Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melontarkan sindiran pedas kepada Suhada Jagoan Cikiwul Bekasi yang belakangan ini menjadi sorotan.

    Dalam komentarnya di akun media sosial TikTok, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa keberanian yang hanya tampak saat meminta THR kepada salah satu pabrik di Bekasi tak sebanding dengan sikap lemah saat menghadapi hukum.

    “Jangan cuma bergaya sebagai jagoan, kalau ditangkap malah nangis,” ujar Dedi Mulyadi pada Jumat (21/3/2025). 

    Suhada yang menyebut dirinya sebagai Jagoan Cikiwul Bekasi itu viral setelah aksinya meminta THR kepada salah satu perusahaan di Bekasi pada Senin (17/3/2025).

    Jagoan Cikiwul Bekasi itu mengancam menutup akses jalan depan perusahaan apabila tidak bisa bertemu dengan pemilik patrik.

    Setelah aksinya viral di media sosial, Jagoan Cikiwul Bekasi itu melarikan diri.

    Dia sempat melarikan diri hingga ke Gunung Putri, Bogor.

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    JAGOAN CIKIWUL DITANGKAP – Suhada, anggota ormas di kawasan Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi yang marah setelah minta THR ke perusahaan hanya dikasih Rp 20 ribu pada Senin (17/3/2025). Suhada ditampilkan di hadapan awak media saat press release, Jumat (21/3/2025) (Tribun Bekasi/Rendy Rutama Putra)

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

  • Sindiran Dedi Mulyadi untuk Jagoan Cikiwul Bekasi: Jangan Cuma Gaya, Ditangkap Nangis – Halaman all

    Jagoan Cikiwul Bekasi yang Minta THR Ditangkap, Dedi Mulyadi: Jangan Takut Terhadap Aksi Preman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –   Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap Suhada, pria yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul yang viral minta THR ke perusahaan di Kecamatan Bantargebang. 

    Terkait penangkapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan terimakasih kepada polisi.

    “Terimakasih kepada Jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Dirreskrimum dan kemudian Jajaran Kapolres Metro Kota Bekasi, Pak Kapolres dan Kasat Sersenya, jagoan Cikiwul sudah ditangkap,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari akun TikToknya pada Jumat (21/3/2025). 

    Ditangkapnya Suhada, kata Dedi, menjadi pembelajaran bagi semua pihak di wilayah Jawa Barat agar tidak coba-coba bergaya preman yang melakukan pemerasan. 

    “Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat jangan coba-coba bergaya jadi jagoan, kalau ujung-ujungnya ditangkap nangis, semangat untuk seluruh Rakyat Jawa Barat.”

    “Jangan pernah takut terhadap aksi preman, kibarkan semangat kita, kepakkan sayap, preman itu kalau ditangkap pasti nangis,” pungkasnya. 

    Pakai baju tahanan

    Suhada ditampilkan dalam kegiatan konferensi pers di Markas Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangaran Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (21/3/2025). 

    Pria berbadan gempal itu terlihat sudah menggunakan pakaian tahanan, kedua tangannya diborgol saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. 

    Tak terlihat wajah garangnya seperti saat berhadapan dengan satpam perusahaan, suara lantangnya pun sama sekali tak terdengar saat menjawab pertanyaan awak media. 

    “Sehat Bang Jago?”, tanya wartawan. 

    “Sehat,” jawab Suhada dengan nada pelan sambil digiring menuju tempat konferensi pers. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Sianturi mengatakan, Suhada diringkus di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi sementara sedang proses penyidikan,” kata Binsar, Jumat (21/3/2025). 

    Binsar menegaskan, pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya ( LSM) apapun. 

    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan segera ke Polisi jika menjadi korban premanisme dari oknum tersebut. 

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme, silahkan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian,” tegasnya.

    Suhada dijerat pasal 335 dan atau 368 untuk pasal 53 KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun.

     

  • Ratusan orang wajib pajak padati Samsat Cianjur Jabar

    Ratusan orang wajib pajak padati Samsat Cianjur Jabar

    Cianjur (ANTARA) – Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Cianjur Jawa Barat mencatat ratusan orang wajib pajak memadati kantor untuk membayar pajak kendaraan.

    “Hal itu terjadi setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 20 Maret-6 Juni 2025,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Cianjur, Irvan Niko Firmansyah di Cianjur Jumat.

    Ia mengatakan memasuki hari kedua program pemutihan jumlah warga yang datang terus meningkat ketimbang hari sebelumnya sekitar 400 orang pemohon.

    “Jumlah mereka yang datang hari pertama tidak seramai hari ini yang diperkirakan mencapai 400 orang lebih, sebagian besar mendapat informasi dari media sosial terkait program pemutihan pajak kedaraan yang diberikan Gubernur Jabar,” katanya.

    Pemutihan yang diberikan pada masyarakat di Jabar termasuk di Cianjur, membebaskan denda dan pokok pajak kendaraan yang menunggak sehingga mereka cukup membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan tahun sebelumnya.

    Program tersebut termasuk pembayaran pajak tahunan, bea balik nama kendaraan serta pajak lima tahunan sehingga masyarakat tidak harus membayar denda dan biaya lain untuk setiap proses termasuk proses balik nama kendaraan.

    “Kami akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, selama proses berjalan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyesuaian, harapan kami dalam beberapa hari ke depan pelayanan dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.

    Tercatat selama dua hari program pemutihan berjalan jumlah wajib pajak yang datang rata-rata melakukan pembayaran pajak kendaraan roda dua, yakni yang menunggak dua sampai lima tahun dan kendaraan roda empat yang tepat jadwal.

    Bupati Cianjur dr Wahyu mengajak masyarakat pemilik kendaraan di Cianjur dapat memanfaatkan program pemutihan pajak 2025 yang hasilnya akan dipakai untuk pembangunan di Jabar termasuk Cianjur.

    Bupati juga meminta Kantor Samsat setempat memberikan pelayanan cepat bagi masyarakat agar tidak sampai mengantri hingga berjam-jam untuk memperpanjang surat kendaraan, pasalnya keluhan tersebut disampaikan langsung padanya.

    “Masyarakat mau membayar pajak jangan sampai harus menunggu lama, saya minta Kantor Samsat Cianjur dapat memberikan pelayanan cepat jangan sampai pemohon menunggu dari pagi sampai siang belum selesai,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Fikri
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cukup Bayar Pajak Kendaraan Tahun Ini, Denda dan Tunggakan Masa Lalu Dihapus

    Cukup Bayar Pajak Kendaraan Tahun Ini, Denda dan Tunggakan Masa Lalu Dihapus

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma dendanya yang dihapus, bahkan tunggakan pajak di masa lalu juga diputihkan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan ini sudah berlaku mulai hari ini. Pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak kendaraan tidak perlu pusing memikirkan denda dan tunggakan pajak di masa lalu. Dengan pemutihan ini, pemilik kendaraan cukup bayar pajak kendaraan untuk tahun 2025 saja.

    “Warga Jawa Barat jangan lupa ya yang nunggak pajak kendaraan bermotor hari ini datang ke Samsat, bayar pajak yang tahun 2025 saja. Tunggakan dan dendanya dihapus. Semua ini dilakukan demi kenyamanan seluruh warga Jawa Barat. Kami bertekad untuk terus membangun fasilitas jalan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan kita semua,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya, Kamis (20/3/2025).

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Jawa Barat, program ini menjadi hadiah lebaran untuk warga Jawa Barat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025 sampai dengan 6 Juni 2025.

    “Tadinya kita akan membuka layanan perpanjangan STNK yang nunggak pajaknya itu tanggal 11 April sampai dengan 6 Juni 2025. Tetapi saya ingin deh semua wargi-wargi Jabar ini di lebaran ini tenang, jalan-jalannya, motornya, STNK-nya pajaknya udah dibayar lengkap. Untuk itu, kita geser mulai berlakunya hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sampai 6 Juni 2025,” ujar Dedi.

    Dedi mengimbau warga Jawa Barat yang masih menunggak pajak kendaraan agar segera ke Samsat. Sebab, kesempatan ini jarang ada.

    “Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo mau lewat jalan yang mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? Nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • 9 Dedi Mulyadi Respons Tantangan PDIP Soal Pembongkaran Bangunan Swasta di Puncak Bogor Regional

    9 Dedi Mulyadi Respons Tantangan PDIP Soal Pembongkaran Bangunan Swasta di Puncak Bogor Regional

    Dedi Mulyadi Respons Tantangan PDIP Soal Pembongkaran Bangunan Swasta di Puncak Bogor
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan tanggapan atas tantangan dari Fraksi
    DPRD Jabar
    mengenai pembongkaran bangunan swasta yang dianggap merusak lingkungan di kawasan
    Puncak
    , Kabupaten Bogor.
    Dedi menegaskan bahwa pembongkaran bangunan milik swasta di kawasan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
    “Kan sudah rilis, sudah ada rilis dari Kementerian KLHK, ada kewenangan yang ditangani KLHK, kita tidak boleh menyerobot kewenangan orang,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/3/2025).
    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa KLHK telah memberikan waktu satu bulan kepada pihak swasta untuk melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan yang melanggar aturan tata ruang.
    Jika tidak dilakukan, KLHK akan mengambil tindakan dengan membongkar paksa bangunan tersebut, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Kalau tidak (dibongkar mandiri), KLHK akan membongkar dan akan mungkin minta bantuan dari Provinsi Jabar,” terang Dedi.

    Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk proaktif mendukung KLHK dalam menertibkan bangunan yang melanggar aturan di kawasan Puncak.
    “Siap (bantu membongkar),” pungkasnya.
    Sebelumnya, dikutip dari Tribunjabar.id, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono, menantang Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengambil tindakan terhadap bangunan swasta di kawasan Puncak yang tidak sesuai peruntukannya.
    Ono mengungkapkan bahwa terdapat 10 bangunan milik pihak swasta di kawasan Puncak Bogor yang statusnya sama dengan Hibisc Fantasy, yaitu melanggar aturan pendirian bangunan.
    “Saya tantang, Gubernur Jabar atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk membongkar bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya,” kata Ono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Pemutihan, Harusnya Bayar Pajak Kendaraan Rp 24 Juta Jadi Cuma Rp 4 Jutaan

    Ada Pemutihan, Harusnya Bayar Pajak Kendaraan Rp 24 Juta Jadi Cuma Rp 4 Jutaan

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan bikin biayanya jadi lebih ringan. Salah seorang warga Jabar menuturkan harusnya bayar Rp 20 jutaan namun karena pemutihan jadi Rp 4 jutaan.

    Warga Jawa Barat mulai berbondong-bondong ke kantor Samsat untuk membayar kewajibannya. Dalam video yang diunggah akun Bapenda Jabar, pada hari pertama pemutihan pajak kendaraan itu, terlihat antusiasme warga membayar pajak kendaraannya.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Lewat pemutihan ini, semua denda dan tunggakan pokok pajak dihapus. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Biaya yang dikeluarkan pun lebih ringan. Salah seorang warga mengungkap bila tunggakan dan denda dihitung, ia harus membayar hingga Rp 24 juta.

    “Saya cek sebelumnnya itu senilai Rp 24 juta dan sekarang itu saya bisa bayar Rp 4 juta saja. Saya lebih bersemangat lagi mengikuti aturan pemerintah membayar pajak,” ungkap seorang warga dalam video tersebut.

    Di video terpisah, ada juga warga yang seharusnya membayar Rp 2 jutaan karena menunggak 5 tahun, berkat pemutihan hanya membayar Rp 500 ribu. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Tunggakan pajak kendaraan tahun-tahun lalu akan dihapuskan.

    “Khusus untuk warga Jabar yang hari ini punya utang tunggakan pajak kendaraan bermotor terhitung 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, dan seterusnya sampai ke belakang, saya sampaikan sekali lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, membebaskan, seluruh tunggakan pajak dan dendanya,” kata Dedi.

    Dedi mengimbau pada warga Jabar untuk memanfaatkan pemutihan tersebut. Soalnya, pemutihan ini hanya akan digelar satu kali.

    “Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja. Setelah itu masih nunggak juga, ingat loh motor Anda nggak akan bisa lewat jalan kabupaten, nggak akan bisa lewat jalan provinsi, ayo mau lewat jalan yang mana? Mau lewat jalan langit karena belum disertifikatkan? Nggak akan bisa. Bayar pajaknya, kami sudah memaafkan, mengampuni,” pungkas Dedi.

    (dry/din)

  • Dedi Mulyadi Bikin Gebrakan Baru, Tukang Becak-Supir Angkot Happy

    Dedi Mulyadi Bikin Gebrakan Baru, Tukang Becak-Supir Angkot Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali melakukan gebrakan yang membuat masyarakat senang, di mana pihaknya akan memberikan bantuan kepada tukang becak, delman, supir angkot, hingga ojek. Adapun bantuan yang akan diberikan oleh Dedi mencapai Rp 3 juta, di mana bantuan ini merupakan kompensasi agar tukang becak, sopir angkot hingga ojek untuk berdiam diri di rumah dan tidak melakukan operasional selama mudik lebaran 2025.

    Langkah ini dilakukan demi untuk mengurangi macet selama mudik lebaran 2025, terutama di jalur selatan Jawa Barat.

    “Kita akan ke Garut untuk menyampaikan bantuan untuk tukang becak, sopir angkot, delman (andong), dan ojek di daerah-daerah yang rawan kemacetan dilalui arus mudik. Kita kasih Rp 3 juta dalam bentuk ditransfer uangnya,” kata Dedi Mulyadi dalam unggahan video di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Dedi mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan dua tahap yakni sebelum dan setelah lebaran, untuk memastikan agar mereka tidak ‘mangkal’ setelah diberi uang.

    “Rp 1,5 juta itu sebelum Lebaran dan Rp 1,5 juta sesudah lebaran. Kenapa dibagi dua? Saya khawatir nanti udah dikasih Rp 3 juta tahunya masih mangkal,” ujarnya.

    [Gambas:Instagram]

    Dedi menganggap bantuan tersebut diharapkan dapat membuat jalur mudik yang rawan macet dapat lancar. Sehingga mereka yang mudik tidak mengalami kemacetan.

    Selain memberikan bantuan tersebut, Dedi juga mengklaim anggaran infrastruktur naik, anggaran pembangunan sekolah naik setelah dilakukan realokasi anggaran.

    “Uang yang dibagikan terhadap supir angkot, tukang becak, delman dan sejenisnya itu adalah uang hasil pemotongan dari belanja perjalanan dinas para pegawai provinsi,” ungkapnya lagi.

    Ia menambahkan pendataan tukang becak, sopir angkot dan lainnya akan dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang responsif dan strategis dalam menghentikan sementara kegiatan angkutan tradisional di wilayah Jawa Barat selama puncak arus mudik Lebaran 2025.

    Dudy mengatakan kebijakan ini menunjukkan perhatian besar Gubernur Dedi terhadap kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik.

    “Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan, tetapi juga memberikan perhatian kepada para pekerja andong, becak, dan sopir angkot lainnya,” kata dia dalam keterangan resminya.

    Kompensasi yang diberikan Dedi selama periode puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini, kata Menhub, merupakan tindakan yang sangat mulia, peduli rakyat, dan memperlihatkan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dudy menegaskan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran arus mudik dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Menhub berharap kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin untuk memastikan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

    (wur/wur)

  • Pemprov Raup Rp10 Miliar di Hari Pertama Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan

    Pemprov Raup Rp10 Miliar di Hari Pertama Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan

    JABAR EKSPRES – Penghapusan tunggakan pajak kendaraan nampaknya mendapat respons luar biasa dari masyarakat Jawa Barat, itu terbukti dari pendapatan Pemerintah Provinsi yang mencapai Rp10 miliar pada hari pertama program pemutihan pajak.

    Sejak diberlakukan pada Kamis (20/3) pagi kemarin, kantor-kantor samsat di berbagai daerah langsung dipadati oleh wajib pajak yang tak ingin membuang kesempatan pemutihan pajak kendaraan itu.

    Terlebih, bukan hanya tunggakan pajak yang dihapuskan. Gubernur Dedi Mulyadi menyebut bahwa pemprov mengampuni seluruh dendanya juga. Ini menjadi alasan warga Jabar berbondong-bondong membayar pajak kendaraannya.

    Bahkan, dalam satu jam pertama setelah program ini dimulai, total pajak kendaraan yang terkumpul dari seluruh Samsat di Jawa Barat telah mencapai Rp2,5 miliar.

    BACA JUGA:Antusiasme Warga Jabar Meledak, Pendapatan Pajak Kendaraan Tembus Rp 4,4 Miliar Hanya Dalam 1,5 Jam

    Angka tersebut terus meningkat hingga pukul 10.00 WIB, di mana jumlah pajak yang telah masuk ke kas daerah diperkirakan mencapai Rp10 miliar. “Perkiraan sampai jam 10.00 (WIB) ini sudah Rp10 miliar,” ujar Dedi Mulyadi.

    Adapun untuk mengecek status pembayaran pajak, kata dia, masyarakat dapat mengakses bukti transaksi melalui aplikasi Sapawarga.

    Sebelumnya, ia mengajak warga Jabar untuk datang ke kantor Samsat dan memanfaatkan program pemutihan pajak ini, sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

    “Ayo datang ke kantor Samsat. Daripada duit di simpan di dompet atau di bank nanti kepakai buat Lebaran, habis Lebaran duitnya malah habis, padahal kami sudah ampuni tunggakannya. Ayo bayar pajak ya, mulai hari Kamis, 20 Maret sampai 6 Juni 2025,” ajaknya.

    BACA JUGA:Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Hanya Sekali, Dedi Mulyadi Minta Warga Tak Sia-siakan Kesempatan Ini!

    Kemudian, ia juga mngingatkan masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan ini. “Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena pengampunan pajak ini hanya dilakukan sekali saja,” kata Dedi.

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Ia juga mengingatkan agar warga yang mengalami pungutan liar segera melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial atau langsung ke pihak berwenang.