkap alasan mengapa study tour tetap dilakukan meski sudah mendapat imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Humas SMAN 6 Kota Depok, Syahri Ramadhan menyebut hal itu karena akan berdampak protes dari orang tua siswa yang sudah membayar.

    Di samping itu, Syahri mengatakan imbauan dari Dedi Mulyadi baru dilontarkan sehari sebelum ratusan siswa itu berangkat.

    Sehingga, hasil rembukan dengan guru, komite sekolah hingga orang tua siswa diputuskan untuk tetap berangkat.

    “Apa langkah selanjutnya dengan adanya video imbauan dari Pak Gubernur ini? Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut, apa yang menjadi dampak. Apabila ini kita stop H-1, apa impact-nya,” kata Syahri kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1, dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel,” sambungnya.

    Syahri mengatakan jika pihak sekolah membatalkan perjalanannya, maka sesuai perjanjian, pihak travel hanya akan mengembalikan uang sebesar 25 persen yang akan menimbulkan polemik.

    “Artinya kalau kita mau mengembalikan pembiayaan ini ke orangtua siswa, orangtua siswa akan hanya menerima 25 persen, itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orang tua murid yang sudah bayar, ‘kok kita nggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, Itulah pertimbangannya,” tuturnya.

    Dia pun menjelaskan perjalanan ratusan siswa ke tiga daerah ini bukan untuk liburan, melainkan untuk belajar dengan kampus-kampus yang bekerja sama dengan sekolah hingga tinggal di rumah penduduk di desa-desa.

    “Aktivitas mereka adalah mengikuti aktivitas penduduk di sekitarnya. Apa sih kegiatannya? melakukan observasi lingkungan baik lingkungan alam maupun budaya setempat. Kemudian, hasil akhirnya nanti mereka akan menyusun sebuah laporan bentuk karya tulis ilmiah seperti itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mencopot Kepala SMAN 6 Depok, Siti Faizah pada hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).

    Pencopotan ini, terjadi setelah SMAN 6 Depok tetap memberangkatkan siswanya untuk mengikuti study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Padahal Dedi Mulyadi sudah melarang study tour SMAN 6 Depok karena dinilai memberatkan.

    “Hari ini (kemarin, red) sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com.

    Pelarangan kegiatan study tour SMAN 6 Depok hingga berujung pencopotan jabatan Siti Faizah sebagai kepala sekolah, bermula dari laporan sejumlah pihak.

    Kepada Dedi Mulyadi, mereka mengeluhkan biaya study tour SMAN 6 Depok yang cukup mahal, yaitu Rp 3,8 juta.

    Jika ditambah uang saku dan jajan, maka orang tua harus merogoh kocek sekira Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta. 

    Angka tersebut, jauh lebih besar dari UMR Depok tahun 2025 yang mencapai Rp 5,1 juta.

    “Saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” kata Dedi, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Dedi, dikutip dari Kompas.com, study tour adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan. 

    Selain itu mengarahkan anak-anak dalam melakukan pengkajian, penelitian, pada sebuah tempat yang dikunjungi. 

    Sementara jika pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu bukan study tour, melainkan piknik atau berwisata. 

    “Sudahlah enggak usah pakai kalimat studi-studian. Itu namanya piknik,” ujarnya.

     

     

  • Pemda Garut Siapkan Operasi Pasar Murah selama Ramadan 1446 H, di Mana Saja?

    Pemda Garut Siapkan Operasi Pasar Murah selama Ramadan 1446 H, di Mana Saja?

    Liputan6.com, Garut – Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, segera menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret mendatang atau selama Ramadan 1446H/2025 berlangsung.

    “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting agar tidak terjadi gejolak menjelang hari-hari keagamaan,” ujar Plt. Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedi Mulyadi

    Menurutnya, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Menteri Pertanian RI beberapa waktu lalu, pemerintah pusat meminta seluruh Pemda menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret 2025.

    “Kebetulan kan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah,” ujar dia.

    Rencananya, Pemda Garut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera menyusun jadwal serta melakukan pemetaan lokasi pelaksanaan OPM. Seluruh penyediaan bahan pokok penting seperti minyak goreng, gula putih, dan beras akan disediakan pemerintah pusat melalui Bulog terdekar.

    “Selain itu, ada juga komoditas alternatif seperti daging kerbau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

    Tidak hanya itu, pemerintah pusat meminta Dinas Pertanian Kabupaten Garut ikut menyediakan komoditas lokal seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. “Ini menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat agar mereka tenang dalam menjalankan ibadah selama Ramadan 1446H/2025 hingga lebaran,” papar dia.

    Untuk mendukung rencana itu, Pemda Garut telah melakukan pemetaan di 42 kecamatan, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, sehingga kegiatan OPM dapat menjangkau mereka.

    “Masyarakat umum juga dipastikan dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri,” kata dia.

    Rencannya, pelaksanaan OPM bakal dilakukan satu hari di dua lokasi atau satu hari di satu lokasi, tergantung volume yang diusulkan. “Kami juga menunggu kemungkinan adanya zoom meeting lanjutan sebelum OPM dimulai pada 24 Februari 2025,” kata dia.

     

    Bikin Kaget, Murahnya Harga Lobster Raksasa dan Udang Jerbung di Cilacap

  • Ada Alphard dan Ioniq 5, Dedi Mulyadi Cuma Minta Innova Zenix Buat Mobil Dinas

    Ada Alphard dan Ioniq 5, Dedi Mulyadi Cuma Minta Innova Zenix Buat Mobil Dinas

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi hanya minta disisakan Kijang Innova Zenix untuk mobil dinas. Padahal ada Alphard hingga Ioniq 5 di deretan kendaraan dinas Pemprov Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagi-bagikan kendaraan dinas. Beberapa kendaraan dinas yang dibagikan antara lain Toyota Alphard, Hyundai Ioniq 5, Toyota Fortuner, hingga motor Royal Enfield.

    Dari deretan kendaraan itu, Dedi justru hanya minta disisakan Kijang Innova Zenix. Sedangkan mobil-motor sisanya akan digunakan untuk jajaran dinas di bawah Pemprov Jabar.

    “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi.

    Bukan tanpa alasan Dedi membagi-bagikan kendaraan dinas. Menurutnya kebanyakan kendaraan dinas itu membuat pusing. Dikhawatirkan biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas bikin anggaran jadi boros. Dedi memang sebelumnya sudah berbicara kepada mantan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin agar tak dibelikan mobil dinas baru. Adapun anggaran mobil dinas itu akan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tutur Dedi pada pertengahan Januari lalu.

    Bicara Kijang Innova Zenix, MPV ini memang cukup banyak digunakan oleh kalangan pejabat sebagai kendaraan dinas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga beberapa kali terlihat menumpangi Kijang Innova Zenix berpelat ‘RI 2’ saat melakukan kunjungan kerja.

    Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy pernah mengungkap, Innova Zenix ini memang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Apalagi Kijang Innova Zenix sudah diproduksi dalam negeri serta memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 20 persen. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang membuat Innova Zenix banyak dipilih masyarakat Indonesia.

    “Mobil ini spacious dan mampu menampung 7-8 penumpang dengan nyaman, dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang lengkap. Kijang Innova secara keseluruhan masih menjadi favorit masyarakat Indonesia,” beber Anton beberapa waktu lalu.

    (dry/din)

  • Daftar Mobil-motor Dinas yang Dibagi-bagi Dedi Mulyadi, Bikin ‘Lieur’ Takut Boros

    Daftar Mobil-motor Dinas yang Dibagi-bagi Dedi Mulyadi, Bikin ‘Lieur’ Takut Boros

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bagi-bagi kendaraan dinas. Menurutnya kebanyakan kendaraan dinas bikin lieur dan dikhawatirkan malah boros.

    Stok kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat bikin Dedi Mulyadi ‘lieur’. Kata Dedi stok kendaraan yang menumpuk itu justru membuat Pemprov harus menanggung biaya pemeliharaan kendaraan yang besar.

    Dikhawatirkan anggaran jadi boros hanya untuk biaya pemeliharaan kendaraan. Gubernur Jawa Barat itu kemudian memutuskan untuk membagi-bagikan mobil dan motor dinas untuk jajaran di bawahnya.

    “Jangan terlalu banyak (kendaraan dinas), lieur (pusing). Nanti numpuk biaya pemeliharaan, perawatan, pajak, di kita. Nanti jadi boros,” ungkap Dedi dalam video di TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial.

    Daftar Kendaraan Dinas yang Dibagi-bagi Dedi Mulyadi

    Dalam video tersebut terlihat ada beberapa kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut.

    1. Toyota Alphard tahun 2020
    2. Hyundai Ioniq 5 tahun 2022
    3. Hyundai Ioniq sedan tahun 2020
    4. Toyota Camry tahun 2016
    5. Toyota Crown tahun 2017
    6. Hyundai Ioniq sedan tahun 2020 (mobil patwal)
    7. Toyota Fortuner tahun 2014 (mobil patwal)
    8. Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3
    9. Toyota Rush tahun 2014
    10. Suzuki APV tahun 2016
    11. Daihatsu Gran Max pick-up tahun 2015
    12. Motor Royal Enfield tahun 2020
    13. Motor BMW Motorrad tahun 2020
    14. Honda CB500X (motor patwal)
    15. Yamaha Xmax 250 (motor patwal)
    16. Honda CB500X

    Beberapa kendaraan dibagikan untuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan sejumlah staf. Ada juga mobil yang disulap jadi RS keliling yaitu Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3.

    Sementara itu Dedi akan menggunakan Toyota Kijang Innova Zenix untuk kendaraan dinas sehari-hari.

    “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi.

    Tak Mau Pakai Beli Mobil Dinas Baru

    Dedi sebelumnya diketahui meminta ke mantan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk tak dibelikan mobil dinas baru. Dedi sebut, anggaran mobil dinas itu akan dipindahkan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tutur Dedi pada pertengahan Januari lalu.

    (dry/din)

  • Kepsek Dicopot usai Didemo, Siswa Disuruh Bayar Rp 1,4 Juta Satu Anak untuk Acara Wisuda

    Kepsek Dicopot usai Didemo, Siswa Disuruh Bayar Rp 1,4 Juta Satu Anak untuk Acara Wisuda

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib kepala sekolah di Bekasi dicopot setelah didemo oleh siswanya.

    Diketahui, demo yang dilakukan oleh ratusan siswa MAN 2 Kota Bekasi itu lalu viral di media sosial.

    Sosok yang didemo adalah kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Kini nasib kepsek itu sudah diputuskan.

    Kepala sekolah atau Kepsesk bernama Nina Indriana itu akhinya dicopot dari jabatannya.

    Hal itu diungkapkan oleh Kasie Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kota Bekasi, Moh Agung Istiqlal

    Ia mengatakan, pasca kejadian demo siswa pihaknya telah melakukan pengawasan.

    “Itu (status kepsek) sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan sejak 19 Februari, karena masih dalam proses pengawasan, yang jelas bu Kepala sudah tidak lagi di sini (MAN 2),” kata Agung, Jumat (21/2/2025). 

    Diketahui dugaan penyebab Kepsek Nina Indriana itu didemo siswanya karena dinggap kurang transparan kelola dana.

    Agung berhadap permasalahan ini dapat segera tuntas, kondisi siswa juga sudah jauh lebih kondisif setelah adanya penanganan. 

    “Jadi sedang ditindaklanjuti secara komprehensif oleh inspektorat jendral, itu sedang dilakukan pengawasan,” tegas dia. 

    Video aksi unjuk rasa dilakukan siswa MAN 2 Kota Bekasi, mereka menuntut transparansi pengelolaan dana sekolah yang dianggap tak sesuai dengan fasilitas didapat.  

    Video siswa berteriak sambil membentangkan spanduk viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @bekasi.terkini.  

    Dalam video yang beredar, satu orang guru tampak disoraki siswa yang berkumpul di halaman sekolah pada Senin (17/2/2025).  

    Seorang siswa berinisial J saat dikonfirmasi mengatakan, unjuk rasa diinisasi siswa MAN 2 Kota Bekasi karena sudah muak dengan pengelolaan dana sekolah yang tak jelas.  

    J menjelaskan, MAN 2 Kota Bekasi mematok biaya pendidikan per siswa Rp250.000 per bulan.

    Tetapi selama ini fasilitas dan kegiatan di sekolah cenderung kurang memadai. 

    Contohnya seperti ekstrakurikuler, siswa harus patungan untuk membayar pelatih yang seharusnya sudah menjadi kewajiban sekolah.  

    Tidak hanya itu, fasilitas gedung sekolah juga dianggap tidak layak seperti misalnya kamar mandi yang kumuh.  

    Puncaknya lanjut J, siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan wisuda. Pihak sekolah lagi-lagi membebani biaya yang terlalu besar.  

    “Puncaknya itu sekarang ada di kelas 12 yang acara wisuda, menuruti perintah sekolah untuk mengeluarkan biaya kurang lebih 1,4 jutaan buat acara satu hari itu sudah mahal banget,” kata dia.  

    Sementara itu, kepsek yang dicopot lainnya juga pernah terjadi di Depok, Jawa Barat.

    Kepsek atau Kepala SMAN 6 Depok tak pernah menyangka jabatannya akan dicopot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Rupanya, pihak sekolah salah menafsirkan ucapan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi melarang SMAN 6 Depok mengadakan study tour ke Bali.

    Namun pihak sekolah tetap memberangkatkan para murid.

    Diketahui, acara study tour yang dilakukan oleh pihak SMAN 6 Depok tersebut menjadi sorotan setelah Kepsek SMAN 6 Depok, Siti Faizah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi lantaran tidak mengindahkan imbauan Gubernur.

    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan membeberkan bahwa pihak SMAN 6 Depok mendapatkan imbauan dari Dedi Mulyadi pada H-1 sebelum jadwal keberangkatan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Syahri menilai, ucapan Gubernur Jawa Barat saat itu hanya bersifat himbauan bukan larangan.

    “Karena pada saat itu beliau menyampaikan melalui sosial media itu jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), melansir dari TribunDepok.

    Usai mendapatkan himbauan tersebut, pihak sekolah mengadakan musyawarah dengan wali kelas dan orang tua para siswa.

    Hasil musyawarah tersebut, study tour SMAN 6 Depok tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal.

    Menurut Syahri, jika study tour tersebut dibatalkan, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak travel tidak dapat kembali 100 persen.

    “Ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” ungkapnya.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini,” sambungnya.

    Mewakili SMAN 6 Depok, Syahri memohon maaf kepada Kang Dedi atas kesalahan dan yang telah dilakukan dan meminta bimbingan.

    “Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkapnya.

    Syahri menilai, Kang Dedi tidak akan langsung mencopot jabatan seseorang tanpa klarifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu.

    “Kalau sudah ada sebuah laporan hasil pemeriksaan barulah ditetapkan apa sanksinya,” ujarnya. 

    SMAN 6 Depok sendiri mengadakan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali dimulai pada 17-24 Februari 2025.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi terkait wacana larangan study tour.

    Dedi Mulyadi melarang kegiatan yang di dalamnya ada pungutan uang kepada siswa, salah satunya adalah mengadakan study tour.

    Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saipul Hidayat, mengatakan bahwa pada prinsipnya Disdik Jabar akan mengikuti setiap aturan atau kebijakan kepala daerah.

    Menurut dia, kebijakan tersebut dicanangkan tentunya dengan berbagai pertimbangan matang, seperti asas kebermanfaatan kepada siswa maupun sekolah.

    “Pada prinsipnya selaras. Lebih pada kemanfaatan dan kehati-hatian,” ujar Deden saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Deden menambahkan, sebelumnya Disdik Jabar pernah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan study tour keluar kota pada Mei 2024 dengan pertimbangan keselamatan peserta atau siswa.

    Mengingat, pada saat itu terjadi kecelakaan bus di Kabupaten Subang yang membawa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana, Kota Depok, dengan menewaskan belasan korban jiwa yang didominasi oleh siswa.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) NOMOR: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, tertanggal 8 Mei 2024.

    Adapun isi SE tersebut adalah:

    1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan;

    2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan; dan

    3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dedi Mulyadi Beri Kambing Jutaan ke Siswa Pencuri Pisang Demi Adik, Salut karena Jujur: Penderitaan

    Dedi Mulyadi Beri Kambing Jutaan ke Siswa Pencuri Pisang Demi Adik, Salut karena Jujur: Penderitaan

    TRIBUNJATIM.COM – Peristiwa siswa SMA pencuri pisang demi adik diarak keliling kampung ikut disorot Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Remaja asal Pati Jawa Tengah berinisial AAP (17) itu pun mendapat hadiah dari Kang Dedi.

    Kang Dedi rupanya salut dengan kejujuran AAP.

    AAP pun sumringah menerima hadiah yang didapatkannya.

    Lewat sambungan telepon, Dedi Mulyadi menghubungi untuk menanyainya terkait insiden pencurian tersebut.

    Dedi Mulyadi rupanya penasaran dengan alasan remaja yang masih duduk di bangku SMA itu nekat mencuri pisang milik warga.

    Sebelumnya viral di media sosial AAP diarak keliling kampung oleh warga Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah lantaran mencuri beberapa tandan pisang.

    Gara-gara kejadian tersebut, khalayak di media sosial terenyuh dengan sosok pelaku.

    Pasalnya AAP mengaku nekat mencuri pisang karena butuh uang untuk jajan sang adik.

    “Saat itu ngambil pisang untuk apa?” tanya Dedi Mulyadi dalam postingan di akun TikTok-nya, dilansir dari TribunnewsBogor pada Minggu (23/2/2025).

    “Untuk jajan bersama adek,” akui AAP.

    Kepada Kang Demul, AAP menceritakan nasib pilunya yang ditinggal mati ibu sejak enam tahun lalu.

    AAP dan adiknya juga ditinggal menikah lagi oleh sang ayah.

    Terkait dengan rinciannya mencuri pisang, AAP jujur.

    Bahwa saat itu ia terpaksa mengambil pisang orang lain karena perutnya lapar.

    Sementara jarak tempatnya mencari rumput dari rumahnya saat itu sangat jauh yakni 1 jam jalan kaki.

    “Karena enggak punya uang pengin punya uang,” akui AAP.

    “Bukan buat makan?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Ya buat makan, karena pengin beli jajan, perut lapar,” ujar AAP.

    Penasaran, Dedi Mulyadi pun bertanya ke AAP soal makanan di rumahnya.

    Tinggal bersama nenek dan kakek, AAP bercerita bahwa sebenarnya di rumahnya ada nasi dan lauk.

    Mendengar hal itu, Kang Dedi pun sedikit menegur AAP.

    “Emang di rumah enggak ada nasi?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Ya ada, tapi posisi saya di luar, mau pulang jauh, orang saya niatnya ngarit mencari rumput untuk makan kambing,” ujar AAP.

    “Lauk ada?” tanya Kang Dedi lagi.

    “Ada tahu tempe,” pungkas AAP.

    “Artinya makan masih cukup. Lah kenapa nyuri?” tanya Kang Dedi.

    “Karena enggak punya uang, pengin punya uang untuk jajan ke luar,” jawab AAP.

    “Oalah ya enggak usah jajan segala kalau di rumah masih ada nasi, jangan maksain jajan, sampai ngambil punya orang,” timpal Kang Dedi.

    “Iya siap,” ujar AAP mengakui kesalahan.

    Terkait dengan profesinya selain sekolah, AAP jujur.

    Bahwa selama ini dia bekerja mengurus kambing milik desa.

    Karenanya saat ditanyai soal mengurus kambing, AAP bersemangat.

    “Punya kambingnya berapa sekarang?” tanya Kang Dedi.

    “23 kecil-kecil. Itu sering dijual,” ujar AAP.

    “Buat biaya sekolah?” tanya Kang Dedi lagi.

    “Iya,” jawab AAP.

    “Bagus, anak hebat itu lahir dari penderitaan,” imbuh Kang Dedi.

    Jujur mengakui kesalahannya, AAP membuat Kang Dedi terkejut lantaran jawabannya saat ditanya masa depan.

    Kepada Kang Dedi, AAP mengaku cita-citanya ingin jadi presiden.

    “Nanti sudah besar pengin apa? ke mana arahnya?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Jadi presiden,” jawab AAP tegas.

    “Waduh kalau jadi presiden nanti enggak boleh ambil pisang orang lagi,” pungkas Kang Dedi.

    Bak terketuk hatinya usai mengetahui kisah AAP yang nekat mencuri pisang karena butuh uang, Kang Dedi pun memberikan bantuan.

    Bukan uang atau beasiswa, Kang Dedi memilih untuk memberikan kambing etawa agar AAP bisa mengurusnya.

    Mengetahui hadiah dari Kang Dedi, AAP pun semringah.

    “Sudah merasa bersalah, sudah (minta maaf),” akui AAP.

    “Kamu semangat enggak punya kambing?” tanya Kang Dedi.

    “Semangat,” jawab AAP.

    “Kambing yang bagus apa di Pati?” tanya Kang Dedi lagi.

    “Kambing etawa,” jawab AAP.

    “Nanti saya beliin kambing etawa tiga ekor, jantannya satu. Jadi semua empat ekor. Empat kali tiga, Rp12 juta, mungkin datangnya Rp2 juta. Nanti dititipin di situ uang Rp16 juta,” ungkap Kang Dedi.

    “Alhamdulillah. Makasih pak, sehat selalu,” jawab AAP dengan nada ceria.

    Kronologi Kejadian

    Kejadian itu terjadi tepatnya pada Senin, (17/2/2025) di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah.

    AAP ditangkap setelah ketahuan mencuri pisang oleh pemiliknya sendiri, Kamari (50).

    Bocah laki-laki itu kemudian diarak keliling kampung dengan bertelanjang dada, sebelum pada akhirnya dibawa ke kantor desa.

    Kasus ini kemudian ditangani Polsek Tlogowungu dan berkahir dengan perjanjian damaia secara kekeluargaan.

    Tidak sampau di situ, kasus AAP pun mendapat perhatian dari pihak kepolisian.

    Bahkan, Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, mengarahkan Kapolsek Tlogowungu untuk memberikan bantuan kepada AAP dan keluarganya.

    Pada Jumat, (21/2/2025), Kapolsek Tlogowungu Mujahid mengunjungi AAP di rumahnya di Desa Rejoagung, Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah.

    Kedatangannya untuk melihat kondisi pelaku dan keluarganya.

    Ternyata benar, AAP hidup bersama nenek dan adiknya.

    Sang ibu telah wafat, sedangkan ayahnya tak tahu di mana.

    Melihat kondisi itu, kepolisian Polsek Tlogowungu berempati dan berencana memberikan kesempatan untuk AAP berubah menjadi lebih baik.

    “Kami ingin membantu mereka keluar dari kesulitan. Adik AAP kami jadikan anak asuh dan kami bantu sekolahnya, sementara AAP kami beri kesempatan untuk membantu di Polsek agar mendapatkan penghasilan,” kata Kapolsek Mujahid.

    Kapolsek Mujahid berharap dengan bantuan yang diberikan, AAP dan adiknya dapat melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah.

    Ia juga menekankan pentingnya memberikan bimbingan agar AAP memiliki masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek juga memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan harian AAP.

    Dengan langkah ini, Polsek Tlogowungu berkomitmen untuk mendukung remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal agar dapat kembali ke jalur yang benar dan mendapatkan pendidikan yang layak.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Bagi-bagi Mobil Dinas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi: Saya Disisakan Innova Zenix Aja

    Bagi-bagi Mobil Dinas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi: Saya Disisakan Innova Zenix Aja

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan gebrakan di awal pemerintahannya dengan membagi-bagikan sebagian besar mobil dinasnya ke beberapa instansi. Dari sekian banyak kendaraan yang bakal disumbangkan, ada satu mobil yang dipertahankan Dedi Mulyadi. Mobil apakah itu?

    Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginventarisir aset mobil dan motor dinas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Momen tersebut diunggah di akun media sosial Dedi Mulyadi, baik di TikTok maupun YouTube.

    Pada video tersebut, Dedi mendapatkan pemaparan langsung dari stafnya terkait detail aset mobil dan motor milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kendaraan-kendaraan itu berjejer di halaman Gedung Pakuan, Bandung, yang akan dijadikan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.

    Dari pemaparan staf tersebut, dijelaskan beberapa mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain Toyota Alphard tahun 2020, lalu Hyundai Ioniq 5 2022, Hyundai Ioniq sedan 2020, Toyota Camry 2016, Toyota Crown 2017, mobil Patwal Hyundai Ioniq sedan 2020, mobil Patwal Toyota Altis 2014, mobil Patwal Toyota Fortuner 2014, MPV mewah Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3, Toyota Rush 2014, mobil box Suzuki APV 2016, dan terakhir ada Daihatsu Gran Max pick-up 2014.

    Kemudian Dedi Mulyadi juga mengabsen aset motor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain ada merek sport naked Royal Enfield buatan 2020, BMW Motorrad 2020, dan ada dua motor Patwal: Honda CB500X dan Yamaha Xmax250. Selain itu ada juga satu unit Honda CB500X yang masih menggunakan cat standar warna merah.

    Dedi mengatakan akan menyumbangkan motor-motor tersebut ke sejumlah dinas di bawahnya seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta untuk stafnya. Sementara untuk mobil dinasnya, Dedi akan menyumbangkan Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 untuk dijadikan rumah sakit (RS) keliling dan menyumbangkan Toyota Alphard untuk Sekda atau Sekretaris Daerah.

    Mantan Bupati Purwakarta itu juga bakal menyumbangkan Toyota Camry 2016 buat salah satu dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atau jika perawatan mobil ini mahal, Dedi mau mobil sedan premium itu dilelang saja. Dia juga menyumbangkan satu unit mobil listrik Ioniq 5 buat salah satu stafnya dan satu unit sedan listrik Ioniq untuk Bupati Kuningan.

    “Jangan terlalu banyak (kendaraan dinas), lieur (pusing). Nanti numpuk biaya pemeliharaan, perawatan, pajak, di kita. Nanti jadi boros,” ungkap Dedi dalam video di YouTube dan TikTok-nya, dilihat detikOto, Minggu (23/2/2025).

    Lalu kendaraan apa yang akan digunakan Dedi Mulyadi sehari-hari?

    Dedi mengatakan akan menggunakan Toyota Innova Zenix sebagai kendaraan dinasnya sehari-hari. “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi. “Bapak (Sekda) distribusikan dengan baik, kasih (ke dinas yang membutuhkan). Jangan kebanyakan. Saya sisain aja mobil yang Innova Zenix,” bilang Dedi.

    Toyota Kijang Innova Zenix Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    (lua/din)

  • Humas SMAN 6 Depok Salah Interpretasi, SMAN 6 Depok Minta Maaf ke Dedi Mulyadi Soal Study Tour

    Humas SMAN 6 Depok Salah Interpretasi, SMAN 6 Depok Minta Maaf ke Dedi Mulyadi Soal Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Permintaan maaf disampaikan oleh SMAN 6 Depok.

    Hal tersebut terkait tetap diadakannya study tour.

    SMAN 6 Depok meminta maaf jika salah dalam menyimpulkan imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung kepada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

    “Sekaligus pada kesempatan ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat, kalau memang kami dianggap salah menyalahi aturan, kami sekali lagi mohon maaf dan mohon arahan serta bimbingan Bapak,” ucap Humas SMAN 6 Depok Syahri Ramadhan saat ditemui Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

    Syahri menyampaikan, imbauan Dedi agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour yang diunggah dalam video beberapa waktu lalu tidak menyiratkan adanya tuntutan harus dipatuhi.

    “Karena pada saat itu, kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkap Syahri.

    Syahri berujar, pihak SMAN 6 Depok sudah menggelar rapat darurat usai Dedi memberi imbauan untuk meniadakan study tour pada Minggu (16/2/2025) atau sehari sebelum study tour dilaksanakan.

    Namun, hasil dari rapat darurat itu memastikan 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat study tour. 

    Sebab, pembayaran travel yang sudah lunas hanya akan dikembalikan sebesar 25 persen jika study tour dibatalkan dalam kurun waktu satu hari sebelum pelaksanaan.

    Nominal pengembalian uang pembayaran travel dinilai terlalu kecil sehingga SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orangtua murid yang sudah bayar, ‘kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, jadi itulah pertimbangannya,” terang Syahri.

    Oleh karena itu, Syahri menegaskan, pihaknya tidak bermaksud melawan atau keras kepala atas arahan dari Dedi Mulyadi selaku pimpinan Jawa Barat.

    “Artinya, katakanlah kami telah salah menaksirkan itu, kami tidak keras kepala untuk bertahan bahwa kita membenarkan diri, tidak seperti itu,” lanjut Syahri.

    POLEMIK STUDY TOUR – SMAN 6 Depok, Limo, Cinere, Kota Depok meminta maaf ke Dedi Mulyadi karena tetap mengadakan study tour. (KOMPAS.com/Dinda Aulia Ramadhanty)

    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengaku telah mencopot kepala sekolah SMAN 6 Depok berinisial S yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour.

    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” terang Dedi di Istana, Kamis.

    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

    Ada pun sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap menggelar kunjungan objek belajar (KOB) atau study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali meski sempat dilarang Dedi Mulyadi.

    Besaran biaya yang dibebankan kepada setiap siswa adalah Rp 3,8 juta dan dengan menerapkan sistem subsidi silang.

    Study tour tersebut berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi empat perguruan tinggi negeri (PTNg dan melakukan observasi budaya di Kungkut, Batu, Malang.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengimbau agar rencana kegiatan study tour SMAN 6 ditiadakan. Pasalnya, Dedi mendengar kelihan wali murid yang keberatan dengan biaya study dinilai terlalu besar.

    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Dedi menyebutkan, biaya study tour yang ditetapkan sekolah sekitar Rp 3,5 juta. Jika ditambah uang jajan, orangtua siswa harus merogoh kocek sebesar Rp 5,5 juta.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    TRIBUNJATIM.COM – Kepsek atau Kepala SMAN 6 Depok tak pernah menyangka jabatannya akan dicopot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Rupanya, pihak sekolah salah menafsirkan ucapan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi melarang SMAN 6 Depok mengadakan study tour ke Bali.

    Namun pihak sekolah tetap memberangkatkan para murid.

    Diketahui, acara study tour yang dilakukan oleh pihak SMAN 6 Depok tersebut menjadi sorotan setelah Kepsek SMAN 6 Depok, Siti Faizah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi lantaran tidak mengindahkan imbauan Gubernur.

    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan membeberkan bahwa pihak SMAN 6 Depok mendapatkan imbauan dari Dedi Mulyadi pada H-1 sebelum jadwal keberangkatan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Syahri menilai, ucapan Gubernur Jawa Barat saat itu hanya bersifat himbauan bukan larangan.

    “Karena pada saat itu beliau menyampaikan melalui sosial media itu jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), melansir dari TribunDepok.

    Usai mendapatkan himbauan tersebut, pihak sekolah mengadakan musyawarah dengan wali kelas dan orang tua para siswa.

    Hasil musyawarah tersebut, study tour SMAN 6 Depok tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal.

    Menurut Syahri, jika study tour tersebut dibatalkan, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak travel tidak dapat kembali 100 persen.

    “Ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” ungkapnya.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini,” sambungnya.

    Mewakili SMAN 6 Depok, Syahri memohon maaf kepada Kang Dedi atas kesalahan dan yang telah dilakukan dan meminta bimbingan.

    “Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkapnya.

    Syahri menilai, Kang Dedi tidak akan langsung mencopot jabatan seseorang tanpa klarifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu.

    “Kalau sudah ada sebuah laporan hasil pemeriksaan barulah ditetapkan apa sanksinya,” ujarnya. 

    SMAN 6 Depok sendiri mengadakan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali dimulai pada 17-24 Februari 2025.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi terkait wacana larangan study tour.

    Dedi Mulyadi melarang kegiatan yang di dalamnya ada pungutan uang kepada siswa, salah satunya adalah mengadakan study tour.

    Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saipul Hidayat, mengatakan bahwa pada prinsipnya Disdik Jabar akan mengikuti setiap aturan atau kebijakan kepala daerah.

    Menurut dia, kebijakan tersebut dicanangkan tentunya dengan berbagai pertimbangan matang, seperti asas kebermanfaatan kepada siswa maupun sekolah.

    “Pada prinsipnya selaras. Lebih pada kemanfaatan dan kehati-hatian,” ujar Deden saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Deden menambahkan, sebelumnya Disdik Jabar pernah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan study tour keluar kota pada Mei 2024 dengan pertimbangan keselamatan peserta atau siswa.

    Mengingat, pada saat itu terjadi kecelakaan bus di Kabupaten Subang yang membawa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana, Kota Depok, dengan menewaskan belasan korban jiwa yang didominasi oleh siswa.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) NOMOR: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, tertanggal 8 Mei 2024.

    Adapun isi SE tersebut adalah:

    1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan;

    2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan; dan

    3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com