Tag: Mulyadi

SDN Cibabat Mandiri 1 Cimahi Batal Gelar Perpisahan di Luar Sekolah

JABAR EKSPRES – Polemik dugaan pungutan biaya perpisahan di SDN Cibabat Mandiri 1 Kota Cimahi berujung pada pembatalan acara tersebut. Pihak sekolah memastikan seluruh uang tabungan orang tua yang telah dikumpulkan untuk kegiatan itu telah dikembalikan sepenuhnya.

Plt Kepala SDN Cibabat Mandiri 1, Dewi Cahyanti, menyampaikan keputusan tersebut saat ditemui di sekolahnya pada Selasa (11/3/2025). Ia menegaskan, pembatalan kegiatan perpisahan didasarkan pada hasil musyawarah dan pertimbangan terhadap aturan yang berlaku.

“Pada Sabtu, kami rapat dan sudah memutuskan untuk membatalkan perpisahan. Kalaupun nanti ada perpisahan di sekolah, itu akan kami susun kembali setelah Lebaran. Saat ini, kami fokus pada Ramadan dan ibadah. Uang yang sudah dikumpulkan juga akan dikembalikan,” ujar Dewi.

Dewi menegaskan, rencana perpisahan tersebut sebenarnya merupakan program dari kepala sekolah sebelumnya, sebelum terbitnya Surat Edaran (SE) Pj Gubernur Jawa Barat terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah.

BACA JUGA:Turuti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour, Disdik KBB: Sekolah Bandel Kena Sanksi

“Itu program dari kepala sekolah sebelumnya, dan dicanangkan sebelum ada SE Gubernur. Namun, saya di sini berusaha untuk mengubah kebiasaan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewi menegaskan pihak sekolah berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ada, termasuk Pergub yang mengatur agar kegiatan perpisahan sebaiknya dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing.

“Apalagi di Pergub itu disebutkan bahwa boleh mengadakan perpisahan, tapi usahakan di sekolah masing-masing. Jadi, demi kebaikan bersama, kami memilih untuk menunda rencana itu,” kata Dewi.

Terkait pengelolaan dana yang telah dikumpulkan, Dewi menjelaskan bahwa uang tersebut bukan diterima oleh pihak guru, melainkan dikelola secara mandiri oleh komite sekolah.

“Uang itu bukan diterima oleh guru. Orang tua yang mengumpulkan dan menabung sendiri, guru tidak memegang uang tersebut. Semua dikelola oleh komite,” ujarnya.

BACA JUGA:Tunggu Aturan Resmi Gubernur, Disdik Cimahi Larang Study Tour dan Pungutan Apapun di Sekolah

Dewi juga menyampaikan, pihak sekolah belum mengetahui secara pasti jumlah uang yang telah terkumpul, karena masih menunggu laporan dari koordinator kelas (korlas).

11/03/2025 16:11
Pemdaprov Jabar Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Untuk Mitigasi Bencana

JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi berbagai bencana alam melalui langkah strategis, salah satunya dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Operasi ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (11/3/2025).

Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM mengatakan OMC merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang dilakukan Pemdaprov Jabar untuk mengurangi risiko banjir dan longsor yang kerap terjadi di Jabar.

Menurutnya, Pemprov Jabar telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari hulu hingga hilir, guna meminimalisir dampak bencana.

“Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah membenahi tata ruang, khususnya di kawasan Puncak dan seluruh wilayah Jawa Barat. Kami berani mengambil tindakan tegas, termasuk pembongkaran bangunan yang menutupi area resapan air,” katanya

“Jika tidak, air yang seharusnya terserap akan langsung mengalir deras ke Cisarua, lalu ke Kali Bekasi, hingga ke Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain penataan ruang, Pemdaprov Jabar juga tengah melakukan pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS). Saat ini, alat berat telah diterjunkan ke sejumlah lokasi strategis, dan Pemdaprov Jabar tengah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan di sekitar DAS yang kerap menjadi kendala dalam upaya konservasi.

“Kita sudah melihat bahwa banyak daerah aliran sungai, seperti di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi, yang sudah bersertifikat. Ini harus segera dibenahi agar ekosistem sungai tetap terjaga,” tuturnya.

Selain itu, Ia menjelaskan OMC dilakukan dengan tujuan utama mengalihkan curah hujan ke daerah yang lebih aman, seperti laut dan Danau Jatiluhur, guna mencegah intensitas hujan yang tinggi di kawasan rawan banjir.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kesadaran ekologis, yang ia sebut sebagai taubat ekologi.

“Di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan _taubat ekologi_. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus memperbaiki tata ruang serta mengubah pola hidup agar tidak lagi merusak lingkungan. Sungai bukan tempat pembuangan sampah, melainkan sumber kehidupan yang harus kita jaga,” tegasnya.

11/03/2025 15:32
9 Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan Bandung

Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Nama Angga Kusnan menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menginstruksikan pembongkaran objek wisata
Hibisc Fantasy
di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Angga merupakan Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan PT Jasa Kepariwisataan (Jaswita), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang mengelola Hibisc Fantasy.
Angga Kusnan Qadafi lahir di Tangerang pada 15 Maret 1989 dan besar di Bandung. Ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus dari jurusan Mikrobiologi pada 2013.
Semasa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Keluarga Mahasiswa ITB, Korp Relawan Salman (Korsa), dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia.
Kariernya dimulai sebagai konsultan teknologi dan pembangunan pada 2013-2014. Ia pernah menjadi fasilitator Program Pusat Pengembangan Masyarakat Indonesia di bidang perikanan, serta terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti KNPI Jawa Barat dan Pemuda ICMI Wilayah Jawa Barat.
Angga juga memiliki pengalaman dalam proyek pemerintahan, termasuk sebagai Panitia Pengarah Relawan Cegah Stunting Kota Bandung dan Ketua Forum Bandung Sehat pada 2019-2021.
Ia menjabat sebagai Konsultan dan Manajer di BMT Al Fajr Garut (2017-2020) serta analis di Bandung Command Center (2019-2021). Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris PT Langgeng Inovasi Teknologi (Langit).
Pada Januari 2024, Angga ditunjuk sebagai Direktur PT Jaswita Lestari Jaya untuk membenahi kondisi perusahaan.
“Saya ditunjuk sebagai direktur PT JLJ pada Januari 2024. Saat itu kondisi perusahaan cukup memprihatinkan, berdasarkan laporan keuangan memang mengalami defisit,” kata Angga saat ditemui di Bandung, Selasa (11/3/2025).
PT JLJ telah menjalin kerja sama dengan PTPN VIII sejak 2022 untuk membangun proyek wisata di kawasan Puncak. Pembangunan Hibisc Fantasy berlangsung pada 2023 dan resmi beroperasi pada 11 Desember 2024.
“Proyek Hibisc Fantasy sudah ada sejak 2022. Perizinan sudah hampir selesai pada tahun 2023,” ujar Angga.
Berdasarkan catatan Pemkab Bogor, analisis dampak lingkungan keluar pada 2023, sementara persetujuan bangunan gedung (PBG) seluas 4.138,95 meter persegi diterbitkan pada Januari 2024.
Total lahan yang digunakan untuk bangunan gedung mencapai luas PBG, sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) mencakup 11 ribu meter persegi.
Namun, pada Kamis (6/3/2025), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi Hibisc Fantasy dan menilai proyek tersebut berkontribusi terhadap bencana banjir di Bogor, Bekasi, dan Karawang.
Nama Angga mencuat setelah ia memberikan penjelasan kepada gubernur terkait keberadaan dan legalitas Hibisc Fantasy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 15:26
Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Begini Kata Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi enggan mengomentari soal penggeledahan rumah milik Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Dedi memastikan pelayanan Bank BJB masih tetap berjalan optimal.

Dedi mengatakan, tindakan yang dilakukan KPK terhadap rumah Ridwan Kamil bukan merupakan ranahnya untuk memberikan komentar. Dia pun telah memerintahkan jajarannya agar Bank BJB tetap beroperasi melayani masyarakat.

“Saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan harus tetap berjalan,” ujar Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3/2025).

Dia mengatakan, pelayanan BJB hingga saat ini tidak mengalami gangguan dengan proses hukum yang tengah berlangsung oleh KPK. Terlebih, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi telah mengundurkan diri pada Selasa, 4 Maret lalu.

“Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri, tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. (Pelayanan) berjalan, sampai sekarang yang pinjem masih banyak,” kata Dedi.

Sementara itu disinggung mengenai adanya dugaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlibat kasus dugaan korupsi Bank BJB, Dedi pun enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan bahwa hal tersebut bukan rahanya untuk berkomentar.

“Tidak bisa berkomentar itu ranah KPK,” ucap dia.

(Arya Prakasa)

11/03/2025 14:10
Yakin Sungai-sungai di Jabar Sudah Disertifikatkan, Dedi Mulyadi: Berani Taruhan Bandung 11 Maret 2025

Yakin Sungai-sungai di Jabar Sudah Disertifikatkan, Dedi Mulyadi: Berani Taruhan
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur
Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, mengungkapkan dugaan bahwa praktik
sertifikasi sungai
oleh perorangan tidak hanya terjadi di Bekasi, tetapi juga di wilayah lain di Jawa Barat.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada Selasa (11/3/2025), Dedi menegaskan pentingnya melakukan pengecekan lebih lanjut terkait masalah ini.
“Pokoknya se-Jabar mah sudah.
Wani
(berani) taruhan saya sudah disertifikatkan,” ujar Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menindak pihak-pihak yang melakukan sertifikasi sungai, karena tindakan tersebut melanggar aturan.
Menurut Dedi, sungai seharusnya tidak dimiliki secara pribadi, melainkan dikelola oleh pemerintah melalui tiga badan yang telah dibentuk, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perusahaan Jasa Titipan (PJT), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
“Ini jadi milik perorangan berarti ada alih fungsi sertifikat yang tidak tepat. Ada jalur hukumnya nanti kewenangan Menteri ATR,” jelasnya.
Terkait kasus sungai di Bekasi, Dedi menyatakan akan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk mencabut sertifikat yang telah dikeluarkan.
Permintaan tersebut akan disampaikannya secara langsung dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Ruang bersama menteri dan seluruh kepala daerah Jabar di Pemkot Depok pada hari yang sama.
Meski demikian, Dedi mengaku belum mengetahui jumlah pasti sungai di Bekasi yang telah disertifikatkan menjadi milik perorangan.
“Kita belum data tapi nanti, hari ini akan bahas dengan Menteri ATR dan saya akan meminta untuk dicabut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dedi mendapati bahwa tanah di sekitar sungai di Bekasi telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan saat meninjau proyek normalisasi.
“Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi. Tapi alat berat gak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah,” ujar Dedi dikutip dari akun Tiktok-nya, Senin (10/3/2025).
Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa adanya pembebasan lahan.
Menanggapi temuan ini, Dedi berencana untuk bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahin guna membahas tata ruang wilayah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 14:02
Bertekad Kuat Jaga Alam, Dedi Mulyadi Soroti Sikap Perhutani dan PTPN: Anda Sibuk Menikmati

TRIBUNJATIM.COM – Capek-capek jaga alam, Dedi Mulyadi menyoroti sikap PTPN dan Perhutani dalam menyikapi jaga alam Jawa Barat.

Upaya membongkar dan menegakkan aturan untuk pengusaha pembangunan wahana wisata seolah berbuah sia-sia.

Akibat hal tersebut, Dedi Mulyadi menginginkan bisa duduk bersama PTPN dan Perhutani untuk membahas masalah alam Jawa Barat.

Aturan akan didiskusikan Dedi Mulyadi bersama Perhutani dan PTPN, senin mendatang, seperti direncanakan oleh Dedi.

Sikap kecewa Dedi Mulyadi itu belakangan terungkap ketika ia mengetahui KSO dengan tenant pembangunan di area resapan air di sekitar kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan.

Selain itu, tetap terjadinya kerjasama operasi (KSO) dengan tenant yang melakukan pembangunan di area resapan air juga berpengaruh.

“Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia,” jelas Dedi kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (10/3/2025).

Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.

Dedi meminta pendapatan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lainnya yang mengalami musibah akibat longsor dan banjir, yang jika digabungkan angkanya melebihi sewa tanah tersebut.

“Untuk itu saya berharap Perhutani dan PTPN, minggu depan mari duduk bersama,” kata Dedi.

Dia mengajak Perhutani dan PTPN membuat rencana dan evaluasi yang tepat. Dengan duduk bersama, diharapkan pihak terkait tidak sampai berjalan sendiri-sendiri.

“Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” kata Dedi.

Menurut dia, jika Perhutani dan PTPN berkomitmen demi bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan, sudah saatnya menyadari tindakan yang diakukan itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Mari berubah,” perintah Dedi.

DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)

Tampaknya niat Dedi Mulyadi untuk terus mengawal pengawasan lingkungan di Jawa Barat tetap terus digalakkan.

Terbaru Dedi Mulyadi menyegel wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL Bogor.

Jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Eiger Adventure Land (EAL), Megamendung, Kabupaten Bogor, disegel Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (6/2/2025).

Jembatan gantung sepanjang 530 meter yang merupakan bagian dari proyek ekowisata Eiger Adventure Land (EAL) ini sebelumnya sempat diklaim sebagai yang terpanjang di dunia.

Panjang jembatan gantung spektakuler ini diklaim mengalahkan jembatan di Arouca, Portugal, yang memiliki panjang 516 meter.

Rencananya, jembatan gantung ini dirancang sebagai ikon wisata alam yang akan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Alasan Penyegelan Jembatan Gantung di EAL Bogor

Belakangan, alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor oleh Dedi Mulyadi pun terungkap.

Dilansir dari Kompas.com (7/3/2025), alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor adalah karena adanya pelanggaran regulasi lingkungan.

Pelanggaran regulasi ini yang kemudian disebut menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan Puncak Bogor.

Saat mengunjungi dampak dari alih guna lahan di kawasan tersebut, Dedi Mulyadi bahkan tak kuasa menahan tangisnya.

“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan di EAL.

Dedi juga menyebut bahwa pembangunan di kawasan tersebut mengganggu kondisi alam.

“Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.

Kilas Balik Pembangunan Eiger Adventure Land Bogor

DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)

Dilansir dari Kompas.com (8/3/2025), Eiger Adventure Land dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 800 miliar, dan berada di lahan seluas 325 hektar di kaki Gunung Gede Pangrango.

Dengan klaim sebagai ekowisata berstandar internasional, tempat ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk jembatan gantung, kereta gantung, forest adventure, dan perkampungan tradisional.

Sebelumnya, proyek pembangunan EAL didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.

Bahkan acara peletakan batu pertama atau ground breaking yang dilakukan pada Sabtu (23/10/2021) juga dihadiri Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya yaitu Ridwan Kamil.

Pengelola proyek juga mengeklaim telah memenuhi izin yang ketat dari KLHK, dengan hanya 1,75 persen dari total lahan yang dijadikan area terbangun.

Selain itu, pengelola juga melakukan upaya konservasi, seperti penanaman pohon endemik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Belakangan, pembangunan EAL justru memicu kekhawatiran terkait alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Kegiatan ini dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk longsor dan banjir di kawasan Puncak.

Sejumlah pihak menilai pembangunan di kawasan ini tidak lagi sejalan dengan prinsip ekowisata yang seharusnya menjaga keseimbangan alam.

Terkait hal itu, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyegel kawasan wisata Eiger Adventure Land.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan bahwa proyek yang terbukti melanggar aturan lingkungan harus dihentikan.

Akibatnya, pengelola EAL diminta untuk membongkar sendiri fasilitas yang telah dibangun karena dinilai tidak sesuai dengan regulasi lingkungan.

Dengan penyegelan yang sudah dilakukan tersebut, masa depan wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL kini berada di ujung tanduk.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

11/03/2025 12:27
Warga Heran Kantor Kelurahan Surati Warga Minta Dana Beli AC Ruangan, Pak Lurah Digeruduk Masyarakat

TRIBUNJATIM.COM – Sebuah surat proposal ramai dibicarakan di media sosial karena tujuan pencarian dananya.

Proposal itu diketahui berasal dari wilayah di Bekasi, Jawa Barat yakni Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna.

Beredarnya proposal tersebut pertama kali dibagikan oleh akun bos kasur di Bekasi bernama Eckha Luphcats Moslemmorphosis, seperti ditelusuri TribunJatim.com dari penelusuran TribunnewsBogor.com, Selasa (11/3/2025).

Yang menjadi sorotan akun bos kasur itu adalahisi proposal untuk meminta sumbangan AC.

Ya, dalam surat yang beredar itu, kantor kelurahan wilayah Jatiraden meminta sumbangan warga untuk AC.

Kini akhirnya, kantor hingga sosok Lurah Jatiraden pun ikut viral.

Awalnnya dalam postingannya di Facebook, akun Eckha mengeluh soal surat dan proposal yang ia terima dari pihak Kelurahan Jatiraden.

Alangkah terkejutnya Eckha saat membaca keseluruhan surat yakni pihak Kelurahan meminta bantuan sumbangan untuk pembelian AC.

Berikut adalah isi surat dari Kelurahan Jatiraden kepada warga:

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang nyaman dan ramah kepada masyarakat Kelurahan Jatiraden, maka perlu diciptakan kondisi ruangan kantor kelurahan yang sejuk, bersih, dan nyaman terutama di ruangan yang menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat. Kantor Kelurahan Jatiraden sekarang ini menempati gedung baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang lumayan banyak, namun dari segi sarana dan prasarana pendukungnya masih belum memadai, terutama masih kurangnya alat pendingin ruangan (AC).

Maka berkaitan dengan hal tersebut di atas guna menunjang aktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan pengadaan pendingin ruangan (AC) kepada perusahaan yang bapak/ibu pimpin. Besar harapan kami sekiranya permohonan ini bisa terealisasi

LURAH BEKASI VIRAL: Tangkapan layar sosok dan profil lurah Jatiraden wilayah Kecamatan Jatisampurna Bekasi, Agus Budiyanto yang tengah jadi sorotan lantaran viral kepergok minta sumbangan untuk beli AC ke warga, disadur pada Selasa (11/3/2025). (Facebook via Tribun Bogor)

Usai membaca surat dan proposal dari pihak kelurahan, akun Eckha terkejut.

Eckha bingung kenapa pemerintah kini minta bantuan berupa dana kepada warga.

Padahal diketahui Eckha, selama ini pihak kelurahan pasti sudah mendapatkan anggaran khusus untuk biaya apapun.

Lantaran hal tersebut, Eckha pun curiga adanya dugaan perbuatan korupsi di dalamnya.

“Lucu banget sih ini pemerintah. Ini gag salah kelurahan minta sumbangan AC ke qta? gag sekali 2 x sih kelurahan kecamatan minta sumbangan ke qta. Cuma dipikir-pikir kog eneg ajah, ini sekelas pemerintahan knp jd minta sm rakyatnya, tentu mereka udah ada anggaranannya lohh yaa dr negara. Mesti lapor kmna sih ini? guw yakin ini permainan mereka buat corrupt,” tulis Eckha.

Setelah postinganya soal proposal Kelurahan Jatiraden yang meminta sumbangan untuk membeli AC viral, Eckha mengunci akunnya di Facebook.

Namun unggahan Eckha itu terlanjur viral hingga dibagikan ulang akun Instagram lambe turah.

Pasca-viral pihak kelurahan minta sumbangan untuk membeli AC, sosok sang Lurah Jatiraden jadi sorotan.

Publik menggeruduk akun media sosial Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto seraya menyindirnya terkait sumbangan AC tersebut.

SURAT KELURAHAN VIRAL – Tangkapan layar isi proposal dari Kelurahan Jatiraden Bekasi yang minta sumbangan ke warga, disadur pada Selasa (11/3/2025). Kini akhirnya profil dan kelurahan Jatiraden viral di media sosial.

Terlihat puluhan netizen mengutarakan kekecewaannya kepada Agus perihal proposal sumbangan tersebut.

Netizen lantas mempertanyakan ke mana larinya anggaran dari pusat untuk pihak kelurahan.

“Keren anggaran dari pusat buat apa?,”

“Tdk malu ngemis ke wargamu, DANA DESA yg dapat tiap tahun kemana aja larinya?,”

“Oh ini lurah yg minta ac ya,”

Tak cuma itu, netizen juga ramai mengadukan sosok Agus dan Kelurahan Jatiraden kepada Gubernur Jawa Barat.

Tampak di akun lambe turah maupun Instagram Agus, netizen ramai menandai akun Dedi Mulyadi.

“Ah kelamaan langsung tag bosnya @mastriadhianto @dedimulyadi71 mumpung masih 100 hari, tunjukin hasil retreat nya,”

“Pak Gub @dedimulyadi71 ini kelurahan kurang AC, kasihlah daripada minta ke warga,”

“Pak @dedimulyadi71 sidak pak,”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Tribunnews Jatim masih menunggu respons dari kantor kelurahan beserta lurah yang bersangkutan.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

11/03/2025 11:50
Islah Bahrawi Sindir Aksi Nyebur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Terlalu Primitif, Hanya untuk Gimik Medsos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Islah Bahrawi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), mengkritik aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjun ke sungai penuh sampah.

Dikatakan Islah, solusi banjir seharusnya dilakukan melalui kebijakan ekologi yang terarah, bukan sekadar aksi simbolis di media sosial.

“Solusi banjir adalah mitigasi melalui kebijakan ekologi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (11/3/2025).

“Bukan menceburkan diri ke dalam air dan berpose dengan sampah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan tidak memberikan dampak nyata dalam mengatasi masalah lingkungan.

“Sudah terlalu primitif jika musibah banjir hanya untuk gimik medsos,” cetusnya.

Islah bilang, pencitraan yang dilakukan Dedi telah pernah dipraktikkan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Salah satunya, Jokowi yang masuk ke gorong-gorong.

“Please stop all that kind of bullshit! Kita sudah muak dengan gaya begitu bertahun-tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke salah satu wilayah terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat.

Pria yang dikenal dengan sapaan ‘Demul’ ini menyoroti penyebab utama banjir, yang menurutnya berkaitan dengan kesalahan dalam konstruksi jembatan.

Ia menjelaskan bahwa bentuk jembatan yang tidak sesuai menyebabkan sampah menumpuk dan menghambat aliran air.

Selain meninjau langsung lokasi banjir, Dedi juga berdialog dengan warga untuk mendengar keluhan serta mencari solusi terbaik bagi mereka.

Saat melihat salah satu jembatan yang diduga menjadi penyebab banjir, Dedi mengungkapkan keheranannya.

11/03/2025 11:07
Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden

Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. (foto: ist)

Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Selasa, 11 Maret 2025 – 07:17 WIB

Elshinta.com – Sukabumi – Walikota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, seluruh kepala daerah se-Indonesia bukan hanya harus mendukung semua program Presiden Prabowo, tapi juga harus mampu menerjemahkan program-program tersebut agar terlaksana dengan baik.

“Tak ada alasan para kepala daerah menolak atau tidak sejalan dengan pemerintah pusat di bawah komando Pak Prabowo, karena semua program besar Pak Prabowo yang antara lain tercermin dalam Asta Cita sangat penting untuk diwujudkan dalam menyongsong Indonesia Emas,” katanya kepada pers di Sukabumi, Senin (10/3).

Dia diminta pendapatnya terkait pernyataan Direktur Citra Komunikasi LSI Denny JA yang menilai Presiden Prabowo seperti bekerja sendirian, tak ada dukungan tegas dari sesama penyelenggara negara, salah satunya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, ketahanan pangan dan lain-lain.

Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. Dia mencontohkan program efisiensi anggaran. Dalam hitungan yang sudah mulai diterapkan di Kota Sukabumi, terdapat penghematan Rp20 miliyar per tahun setelah dilakukan aneka efisiensi pada pos-pos yang tidak terlalu penting.

“Jadi, ide besar Pak Prabowo itu sangat masuk akal di tengah kondisi kesulitan keuangan negara saat ini. Kalau saja seluruh kepala daerah melakukan efisiensi yang sama, bisa dibayangkan berapa ratus triliun anggaran negara yang bisa dihemat dan dialihkan kepada pos yang lebih penting dan mendesak,” jelasnya.

Begitu pun, kata Ayep, program MBG yang sedang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena program ini bukan saja bertujuan meningkatkan kualitas surmber daya manusia Indonesia ke depan melalui makan bergizi, tapi juga akan sangat membantu meringatkan beban rakyat, khususnya warga tidak mampu yang sangat besar.

Ayep juga mendukung program ketahanan pangan yang digagas Prabowo. Menurut dia, program ini sangat penting agar Indonesia tidak terus menerus bergantung kepada asing, yang pada saatnya bukan mustahil akan berujung pada ancaman kedaulatan negara.

Dalam pandangan Ayep, jika seluruh gubernur di Indonesia memiliki komitmen yang sama mewujudkan program ini, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, pangan kita sudah tak bergantung lagi kepada asing.

Ayep mencontohkan, sejumlah lahan tidak produktif atau tidak digarap dengan maksimal, termasuk lahan yang sudah habis HGU nya, jumlahnya sangat besar di setiap propinsi, sehingga, kalau seluruh provinsi melakukan pemanfaatan lahan tersebut untuk ketahanan pangan, Indonesia emas ke depan akan terwujud.

“Dan saya sebagai walikota Sukabumi, insyaallah siap bergerak dan mewujudkan seluruh program tersebut, tentunya di bawah komando pak gubernur, kang Dedi Mulyadi,” tandasnya. (Dd)

Sumber : Sumber Lain

11/03/2025 09:31
Polres Metro Tangerang Kota dirikan 23 pos pantau cegah tawuran

Sumber foto: Mus Mulyadi/elshinta.com.

Polres Metro Tangerang Kota dirikan 23 pos pantau cegah tawuran
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 10 Maret 2025 – 22:56 WIB

Elshinta.com – Selama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya melakukan antisipasi gangguan Kamtibmas, seperti tawuran, perang sarung dan penggunaan petasan maupun mencegah Saur On The Road (SOTR) dengan mendirikan 23 pos pantau tersebar di seluruh wilayah hukum Polsek jajaran.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho juga menyebut, Pos Pantau Ramadhan 1446 H, juga untuk mengantisipasi tindak kejahatan atau kriminalitas yang terjadi seperti curanmor, pencurian rumah kosong (rumsong) dan aksi begal.

“Total keseluruhan pos pantau yang didirikan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota itu sebanyak 23 pos pantau,” jelas Kapolres dalam keterangannya, Mingg (9/3).

Zain mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait yakni TNI, Pemkot Tangerang (Satpol PP dan Dishub), jajaran samping seperti Senkom dan Pokdarkamtibmas termasuk melibatkan perwakilan RT dan RW yang sangat mendukung pelaksanaan pos pantau di wilayah.

“Adapun pos pantau yang didirikan di titik-titik rawan aksi kejahatan. Keberadaannya efektif mencegah gangguan Kamtibmas, khususnya Tawuran, Curanmor maupun kriminalitas lainnya yang berpotensi timbul dengan meningkatnya aktivitas masyarakat selama di Bulan Ramadhan,” ujar Zain seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi, Senin (10/3).

Lebih dalam Kapolres merinci, 23 pos pantau dengan penempatan 5 Personel gabungan di setiap pos pantaunya, meliputi: 1 titik di Tangerang, 2 titik di Batuceper, 3 titik di Ciledug, 3 titik di Jatiuwung, 1 titik di Cipondoh, 1 titik di Benda, 3 titik di Polsek Neglasari, 2 titik di Karawaci, 2 Titik di Pinang, 2 titik di Sepatan, 1 Titik di Pakuhaji dan 2 titik di Teluknaga.

Sumber : Radio Elshinta

11/03/2025 00:39