Tag: Mulyadi

  • 423 Warga Kampung Pensiunan Terdampak Banjir, Bupati Bogor Beri Bantuan

    423 Warga Kampung Pensiunan Terdampak Banjir, Bupati Bogor Beri Bantuan

    JABAR EKSPRES – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaporkan bahwa sebanyak 423 warga di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Cisarua, terdampak akibatbanjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Ciliwung.

    Banjir ini terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi pada Minggu malam (2/3) sekitar pukul 20.30 WIB.

    Menurut keterangan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani, luapan air sungai tersebut merendam rumah-rumah warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

    BACA JUGA: Jembatan Penghubung Amblas, Akses Menuju Curug Cilember Tak Bisa Dilalui

    Akibatnya, 119 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 423 jiwa di tiga RT di RW 01 Kampung Pensiunan terdampak, yaitu 54 KK (198 jiwa) di RT 01, 27 KK (98 jiwa) di RT 02, dan 38 KK (127 jiwa) di RT 03.

    Untungnya, meski terdapat beberapa korban luka ringan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Beberapa warga yang mengalami luka ringan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Goenawan untuk perawatan lebih lanjut.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang langsung meninjau lokasi bencana pada Senin dini hari, memastikan bahwa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait lainnya sudah disalurkan.

    BACA JUGA: Banjir di Puncak Bogor, Anggota DPR RI Mulyadi Menduga Akibat Alih Fungsi Lahan

    “Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor telah disiapkan, termasuk kebutuhan bahan pokok dan dapur umum untuk para pengungsi,” ujar Rudy.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang turut membantu menyiapkan kebutuhan untuk sahur bagi para pengungsi.

  • 10
                    
                        Dedi Mulyadi Akan Bongkar Bangunan di Sepanjang Sungai Citarum
                        Bandung

    10 Dedi Mulyadi Akan Bongkar Bangunan di Sepanjang Sungai Citarum Bandung

    Dedi Mulyadi Akan Bongkar Bangunan di Sepanjang Sungai Citarum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , meninjau kondisi
    sampah
    di
    Sungai Citarum
    dan daerah aliran sungai yang bermuara ke Citarum.
    Hasil penelusurannya menunjukkan adanya penumpukan sampah rumah tangga, limbah dari MCK, serta limbah industri yang dibuang ke sungai tersebut.
    “Ini kita lagi di Kabupaten Bandung, ini penumpukan sampah yang nanti lari ke Citarum dan numpuk di Citarum,” ungkap Dedi dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Senin (3/2/2025).
    Dalam video tersebut, Dedi terlihat berada di pinggir sungai sambil menunjukkan kondisi sungai yang dipenuhi sampah.
    Selain sampah rumah tangga, Dedi juga menyoroti masalah kotoran dari kamar mandi warga yang dibuang ke sungai.
    “Kita tahu Citarum tercemari limbah industri dan kotoran manusia, limbah rumah tangga, dan sampah,” tegasnya.
    Aliran air dari Sungai Citarum mengalir ke Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, dan air dari sungai serta waduk tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk perikanan, peternakan, pertanian, bahkan sebagai air minum yang dikelola oleh PAM Jaya dan PAM Purwakarta.

    “Saya akan melakukan tindakan-tindakan tegas, seluruh bangunan yang menggunakan Sungai Citarum akan kami bongkar, kecuali jembatan,” kata Dedi.
    Sebagai langkah tambahan, Dedi meminta Bupati Bandung dan Bupati Bandung Barat untuk segera mendata seluruh warga yang membuang MCK mereka ke sungai, dengan rencana pemerintah untuk mengubahnya menjadi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
    “Citarum harum bisa berubah jadi Citarum bau jika sampah tidak segera ditangani,” ujarnya.
    Dedi juga mengidentifikasi daerah-daerah yang membuang sampah ke Citarum, seperti Margahayu, Taman Kopo Indah, dan Caringin, serta pasar-pasar seperti Pasar Caringin dan Cigondewah.
    Dia telah merencanakan solusi untuk mencegah sampah dari pasar masuk ke Citarum dengan menggeser tempat pembuangan sampah di Pasar Caringin dan Cigondewah agar tidak berdekatan dengan sungai.
    “Kemudian bangunan-bangunan yang ada di seluruh sungai dibongkar. Setiap jembatan dipasang jeruji besi untuk menyaring sampah sejak awal,” jelasnya.
    Pemerintah juga akan menempatkan satu petugas di setiap jembatan, yang akan bekerja setiap hari dan piket 24 jam.
    “Waktu hujan dia turun, itu tugasnya,” tambah Dedi.
    Dia berharap, ke depan, warga Kota dan Kabupaten Bandung dapat menyadari bahwa sampah yang dibuang menimbulkan derita bagi Citarum dan juga bagi pemerintah.
    “Masak tiap hari harus beresin sampah,” tegas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cimahi Tak Ikut Kebijakan Jam Kerja ASN 06.30 WIB

    Cimahi Tak Ikut Kebijakan Jam Kerja ASN 06.30 WIB

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan tidak akan mengikuti kebijakan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama bulan Ramadan 1446 H.

    Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewajibkan ASN masuk pukul 06.30 WIB, namun Pemkot Cimahi memiliki kebijakan berbeda.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan salah satu pertimbangannya adalah banyaknya ASN yang berdomisili di luar Kota Cimahi.

    BACA JUGA: Pemkab Bandung Barat Atur Jam Kerja Selama Ramadan, ASN Masuk Lebih Pagi!

    “Jauh-jauh, dari Bandung dan sebagainya. Kalau masuk jam 06.30, sampai di sini mereka harus berangkat jam berapa?” ujar Ngatiyana saat ditemui awak media di Pemkot Cimahi, Senin (3/3/2025).

    Menurut Ngatiyana, selama bulan puasa, ASN justru diberi keleluasaan agar ibadahnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya menetapkan jam kerja ASN di Kota Cimahi tetap dimulai pukul 07.30 WIB.

    “Istirahat hanya setengah jam, pukul 12.30, kemudian jam 13.00 masuk lagi. Lalu, jam 14.00 sudah bisa pulang, kecuali hari Jumat, pulangnya jam 14.30,” jelasnya.

    BACA JUGA: Ikuti Kebijakan Gubernur Soal Jam Kerja Selama Ramadan, ASN Kota Banjar hingga Ciamis Harus Masuk Lebih Pagi

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan perubahan jam kerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar selama Ramadan.

    Jika biasanya ASN masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB, maka selama Ramadan jam kerja dimajukan.

    “Masuknya pukul 06.30, istirahat satu jam, dan pulang pukul 14.00,” kata Dedi.

    Dedi menegaskan kebijakan ini bukan sekadar mencari sensasi, tetapi sudah melalui berbagai pertimbangan.

    “Kalau Ramadan kan sahur, terus salat subuh. Setelah itu rata-rata tidur, nanti bangun kesiangan,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1446 H/2025 M di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani Sekda Jabar.

    Berdasarkan kebijakan itu, ASN yang bekerja lima hari dalam seminggu memiliki jam kerja Senin-Kamis pukul 06.30-14.00 WIB dengan istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.

    Sementara pada Jumat, jam kerja berlangsung pukul 06.30-14.30 WIB dengan istirahat pukul 11.30-13.00 WIB. (Mong)

  • Jam Kerja Ramadan, ASN Bandung Barat Masuk Lebih Pagi!

    Jam Kerja Ramadan, ASN Bandung Barat Masuk Lebih Pagi!

    JABAR EKSPRES – Jam kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tampaknya bakal lebih sebentar selama bulan Ramadan 1446 Hijriah.

    Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja di Bulan Ramadan, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja selama Bulan Ramadan 1446 H/ 2025 masehi.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Rubah Jam Kerja ASN Selama Ramadan

    Pada surat edaran tersebut, selama Ramadan kali ini, para ASN Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung Barat diwajibkan masuk kerja mulai Pukul 06.30 WIB untuk Hari Senin-Kamis dan pulang kerja Pukul 14.00 WIB dengan waktu istirahat selama 60 menit mulai Pukul 11.30-12.30 WIB.

    Sementara itu, untuk hari Jumat, jam pulang kerja ASN dipangkas 30 menit menjadi pukul 14.30 WIB karena waktu istirahat bertambah menjadi 90 menit, terhitung Pukul 11.30-13.00 WIB.

    “Sesuai intruksi pak Gubernur Jawa Barat, kami pun melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan,” ungkap Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Senin (3/3/2025).

    Meski penyesuaian jam kerja selama Ramadan berubah, dikatakan Jeje, namun penyesuaian jam kerja tetap mengacu pada Jumlah Jam kerja efektif pada bulan Ramadhan 1446 H yang ditetapkan paling sedikit 32 jam dan 30 menit dalam seminggu tidak termasuk waktu istirahat.

    Hal ini sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.4.2/708-BKPSDM/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, atas nama Bupati Bandung Barat pada 28 Februari 2025 lalu.

    Karena itu, Jeje berharap ASN di wilayahnya tidak menurunkan kinerja di bulan Ramadan 1446 hijriah ini.

    “ASN Kabupaten Bandung Barat wajib berorientasi pada peningkatan efektivitas dan produktifitas kerja selama bulan Ramadhan 1446 hijriah,” katanya.

    “Saya percaya seluruh ASN Kabupaten Bandung Barat bisa menjalankan penyesuaian jam kerja ini sebagaimana mestinya tanpa mengurangi kewajiban kita untuk beribadah dan bekerja selama Ramadan kali ini,” sambungnya.

    Ia menambahkan, ASN Kabupaten Bandung Barat harus terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya dengan hadir tepat waktu, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih prima.

  • 4
                    
                        Banjir Terjang Bogor, Dedi Mulyadi: Saya Minta PTPN Hentikan Alih Fungsi Lahan di Puncak!
                        Bandung

    4 Banjir Terjang Bogor, Dedi Mulyadi: Saya Minta PTPN Hentikan Alih Fungsi Lahan di Puncak! Bandung

    Banjir Terjang Bogor, Dedi Mulyadi: Saya Minta PTPN Hentikan Alih Fungsi Lahan di Puncak!
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mendesak
    PT Perkebunan Nusantara
    (PTPN) untuk segera menghentikan aktivitas alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor.
    Desakan ini disampaikan Dedi menyusul dampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada Minggu (2/3/2025).
    Dedi menuturkan, meluapnya Sungai Jayanti di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, merupakan hal yang aneh. Ia mengaku belum tahu penyebab meluapnya Sungai Jayanti, namun ia menyinggung PTPN agar segera menghentikan alih fungsi lahan. 
    Menurut data yang diperoleh Dedi, lebih dari 1.000 hektar lahan perkebunan teh di Puncak telah mengalami alih fungsi, yang berpotensi merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam.
    “Saya minta kepada PTPN untuk menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan di Puncak. Data kami menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 hektar sudah mengalami alih fungsi. Jangan hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata,” ujar Dedi melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71, pada Senin (3/3/2025).

    Dedi menjelaskan bahwa pohon teh di Puncak ditanam sejak masa kolonial Belanda, tidak hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.
    Ia menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama, mengalahkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
    “Kami meminta sekali lagi agar semua aktivitas alih fungsi lahan di Puncak dihentikan. Konservasi lingkungan jauh lebih penting daripada keuntungan ekonomi,” tegasnya.
    Sebagai langkah selanjutnya, Dedi mengungkapkan rencananya untuk segera mengundang seluruh jajaran PTPN dan Perhutani guna membahas langkah-langkah perbaikan lingkungan di Jawa Barat.
    “Kami akan memanggil PTPN dan Perhutani untuk bersama-sama memperbaiki alam Jawa Barat. Komitmen untuk kepentingan bangsa harus dimulai dengan menjaga alam dan lingkungan,” tutupnya.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 28 desa di 16 kecamatan mengalami bencana hidormeteorologi setelah hujan mengguyur Bogor pada Minggu (2/3/2025).  Banjir juga menyebabkan satu orang meninggal. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Kiper Termahal di Asia, Nomor 2 Ternyata Asal Indonesia – Page 3

    5 Kiper Termahal di Asia, Nomor 2 Ternyata Asal Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, skuad Timnas Indonesia besutan pelatih Patrick Kluivert terus menambah jajaran pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri. Rencananya, nama-namanya baru seperti Emil Audero Mulyadi, Dean James dan Joey Pelupessy bakal segera dinaturalisasi guna menambah kedalaman skuad.

    Bertambahnya ketiga pemain baru itu pun akan semakin membuat nilai pasar Timnas Garuda semakin besar. Terlebih untuk Emil Audero, dimana mantan kiper Internazionale Milan ini bakal jadi pemain Indonesia termahal kedua setelah Mees Hilgers.

    Mengutip laman Transfermarkt, Rabu (26/2/2025), Mees Hilgers yang bermain sebagai bek tengah di FC Twente kini dibanderol Rp 156,43 miliar. Disusul Emil Audero Mulyadi dengan harga pasar Rp 86,91 miliar.

    Adapun bila dihitung dengan jumlah pemain yang ada, total potensi nilai pasar Timnas Indonesia racikan Kluivert bisa mencapai Rp 626,59 miliar. Angka itu keluar setelah mempertimbangkan beberapa faktor. Termasuk dengan mencantumkan total 26 pemain di dalam tim, seperti angka maksimal di Piala Dunia 2022 dan Euro 2024.

    Selanjutnya, dilihat dari harga pasar per masing-masing individu. Pemain Timnas dengan harga tertinggi paling banyak berposisi sebagai pemain belakang. Selain Hilgers, beberapa nama besar lain mulai dari Kevin Diks (Rp 78,22 miliar), Jay Idzes (Rp 52,14 miliar), dan Calvin Verdonk (Rp 43,45 miliar).

    Pemain di posisi lain semisal gelandang dan penyerang secara angka memang tidak semahal para bek Timnas. Ambil contoh Thom Haye, pemain Almere City ini jadi gelandang termahal Skuad Merah Putih dengan banderol sekitar Rp 26,07 miliar.

    Untuk di posisi penyerang, Oleh Romeny yang baru saja mengambil sumpah menjadi WNI pada Februari 2025 ini jadi yang termahal, dengan nilai sekitar Rp 22,60 miliar.

    Hanya saja, sejumlah nama di posisi tengah dan depan tetap wajib dimasukan. Terlebih Patrick Kluivert sendiri nantinya bakal memakai formasi 4-3-3 untuk Timnas Indonesia. “Saya suka bermain menyerang,” tegas mantan striker Barcelona dan Ajax tersebut.

     

  • Dugaan Penggundulan Hutan untuk Investor di Pacet Bandung, Polisi Lakukan Pengecekan

    Dugaan Penggundulan Hutan untuk Investor di Pacet Bandung, Polisi Lakukan Pengecekan

    JABAR EKSPRES – Dugaan penggundulan hutan terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Hutan tersebut diduga ditebang untuk kepentingan investor, luas area penggundulan hutan pun mencapai puluhan hektare.

    Aksi penggundulan hutan itu pun mengundang komentar dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tak hanya itu, Dedi pun berencana akan melakukan investigasi terkait aksi penggundulan hutan itu.

    Menanggapi hal itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi adanya aksi penggundulan hutan.

    Bahkan pihak kepolisian sudah menurunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.

    BACA JUGA: Bupati Bandung Dukung Perubahan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan

    “Iya saya dapat info dari Pak Gubernur, sudah saya langsung perintahkan Kasat Reskrim untuk ke lokasi bersama instansi terkait,” katanya dikonfirmasi Sabtu (1/3/2025).

    Aldi menjelaskan, sejauh ini pihak kepolisian masih belum mendapatkan adanya pengaduan terkait adanya dugaan penggundulan hutan itu. Namun pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan setelah menerima informasi tersebut.

    Terkait apakah penggundulan hutan tersebut ilegal atau tidak, Aldi menyebut pihaknya masih belum bisa menyimpulkan.

    “Untuk hasil pengecekan kami Masih menunggu laporan Tim gabungan yang ke lapangan,” ucapnya.

    BACA JUGA: Pemkab Bandung Keluarkan Surat Edaran Terkait Kegiatan Pembelajaran Selama Puasa

    Sebelumnya, Puluhan hektare lahan hutan lindung di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung diduga digunduli secara besar-besaran untuk kepentingan investor.

    Ketua Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya mengecam keras perbuatan penebangan besar-besaran terutama pohon di hutan lindung.

    “FK3I Jabar siap gugat Perhutani jika terbukti penggundulan hutan puluhan hektare di Desa Babakan, ada keterlibatan oknum,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (24/2).

    Dedi menerangkan, puluhan hektare lahan hutan lindung di Desa Babakan diduga dilakukam penebangan untuk kepentingan kebun kopi, yang kerjasamanya oleh beberapa investor dan Perhutani melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    BACA JUGA: FK3I Kembali Soroti Rusaknya Lahan Hutan di Kawasan Bandung Utara

    Dia menambahkan, Desa Babakan belum masuk ke dalam skema perhutanan sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

  • Dedi Mulyadi Kaget Siswa Bayar Rp 450 Ribu untuk Buku Kenangan di Sekolah, Kini Tegas Larang Wisuda

    Dedi Mulyadi Kaget Siswa Bayar Rp 450 Ribu untuk Buku Kenangan di Sekolah, Kini Tegas Larang Wisuda

    TRIBUNJATIM.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi heran siswa bayar Rp 450 ribu untuk buku kenangan.

    Ia menanggap bahwa tradisi buku kenangan di sekolah membebani orangtua.

    Padahal menurutnya, buku kenangan seharusnya tidak perlu dicetak dalam bentuk fisik, melainkan bisa dialihkan ke format digital.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu dalam obrolannya dengan salah seorang guru yang dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Sabtu (1/3/2025).

    Dalam obrolan tersebut, sang guru mengatakan ada kebiasaan di siswa untuk membuat buku kenanganan sekolah.

    Biayanya Rp 150.000-450.000 per anak.

    Kepala sekolah dan guru pun sudah menyarankan untuk mengubahnya ke bentuk digital disimpan dalam Google Drive atau platform lain.

    “Tapi kalau yang sekarang sepertinya tanggung, Pak,” ujar guru tersebut ke Dedi Mulyadi.

    Mendengar itu Dedi tampak heran.

    Sebab semua kenangan anak bungsunya, Ni Hyang juga disimpan dalam bentuk digital, bukan berbentuk cetak yang rentan hilang atau rusak.

    Ia berharap sekolah-sekolah bisa mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mencari solusi yang lebih efisien bagi para siswa dan orangtua.

    “Kita bisa simpan semua kenangan di akun Google Drive masing-masing. Kalau bentuk album fisik kan suka hilang,” kata Dedi, melansir dari Kompas.com.

    Selain itu, ia juga menyoroti maraknya kegiatan wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

    Menurutnya, wisuda seharusnya lebih cocok untuk lulusan perguruan tinggi, seperti sarjana atau diploma.

    “Saya melarang sekolah mengadakan wisuda untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Buat saya, wisuda itu lebih cocok untuk S1 atau D3. Lebih baik kelulusan diselenggarakan sederhana di sekolah, seperti zaman dulu,” tegasnya.

    Sebagai solusi, Dedi berencana membangun gedung pertunjukan di sekolah-sekolah agar berbagai kegiatan bisa dilaksanakan secara lebih efektif tanpa membebani orang tua.

    “Nanti kami akan membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah secara bertahap. Bisa digunakan untuk acara kelulusan, pertunjukan tari, musik, atau bahkan menonton film berkualitas,” jelasnya.

    Menurut Dedi, langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya bagi orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

    “Kegiatan sekolah tetap bisa berjalan, tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan. Yang penting, pendidikan tetap berkualitas dan anak-anak tetap bisa mengenang masa sekolah mereka dengan baik,” pungkasnya.

    Sementara itu, setelah kepala sekolah (kepsek) di Depok, kini giliran kepsek SMA Negeri 1 Cianjur yang dicopot Dedi Mulyadi (Demul).

    Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi melalui akun Youtube-nya pada Kamis (27/2/2025).

    Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya tim inspektorat dari Pemprov Jawa Barat diterjunkan ke SMAN 1 Cianjur tersebut.

    Dari hasil pendalaman itulah diputuskan bahwa Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot.

    Namun pencopotan Kepsek SMAN 1 Cianjur ini masih bersifat sementara, belum permanen.

    “Kami sampaikan bahwa dua hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi Mulyadi.

    “Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara,” sambung Demul.

    Dia mengatakan bahwa pencopotan ini masih bersifat sementara karena inspektorat masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

    Dedi tidak menyebut secara detil permasalahan yang menimpa Kepsek SMAN 1 Cianjur ini.

    Namun Dedi menyebutkan bahwa hal ini terkait masalah keuangan di sekolah tersebut.

    “Karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi.

    Tidak hanya SMAN 1 Cianjur, kata Dedi, investigasi masalah keuangan di sekolah akan terus dilakukan termasuk ke sekolah-sekolah lainnya di Jawa Barat.

    Sehingga nanti bisa dibuat rekomendasi untuk kepentingan dunia pendidikan di Jabar.

    “Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Demul.

    “Sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” imbuhnya.

    Jika dalam pendalaman oleh inspektorat ini ditemukan adanya pelanggaran berat, maka Demul mengaku akan bertindak tegas.

    Yaitu mencopot atau memecat kepala sekolah secara permanen.

    Namun, kepsek yang dipecat itu nanti masih bisa bertugas di dunia pendidikan.

    “Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat, dan tidak bisa lagi ditolerir, maka kami akan memutuskan diberhentikan permanen,” kata Dedi.

    “Dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat,” sambung Dedi.

    Dedi menyampaikan kepada seluruh orang tua siswa bahwa Pemprov Jabar sungguh-sungguh ingin membenahi pendidikan di Jawa Barat.

    Pemprov Jabar bahkan mengeluarkan dana puluhan Triliun untuk meringankan beban pembiayaan yang dikeluarkan orang tua siswa.

    “Kami sampaikan kepada seluruh orang tua siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sangat sungguh-sungguh membenahi pendidikan di Jawa Barat, meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua,” katanya.

    “Karena kami sudah mengeluarkan uang puluhan Triliun. Tetapi kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dan biaya yang tinggi, itu artinya bahwa subsidi yang diberikan puluhan triliun itu tidak ada maknanya,” ungkap Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Menimbang Dampak Larangan Study Tour ke Luar Provinsi

    Menimbang Dampak Larangan Study Tour ke Luar Provinsi

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan study tour ke luar provinsi bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan lanjutan dari Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 64/PK.01/Kesra tahun 2024 yang diterbitkan pada masa Pj. Gubernur sebelumnya.

    Dalam SK tersebut, pemerintah mengimbau tiga hal: study tour diarahkan ke dalam provinsi, memperhatikan keselamatan, serta melibatkan koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan.

    Alasan utama dari kebijakan ini adalah keselamatan. Beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour menjadi perhatian publik, salah satunya kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, yang menewaskan 11 orang.

    BACA JUGA: Meski Ada Larangan, Ratusan Sekolah di Jabar Nekat Study Tour 

    Namun, larangan ini juga membuka perdebatan lain. Kebijakan ini bisa benar-benar meningkatkan kualitas pariwisata Jawa Barat, atau justru membatasi pilihan bagi siswa dan sekolah.

    Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Jabar, Taufik Hidayat Udjo, menilai kebijakan ini dapat menjadi peluang bagi industri pariwisata lokal.

    Menurutnya, jumlah pelajar di Jawa Barat sangat besar, sehingga jika mereka diarahkan untuk melakukan study tour di dalam provinsi, ekonomi wisata lokal bisa terdongkrak.

    “Larangan ini seharusnya dilihat sebagai peluang besar bagi industri pariwisata Jawa Barat. Dengan jumlah segmen sekolah yang begitu besar, ini bisa menambah tingkat pendapatan market domestik di provinsi kita,” kata Taufik kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

    BACA JUGA: Disdik Jabar Akan Berikan Sanksi pada Sekolah yang Memaksa Lakukan Studi Tour

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya akan berhasil jika destinasi wisata di Jawa Barat siap menyambut lonjakan kunjungan pelajar. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, peningkatan standar keselamatan, serta inovasi program wisata edukatif agar dapat menarik minat sekolah.

    “Seyogyanya, kebijakan ini mendorong pengelola wisata untuk mengembangkan materi edukasi sesuai dengan keunikan masing-masing destinasi. Dengan begitu, wisata di Jawa Barat bukan hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa,” ujarnya.

  • Legislator PKB Sebut Ujian Terberat Pertama Dedi Mulyadi di 100 Hari Kerja  Saat Momen Idul Fitri

    Legislator PKB Sebut Ujian Terberat Pertama Dedi Mulyadi di 100 Hari Kerja  Saat Momen Idul Fitri

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyebutkan, jika ujian terberat pertama pada 100 hari kerja Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi adalah saat menjelang perayaan Idul Fitri 2025.

    Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat itu menilai, sekira 97,6 persen penduduk di Jabar beragama Islam, dengan jumlah 49,16 juta penduduk muslim.

    “Sehingga, butuh persiapan matang untuk menghadapi berbagai aspek yang berkaitan dengan momen lebaran,” katanya kepada Jabar Ekspres, Sabtu (1/3).

    Maulana meminta, kepada Kang Dedi Mulyadi agar tidak melulu bicara soal pendidikan, melainkan bergeser pada urusan kesejahteraan sosial.

    BACA JUGA: Pegawai Pemdaprov Ngantor Lebih Pagi, Dedi Mulyadi: Bukan Cari Sensasi

    Menurutnya, momentum menjelang lebaran, urusan kesejahteraan ini sangat penting dan perlu jadi perhatian, sebab bergantung pada kebutuhan hidup.

    “Jangan terus koar-koar di medsos soal pendidikan. Soalnya para jompo tidak tersentuh isu tersebut,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Maulana menyarankan agar Dedi Mulyadi dapat mulai memetakan persoalan-persoalan lain yang memang perlu diprioritaskan.

    “Pertama, banyak infrastruktur di Jawa Barat yang belum siap menghadapi peningkatan volume kendaraan selama arus mudik,” bebernya.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah

    Maulana mengingatkan kepada pemerintah, perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas pendukung lainnya, untuk memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik.

    “Kedua, pentingnya peningkatan keamanan dan kewaspadaan dari aparat serta masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan,” imbuhnya.

    Menjelang lebaran, ucap Maulana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, yang dapat memicu peningkatan tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

    “Ketiga, pemerintah harus memastikan saat lebaran jangan sampai ada masyarakat Jawa Barat kelaparan. Karena menurutnya, seburuk-buruknya musik adalah dentingan alat makan ketika tetangganya kelaparan,” ucapnya.

    BACA JUGA: Gebrakan Dedi Mulyadi, Ubah Mercedes Benz Sprinter dari Kendaraan Dinas jadi Mobil Ambulans

    Maka dari itu, Maulana menyampaikan, pemerintah harus berpihak kepada para pekerja dan faqir miskin agar menerima haknya dengan baik.

    “Yaitu hak pekerja menerima gaji, hak guru mendapatkan honorarium, dan hak faqir miskin menerima zakat dari para aghniya serta santunan dari pemerintah,” pungkasnya. (Bas)