Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Perhitungan Efisiensi Anggaran Jabar Sebesar Rp5,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Itu Belum Final!

    Perhitungan Efisiensi Anggaran Jabar Sebesar Rp5,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Itu Belum Final!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampaikan hasil perhitungan efisiensi anggaran APBD Jabar dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp5,4 triliun pada DPRD Jabar, Senin (4/3).

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar yang kemudian akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari ANTARA, Selasa (4/3).

    Dedi mengatakan angka tersebut belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan terjadinya perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” kata Dedi.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor

    Ia menjelaskan alokasi hasil efisiensi itu untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Menurutnya, angka-angka relokasi akan terlihat perubahan yang cukup fantastis sampai berkali-kali lipat, semisal dari Rp20 miliar berubah menjadi Rp600 miliar.

    “Misalnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dulu berapa, ya mungkin paling sekitar Rp40 miliar, hari ini menjadi Rp600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1.000 persen dari belanja sebelumnya,” ujarnya.

    Dalam menjalankan efisiensi yang direalokasikan pada pos-pos pembiyaan bagi kesejahteraan masyarakat.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bahas Realokasi APBD 2025 bersama Badan Anggaran

    Hal tersebut, bisa langsung oleh pimpinan daerah mengingat ada surat edaran dari Mendagri Tiko Karnavian yang mengamanatkan bahwa kepala daerah memiliki otoritas dalam melakukan perubahan atau pergeseran anggaran melalui peraturan kepala daerah, dalam hal provinsi adalah Pergub.

    “Jadi tanpa menunggu APBD Perubahan. Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan, tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik, sehingga kami menyampaikan hari ini. Kemudian meminta saran dan pendapat termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihannya,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Hal tersebut, sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.

  • Urban Farming Lorong Mekaar, Langkah PNM Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan

    Urban Farming Lorong Mekaar, Langkah PNM Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan Program Lorong Mekaar sebagai solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Melalui pendekatan urban farming, program ini memanfaatkan metode hidroponik untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sempit, seperti lorong-lorong pemukiman, guna meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan bagi keluarga prasejahtera.

    Nasabah PNM Mekaar di wilayah Cikoko, Jakarta Selatan, menjadi penerima perdana program ini. Mereka akan mendapatkan edukasi, peralatan, serta pendampingan selama enam bulan untuk mengembangkan kebun hidroponik dengan teknologi smart farming. Program ini turut menggandeng Kutani Farm sebagai mitra dalam memberikan pelatihan dan teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan.

    Menurut Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, Lorong Mekaar merupakan bagian dari inisiatif PNM Peduli yang bertujuan memberikan nilai tambah bagi nasabah binaan PNM. Dengan implementasi konsep urban farming secara masif, program ini tidak hanya membantu ketahanan pangan keluarga tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan.

    “Fenomena warga yang tinggal di lorong-lorong pemukiman padat merupakan realitas di banyak kota besar. Kami berupaya mengoptimalkan lahan terbatas agar memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga prasejahtera. Dengan adanya kebun hidroponik ini, pengeluaran untuk kebutuhan pangan dapat ditekan, sementara lingkungan menjadi lebih hijau dan produktif,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, Arief berharap konsep ini dapat diadopsi di lebih banyak area dan memberikan manfaat yang lebih luas. 

    “Akan lebih baik jika program ini dikembangkan secara berkelompok. Selain menumbuhkan semangat gotong royong, hasil panen juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” tambahnya.

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Lorong Mekaar tersebut pada Jumat, (21/2/2025) di Cikoko. Dengan adanya program Lorong Mekaar, PNM berharap dapat menciptakan dampak positif yang luas, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. Ke depan, PNM akan terus berinovasi dalam menghadirkan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, khususnya bagi nasabah PNM Mekaar yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

  • Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor

    Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor

    JABAR EKSPRES — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait keberadaan sarana rekreasi dan bangunan-bangunan yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

    Menurut Dedi, adanya alih fungsi lahan di Kawasan Puncak diduga menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bogor kemarin. Karenanya, Kawasan Puncak harus kembali kepada fungsi semestinya, yakni sebagai areal resapan air.

    Selain itu, Dedi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi BUMD Jabar yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak.

    Baca juga : Dedi Mulyadi Bahas Realokasi APBD 2025 bersama Badan Anggaran

    “Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di puncak, keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telpon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi,” ucap Dedi, Senin (3/3/2025).

    “Hari kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan inspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” imbuhnya.

    Dedi pun menyayangkan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif. Padahal, Kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan, sehingga punya daya resapan air yang baik, dan tidak memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

    Baca juga : Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Evaluasi Proyek Anak PT Jaswita di Puncak Bogor

    “Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun,” tuturnya.

  • Dedi Mulyadi Bahas Realokasi APBD 2025 bersama Badan Anggaran

    Dedi Mulyadi Bahas Realokasi APBD 2025 bersama Badan Anggaran

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/2/2024).

    Rapat kerja tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari realokasi APBD 2025 Pemda Provinsi Jabar yang sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sampai tindak lanjut SE Kemendagri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran bukan efisiensi, dari Pemda Provinsi Jabar kepada DPRD Provinsi Jabar,” ucap Dedi.

    Baca juga : Dedi Mulyadi Rapat Efisiensi dengan Banggar, Geser Rp 5,4 Triliun Anggaran

    “Dari realokasi itu nanti akan dibuat peraturan kepala daerah yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan seluruh belanja-belanja dari hasil realokasi anggaran yang hari ini mencapai Rp5,4 triliun, kemudian belanja turunannya seperti apa. Itu kami sampaikan walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item kegiatan yang akan dikerjakan,” imbuhnya.

    Menurut Dedi, salah satu fokus realokasi yakni pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan air bersih.

    Baca juga : Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Evaluasi Proyek Anak PT Jaswita di Puncak Bogor

    “Dialokasikan pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat, kemudian kedua pembangunan ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan kegiatan pembangunan lainnya yang angka-angkanya fantastis,” katanya.

    Dedi menuturkan, realokasi APBD menjadi salah satu upaya untuk mengejawantahkan visi Jabar Istimewa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

    “Termasuk salah satunya merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti banjir di Karanglinggar (Karawang) yang belum selesai- selesai, banjir Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung), di Kota Bandung, di Garut, Bogor kan perlu realokasi untuk dibelanjakan untuk pelayanan masyarakat,” ucap Dedi.

  • Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor Segera Operasionalkan BisKita dalam Waktu Dekat

    Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor Segera Operasionalkan BisKita dalam Waktu Dekat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkomitnen untuk segera mengoperasikan kembali layanan transportasi umum BisKita. Hal ini ditegaskan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

    Diketahui, untuk memastikan itu, Dedie A. Rachim didampingi wakilnya, Jenal Mutaqin beserta sejumlah pejabat di Pemkot Bogor meninjau pool BisKita di Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Senin (3/3) Sore.

    “Rencananya, dengan proses pengadaan melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), InsyaAllah dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah proses lelang dilaksanakan, BisKita akan segera beroperasi,” kata Dedie dikutip Selasa (4/3).

    Dia menjelaskan, bahwa sejauh ini seluruh aspek teknis dan pembiayaan, termasuk subsidi, telah dibahas secara matang.

    Namun, pada tahap awal, hanya dua dari empat koridor yang akan dioperasikan, yaitu Koridor 1 dan 2.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Evaluasi Proyek Anak PT Jaswita di Puncak Bogor

    “Tinggal mungkin nanti yang akan beroperasi dari empat koridor yang disubsidi hanya dua koridor dulu, yaitu Koridor 1 dan 2. Koridor yang lain akan menyusul di perubahan, dan InsyaAllah di akhir tahun empat koridor bisa kita laksanakan,” terangnya.

    Dedie juga menegaskan bahwa komitmen Pemkot Bogor untuk menghidupkan kembali BisKita tidak perlu diragukan.

    “Jadi, intinya komitmen kita untuk menjalankan kembali BisKita ini jangan diragukan. Kita terus berproses untuk sampai kepada titik di mana seluruh proses administrasi dan teknis dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan,” tegasnya.

    Menurut dia, proses lelang yang dilakukan melalui LKPP tersebut menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum BisKita kembali beroperasi.

    Sebab, Pemkot Bogor tidak dapat melakukan lelang sendiri karena harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP.

    “Tinggal proses lelangnya saja, tapi memang lelang itu dilakukan melalui etalase LKPP. Jadi tidak bisa kita lakukan lelang sendiri. Di LKPP itu sudah ada ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan, dan kita nanti ikut ke dalam ketentuan-ketentuan yang sudah standar,” jelas Dedie.

    BACA JUGA: Bongkar Peredaran Narkoba di Kota Bogor, 27 Tersangka Diamankan

    Meskipun demikian, Pemkot Bogor telah menyiapkan subsidi sebesar Rp10 miliar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mendukung operasional BisKita selama enam bulan.

  • Wamenaker dukung pemberantasan premanisme di kawasan industri

    Wamenaker dukung pemberantasan premanisme di kawasan industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menindak tegas premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di Jawa Barat.

    “Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Wamenaker Noel dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Wamenaker juga mendukung langkah Pemberantasan percaloan tenaga kerja di wilayah Jawa Barat (Jabar).

    “Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan ‘outsourcing’ yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.

    Wamenaker menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat.

    “Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” ujar dia.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari premanisme.

    “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya.

    Ia pun menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ditertibkan.

    “Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.

    Gubernur juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas.

    Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. “Karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” kata Dedi.

    Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK).

    “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Bakal Sikat Preman, Outsourcing dan Kades Nakal di Kawasan Industri Jabar: Hentikan! – Halaman all

    Dedi Mulyadi Bakal Sikat Preman, Outsourcing dan Kades Nakal di Kawasan Industri Jabar: Hentikan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan industri yang ada di Jabar.

    Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Jawa Barat, pada Senin (3/3/2025).

    Dalam acara peresmian perusahaan yang juga dihadiri  Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik ilegal yang mengganggu dunia usaha di wilayah yang dipimpinnya.

    Ia menegaskan, bahwa Pemprov Jawa Barat yang dipimpinnya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme, baik mengatasnamakan organisasi masyarakat, kepala desa hingga outsourcing kepada tenaga kerja dan perusahaan.

    “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” tegas Dedi Mulyadi. 

    Ia juga menekankan bahwa setiap pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kerja dan perusahaan adalah ilegal, dan akan segera ditertibkan.

    Dedi mengingatkan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, sehingga tidak ada alasan untuk adanya pungutan tambahan ilegal. 

    “Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.

    Ditegaskannya, adalah adanya anggapan keliru di masyarakat bahwa pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. 

    “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tegasnya.

    Sekadar informasi, sedianya PT Ultimate Noble Indonesia di Garut yang baru diresmikan ini diproyeksikan akan membuka hingga 10.000 lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. 

    Komitmen Pengembangan Tenaga Kerja

    Sebagai bagian dari dukungannya terhadap pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya. 

    “Kami akan pastikan pabrik-pabrik tidak perlu membangun BLK sendiri, karena nantinya pemerintah daerah akan memfasilitasi itu,” tambah Dedi Mulyadi, yang berharap program ini dapat mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai.

    Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jabar, terutama dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar di kawasan industri, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Wamenaker Dukung Gebrakan Dedi Mulyadi

    Wamenaker RI Immanuel Ebenezer alias Noel saat ditemui awak media di Kantor Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel menyatakan mendukung langkah tegas pemberantasan praktik premanisme terhadap pabrik-pabrik di kawasan industri yang akan diambil Gubernur Dedi Mulyadi.

    Noel menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kondusif di Indonesia.

    “Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme yang mengganggu operasional pabrik. Kami berharap langkah yang diambil Jabar ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Noel usai peresmian PT Ultimate Noble Indonesia.

    Selain memerangi premanisme, Noel juga menyatakan dukungan Kementerian Tenaga  Kerja terhadap upaya Gubernur Dedi Mulyadi yang berfokus pada pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja.

    “Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.

    Noel menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    “Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” pungkasnya.
     

  • Wamenaker Resmikan PT UNI yang Berpotensi Serap 10.000 Tenaga Kerja

    Wamenaker Resmikan PT UNI yang Berpotensi Serap 10.000 Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia (UNI) di Garut, Jawa Barat yang berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

    “Hari ini kita membuka grand opening PT Ultimate Noble Indonesia. Kabar luar biasa, mereka mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja,” ujar Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, dalam acara peresmian di Sindangsuka, Garut, Senin (3/3/2025).

    Peresmian PT UNI membawa harapan besar bagi masyarakat, khususnya warga Garut dan Jawa Barat, di tengah maraknya pemutusan hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

    Pemerintah, menurut wamenaker, terus berupaya mengantisipasi gelombang PHK yang terjadi akibat berbagai faktor ekonomi. Noel menekankan pentingnya komunikasi yang kondusif antara perusahaan dan pekerja agar kondisi ketenagakerjaan tetap stabil, termasuk terkait peremian PT UNI.

    “Sebagai wamenaker, saya ingin memastikan ada lebih banyak serapan tenaga kerja, menekan angka pengangguran, serta mengurangi kemiskinan,” tambahnya terkait peresmian PT UNI.

    Peresmian PT UNI, perusahaan manufaktur sepatu bermerek, turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dan Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu.

    Pada saat peresmian, PT UNI telah mempekerjakan 1.100 karyawan, dan jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah seiring ekspansi perusahaan.

    Hadirnya PT Ultimate Noble Indonesia (UNI) menjadi angin segar bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat, terutama bagi mereka yang terkena dampak PHK massal. Wamenaker berharap investasi semacam ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp5,4 triliun pada DPRD Jabar, Senin.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar, yang kemudian akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi selepas rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

    Angka ini, kata Dedi, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” katanya.

    Alokasi hasil efisiensi itu, dijelaskan Dedi, adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Dedi mengungkapkan bahwa memang angka-angka realokasi akan terlihat perubahan yang cukup fantastis sampai berkali-kali lipat, semisal dari Rp20 miliar berubah menjadi Rp600 miliar.

    “Misalnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dulu berapa, ya mungkin paling sekitar Rp40 miliar, hari ini menjadi Rp600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1.000 persen dari belanja sebelumnya,” ujarnya.

    Untuk menjalankan efisiensi yang direalokasikan pada pos-pos pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat, Dedi menjelaskan bahwa bisa dilakukan langsung oleh pimpinan daerah, mengingat ada surat edaran dari Mendagri Tito Karnavian yang mengamanatkan bahwa kepala daerah memiliki otorisasi dalam melakukan perubahan atau pergeseran anggaran melalui peraturan kepala daerah, dalam hal provinsi adalah Pergub.

    “Jadi tanpa menunggu APBD Perubahan. Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan, tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik, sehingga kami menyampaikan hari ini. Kemudian meminta saran dan pendapat termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihannya,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya usai dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Ia mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi: 70 persen visi misi sudah diterjemahkan lewat efisiensi

    Dedi Mulyadi: 70 persen visi misi sudah diterjemahkan lewat efisiensi

    … visi misi saya sudah diterjermahkan lewat APBD ini sudah 70 persen

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan 70 persen dari visi misi dan janji politiknya sudah diterjemahkan dalam efisiensi APBD Jabar yang direalokasikan pada kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Justru dengan realokasi ini, sesungguhnya kalau saya sampaikan, visi misi saya sudah diterjermahkan lewat APBD ini sudah 70 persen. Jadi tahun depan itu tinggal (kejar untuk) 100 persen,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin.

    Pasalnya, kata Dedi, realokasi anggaran dalam efisiensi anggaran yang diarahkan ke berbagai kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan janji politiknya yang disampaikan pada saat kampanye Pilgub Jabar 2024.

    Di mana, disebutkan Dedi, dirinya memberikan janji politik berupa pembangunan infrastruktur jalan, layanan air bersih, pembangunan rumah sakit, persiapan lapangan pekerjaan, mendorong investasi, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah baru, rumah rakyat miskin, hingga jaringan listrik.

    “Seperti itu, karenanya saya targetkan seluruh janji politik saya itu tercapai dalam waktu dua tahun yakni 2025-2026,” ujarnya.

    Realokasi anggaran juga, kata Dedi, akan diarahkan guna merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat seperti banjir di Bogor yang terjadi kemarin, di Karangligar, Dayeuhkolot, dan Garut.

    “Ini kan perlu realokasi untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan publik. Karena (selama ini) kebanyakan penanganan bencana kita ini kan cukup dengan membagi sembako,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp5,4 triliun kepada DPRD Jabar, Senin.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar, yang kemudian akan dibuat Pergub yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi selepas rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

    Angka ini, kata Dedi, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” katanya.

    Alokasi hasil efisiensi itu, dijelaskan Dedi, adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025