Tag: Mulyadi

  • 1
                    
                        Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
                        Bandung

    1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

    Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kerusakan alam akibat alih guna lahan di kawasan
    Puncak

    Bogor
    , Jawa Barat.
    Ia tertunduk dan berulang kali menyeka air mata setelah melihat langsung dampak dari pembangunan yang merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango.
    Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah yang terbelah dan longsor, yang diduga akibat proyek pembangunan ekowisata, salah satunya jembatan gantung, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” ujar Dedi dengan nada geram sambil menunjuk lokasi pembangunan tersebut.
    Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar.
    “Enggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tetapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” lanjutnya.
    Saat berdiskusi dengan pejabat yang turut hadir dalam kegiatan penyegelan, Dedi mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembangunan tersebut.
    “Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi.
    Salah satu pejabat menyebut bahwa izin itu dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya.
    Mendengar hal tersebut, Dedi langsung meminta penjelasan dari Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto.
    “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.
    Tak lama kemudian, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendekati Dedi untuk memberikan penjelasan.
    Namun, Dedi tetap mempertanyakan legalitas proyek di kawasan hutan lindung tersebut.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanyanya kepada petugas KLH.
    “Itu kan sudah hutan lindung, tetapi kenapa dirusak?” tambahnya.
    Setelah bertemu dengan Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena terjadi perbincangan tertutup antara keduanya.
    Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Mereka mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Dalam inspeksi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    “Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
    Adapun penyegelan dilakukan terhadap empat perusahaan,
    Di setiap lokasi, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang segel dan papan peringatan.
    (Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Once Tertawa Dengar Usulan Ahmad Dhani soal Perjodohan Pemain Naturalisasi usia Tua dengan WNI – Halaman all

    Once Tertawa Dengar Usulan Ahmad Dhani soal Perjodohan Pemain Naturalisasi usia Tua dengan WNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Elfonda Mekel alias Once Mekel tertawa kala mendengar usulan Ahmad Dhani terkait perjodohan pemain naturalisasi dengan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI).

    Diketahui Ahmad Dhani mengemukakan usulannya tersebut dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI, Rabu (5/3/2025).

    Rapat tersebut membahas terkait persetujuan pemberian status WNI terhadap tiga pesepak bola keturunan Indonesia. Ketiga atlet tersebut yakni Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, dan Joey Mathijs Pelupessy.

    Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa naturalisasi tidak hanya dilakukan untuk pemain.

    Di hadapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ahmad Dhani mengusulkan agar naturalisasi dilakukan kepada pesepakbola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI.

    Dirinya mengatakan yakni dengan proses perjodohan.

    “Bisa juga, misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia.”

    “Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga,” ujarnya, seperti ditayangkan di akun YouTube Tribunnews.

    Ia menyarankan agar idenya tersebut dapat direalisasikan menjadi sebuah program yang anggarannya dari pemerintah.

    Dhani pun memperjelas, pemain naturalisasi berusia tua itu yang berusia di atas 40 tahun.

    Sontak para peserta rapat tertawa mendengar usulan Ahmad Dhani, termasuk juga Erick Thohir hingga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat.

    Tak hanya itu, Once Mekel yang dudul di depan Ahmad Dhani juga turut tertawa.

    Ahmad Dhani pun menggarius bawahi bahwa pemikirannya memang out of the box.

    “Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erick, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak,” lanjut Dhani.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Istri Wali Kota Bekasi Minta Maaf Usai Viral Menginap di Hotel saat Warga Kebanjiran – Page 3

    Istri Wali Kota Bekasi Minta Maaf Usai Viral Menginap di Hotel saat Warga Kebanjiran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wiwiek Hargono, akhirnya buka suara terkait video viral dirinya mengungsi ke hotel mewah saat bencana banjir terjadi, Selasa, 4 Maret 2025. Ia meminta maaf karena videonya tersebut membuat gaduh dan banyak dikritik.

    Wiwiek Hargono mengklaim niatan di balik keputusannya mengungsi di hotel adalah demi melakukan tugas mengawasi dan membantu warga terdampak. Namun ia juga tak bisa melarang opini masyarakat jika hal tersebut disalahtafsirkan.

    “Terima kasih untuk masyarakat Kota Bekasi. Apa yang kami lakukan mungkin bisa ditafsirkan dengan berbagai narasi berbeda. Namun, saya dan Mas Tri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk warga Bekasi,” ujar Wiwiek, Kamis (6/3/2025).

    Ia menjelaskan jika malam itu Tri baru pulang meninjau banjir sekira pukul 02.00 WIB. Selanjutnya mereka bersantap sahur sambil memantau kondisi banjir yang terus naik.

    Merasa kondisinya semakin mengkhawatirkan, Tri Adhianto lalu menyuruh Wiwiek untuk segera mengevakuasi diri. Hal ini diakui untuk mencegah sang istri terjebak banjir yang akan mempersulit pergerakannya membantu warga terdampak.

    “Jika saya terjebak banjir, maka saya tidak akan bisa turun langsung membantu masyarakat,” ucapnya.

    Istri Wali Kota Bekasi juga mengaku saat itu ia dan suami hanya membawa pakaian yang dikenakan. Namun di mobilnya ternyata ada beberapa baju yang bisa digunakan untuk ganti.

    Kemudian sepanjang hari berikutnya, ia mengklaim sibuk mencari lokasi posko untuk menerima bantuan. Namun ternyata lokasi yang biasa dipakai, seluruhnya terendam banjir.

    “Sehingga saya tidak mungkin menaruh bantuan di lokasi-lokasi yang banjir. Sehingga memang ada beberapa yang saya dorong ke tempat saya menginap,” jelasnya.

    “Saat itu, saya tidak ingin merepotkan siapa pun. Maka saya memilih masuk ke hotel agar tetap bisa menjaga kesehatan dan berpikir dengan jernih dalam menghadapi situasi ini,” ucapnya.

    Di hotel mewah tersebut, Wiwiek bertemu dengan rekannya yang sudah lama tidak berjumpa. Kemudian sang rekan memvideokan momen pertemuan mereka, yang kemudian menjadi viral di media sosial.

    “Namun karena mungkin sudah lama tidak bertemu, saya dengan Bu Harti, sehingga mungkin ada hal-hal yang dalam tanda kutip sebagian orang tidak menghendaki. Dan saya mohon maaf kalau memang di luar batas kemampuan. Saya tidak bisa menolak orang lain yang ingin berfoto atau merekam, sehingga terjadilah hal-hal yang dinarasikan dalam tanda kutip,” ucap Wiwiek.

     

    Viral di media sosial, istri Wali Kota Bekasi, Wiwik Hargono menginap di sebuah hotel karena rumahnya terendam banjir. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun langsung menegur sang istri Wali Kota.

  • Jabar Berduka Diterjang Bencana pada Awal Ramadan 1446 H

    Jabar Berduka Diterjang Bencana pada Awal Ramadan 1446 H

    Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana membangun rumah panggung sebagai solusi terhadap banjir yang kerap melanda Desa Karangligar, Kabupaten Karawang.

    Banjir ini disebabkan oleh luapan Sungai Cibeet dan Cijurey saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dedi Mulyadi menyampaikan rumah panggung akan dibangun dengan tinggi 2,5 meter agar tetap aman saat banjir datang.

    “Solusi untuk warga Karangligar adalah pembangunan seribu rumah panggung yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Jabar),” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedymulyadi71.

    Dedi menjelaskan, desain rumah panggung ini memungkinkan warga tetap dapat beraktivitas meskipun banjir melanda.

    “Rumah-rumah ini akan dibuat dengan kolong setinggi 2,5 meter. Jadi, jika banjir datang, warga tidak perlu repot. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan,” kata Dedi.

    Selain solusi jangka pendek berupa rumah panggung, Dedi menegaskan perlunya langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi banjir secara menyeluruh.

    Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey guna mengendalikan debit air sungai yang kerap meluap.

    “Banjir di Karangligar ini sumbernya dari Sungai Cibeet dan Cijurey. Oleh karena itu, bendungan harus segera dibangun agar bisa mengatasi masalah ini secara permanen,” tutur Dedi.

    Dedi juga menekankan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan bantuan logistik seperti sembako, tetapi harus melalui solusi infrastruktur yang berkelanjutan.

    “Banjir moal anggeus ku sembako (banjir takan selesai dengan sembako),” kata Dedi.

    Pemdaprov Jabar berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak banjir, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif.

  • Ditegur Dedi Mulyadi Menginap di Hotel Saat Banjir, Istri Walkot Bekasi: Saya Mohon Maaf Pak Gubernur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 Maret 2025

    Ditegur Dedi Mulyadi Menginap di Hotel Saat Banjir, Istri Walkot Bekasi: Saya Mohon Maaf Pak Gubernur Megapolitan 6 Maret 2025

    Ditegur Dedi Mulyadi Menginap di Hotel Saat Banjir, Istri Walkot Bekasi: Saya Mohon Maaf Pak Gubernur
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Istri
    Wali Kota Bekasi
    Tri Adhianto
    ,
    Wiwiek Hargono
    , meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    .
    Permintaan maaf disampaikan Wiwiek setelah Dedi menegur dirinya yang memilih menginap di hotel saat masyarakat Kota Bekasi menderita karena bencana banjir.
    “Saya mohon maaf kepada Pak Gubernur atas merebaknya ini,” kata Wiwiek saat ditemui di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (6/3/2025).
    Wiwiek mengaku, keputusannya menginap di hotel bukan berarti dirinya tidak mempunyai empati terhadap penderitaan masyarakat.
    Selain itu, Wiwiek juga menegaskan bahwa tidak ada niatan sama sekali untuk mencoreng nama Kota Bekasi atas keputusannya tersebut.
    Wiwiek menyatakan, dirinya memilih menginap di hotel karena kediamannya di Kemang Pratama turut terdampak banjir pada Selasa (3/3/2025).
    “Saat itu kejadiannya, saya hanya sebentar saja di hotel tersebut, karena memang harus evakuasi diri, karena rumah saya juga kena banjir,” jelas dia.
    Ia pun berjanji akan mengevaluasi diri atas tindakannya yang memilih menginap di hotel ketika masyarakat dihadapi bencana banjir.
    “Saya berharap ini menjadi evaluasi buat saya,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Dedi menegur istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, yang memilih menginap di hotel setelah rumahnya terdampak banjir akibat luapan Sungai Bekasi.
    Menurut Dedi, sebagai pejabat publik, pasangan kepala daerah seharusnya menunjukkan empati dengan merasakan langsung penderitaan warga yang terdampak.
    “Kepada seluruh pejabat di mana pun berada, ya hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita oleh masyarakat,” kata Dedi di Kantor BPK Jabar, Rabu (5/3/2025).
    “Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat,” lanjutnya.
    Dedi menegaskan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap istri Wali Kota Bekasi, pihaknya tetap dapat melakukan pembinaan bagi pejabat maupun pasangan pejabat yang dinilai kurang menunjukkan empati.
    “Sebagai Gubernur, saya bisa melakukan pembinaan berupa teguran. Melalui media ini, saya menyampaikan teguran kepada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Tata Ruang Buruk Jadi Penyebab Banjir, Ini Kata Wali Kota Bekas

    Video: Tata Ruang Buruk Jadi Penyebab Banjir, Ini Kata Wali Kota Bekas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti salah satu tantangan di Kawasan Bekasi adalah pembangunan besar-besaran yang menyebabkan berkurangnya area resapan dan banjir. Lantas seperti apa tanggapan Wali Kota Bekasi?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (06/03/2025).

  • Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    JABAR EKSPRES – Kantor Kemenag Kota Banjar melakukan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah.

    Isu ini menyeruak ketika Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendapat instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun dana sebesar Rp 300.000 yang ditujukan kepada madrasah diniyah yang izinya sudah terbit.

    BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Padahal seharusnya layanan pengurusan izin operasional tersebut gratis dan merupakan bagian pelayanan dari KWKA Kota Banjar.

    Ketika dikonfirmasi langsung Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus mengaku sudah mendapatkan informasi isu pungli itu. Dia mengaku geram atas isu yang mencemarkan nama baik kemenag Kota Banjar.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

    Ahmad Fikri menegaskan, untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah dierikan secara gratis dan tidak ada pungutan sepeserpun.

    “Jadi saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” ujar Ahmad fikri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jabar Ekspres, Kamis (6/3).

    BACA JUGA: Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Menurutnya, informasi terkait adanya isu pungli tersebut datang dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audensi yang dilayangkan pada 5 Februari 2025.

    Surat itu merupakan respons atas temuan dugaan pungli yang menjerat lembaga madrasah diniyah. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menelusuri kebenaran informasi itu.

    BACA JUGA: Warga Sukamiskin, Kota Bandung Tolak Alih Fungsi GSG untuk Peribadatan

    ‘’Ini termasuk klaim bahwa ada oknum mengatasnamakan saya,” cetus Ahmad Fikri.

    Sementara itu, Pembina DPC POSNU Kota Banjar Muhlison mengatakan, isu tersebut didapatkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan tersebut. Namun, untuk bukti-bukti, masih ditelusuri.

    BACA JUGA: Cerita Perjalanan Sritex dari Masa Kejayaan Sampai Mengalami Kebangkrutan!

    “Intinya kami tidak ingin ada pihak dirugikan, apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya didukung pemerintah,” ujarnya. (cep/yan).

  • Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    JABAR EKSPRES – Sebanyak empat bangunan komersial milik BUMN dan BUMD yang berdiri di kawasan puncak Bogor terpaksa disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dianggap telah melanggar aturan dalam mendirikan bangunan.

    Keempat bangunan tersebut, diduga telah menjadi penyebab banjir di wilayah bodebek dan berdiri di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

    BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

    Adapun keempat bangunan tersebut di antaranya, Pabrik Teh Ciliwung, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang yang dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: PT Jaswita Lempar Tanggung Jawab, Proyek Tempat Wisata di Puncak Bogor Dilakukan oleh Anak Perusahaan!

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelanggaran yang dilakukan dengan mendirikan bangunan dilahan hijau ini bisa masuk ke ranah pidana.

    Namun, untuk menjerat pelaku pelanggaran tersebut perlu pendalaman dan penyedikan lebih lanjut. Jika ini terbukti, semua bangunan akan disita dan menjadi milik negara.

    BACA JUGA: Kawasan Puncak Bogor Rusak, Pemerintah Gegabah Berikan Izin Penggunaan Lahan!

    “Jadi kalau ini terbukti semua tenant akan disita dan diserahkan sepenuhnya kebijakannya kepada pak Menko dan pak Gubernur,” kata Hanif.

    Hanif menilai, kawasan puncak sudah masuk ke dalam kawasan zona hijau, namun dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran dengan mendirikan bangunan.

    Dampak dari berkurangnya wilayah resapan air ini, mengakibakan bencana banjir dengan kerugian material yang sangat besar dan mengakibatkan korban jiwa.

    BACA JUGA: Pembongkaran Tahap 2 di Puncak Bogor Kembali Dilakukan, Pemkab Tebang Pilih?

    Untuk itu, agar masalah bencana banjir ini cepat teratasi, pemerintah pusat harus mengambil langkah serius dengan menata kembali kawasan puncak menjadi zona hijau.

    “Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang,’’ ujarnya.

  • Tangisan Dedi Mulyadi Pecah saat Lihat Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

    Tangisan Dedi Mulyadi Pecah saat Lihat Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak kuasa menahan emosinya saat menyaksikan alih fungsi lahan secara sembarangan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis (6/3).

    Dengan mata berkaca-kaca, ia mempertanyakan pihak yang memberi izin atas perubahan penggunaan lahan tersebut.

    “Ini yang memberikan izinnya siapa? Dari sisi regulasi, apakah bisa rekomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi Mulyadi kepada salah seorang petugas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mendampingi di lokasi wisata Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Dedi terkejut melihat bangunan yang berdiri kokoh di area yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), yang akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

    Proyek yang masih dalam tahap pembangunan itu jelas mengundang kekhawatiran bagi Dedi, mengingat lokasinya sangat rawan terhadap dampak lingkungan.

    Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan Puncak karena diduga melanggar aturan alih fungsi lahan.

    Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya pelanggaran yang dapat merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam.

    Sebagai bagian dari tindakan tegas, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto turut hadir dalam penyegelan empat tempat wisata yang dinilai melanggar peraturan.

    Penyegelan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan Pembongkaran untuk Pelanggar Aturan, Tak Ada Toleransi!

    “Dalam rangka dari KLH, kami menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dampak banjir yang sangat besar. Kami perlu menegakkan aturan hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Zulkifli Hasan usai penyegelan.

    Keempat lokasi yang disegel tersebut meliputi Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa lebih banyak tempat wisata yang melanggar bisa saja ditindak dalam waktu dekat.

  • Cegah Kelangkaan Pangan BUMN Pembiayaan Mikro Ini Gagas Kebun Hidroponik Masuk Kampung – Halaman all

    Cegah Kelangkaan Pangan BUMN Pembiayaan Mikro Ini Gagas Kebun Hidroponik Masuk Kampung – Halaman all

    Salah satu kegunaan dari ‘program tersebut adalah solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 19:35 WIB

    HO/PNM

    TANAMAN HIDROPONIK – Guna memberikan nilai tambah bagi nasabah binaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan inisiatif berupa program ‘Lorong Mekaar’. Salah satu kegunaan dari ‘program tersebut adalah solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guna memberikan nilai tambah bagi nasabah binaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan inisiatif berupa program ‘Lorong Mekaar’.

    Salah satu kegunaan dari ‘program tersebut adalah solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

    Dengan implementasi konsep urban farming secara masif, program ini tidak hanya membantu ketahanan pangan keluarga tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta selaras dengan Asta Cita Ketahanan Pangan.

    “Fenomena warga yang tinggal di lorong-lorong pemukiman padat merupakan realitas di banyak kota besar. Kami berupaya mengoptimalkan lahan terbatas agar memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga prasejahtera,” ujar Direktur PNM, Arief Mulyadi dalam keterangan resmi, Kamis(6/3/2025).

    Menurut Arief, dengan adanya kebun hidroponik ini, pengeluaran untuk kebutuhan pangan dapat ditekan, sementara lingkungan menjadi lebih hijau dan produktif.

    Lebih lanjut, ia berharap konsep ini dapat diadopsi di lebih banyak area dan memberikan manfaat yang lebih luas.

    “Akan lebih baik jika program ini dikembangkan secara berkelompok. Selain menumbuhkan semangat gotong royong, hasil panen juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” ujar Arief.

    Sebagai proyek percontohan program ‘Lorong Mekaar’ tersebut dilakukan di wilayah Cikoko, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut mereka mendapatkan edukasi, peralatan, serta pendampingan selama enam bulan untuk mengembangkan kebun hidroponik dengan teknologi smart farming.

    Program ini turut menggandeng Kutani Farm sebagai mitra dalam memberikan pelatihan dan teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini