Tag: Mulyadi

UPDATE Naturalisasi Timnas: FIFA Kasih Lampu Hijau, Indonesia Bisa Diperkuat 3 Pemain Keturunan Baru

TRIBUNJAKARTA.COM – FIFA sudah memberikan lampu hijau bagi Timnas Indonesia untuk diperkuat tiga pemain naturalisasi baru dalam menjalani pertandingan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ketiga pemain itu adalah Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.

Proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sudah disetujui FIFA.

Sebelumnya, ketiga pemain itu baru saja mengucap sumpah dan janji menjadi Warga Negara Indonesia di KBRI Italia, pada Senin (10/3/2025).

Kini, FIFA sudah memberikan rekomendasi persetujuan perpindahan federasi pada 13 Maret 2025.

Artinya Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James sudah bisa mempertkuat Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertandingan melawan Australia berlangsung pada 20 Maret 2025 dan lima hari kemudian menjamu Bahrain di Jakarta.

Kabar bahagia tersebut diungkap langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Ahok memenuhi panggilan Kejagung RI pada hari ini, Kamis (13/3). Ahok mengaku senang jika dirinya bisa membantu dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina. Ia berjanji akan mengungkap semua informasi yang ia ketahui soal Pertamina.

Kehadiran Emil, Joey, dan Dean diharapkan dapat memperkuat tim yang sebelumnya telah dipanggil untuk memperjuangkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Alhamdulillah Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan Timnas Indonesia.”

“Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia. Kita bawa Garuda Mendunia,” tulis keterangan Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya, Kamis (13/3/2025).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir (PSSI)

Sebelumnya, Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James sudah menjalani sumpah pewarganegaraan.

Sumpah digelar pada 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma, Italia.

Kehadiran tiga amunisi baru tentu menambah kualitas Timnas Indonesia.

Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James telah lama berkarier di Eropa, membawa pengalaman berharga yang dapat memperkuat Skuad Garuda.

Emil Audero, misalnya, sudah lama berkiprah di Liga Italia. Ia pernah membela sejumlah klub ternama, seperti Inter Milan, Como, Juventus, Venezia, dan Sampdoria.

Kini, Emil memperkuat Palermo di Serie B.

Sementara itu, Dean James juga memiliki rekam jejak impresif di Liga Belanda.

Saat ini, ia membela Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Eredivisie.

James dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi posisi bek kiri maupun penyerang sayap kiri.

Musim ini, Dean James selalu menjadi andalan timnya dan hanya absen saat mengalami cedera.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi yang saat ini memperkuat Inter Milan di Liga Italia, Sabtu (13/4/2024). (Instagram @erickthohir)

Nama terakhir yaitu Joey Pelupessy juga memiliki rekam jejak yang mengesankan.

Gelandang berusia 31 tahun ini telah kenyang pengalaman bermain di Liga Inggris dan Liga Belanda sepanjang kariernya.

Joey pernah membela Sheffield Wednesday di Inggris, serta memperkuat FC Twente dan Heracles Almelo di Belanda.

Ia juga sempat berpetualang di Liga Turki bersama Giresunspor.

Sebelumnya, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025.

Dengan bergabungnya Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James, total skuad kini berjumlah 30 pemain.

Hal ini memberi Kluivert banyak opsi untuk menentukan skuad final yang akan tampil melawan Australia dan Bahrain.

Sebagai informasi, hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk dua laga penting di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

14/03/2025 05:21
Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

JABAR EKSPRES – Menko Pangan Zulkifli Hasan menganggapi penyegelan bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor bersama Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

Zulhas mengungkapkan, petingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan swasembada pangan di Indonesia.

Menurut Zulhas, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil.

BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

“Lingkungan yang terjaga sangat penting bagi ketahanan pangan. Jika lingkungan rusak, seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Bekasi dan Bogor karena banjir bandang, tentu akan merusak lahan pertanian,”ujar Zulhas saat ditemui di Bogor, Kamis (13/3).

Dia menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, sangat krusial dalam mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem.

“Lingkungan itu adalah bagian integral dari tugas kita. Jika lingkungan tidak terjaga, kita akan menghadapi masalah besar dalam sektor pangan,” tambahnya.

Selain itu, Ketum Partai PAN ini juga menyinggung tentang visi pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA: Penyegelan Villa di Puncak Bogor Dinilai Belum Tuntaskan Masalah, Dedi Mulyadi: Itu Tidak akan Ada Manfaatnya!

Salah satu prioritas utama adalah membenahi seluruh sektor, termasuk tata kelola lingkungan, perizinan, dan tata ruang yang lebih baik.

Kata dia, pemerintah menekankan pentingnya penerapan prinsip clear and clean government untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan pengelolaan sektor-sektor tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel.

“Hal ini sangat penting agar Indonesia bisa berkembang dengan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmennya, Menko Zulhas bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol, melakukan penyegelan terhadap bangunan Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf.

BACA JUGA: Tindak Bangunan Ilegal di Puncak, Bupati Bogor Pastikan Warga Tak Kehilangan Pekerjaan

Menurut Zulhas, kawasan Gunung Geulis yang berada di hulu Sungai Cikeas sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

“Gunung Geulis adalah sumber daya alam yang sangat penting. Jika kawasan ini dikembangkan secara sembarangan, bisa merusak aliran sungai dan ekosistem sekitarnya,” tegasnya.

13/03/2025 20:40
Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP Bogor: Saya Sedang Ngaji – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Di balik pembongkaran Hibisc Fantasy yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), sosok Kasatpol PP Kabupaten Bogor bernama Cecep Imam Nagarasid menjadi sorotan.

Pasalnya, saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Hibisc yang dinilai melanggar aturan itu, batang hidung Cecep tak terlihat.

Dedi Mulyadi lantas mempertanyakan keberadaan Cecep Imam Nagarasid.

Anak buah yang bersangkutan kemudian menjawab bahwa atasannya sedang menghadiri pengajian.

Dedi pun meradang karena kehadirannya tak memperoleh respons dari kepala instansi pemerintah di bawahnya.

Namun, Cecep Imam Nagarasid mengatakan, dalam hal itu telah terjadi kesalahpahaman.

“Miss komunikasi, Pak. Waktu itu saya ada ke lokasi, hanya waktu itu posisinya beliau turun, saya nyampe, saya ada,” ujarnya kepada wartawan, dikutip dari Tribunnews Bogor, Rabu (12/3/2025).

Ia mengaku, pada saat itu, memang sedang ada pengajian yang merupakan program di kantornya selama bulan suci Ramadan, sehingga dirinya terlambat tiba di lokasi.

Menurutnya, program bertajuk Pol PP Mengaji itu, mewajibkan anggotanya untuk membaca ayat suci Al-Qur’an minimal satu-dua ayat.

“Saya sedang ngaji dapat kabar ada Pak Dedi, sebetulnya yang berhak mendampingi Pak Dedi harus perintah pimpinan, ujug-ujug saya hadir kan gak bisa, diperintahkanlah saya ke sana cuma waktunya ketika saya ke atas beliau sudah turun,” ucapnya.

Cecep pun menegaskan, dirinya mendukung program Dedi Mulyadi untuk menata kawasan Puncak Bogor.

Sebagai bentuk dukungan, jelas Cecep, puluhan anggotanya dikerahkan untuk membantu jalannya pembongkaran.

“Cek anak buah saya sekarang ada di situ membantu pembersihan jalan. Seandainya pemerintah Kabupaten Bogor tidak hadir dan tidak mendukung, salah besar,” terangnya.

Nasib Karyawan Hibisc

Setelah bangunan Hibisc Fantasy dibongkar, nasib ratusan karyawan di sana masih abu-abu.

Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho mengatakan, ada ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya di wahana Hibisc Fantasy yang dikelola oleh anak perusahaan, yaitu PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) dan mitranya.

Berdasarkan informasi dari JLJ, ada sekitar 200 karyawan yang bekerja di Hibisc Fantasy.

Dari jumlah tersebut, 190 orang di antaranya merupakan warga lokal.

“Sepuluh orang dari luar Jawa Barat,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025).

Ia mengaku belum tahu bagaimana nasib para karyawan itu.

Pasalnya, pengelolaan karyawan Hibisc Fantasy menjadi tanggung jawab JLJ dan mitra.

“Perlu dikonfirmasi ke mitra, mengingat pengelolaan karyawan ada di mitra JLJ,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jabar, Ade Afriandi berujar, petugas gabungan masih melakukan pembongkaran di Hibisc Fantasy.

“Rencana hari ini ada tiga dari delapan bangunan yang akan dibongkar,” ucap Ade.

“Kendalanya, untuk wahana permainan dalam pembongkaran perlu peralatan mobil crane dan teknisi yang kompeten.”

“Untuk itu sudah ditekankan kepada perusahaan/investor pemilik wahana agar menyediakan alat dan teknisinya sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, dibutuhkan waktu sampai dua bulan untuk meratakan semua bangunan di kawasan itu.

“Tantangannya, letak bangunan itu tidak dalam satu tempat, tersebar di kawasan ini.”

“Sehingga memang tidak bisa selesai satu minggu hanya untuk pembongkaran,” terangnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Alibi Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Tak Ikut Bongkar Hibisc Puncak, Salahkan Pimpinan: Ujug-ujug.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

13/03/2025 16:28
5 Warga Babelan Bekasi Kaget, Tak Tahu Rumahnya Berdiri di Bantaran Sungai Rawan Longsor Megapolitan

Warga Babelan Bekasi Kaget, Tak Tahu Rumahnya Berdiri di Bantaran Sungai Rawan Longsor
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Warga Kampung Warung Pojok RT 01 RW 002, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mengaku tidak tahu mengenai risiko tinggal di
bantaran sungai
yang rawan longsor.
Salah satunya adalah Eti (44), yang telah menetap di kawasan tersebut sejak kecil.
“Dari awal, saya enggak tau kalau rumah ini berdiri di daerah bantaran,” ujar Eti saat ditemui di lokasi pada Kamis (13/3/2025).
Ia menjelaskan, jarak rumahnya dengan bantaran sungai masih sekitar 50 meter lebih.
“Bahkan, dahulu di samping rumah saya itu masih bisa dibangun empat rumah berukuran 6×9 meter persegi,” tambahnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, Eti mengamati bahwa sungai semakin melebar.
“Awalnya sungai itu berukuran kecil, jadi seperti sekarang yang membuat jarak rumah saya dengan sungai besar itu berdampingan, kurang dari 10 meter,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa ia memiliki sertifikat rumah yang asli, yang diwarisi dari orang tuanya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Rokia (47), seorang ibu rumah tangga yang juga tinggal di kawasan tersebut.
Rokia mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang ditempatinya berada di daerah bantaran sungai.
“Awalnya, bantaran sungai itu jauh banget dari rumah. Jadi kami aman saja membangun rumah dan menetap di sini,” kata Rokia.
Ia menjelaskan, sebelum sungai meluas, daerah tersebut merupakan kebun yang dikelola oleh orang tuanya.
“Itu semula kebun-kebun yang milik dan dikelola oleh orang tua sendiri,” ujarnya.
Rokia menambahkan, kebun tersebut perlahan-lahan hanyut dan berubah menjadi sungai.
Rokia, yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak 1992, juga menegaskan bahwa ia memiliki sertifikat rumah yang sah.
“Sejak saya tinggal, sertifikat rumah memang sudah ada, dan punya saya serta keluarga,” tegasnya.
Namun, saat ini, rumah Rokia menjadi salah satu dari puluhan rumah yang hanyut akibat aliran sungai yang semakin meluas.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menertibkan bangunan di bantaran sungai Bekasi.
Pasalnya, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga toko.
Lewat penertiban ini, Dedi melarang warga mendirikan bangunan di wilayah bantaran sungai. Hal ini untuk mencegah banjir berulang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 11:52
Jabar Urutan Pertama Terjadinya Bencana Hidrometeorologi

BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengungkapkan Provinsi Jabar tercatat sebagai urutan pertama terjadinya bencana hidrometorologi se-Indonesia.

Berdasarkan data dari BPBD Jawa Barat, dari Januari 2025, sampai dengan Maret 2025 tercatat ada 324 bencana yang terdiri dari banjir (73 kejadian), tanah longsor (98 kejadian, dan cuaca ekstrem (153 kejadian). Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 bencana selesai ditangani dan sisanya dalam proses.

“Sampai saat ini di Indonesia berdasarkan data BNPB, Jawa Barat ini menempati urutan pertama dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Maret 2025 tertinggi di Indonesia terutama di bencana hidrometeorologi,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan, di Bandung, Rabu, 12 Maret dilansir ANTARA.

Anne mengungkapkan, ada beberapa jenis bencana yang tercatat paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat. Misalnya banjir, longsor, angin kencang, dan beberapa lainnya yang termasuk bencana hidrometeorologi.

Atas banyaknya kejadian ini, kata Anne, sedikitnya sembilan sembilan daerah telah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan karena bencana yang terjadi di daerah tersebut tergolong berat dan besar.

Sembilan daerah tersebut beberapa di antaranya yaitu Kabupaten Indramayu, Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Sukabumi.

“Saat ini dari tanggal 1 (Januari 2025) sampai hari kemarin ini sudah ada sembilan sembilan daerah yang tanggap darurat,” ujar dia.

Anne mengatakan masyarakat dan pemerintah di sembilan daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat kebencanaan itu, harus melakukan mitigasi kebencanaan agar efek yang terjadi tidak makin besar.

Atas berbagai kejadian bencana yang otomatis ada anggaran yang harus dikeluarkan, Anne mengatakan anggaran untuk penanganan dan mitigasi saat ini masih belum bisa diketahui.

“Nah, ini prakiraannya agak susah karena kami tidak tahu berapa, katakanlah prakiraan nominal yang dikeluarkan oleh logistik, kami juga didukung oleh BNPB. Kemudian oleh Kementerian Sosial dan beberapa instansi lainnya,” kata dia.

Sementara untuk antisipasi terjadinya peristiwa kebencanaan, lanjut Anne, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur atau tata ruang di wilayah resapan air.Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan membongkar objek wisata di kawasan puncak, Bogor.”Kalau infrastruktur sekarang sudah digencar oleh Pak Gubernur ya, karena itu yang paling susah. Yang paling sulit itu adalah mitigasi struktural dan sosial. Nah, sosial ini termasuk adalah perilaku masyarakat yang mengubah lahan untuk kegiatan s

13/03/2025 07:19
Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan Megapolitan 13 Maret 2025

Dedi Mulyadi Tancap Gas, Bangunan di Bantaran Sungai Bakal Disterilkan
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
meninjau bantaran sungai bersertifikat yang terdampak longsor akibat banjir di Kampung Babelan, Kabupaten Bekasi.
Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (12/3/2025) pagi. Setibanya di lokasi, Dedi langsung menuju bangunan yang terletak di bantaran sungai.
Dedi menyaksikan sebagian bantaran sungai yang telah longsor sebagai akibat dari dampak banjir.
Ia meninjau langsung kondisi tanah di bantaran sungai tersebut didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kepala Desa Babelan, Saidih.
Selama peninjauan, Dedi sempat bertanya pada warga yang memiliki bangunan di sekitar bantaran sungai mengenai kepemilikan sertifikat.
Setelah melakukan peninjauan, Dedi menegaskan bahwa ia akan menertibkan bangunan yang berada di
bantaran sungai Bekasi
.
Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga toko.
“Saya melihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai di sini dipenuhi warung dan toko, ke depan akan saya tertibkan,” ungkap Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, tujuan dari penertiban tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Bekasi, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Ditertibkan untuk kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan kepentingan gubernur,” tegasnya.
Dedi juga mengeluarkan larangan bagi warga untuk membangun rumah di bantaran sungai.
Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kejadian rumah warga yang hanyut saat banjir melanda.
“Tidak boleh lagi kita bangunkan rumah, rumahnya tidak boleh ada di bantaran sungai, apalagi di daerah aliran sungai,” tegas Dedi.
Ia menekankan, penting bagi warga untuk memperhatikan status tanah sebelum memutuskan untuk membangun rumah.
“Kita lihat status rumahnya dahulu, itu tanah apa. Jika itu tanah sungai, kenapa bangun rumah di daerah aliran sungai, itu kan enggak boleh,” tambah Dedi.
Meskipun ada larangan tersebut, Dedi memastikan pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap rumah-rumah yang sudah telanjur dibangun di bantaran sungai.
“Karena ini adalah bencana, pemerintah akan memberikan perhatian khusus,” ungkapnya.
Dedi berencana untuk bernegosiasi dengan pemilik rumah yang berada di
bantaran Sungai Bekasi
.
Ia mencatat, bantaran sungai di wilayah tersebut dipenuhi berbagai bangunan, mulai dari rumah hingga warung.
“Jika warga merasa punya sertifikat dan ada bangunan, nanti kami negosiasikan sambil berjalan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, normalisasi sungai di Bekasi harus berjalan lancar, mengingat banyak warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut.
“Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin sudah diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai,” jelas Dedi.
Ia menyatakan Pemprov tidak akan ragu untuk mencabut sertifikat yang telah diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

“Kalau sertifikatnya belum lima tahun digugurkan. Kalau sertifikatnya lebih dari lima tahun, maka ini dikasih kerohiman,” ungkap Dedi, saat ditemui Kompas.com di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dedi mengungkapkan, ia telah berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait masalah ini.
Dedi menyampaikan, ia akan menurunkan 40 alat berat untuk normalisasi Kali Bekasi.
“Progres pengerjaan sekarang sudah kembali berjalan. Hari ini baru tiga alat berat diturunkan, besok saya perintahkan 40 alat untuk turun,” ungkapnya.
Normalisasi Kali Bekasi
ini merupakan salah satu bentuk penanganan banjir, dan Dedi meminta dukungan dari aparat keamanan untuk menjaga proses ini.
“Saya minta seluruh aparat keamanan di sini, baik dari polsek maupun koramil, menjaga kegiatan ini karena bermanfaat bagi kepentingan warga,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, normalisasi kali ini harus tetap berjalan.
“Yang penting bagi saya, ini harus jalan,” tegasnya.
(Tim Redaksi: Rachel Farahdiba Regar, Nicholas Ryan Aditya, Robertus Belarminus)

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 06:45
Mengapa Supian Suri "Nyemplung" Kali Balai Kota yang Penuh Sampah? Megapolitan 13 Maret 2025

Mengapa Supian Suri “Nyemplung” Kali Balai Kota yang Penuh Sampah?
Editor
DEPOK, KOMPAS.com
– Wali Kota Depok Supian Suri turun langsung membersihkan
sampah di Kali Cabang Timur
(KCT), Balai Kota Depok, pada Rabu (12/3/2025).
Aksi ini dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kondisi kali yang penuh sampah dan tidak terangkut pada Selasa (11/3/2025).
“Buat saya, melihat hal yang harus turun langsung, saya turun langsung,” ujar Supian kepada wartawan di lokasi.
Supian Suri tampak mengenakan seragam Satpol PP saat turun ke kali yang memiliki ketinggian air sekitar 70-80 sentimeter.
Menurutnya, aksi ini perlu dilakukan karena masih banyak warga yang belum disiplin dalam membuang sampah.
“Dan tidak dipungkiri masyarakat kita banyak yang memang tidak disiplin, buang sampah lalu lintas, termasuk yang memanfaatkan lahan-lahan yang sejatinya milik umum untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Supian juga tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pembersihan kali ini akan menjadi agenda rutin.
“Kalau memang ini perlu untuk rutin, kita harus rutinkan, kecuali masing-masing sudah tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing,” jelasnya.
“Kalau sudah rapi, kita harus cari hal lain yang belum rapi, biar semua rapi baik dan bagus karena kemarin pesan gubernur, ini menjadi tanggung jawab kita,” tambahnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi ke Balai Kota Depok sebelum mengikuti rapat evaluasi tata ruang bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Saat meninjau kali, Dedi menemukan tumpukan sampah plastik yang mengambang dan terperangkap di jaring yang dipasang untuk menahan sampah.
“Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi, Selasa (11/3/2025).
Sebagai solusi, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas
water treatment
di area kali yang penuh sampah.
“Ini bisa dibangun
water treatment
, nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas jaring sampah yang belum optimal karena kurangnya petugas yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan membersihkan sampah secara berkala.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 05:43
Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.

“Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.

“Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.

Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.

“Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.

Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.

“Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.

Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.

“Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.

Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”

Pewarta: Aji Cakti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 04:02
Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan

Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong atau rumah panggung.

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa pembangunan rumah kolong atau rumah panggung menjadi solusi mengatasi persoalan banjir langganan seperti yang terjadi di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang.

Namun, kata Dedi Mulyadi, rumah panggung dibangun bagi warga yang bersedia, dan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung.

“Jadi, bagi yang bersedia, dan tentunya mengikuti harga yang kita miliki,” ujar Dedi Mulyadi di Jakarta, Rabu (12/3).

Dedi mengatakan bahwa pembangunan rumah panggung bagi masyarakat tersebut akan lebih banyak melibatkan partisipasi pengusaha.

Menurut dia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait punya hubungan banyak ke dunia usaha.

Dengan demikian, lanjut Dedi, bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan banyak pengusaha berpartisipasi membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir, terutama untuk warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah.

Sebagai informasi, pembangunan rumah kolong atau rumah panggung ini akan dibuat dengan kolong setinggi 2,5 meter. Begitu banjir, warga tidak perlu repot hingga berbasah-basah. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan.

Gubernur Jawa Barat mengaku telah meninjau lokasi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jabar.

Diakuinya bahwa relokasi warga yang tinggal di daerah langganan banjir itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada solusi lain.

“Pembangunan rumah kolong menjadi solusi. Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong tersebut. Harapannya warga dapat menyesuaikan diri saat banjir datang,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga berharap segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet untuk mengatasi luapan Sungai Cibeet yang sering kali menggenangi Desa Karangligar dan sekitarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 03:53
Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

“Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

“Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Hukum harus ditegakkan,” katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

“Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

“Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 03:08