Tag: Mulyadi

1 Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai? Bandung

Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai?
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tertawa dan mengaku geli saat membawa nasi kotak dari acara pelantikan Bupati Bogor.
“Ini
teh
ibu kenapa bikin ramai-ramai, bikin heboh-heboh? Jadi gimana ibu ceritanya

ibu dapat berkat?” tanya Dedi dikutip dari akun Tiktoknya, @dedimulyadiofficial.
Dalam percakapan tersebut, Wiwin menjelaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan kepala desa menikmati nasi kotak tersebut di area parkiran untuk berbagi dengan sopir mereka. Ia juga menyinggung istilah “jomet,” yang dalam bahasa Bogor berarti “berkat”
“Jadi ceritanya, kita dapat makan di dalam boks. Berhubung memang banyak juga nasinya, jadinya kita makan tidak di dalam, kita tenteng. Kita makan di parkiran untuk sopir juga. Kebetulan bareng-bareng teman-teman kepala desa,” ujar Wiwin.
“Di situ ada pembicaraan yang bilang ‘jomet.’ Jomet itu bahasa Bogor, artinya berkat. Seru-serunya ini jomet, kita bawa tenteng. Ini baru kali ini dari pemda, jadi senang saja,” jelas Wiwin.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengingatkan agar Wiwin lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era media sosial, di mana setiap tindakan pemimpin bisa menimbulkan beragam persepsi publik.
“Karena abad medsos ini, sering kali apa yang kita ungkapkan belum tentu orang bisa memahami maksud kita. Sikap kita sering kali menimbulkan ketersinggungan pada orang, padahal sebenarnya biasa saja. Karena itu, ke depan, tensi penampilan harus diturunkan,” kata Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya membangun citra kesederhanaan bagi jajaran kepala desa di Bogor agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kapan berpakaian sebagai kepala desa, kapan sebagai artis, harus dibedakan. Ini agar tidak melahirkan salah persepsi publik. Tren kesederhanaan di jajaran kepala desa Bogor harus segera dibangun agar publik tidak salah tafsir. Nanti jangan begitu lagi, ya. Ibu selalu bikin heboh media sosial soalnya,” tambahnya.
Menanggapi teguran tersebut, Wiwin menyatakan kesiapannya untuk lebih berhati-hati ke depannya.
“Siap, Bapak,” jawab Wiwin singkat.
Sebelumnya, Wiwin meminta maaf setelah videonya yang viral di media sosial menuai kontroversi.
Dalam klarifikasinya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut.

Ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanya sebatas candaan bersama teman-temannya dan bukan bermaksud merendahkan siapa pun.
“Dan saya minta maaf kalau pun itu ada yang tersinggung, tapi saya sendiri pribadi tidak ada niatan untuk ketersinggungan itu sendiri,” ujar Wiwin dalam video klarifikasinya.
Menurut Wiwin, saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
Ia menyebut bahwa mereka merasa senang dan bersenda gurau saat menenteng makanan tersebut, namun tidak ada niatan menghina.
Ia juga menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang humoris dan tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 10:54
Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya Megapolitan 27 Februari 2025

Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
tampak akrab dengan
Bupati Bekasi

Ade Kuswara Kunang
saat menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Dedi sempat merangkul Ade dan menyebut politikus PDI Perjuangan itu sebagai sosok adik.
Momen keakraban tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram Dedi, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
“Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi dalam video tersebut.
Dalam video itu, Ade tampak tersipu sambil mengucap kata “amin”.
Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akmil sejak 21 Februari 2025.
“Betah
ieu di dieu
(betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
“Betah, betah,” jawab Ade.
“Betah
pisan
(betah banget)?” tanya Dedi lagi.
“Alhamdulillah,” jawab Ade.
Mantan Bupati Purwakarta itu lantas mewanti-wanti Ade jangan sampai ada akses jalan rusak di Bekasi.
“Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
“Betul-betul,” ujar Ade.
Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), dan Kecamatan Cibitung.
Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
“Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
“Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
“Berapa?” cecar Dedi.
“Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
“Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
“Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
“Bisa, oh keren,” kata Dedi.
Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun.
“Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
“Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih, hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 10:13
Dedi Mulyadi Wanti-wanti Bupati Bekasi Ade Kunang: Awas, Jangan Sampai Ada Jalan Jelek! Megapolitan 27 Februari 2025

Dedi Mulyadi Wanti-wanti Bupati Bekasi Ade Kunang: Awas, Jangan Sampai Ada Jalan Jelek!
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mewanti-wanti Bupati Bekasi
Ade Kuswara Kunang
agar jangan sampai ada jalan rusak di kabupaten tersebut.
Pesan itu disampaikan Dedi dalam sebuah rekaman video bersama Ade yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
“Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
“Betul-betul,” ujar Ade.
Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), Kecamatan Cibitung.
Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
“Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
“Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
“Berapa?” cecar Dedi.
“Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
“Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
“Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
“Bisa, oh keren,” kata Dedi.
Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi senilai Rp 8,3 triliun.
“Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
Dalam video yang sama, Dedi juga menyebut Ade sebagai sosok adik.
“Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi.
Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sejak 21 Februari 2025.
“Betah
ieu di dieu
(betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
“Betah, betah,” jawab Ade.
“Betah pisan (betah banget)?” tanya Dedi lagi.
“Alhamdulillah,” jawab politikus PDI Perjuangan itu.
Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
“Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/02/2025 08:47
Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor

Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor

Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.

Dedie di sela aktivitasnya menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan tersebut menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang menginginkan Kota Bogor terbebas dari kemacetan.

Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” ungkap Dedie.

Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, program penataan angkot terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.

“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” ujar Marse.

Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.

Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 23:03
Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok

Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah

Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar kegiatan pangan murah untuk menstabilkan ketersediaan dan harga bahan pokok masyarakat menjelang Ramadhan.

“Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani saat acara Gelar Pangan Murah di halaman kantor Kecamatan Sucinaraja, Garut, Rabu.

Ia menuturkan, kegiatan pangan murah yang menjual sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, dan komoditas sayuran itu dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran.

Kegiatan itu, lanjut dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan murah bagi masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan, melainkan salah satu program 100 hari kerja Bupati Garut terkait ketersediaan bahan pokok yang terjangkau.

“Ini merupakan program 100 hari bapak Bupati Garut untuk penyediaan sembako murah, kita ini sebetulnya kegiatan rutin di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan,” katanya.

Ia menyampaikan, momentum Ramadhan itu seringkali terjadi kenaikan permintaan pangan masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan harga, untuk itu pihaknya menyiapkan produk pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus untuk menstabilkan harga di pasaran.

Barang pangan yang dijual murah itu, kata dia, karena adanya kerja sama pemerintah daerah dengan mitra, kemudian memberikan subsidi sehingga produk yang dijual akan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Harganya kita menyiapkan di bawah pasar, karena kita juga bekerja sama dengan mitra, ada subsidi dari pemerintah sehingga sampai di masyarakat murah, untuk beras malah di bawah eceran tertinggi, untuk komoditi lainnya di bawah harga pasar,” katanya.

Ia menambahkan, pasokan barang pangan menjelang dan saat Ramadhan maupun Idul Fitri dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Kita mengupayakan ketersediaan pangan untuk Kabupaten Garut masih bisa terpenuhi di bulan Ramadhan, dan menjelang Idul Fitri,” katanya.

Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Garut, Dedy Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak hanya menyediakan pangan yang murah, melainkan harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Tujuan lain kegiatan pangan murah di Garut itu, kata dia, untuk menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan seperti menimbun kemudian menjual harga lebih mahal di pasaran.

“Strategi gelar pangan murah ini untuk men-‘trigger’ para pengusaha juga agar tidak melakukan penimbunan-penimbunan barang, tidak melakukan kenaikan-kenaikan yang sifatnya sporadis,” katanya.

Salah seorang warga, Yuningsih (50) mengatakan, adanya pasar murah itu telah membantu meringankan beban pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan karena harganya lumayan lebih murah dibandingkan di pasar seperti beras, gula putih, terigu dan minyak goreng.

“Alhamdulillah harganya beda dari pasar, jadi sangat membantu meringankan menjelang bulan Ramadhan,” katanya.

Harga pangan yang dijual murah itu seperti beras premium dijual dengan harga Rp65 ribu per lima kilogram, beras medium Rp60 ribu per lima kilogram, minyak goreng 1 liter Rp16 ribu, terigu merk Segitiga Biru Rp10 ribu, gula pasir Rp17 ribu, telur ayam Rp28 ribu, daging ayam Rp31 ribu, dan aneka sayuran Rp5 ribu per paket.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 19:26
Mobil Dinas Disulap Jadi Rumah Sakit, Dewan Dukung Langkah Gubernur Jabar

JABAR EKSPRES – Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyulap mobil dinasnya menjadi rumah sakit disambut baik legislator Jabar karena kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat.

Hal itu diungkapkan salah satunya Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari yang mengatakan beberapa kali Gubernur Jabar mengeluarkan wacana maupun kebijakan yang terbilang unik, salah satunya terkait mobil dinas tersebut.

“Selama untuk kemaslahatan umat ya kami dukung,” cetusnya, Rabu (26/2).

BACA JUGA: Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP

Politikus PPP itu melanjutkan, hadirnya gubernur, birokrasi hingga para legislator adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu kebijakan yang berpihak pada masyarakat patut untuk didukung.

“Kalau ada kebijakan populis ya didukung,” terangnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa mobil yang bakal dijadikan rumah sakit itu adalah mobil dinas jenis minibus miliknya.

“Kalau biasa yang ada pemeriksaan jantung, ibu hamil, sampai deteksi kanker,” ucap Dedi dalam video yang juga dibagikan dalam akun media sosial resminya.

BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar

Selain disulap jadi rumah sakit, beberapa mobil dinas lainya bakal di distribusikan ke sejumlah perangkat daerah, mulai dari mobil hingga motor dinas.

Tujuannya berbagai kendaraan itu bisa lebih optimal, misalnya motor bisa digunakan petugas Dinas Perhubungan untuk patroli atau mengurai titik macet di Jabar.

Diketahui, mobil dinas gubernur tidak hanya satu, diantaranya Mercedes Benz V-Class, Toyota Alphard, Mobil Listrik Hyundai, Mobil Crown, hingga Toyota Camry. Termasuk beberapa motor seperti BMW Motorrad, Honda CB500X.(son)

26/02/2025 16:07
Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mampu mengatasi kemacetan di kota hujan.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi di sela-sela kegiatan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Rabu (26/2).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan usulan yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terkait moratorium atau penghentian sementara pemberian izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP).

Di mana, sambung dia, saat ini izin operasional AKDP masih menjadi kewenangan Pemprov Jabar.

BACA JUGA: Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

“Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” kata Dedie di Magelang, Rabu (26/2).

Ia menerangkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan bahwa program penataan angkot akan terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.

BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah

“Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” tutur Marse.

Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.

Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

“Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi,” pungkas Marse. (YUD)

26/02/2025 15:27
Manuver Dedi Mulyadi Perjuangkan Siswa di 3 Sekolah Bisa Ikut SNBP, Surati Mendikti Bandung 26 Februari 2025

Manuver Dedi Mulyadi Perjuangkan Siswa di 3 Sekolah Bisa Ikut SNBP, Surati Mendikti
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
menyatakan telah menyurati
Mendikti Saintek
untuk memperjuangkan nasib siswa di tiga sekolah SMA dan SMK yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (
SNBP
).
Dia menerangkan, siswa dari ketiga sekolah, yaitu SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi, gagal mengikuti SNBP akibat kelalaian pihak sekolah karena terlambat dalam pengisian
Pangkalan Data Sekolah
dan Siswa (PDSS).
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya, Rabu (26/2/2025).
Dedi Mulyadi meminta
Mendikti
Saintek untuk mempertimbangkan nasib ratusan siswa dari sekolah tersebut agar diberikan kesempatan kembali mengisi PDSS.
Hal itu mengingat keterlambatan tersebut bukan kesalahan para siswa, melainkan pihak sekolah yang dinilai tidak mempersiapkannya secara optimal sehingga terjadi kasus tersebut.
“Ini bukan kelalaian siswa, melainkan pihak sekolah,” ucap Dedi.
Dedi pun telah menyertakan nama-nama siswa dalam surat yang dikirim ke Menteri sebagai upaya agar permasalahan ini mendapatkan pertimbangan khusus.
“Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa, melainkan pihak sekolah,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan siswa di beberapa sekolah di Jabar sempat menggelar demonstrasi lantaran gagal mengikuti SNBP karena dipicu oleh
kelalaian sekolah
dalam mengisi PDSS.
Adapun jadwal pengisian PDSS berlangsung sejak 6 hingga 31 Januari 2025.
Namun, beberapa sekolah tidak menyelesaikannya tepat waktu.
Akibatnya, para siswa tidak dapat mengikuti SNBP, yang seharusnya menjadi kesempatan mereka untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/02/2025 15:20
Orangtua Siswa di Bekasi Keluhkan Bayar "Outing Class" Rp 700.000 Megapolitan 26 Februari 2025

Orangtua Siswa di Bekasi Keluhkan Bayar “Outing Class” Rp 700.000
Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com –

Wali Kota Bekasi
Tri Adhianto melarang sekolah menggelar
outing class
atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas.
Tri menerima keluhan dari
orangtua siswa
. Terbaru, dari orangtua siswa SDN Aren Jaya 8 yang mengeluhkan adanya pembayaran uang muka
outing class
sebesar Rp 400.000.
Pihak sekolah disebut memberlakukan kegiatan
outing class
untuk pelajar kelas 1-5, dengan biaya Rp 350.000 per anak.
Jumlah itu akan semakin tinggi jika didampingi orangtua menjadi Rp 700.000.
“Ini memberatkan bagi orangtua siswa,” kata Tri Adhianto dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).
Dia akan menjatuhkan sanksi terhadap sekolah yang tetap nekat menggelar
outing class
atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas.
Tri memastikan akan selalu sejalan dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Sebagai wali kota saya akan tegas memberikan sanksi kepada sekolah yang memaksakan diri untuk
outing class
sesuai dengan adanya instruksi wali kota, juga sudah dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/02/2025 14:04
Pemkot Bekasi Bakal Sanksi Sekolah yang Gelar "Outing Class" Megapolitan 26 Februari 2025

Pemkot Bekasi Bakal Sanksi Sekolah yang Gelar “Outing Class”
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Wali Kota Bekasi
Tri Adhianto
menegaskan akan menjatuhkan sanksi terhadap sekolah yang tetap menggelar
outing class
atau kegiatan belajar mengajar di luar kelas.
“Sebagai wali kota saya akan tegas memberikan sanksi kepada sekolah yang memaksakan diri untuk
outing class
sesuai dengan adanya instruksi wali kota, juga sudah dikeluarkan melalui Dinas Pendidikan,” ujar Tri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).
Tri memastikan akan selalu sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Oleh sebab itu, ia melarang
outing class
lantaran kegiatan ini juga sering dikeluhkan orangtua siswa. Bahkan, banyak yang merasa keberatan dengan adanya kegiatan
outing class
.
Tri juga mengaku beberapa kali menerima keluhan dari orangtua siswa.
Terbaru dari orangtua siswa SDN Aren Jaya 8 yang mengeluhkan adanya pembayaran uang muka
outing class
sebesar Rp 400.000.
Pihak sekolah disebut memberlakukan kegiatan
outing class
untuk pelajar kelas 1-5 dengan biaya per anak Rp 350.000.
Jumlah itu akan semakin tinggi jika di dampingi orangtua menjadi Rp 700.000.
“Ini memberatkan bagi orangtua siswa,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/02/2025 13:58