Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki… Megapolitan 25 Februari 2025

    Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki… Megapolitan 25 Februari 2025

    Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan, tidak mempersoalkan apabila ada yang mencaci maki dirinya terkait
    larangan study tour
    anak sekolah.
    Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, larangan anak sekolah tidak menggelar study tour diterapkan demi kebaikan seluruh pihak.
    “Saya enggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Mulyadi atau apapun. Karena saya ini orang tua, tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).
    Ia pun membeberkan kembali alasan mengapa larangan study tour itu dikeluarkan.
    Pertama, study tour seringkali menambah beban orangtua murid yang kelas ekonominya menengah ke bawah.
    “Bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan buat makan pun susah itu menimbulkan beban utang Bang Emok, Pinjol, Bang Keliling,” ujar Dedi.
    Pemprov Jabar sendiri disebut telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk meringankan beban orangtua terhadap
    biaya pendidikan
    .
    Oleh sebab itu, tidak semestinya anak dan orangtua dibebankan uang di luar biaya pendidikan lagi, salah satunya untuk study tour.
    Kedua, apabila study tour berkaitan dengan mengenal industri, Dedi menekankan bahwa provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah industri aneka sektor paling banyak.
    Orang-orang dari penjuru Indonesia bahkan merantau ke Jawa Barat demi bisa bekerja di sektor industri di sana.
    “Industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa? Studinya kok ke luar Jawa Barat? Kan menjadi aneh,” ujar Dedi.
    Ia pun meminta seluruh pihak benar-benar memahami dengan baik larangan study tour ini.
    Diketahui, larangan study tour yang dikeluarkan Dedi Mulyadi memicu berbagai tanggapan, termasuk kritik terhadap sikap tegas Dedi dalam menegakkan larangan tersebut.
    Di akun Instagram Dedi sendiri, kritik itu disampaikan netizen.
    “Kebaikannya di mana Pak?” tulis salah satu akun bernama @rayhanajadeh.
    Ada pula yang mempertanyakan kepemimpinan Dedi Mulyadi dan menganggapnya tidak pantas berkata seperti itu.
    Meski demikian, banyak pula yang memberikan dukungannya atas larangan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jabar Istimewa sebagai Pintu Masuk Indonesia Emas 2045

    Jabar Istimewa sebagai Pintu Masuk Indonesia Emas 2045

    JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap visi Jabar Istimewa 2025-2029 selaras dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025- 2045.

    Dimana RPJPD Jabar 2025-2045 tentunya juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045.

    Jabar Istimewa sendiri, sambung Herman, berati Jawa Barat menjadi provinsi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.

    Bidang-bidang pembangunan ada pada kondisi istimewa, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang juga harus istimewa.

    “Waktu kita tidak terlalu lama. Karena itu tentu kita berharap Jabar akan memulainya. Jawa Barat harus menjadi entry point, pintu masuk Indonesia Emas 2045,” ungkap Herman Suryatman di Jabar Command Center, kompleks Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/2/2025).

    “Jadi harapan kita di 2045 Indonesia Emas terwujud dan di dalamnya ada provinsi termaju dalam sebuah negara maju Indonesia, yakni Jawa Barat,” tambahnya.

    Lebih lanjut Herman menuturkan, Pemdaprov Jabar saat ini akan melangkah menjalankan RPJPD 2022- 2045 di tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

    “Tahun ini tahun pertama, maka kita berembuk di sini untuk mendesain  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sekaligus mengonsolidasikan yang tahun 2025 karena sebentar lagi kita juga akan membahas APBD Perubahan 2025,” ungkap Herman.

    “Jadi diskusi ini untuk mendiskusikan 2025 seperti apa desainnya karena kita sudah menetapkan APBD 2025 dan kita akan set- up dengan visi misi Kepala Daerah, termasuk disesuaikan dengan tindak lanjut Inpres  (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga (RKPD 2026 dalam koridor Jabar Istimewa,” tuturnya.

    “Istimewa, artinya penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat berkeinginan dan berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun di dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.

    “Strong leadership”

    Untuk mengakselerasi itu, sambung Herman, terdapat tiga kunci utama. Pertama, leadership atau kepemimpinan.

    Menurut Herman, sampai dengan hari ini Pemdaprov Jabar sudah merasakan kepemimpinan yang kuat atau strong leadership dari sosok Dedi Mulyadi.

  • Dedi Mulyadi Disebut Pantas Maju di Pilpres, Tapi Bakal Diserang Pakai Isu Agama Seperti Ahok

    Dedi Mulyadi Disebut Pantas Maju di Pilpres, Tapi Bakal Diserang Pakai Isu Agama Seperti Ahok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi disebut-sebut sebagai salah satu figur yang cocok menjabat sebagai Presiden.

    Salah satu penulis, Hasyim Muhammad menyebut Dedy Mulyadi sebagai salah satu sosok yang pantas maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

    Sosok Gubernur Jawa Barat itu dinilai sangat potensial dan kini tergantung dengan gebrakan apa yang bakal dilakukan di empat tahun menjelang Pilpres 2029.

    “Dedi Mulyadi sudah memperlihatkan bahwa dia pantas maju Pilpres. Tinggal kita lihat gebrakannya selama 4 tahun ke depan,” tulis Hasyim Muhammad dicuitan akun X pribadinya dikutip Selasa (25/2/2025).

    Namun, Hasyim memberikan prediksi jika benar Dedi Mulyadi maju sebagai salah satu kandidat Pilpres.

    Dedi Mulyadi bisa saja mendapatkan serangan dari pihak lain dengan menggunakan isu agama seperti yang dialami oleh Ahok.

    “Tapi menurut saya, nanti dia bakal diserang pakai isu agama seperti Ahok,” sebutnya.

    Sang penulis itu pun menyebut jika memang hal ini benar terjadi maka benar orang jujur memiliki banyak musuh.

    “Orang jujur memang akan banyak musuhnya,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang Megapolitan 24 Februari 2025

    Selain Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kunang Juga Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang terlihat ikut dalam kegiatan
    retreat
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Kehadiran Ade dalam kegiatan ini diketahui dari postingan video Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    lewat akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Senin (24/2/2025).
    Dalam postingan tersebut, Ade yang mengenakan kemeja putih terlihat berada di belakang Dedi yang berdiri bersama kepala daerah lain.
    Awalnya, Dedi yang berada dalam sebuah barisan menyapa sejumlah kepala daerah di wilayah Banten.
    Tak berselang lama, Dedi tiba-tiba mencari sosok seorang bupati baru yang ada dalam barisan tersebut.
    “Ada bupati baru,” kata Dedi, dikutip Kompas.com, Senin.
    “Ini,” jawab kompak sejumlah kepala daerah.
    Jawaban tersebut langsung dibantah Dedi.
    Ternyata, sosok bupati yang dimaksud Dedi ialah
    Ade Kunang
    .
    “Bekasi mana
    Bupati bekasi
    ? Mana coba Bupati Bekasi,” ungkap Dedi.
    Ade yang berdiri di belakangnya kemudian langsung mendekat sembari melambaikan salam hormat ke kamera ponsel Dedi.
    Dedi kemudian merangkul Ade sembari menghadap kamera.
    Dedi menyebut bahwa Ade merupakan kepala daerah kaya raya.
    Ia pun melempar candaan jika Ade pernah berjanji kepada dirinya bahwa harta kekayaannya akan disumbangkan ke kas pemerintah daerah.
    “Sini, kamu di depan. Ini bupati muda, kaya raya. Sudah berjanji kepada saya seluruh asetnya masukin ke kas daerah,” canda Dedi sembari tertawa.
    Diketahui, Ade dan Tri merupakan kepala daerah dari kader
    PDI Perjuangan
    (PDI-P).
    Keberadaan keduanya menjelang kegiatan retreat sempat menimbulkan teka-teki.
    Pasalnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta kepala daerah dari partainya menunda mengikuti kegiatan retreat.
    Instruksi itu dikeluarkan Megawati setelah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resepsi Harlah PPP ke-52 di Jabar, Momentum Berkhidmat pada Umat

    Resepsi Harlah PPP ke-52 di Jabar, Momentum Berkhidmat pada Umat

    JABAR EKSPRES – Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat memantapkan diri untuk makin khidmat atau melayani umat. Itu ditegaskan dalam momentum Resepsi Harlah PPP ke-52, Senin (24/2).

    Plt Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat menuturkan, pertemuan di Kota Bandung itu juga dihadiri sejumlah tokoh PPP. Di antaranya, Nu’man Abdul Hakim, Rachmat Yasin, hingga Chozin Chumaidy.

    Selain peringatan harlah, momen itu juga jadi penguatan semangat kader PPP. “Ini momentum kami untuk lebih menguatkan pengkhidmatan. Kami sebagai partai yang memiliki karakter berkhidmat kepada umat,” jelasnya.

    Pihaknya sengaja menghadirkan para tokoh untuk makin mempererat hubungan. Artinya PPP hadir sebagai partai yang terkoneksi lintas generasi.

    Pepep melanjutkan, momentum itu juga menjadi ajang perbaikan untuk kepentingan elektoral ke depannya. “Ini jadi ruang pembelajaran untuk perbaikan komunikasi juga. Agar nanti bisa lebih baik dalam elektoral,” paparnya.

    *Sikap PPP di Pemerintahan Dedi Mulyadi*

    Dalam kesempatan itu, Pepep juga menegaskan sikap politik PPP di pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi. PPP memang tidak menempatkan diri dalam posisi oposisi, tapi partai bakal tidak segan memberikan masukan kritis.

    “Ketika ada kebijakan-kebijakan Pak Dedi yang memang itu sesuai dengan fitrah dan arah perjuangan, ya kami dukung. Tetapi sebaliknya apabila ada hal-hal yang memang selayaknya perlu dikritisi, tentu fraksi akan memberikan saran dan pandangan,” jelasnya.

    Maklum dalam pilkada 2024 lalu, PPP berada di kubu yang berbeda dalam dukungan kandidat kepala daerah. “Kan di daerah itu tidak ada istilah oposisi. Kami memilih dalam posisi kemitraan yang kritis,” jelasnya.(son)

  • Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    Aksi Mahasiswa Dituding untuk Selamatkan Hasto, Agus Mulyadi: Anies dan Ganjar Baiknya Diam Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu penulis buku, Agus Mulyadi menyoroti terkait demo yang beberapa hari ini ramai dilakukan di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Indonesia Gelap” hampir seluruh mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan dan memprotes kebijakan yang keluarkan oleh Pemerintah.

    Namun, ada yang menyebut aksi demostrasi yang dilakukan Mahasiswa ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    Hal inilah yang kemdian disorot tajam oleh sang penulis.

    “Demo kali ini bahkan diplintir sebagai aksi untuk menyelamatkan Hasto hanya karena, sekali lagi, hanya karena, diikuti oleh mahasiswa,” tulisnya dicuitan akun pribadimya dikutip Senin (24/2/2025).

    “ilmu politik yg kebetulan pernah magang di kantor PDIP,” tuturnya.

    Agus pun memberikan sindiran untuk dua calon presiden di Pemilu 2024 lalu yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Ia meminta agar keduanya lebih baik diam terlebih dahulu. Karena diam dari keduanya dianggap baik untuk gerakan.

    “Bagus kalau Anies dan Ganjar diem aja dulu,” sebutnya.

    “Diamnya mereka justru “baik” buat gerakan,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Siti Faizah Sudah Tak Bertugas Jadi Kepala SMAN 6 Depok Usai Dicopot Dedi Mulyadi – Halaman all

    Siti Faizah Sudah Tak Bertugas Jadi Kepala SMAN 6 Depok Usai Dicopot Dedi Mulyadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JABAR – Siti Faizah dicopot oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buntut kasus study tour SMAN 6 Depok.

    Pantauan Tribunnews.com di SMAN 6 Depok pada Senin (24/2/2025), sekolah tersebut masih beraktivitas seperti biasa.

    Namun, Siti Faizah sudah tak ke sekolah lagi setelah sebelumnya disebut masih berkantor pada Jumat (21/2/2025) lalu.

    “Kan udah jelas diberita semua media, beliau sudah dicopot. Ya sudah tidak menjabat lagi (sebagai Kepsek SMAN 6 Depok,” kata Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan kepada Tribunnnews.com, Senin.

    Meski begitu, Syahri belum menjelaskan lebih lanjut terkait apakah dalam hal ini sudah ada pengganti Siti Faizah.

    Dia hanya menekankan jika saat ini pihaknya masih mengklarifikasi di Dinas Pendidikan terkait kasus ini.

    “Ya memang masih bertugas sebagai ASN bukan sebagai Kepsek,” ungkapnya.

    Siti Faizah sudah tidak lagi datang ke sekolah juga dikuatkan oleh petugas keamanan hingga guru piket sekolah tersebut.

    Mereka kompak menyebut Siti Faizah tidak berada di sekolah pada hari ini.

    “(Bu Kepsek) sudah tidak ke sini. Dari pagi enggak ada datang. Kalau masih bertugas atau tidak itu kewenangan Humas yang bisa bicara,” ucap seorang guru piket.

    Alasan Tetap Nekat Adakan Study Tour

    SMAN 6 Kota Depok mengungkap alasan mengapa study tour tetap dilakukan meski sudah mendapat imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Humas SMAN 6 Kota Depok, Syahri Ramadhan menyebut hal itu karena akan berdampak protes dari orang tua siswa yang sudah membayar. 

    Di samping itu, Syahri mengatakan imbauan dari Dedi Mulyadi baru dilontarkan sehari sebelum ratusan siswa itu berangkat. Sehingga, hasil rembukan dengan guru, komite sekolah hingga orang tua siswa diputuskan untuk tetap berangkat. 

    “Apa langkah selanjutnya dengan adanya video himbauan dari Pak Gubernur ini? Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut, apa yang menjadi dampak. Apabila ini kita stop H-1, apa impact-nya,” kata Syahri kepada wartawan, Senin (24/2/2025). 

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1, dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel,” sambungnya. 

    Syahri mengatakan jika pihak sekolah membatalkan perjalanannya, maka sesuai perjanjian, pihak travel hanya akan mengembalikan uang sebesar 25 persen yang akan menimbulkan polemik. 

    “Artinya kalau kita mau mengembalikan pembiayaan ini ke orangtua siswa, orangtua siswa akan hanya menerima 25 persen, itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orang tua murid yang sudah bayar, ‘kok kita nggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, Itulah pertimbangannya,” tuturnya. 

    Dia pun menjelaskan perjalanan ratusan siswa ke tiga daerah ini bukan untuk liburan, melainkan untuk belajar dengan kampus-kampus yang bekerja sama dengan sekolah hingga tinggal di rumah penduduk di desa-desa. 

    “Aktivitas mereka adalah mengikuti aktivitas penduduk di sekitarny. apa sih kegiatanny? melakukan observasi lingkungan baik lingkungan alam maupun budaya setempat. kemudian, hasil akhirnya nanti mereka akan menyusun sebuah laporan bentuk karya tulis ilmiah seeperti itu,” jelasnya.

  • Terungkap Alasan Pihak SMAN 6 Depok Nekat Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour – Halaman all

    Terungkap Alasan Pihak SMAN 6 Depok Nekat Abaikan Imbauan Dedi Mulyadi Terkait Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JABAR – SMAN 6 Kota Depok mengungkap alasan mengapa study tour tetap dilakukan meski sudah mendapat imbauan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Humas SMAN 6 Kota Depok, Syahri Ramadhan menyebut hal itu karena akan berdampak protes dari orang tua siswa yang sudah membayar.

    Di samping itu, Syahri mengatakan imbauan dari Dedi Mulyadi baru dilontarkan sehari sebelum ratusan siswa itu berangkat.

    Sehingga, hasil rembukan dengan guru, komite sekolah hingga orang tua siswa diputuskan untuk tetap berangkat.

    “Apa langkah selanjutnya dengan adanya video imbauan dari Pak Gubernur ini? Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut, apa yang menjadi dampak. Apabila ini kita stop H-1, apa impact-nya,” kata Syahri kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1, dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel,” sambungnya.

    Syahri mengatakan jika pihak sekolah membatalkan perjalanannya, maka sesuai perjanjian, pihak travel hanya akan mengembalikan uang sebesar 25 persen yang akan menimbulkan polemik.

    “Artinya kalau kita mau mengembalikan pembiayaan ini ke orangtua siswa, orangtua siswa akan hanya menerima 25 persen, itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orang tua murid yang sudah bayar, ‘kok kita nggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, Itulah pertimbangannya,” tuturnya.

    Dia pun menjelaskan perjalanan ratusan siswa ke tiga daerah ini bukan untuk liburan, melainkan untuk belajar dengan kampus-kampus yang bekerja sama dengan sekolah hingga tinggal di rumah penduduk di desa-desa.

    “Aktivitas mereka adalah mengikuti aktivitas penduduk di sekitarnya. Apa sih kegiatannya? melakukan observasi lingkungan baik lingkungan alam maupun budaya setempat. Kemudian, hasil akhirnya nanti mereka akan menyusun sebuah laporan bentuk karya tulis ilmiah seperti itu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi mencopot Kepala SMAN 6 Depok, Siti Faizah pada hari pertamanya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).

    Pencopotan ini, terjadi setelah SMAN 6 Depok tetap memberangkatkan siswanya untuk mengikuti study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Padahal Dedi Mulyadi sudah melarang study tour SMAN 6 Depok karena dinilai memberatkan.

    “Hari ini (kemarin, red) sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com.

    Pelarangan kegiatan study tour SMAN 6 Depok hingga berujung pencopotan jabatan Siti Faizah sebagai kepala sekolah, bermula dari laporan sejumlah pihak.

    Kepada Dedi Mulyadi, mereka mengeluhkan biaya study tour SMAN 6 Depok yang cukup mahal, yaitu Rp 3,8 juta.

    Jika ditambah uang saku dan jajan, maka orang tua harus merogoh kocek sekira Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta. 

    Angka tersebut, jauh lebih besar dari UMR Depok tahun 2025 yang mencapai Rp 5,1 juta.

    “Saya meminta kepada Kepala SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” kata Dedi, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Dedi, dikutip dari Kompas.com, study tour adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan. 

    Selain itu mengarahkan anak-anak dalam melakukan pengkajian, penelitian, pada sebuah tempat yang dikunjungi. 

    Sementara jika pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu bukan study tour, melainkan piknik atau berwisata. 

    “Sudahlah enggak usah pakai kalimat studi-studian. Itu namanya piknik,” ujarnya.

     

     

  • Pemda Garut Siapkan Operasi Pasar Murah selama Ramadan 1446 H, di Mana Saja?

    Pemda Garut Siapkan Operasi Pasar Murah selama Ramadan 1446 H, di Mana Saja?

    Liputan6.com, Garut – Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, segera menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret mendatang atau selama Ramadan 1446H/2025 berlangsung.

    “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting agar tidak terjadi gejolak menjelang hari-hari keagamaan,” ujar Plt. Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedi Mulyadi

    Menurutnya, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Menteri Pertanian RI beberapa waktu lalu, pemerintah pusat meminta seluruh Pemda menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret 2025.

    “Kebetulan kan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah,” ujar dia.

    Rencananya, Pemda Garut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera menyusun jadwal serta melakukan pemetaan lokasi pelaksanaan OPM. Seluruh penyediaan bahan pokok penting seperti minyak goreng, gula putih, dan beras akan disediakan pemerintah pusat melalui Bulog terdekar.

    “Selain itu, ada juga komoditas alternatif seperti daging kerbau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

    Tidak hanya itu, pemerintah pusat meminta Dinas Pertanian Kabupaten Garut ikut menyediakan komoditas lokal seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. “Ini menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat agar mereka tenang dalam menjalankan ibadah selama Ramadan 1446H/2025 hingga lebaran,” papar dia.

    Untuk mendukung rencana itu, Pemda Garut telah melakukan pemetaan di 42 kecamatan, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, sehingga kegiatan OPM dapat menjangkau mereka.

    “Masyarakat umum juga dipastikan dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri,” kata dia.

    Rencannya, pelaksanaan OPM bakal dilakukan satu hari di dua lokasi atau satu hari di satu lokasi, tergantung volume yang diusulkan. “Kami juga menunggu kemungkinan adanya zoom meeting lanjutan sebelum OPM dimulai pada 24 Februari 2025,” kata dia.

     

    Bikin Kaget, Murahnya Harga Lobster Raksasa dan Udang Jerbung di Cilacap

  • Ada Alphard dan Ioniq 5, Dedi Mulyadi Cuma Minta Innova Zenix Buat Mobil Dinas

    Ada Alphard dan Ioniq 5, Dedi Mulyadi Cuma Minta Innova Zenix Buat Mobil Dinas

    Jakarta –

    Dedi Mulyadi hanya minta disisakan Kijang Innova Zenix untuk mobil dinas. Padahal ada Alphard hingga Ioniq 5 di deretan kendaraan dinas Pemprov Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagi-bagikan kendaraan dinas. Beberapa kendaraan dinas yang dibagikan antara lain Toyota Alphard, Hyundai Ioniq 5, Toyota Fortuner, hingga motor Royal Enfield.

    Dari deretan kendaraan itu, Dedi justru hanya minta disisakan Kijang Innova Zenix. Sedangkan mobil-motor sisanya akan digunakan untuk jajaran dinas di bawah Pemprov Jabar.

    “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi.

    Bukan tanpa alasan Dedi membagi-bagikan kendaraan dinas. Menurutnya kebanyakan kendaraan dinas itu membuat pusing. Dikhawatirkan biaya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas bikin anggaran jadi boros. Dedi memang sebelumnya sudah berbicara kepada mantan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin agar tak dibelikan mobil dinas baru. Adapun anggaran mobil dinas itu akan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tutur Dedi pada pertengahan Januari lalu.

    Bicara Kijang Innova Zenix, MPV ini memang cukup banyak digunakan oleh kalangan pejabat sebagai kendaraan dinas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga beberapa kali terlihat menumpangi Kijang Innova Zenix berpelat ‘RI 2’ saat melakukan kunjungan kerja.

    Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy pernah mengungkap, Innova Zenix ini memang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Apalagi Kijang Innova Zenix sudah diproduksi dalam negeri serta memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 20 persen. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang membuat Innova Zenix banyak dipilih masyarakat Indonesia.

    “Mobil ini spacious dan mampu menampung 7-8 penumpang dengan nyaman, dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang lengkap. Kijang Innova secara keseluruhan masih menjadi favorit masyarakat Indonesia,” beber Anton beberapa waktu lalu.

    (dry/din)