Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • BSI gencarkan tabungan emas di Kalsel

    BSI gencarkan tabungan emas di Kalsel

    Banjarmasin (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berupaya menggencarkan jumlah nasabah pada tabungan emas di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Maret 2025.

    Regional CEO BSI RO IX Kalimantan Ricky Rikardo Mulyadi di Banjarmasin, Rabu menyampaikan jika BSI kini hadir sebagai bank emas pertama di Indonesia, yakni diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 ini.

    “Karena bank kami sudah ditunjuk pemerintah sebagai bank emas pertama di Indonesia, maka kami ingin lebih menggencarkan investasi emas di masyarakat Provinsi Kalsel,” ujarnya saat gelar Gathering Media sekaligus buka puasa bersama di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu.

    Menurut dia bahwa pemahaman masyarakat tentang investasi emas di Provinsi Kalsel sudah cukup tinggi, BSI akan memberikan alternatif lebih banyak lagi melalui tabungan emas yang aman.

    “Selama ini masyarakat tahunya investasi emas dengan beli perhiasan atau batangan yang disimpan sendiri, tentunya dari segi keamanan tidak begitu kuat, lain halnya jika disimpan di bank,” ujarnya.

    Dipaparkan Ricky jika bersama BSI maka masyarakat lebih mudah bertransaksi untuk investasi emas ini, baik membeli maupun menjual secara langsung dengan Kegiatan Usaha Bulion (KUBL) BSI.

    “Jadi nasabah tidak lagi menjualnya ke toko emas untuk mengkonversikan ke rupiah,” paparnya.

    Ricky pun menyatakan jika harga emas setara dengan harga emas Antam.

    Bahkan dia menyampaikan, BSI akan menyiapkan juga ATM emas bagi nasabah.

    “Dalam waktu dekat ATM emas ini akan dipasang di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin ini,” ujarnya.

    Lebih jauh Recky menjelaskan bahwa nasabah yang menabung dan menabung emas ini dananya tersebut masih tetap bisa menjadi mediasi untuk pembiayaan atau rupiah.

    “Namun jika ingin mengambil logam mulianya, juga bisa mulai dari 10 gram hingga 500 gram,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3/2025).

    Pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong itu akan membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Selain kepala daerah, rencananya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama menteri kabinet merah putih akan hadir.

    BACA JUGA:Kerap Dituding Banjir Akibat Kiriman dari Bogor, Rudy Susmanto Ajak Kepala Daerah Lain untuk Atasi Bersama 

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya, Rabu (12/3).

    Rudy Susmanto mengatakan, kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi persoalan, termasuk penanganan bencana.

    Menurutnya, hal itu membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir.

    BACA JUGA:Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) lalu.

    Pembahansnya yakni, untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Selain itu, pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir.

    Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto: Retret 2025 di Magelang, Momentum Bersejarah Bangun Indonesia

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah, di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy.

  • Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    “Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah,” ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

    Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

    “Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi,” kata Dedi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

    Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Jabarekspres.com, BOGOR – Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, membantah kabar yang menyebutkan dirinya tidak hadir saat pembongkaran wisata Hibisc Fantasy di Puncak.

    Pada Kamis (6/3) lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, bersama KLHK, Menko Pangan, dan Bupati Bogor melakukan inspeksi dadakan (sidak) di kawasan Puncak. Dedi Mulyadi meminta agar tempat wisata yang dikelola oleh BUMD Jabar segera dibongkar karena melanggar aturan.

    Namun, saat pembongkaran dilakukan, Kasatpol PP tidak terlihat di lokasi bersama Dedi Mulyadi.

    Cecep Imam Nagarasid menjelaskan bahwa dirinya memang hadir di lokasi, tetapi tidak bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi karena adanya miskomunikasi.

    “Mis komunikasi, waktu itu saya ada di lokasi. Cuma, saat itu beliau (Gubernur Jabar) sudah turun, saya baru sampai. Saya tetap ada di sana dan mendukung prosesnya,” kata Cecep, Rabu (12/3).

    Cecep juga mengonfirmasi bahwa pada saat Gubernur Jabar berada di kawasan Puncak dan memerintahkan pembongkaran tempat wisata tersebut, ia sedang mengaji.

    “Saat itu saya sedang ngaji dan mendapat kabar tentang kehadiran Pak Dedi. Sebetulnya, yang seharusnya mendampingi adalah pimpinan yang memberi perintah,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun dirinya tidak dapat hadir tepat waktu, ia memerintahkan anggotanya untuk segera bergerak. “Akhirnya saya hadir, meskipun terlambat. Anggota saya sudah diberi perintah dan sudah ke lokasi. Namun, saat saya tiba, beliau sudah turun,” jelas Cecep.

    Selain itu, Cecep mengungkapkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki program mengaji setiap pagi mulai pukul 07.30 WIB, dengan target anggota membaca minimal satu atau dua ayat Al-Qur’an setiap harinya selama Ramadan.

    “Minimal kita membaca satu atau dua ayat. Jadi saya wajibkan anggota untuk ngaji setengah 8 pagi, jadi Satpol PP mengaji,” tuturnya.

    Meskipun begitu, Cecep memastikan bahwa sekitar 30 anggota Satpol PP Kabupaten Bogor turut terlibat dalam proses pembongkaran, dengan beberapa di antaranya membantu membersihkan puing-puing dan menyemprot jalan.

    “Sekali lagi, ada 30 anggota yang terlibat, sedang menata dan membersihkan puing-puing, serta menyemprot jalan,” pungkasnya.

  • Nyatakan Perang Melawan Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Tabrak yang Menghambat Normalisasi Sungai – Halaman all

    Nyatakan Perang Melawan Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Tabrak yang Menghambat Normalisasi Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gurbernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat khususnya di daerah Taman Utara. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu menyaksikan langsung kondisi memilukan akibat penyempitan bantaran sungai dan penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

    “Lihat ini! Sungai sudah penuh bangunan! Sampah bertumpuk, bangunan terus bertambah, dan bantaran sungai tertutup!. Ruang air untuk mengalir sudah tidak ada, maka banjir pun tak bisa dihindari!” ujar Dedi dengan nada geram saat meninjau kondisi sungai di Taman Utara, Bekasi seperti dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel seperti dikutip, Rabu (12/3/2025).

    Dedi menegaskan bahwa masalah banjir bukan hanya terjadi di hulu, tetapi juga di hilir.

    Sungai yang seharusnya menjadi jalur air justru dipersempit dan dijadikan tempat pembuangan sampah.

    “Orang butuh sungai, tapi sungainya malah dikorbankan. Ini harus segera dihentikan!” tegasnya.

    Langkah Tegas Pemerintah

    Terkait adanya kepemilikan tanah di bantaran sungai, Dedi menyebut semua telah clear.

    Artinya jika sertifikat berusia lebih dari 5 tahun, pemiliknya akan diberikan kompensasi sedangkan jika sertifikat kurang dari 5 tahun, maka sertifikat tersebut akan dicabut.

    “Ini kebijakan negara! Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan pribadi! Normalisasi sungai di Bekasi tidak boleh terhambat oleh segelintir orang yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” seru Dedi.

    Terkait upaya menghambat normalisasi sungai, Dedi mengatakan secara tegas.

    “Udah bapak nggak usah khawatir lagi. Ini negara pak, negara nggak boleh kalah sama orang.  Kan kita ngapain?  Saya gini-ginian ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Jadi jangan sampai pembangunan dan normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi.

    Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugi banyak orang. Saya tabrak siapapun,” katanya kepada petugas normalisasi sungai.

    Ia menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

    “Ini bukan negosiasi, ini mandat!” ujar Dedi.

    Dikatakannya, pada hari Senin, keputusan final akan ditetapkan.

    Berdasarkan pembahasan dengan Menteri ATR dan merujuk pada pandangan Pak Prabowo mengenai kepentingan umum, dipastikan bahwa bantaran sungai akan dikembalikan ke fungsinya.

    “Caranya? Dengan menerbitkan peraturan yang disepakati oleh Kementerian PU, Kementerian ATR, dan BPN,” kata Dedi.

    Libatkan Aparat Keamanan

    Dedi menyebut masalah untuk mencegah banjir sudah ada tim sudah bekerja sejak 2021, tetapi kendala utama adalah 10 kepemilikan lahan yang belum bisa diputuskan oleh BPN namun, kini semua sudah siap.

    “Tentara dan polisi siap mengawal! Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan ada yang menghalangi! Kalau sungai tidak diamankan, banjir akan terus melanda!,” katanya.

    Ia memastikan bahwa proyek normalisasi akan terus berjalan tanpa hambatan dari kepentingan individu.

    “Jangan sampai pembangunan Bekasi terhenti hanya karena segelintir orang yang tidak peduli dengan dampaknya bagi masyarakat banyak!”

    Dedi memastikan akan berkoordinasi dengan Danramil dan Kapolsek terus dilakukan untuk memastikan kelancaran pekerjaan di lapangan.

    Dedi sebut, ia telah menandatangani kerja sama pengawalan berbagai proyek pembangunan, termasuk normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat.

    “Jangan takut! Jika ada yang menghalangi proyek ini, kita tindak sesuai aturan. Saya tabrak siapa saja yang mencoba menghambat ini!”

    DAPAT BANTUAN PRESIDEN – Nenek Mardasih, warga Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi di depan rumahnya yang tergenang banjir, Minggu (9/3/2025). Mardasih mendapat bantuan untuk merenovasi rumah dari Presiden Prabowo. (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus utama adalah pengerukan dan pelebaran sungai, terutama di Kali Babelan yang mengalir dari Kali Bekasi.

    Targetnya? Semua sungai di Jawa Barat harus dinormalisasi tahun ini, meskipun tantangannya berat.

    “Saya tidak peduli seberapa besar tantangannya. Sungai di Jawa Barat harus rapi! Saya akan berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait untuk memastikan ini terwujud,” katanya.

    Ia juga mengkritik lambatnya proses normalisasi akibat kepemilikan tanah di bantaran sungai.

    Dedi berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah banjir di Bekasi.

    Menurutnya, normalisasi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

    “Mari kita jaga sungai kita! Jangan sampai banjir terus terjadi karena ulah kita sendiri.”

    Ia juga mengajak warga Bekasi untuk mendukung program ini.

    “Warga setuju? Kalau setuju, kita lanjutkan! Ini demi kebaikan bersama!”

    Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Dedi optimis bahwa masalah banjir di Bekasi akan segera teratasi.

    “Saya yakin, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Bekasi bisa bebas dari banjir!” pungkasnya dengan penuh keyakinan.

     

  • Usai Ditegur Gubernur, Wali Kota Depok Kotor-kotoran Bersihkan Sampah Kali Cabang Tengah – Page 3

    Usai Ditegur Gubernur, Wali Kota Depok Kotor-kotoran Bersihkan Sampah Kali Cabang Tengah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Depok, Supian Suri, turun langsung membersihkan sampah di area Balai Kota Depok. Hal itu dilakukan usai mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Balai Kota Depok.

    Supian Suri mengatakan, pembersihan sampah di lingkungan Balai Kota Depok, menindaklanjuti koreksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Koreksi tersebut salah satunya membersihkan sampah yang berada di Kali Cabang Tengah.

    “Terima kasih kepada Satpol PP yang sudah membantu membersihkan lingkungan sebagai koreksi Pak Gubernur yang melihat banyak hal harus kita benahi, bersihkan,” ujar Supian Suri usai melaksanakan pembersihan sampah di Balai Kota Depok, Rabu (12/3/2025).

    Supian menuturkan, keterbatasan anggota Satpol PP dan Linmas Kota Depok dapat mendorong semua pihak terlibat aktif bergerak melakukan aksi bersih. Semua pihak dapat melakukan pencegahan aksi buang sampah, khususnya di saluran air ataupun kali.

    “Masyarakat kita banyak yang tidak disiplin, buang sampah memanfaatkan lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” kata Wali Kota Depok.

    Supian menegaskan tindakan yang dilakukannya dengan turun langsung ke kali membersihkan sampah bukan untuk pencitraan. Aksi ini dilakukannya karena tergerak melakukan pembersihan, dan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Buat saya, melihat yang harus turun langsung, ya saya turun langsung. Kalau sudah rapi kita harus cari hal yang belum beres, biar semua rapi, baik, dan bagus,” ucap Supian.

    Malu Disidak Gubernur

    Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Depok, Dede Hidayat, mengatakan aksi bersih sampah di Kali Cabang Tengah Balai Kota Depok dilakukan secara spontan. Dede mengaku malu saat mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Barat terkait adanya sampah di saluran air.

    “Jalanan kita bersihin (area Pemkot), lingkungan kita dulu. Kemarin kita di sidak Pak Gubernur, malu juga kita,” ujar Dede.

    Berdasarkan pemetaan Satpol PP Kota Depok sampah yang berada di kali cabang tengah merupakan sampah rumah tangga. Sampah tersebut diduga dibuang masyarakat ke kali dan terbawa aliran air kali hingga ke Balai Kota Depok.

    “Sampah di kali kita angkut, lumayan banyak juga sampahnya,” kata Dede.

    Dede menjelaskan, Satpol PP Kota Depok bersama DLHK telah berkolaborasi melaksanakan penegakan perda terkait pembuangan sampah sembarangan. Bahkan, Satpol PP Depok telah memberikan tindak pidana ringan kepada oknum pembuang sampah yang tertangkap tangan.

    “Hukumannya ada berupa denda dan ancaman hukuman kurungan tiga bulan,” tutur Dede.

     

    Pembongkaran wahana wisata Hibisc Fantasy Park di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terus berlanjut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengawasi langsung proses pembongkaran sekaligus ikut menanam pohon di kawasan yang ditertibkan.

  • Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan bahwa beberapa bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang baru saja dibongkar, kini sudah ditanami pohon.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan menjadikan kawasan tersebut ramai bangunan seperti sebelumnya.
    “Ditanami pohon, kan sudah mulai. Sudah mulai, kita tuh cepat. Hari pertama bongkar, hari kedua bongkar, hari ketiga nanam pohon. Itu kebiasaan saya dari dulu,” kata Dedi saat ditemui
    Kompas.com
    di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Dedi menyampaikan bahwa pihaknya berencana menanam sekitar 23.000 pohon di kawasan tersebut.
    Jumlah itu pun sudah diperhitungkan dengan matang sesuai luas hektar tanah yang ada.
    “Kalau di daerah situ sekitar 23.000 pohon. Karena di situ hampir 23 hektar. Satu hektarnya 1.000 pohon,” jelas politikus Partai Gerindra ini.
    Ditanya apakah mungkin
    Pemprov Jabar
    menanam pohon teh di kawasan tersebut, Dedi menyatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.
    Dirinya akan berbincang terlebih dulu dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Bogor, Jawa Barat soal itu.
    “Kebun teh nanti gini, besok saya ngundang Perhutani sama PTPN di Bogor. Saya ingin begini, sudah deh tanah-tanahnya enggak usah disewain lagi sama swasta. Sewain sama Pemprov Jabar, saya tanamin pohon,” ungkapnya.
    Diberitakan sebelumnya, pembongkaran kawasan Puncak belakangan dilaksanakan Pemprov Jabar, menyusul banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret lalu.
    Salah satu pembongkaran terjadi pada kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak yang sudah dimulai sejak Kamis (6/3/2025).
    Pembongkaran sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Tindakan ini diambil karena Hibisc Fantasy Puncak dinilai telah melanggar izin penggunaan lahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pusat Ajak Pemprov Jabar Bahas Kasus Sungai Bersertifikat di Bekasi – Halaman all

    Pemerintah Pusat Ajak Pemprov Jabar Bahas Kasus Sungai Bersertifikat di Bekasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan duduk bersama membahas penanganan sungai yang memiliki sertifikat di Bekasi, Jawa Barat.

    Kasus sungai bersertifikat di Bekasi menyebabkan Pemerintah Pusat tidak bisa melakukan normalisasi sungai.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan dia bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membahasnya bersama-sama.

    “Saya, Pak Dedi, dan juga Pak Nusron akan duduk bareng, ini sama Pak Menteri juga, untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Diana ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, ada daerah aliran sungai di Kabupaten Bekasi yang menjadi hak milik perorangan. Karena sungai bersertifikat tersebut dimiliki perorangan, proyek normalisasi sungai di Bekasi menjadi terhambat.

    Selain itu, sungai tersebut sudah tidak bisa dilakukan pelebaran karena berstatus milik perorangan dan sudah ada sertifikatnya.

    Temuan sungai bersertifikat itu diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau Kali Bekasi.

    Dedi mengatakan normalisasi sungai tadinya akan berjalan ke Sungai Cikeas, yang jadi pertemuan antara Sungai Bekasi dan Sungai Cileungsi.

    “Tapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas-nya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah,” kata Dedi dikutip dari akun TikToknya @dedimulyadiofficial, Senin (10/3/2025).

    Hal itu kata Dedi, membuat proyek pelebaran sungai tidak bisa dilakukan, karena daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi permukiman.

    Namun ia menegaskan bahwa pelebaran sungai harus tetap dilakukan. “Kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran. Pemukimannya harus direlokasi,” tandasnya.

    Sebab tanah itu asalnya milik sungai yang kemudian berubah menjadi perorangan bahkan sudah dibuat sertifikatnya.

    Dedi akan menemui Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dan membahas soal tata ruang.

    “Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cileungsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan,” ungkapnya.

    Karena tanahnya itu menjadi hak milik, kata Dedi, sudah tidak mungkin dilakukan pelebaran sungai. “Harus dibebasin, tapi menurut saya, kalau riwayat tanahnya salah, Menteri ATR/BPN berhak mencabut,” katanya.

  • Bakal Normalisasi, Bantaran Sungai di Jabar akan Ditetapkan Jadi Tanah Negara

    Bakal Normalisasi, Bantaran Sungai di Jabar akan Ditetapkan Jadi Tanah Negara

    JAKARTA –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai sepakat menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di kompleks Wali kota Depok, dicapai komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat yang outputnya fungsi sungai akan dikembalikan.

    Dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    “Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita, untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” ujar Dedi dilansir ANTARA, Selasa, 11 Maret.

    Dedi menyebutkan kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti akan dipegang balai besar sungai wilayah. Sehingga, tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” ucap Dedi.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikatnya akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    “Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai. Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai,” tutur Nusron.

  • Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Bupati Rudy Susmanto undang kepala daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3), untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Rudy di Cibinong, Rabu, menyebutkan pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong, itu rencananya juga bakal dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya.

    Rudy meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di hulu hingga hilir.

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu hingga hilir. Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy saat itu.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025