Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 6 Warga Jabar, Tak Punya Waktu Urus Pajak Kendaraan? Dedi Mulyadi: Buka Minggu Bandung

    6 Warga Jabar, Tak Punya Waktu Urus Pajak Kendaraan? Dedi Mulyadi: Buka Minggu Bandung

    Warga Jabar, Tak Punya Waktu Urus Pajak Kendaraan? Dedi Mulyadi: Buka Minggu
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan kemudahan baru bagi warga yang ingin membayar
    Pajak Kendaraan
    Bermotor (PKB).
    Pada Minggu, 23 Maret 2025, seluruh kantor
    Samsat
    di Jawa Barat akan tetap buka.
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    menyampaikan kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak sempat membayar
    pajak kendaraan
    di hari kerja.
    “Bagi warga
    Jabar
    yang tidak punya waktu di hari Senin sampai Sabtu, bisa memanfaatkan layanan di hari Minggu untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Dedi Mulyadi, Sabtu (22/3/2025).
    “Ini informasi baru, jadi silakan datang ke Samsat di daerah masing-masing,” tuturnya. 
    Layanan Samsat hari Minggu ini akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
    Selain membuka layanan di hari Minggu, Pemprov Jabar juga telah mempercepat pelaksanaan program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
    Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tahun 2024 ke belakang untuk tidak lagi membayar denda atau tunggakan.
    Wajib pajak hanya diminta melunasi pajak tahun 2025.
    “Program ini kami mulai lebih awal, dari 20 Maret sampai 6 Juni 2025. Awalnya direncanakan mulai 11 April, tetapi karena banyak masukan dari masyarakat, kami percepat,” ucap Dedi.
    Ia pun mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu berakhir.
    “Ayo datang ke kantor Samsat. Daripada uang disimpan di dompet atau di bank lalu terpakai untuk keperluan Lebaran, lebih baik segera bayar pajak, apalagi kami sudah ampuni tunggakannya,” ujarnya.
    Dedi menegaskan bahwa program penghapusan tunggakan pajak ini hanya berlaku sekali dan tidak akan diperpanjang.
    “Jangan sampai menyesal karena kesempatan ini tidak akan ada lagi,” imbuhnya.
    Untuk memastikan transparansi dan kemudahan layanan, Dedi Mulyadi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sapawarga.
    Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengecek bukti pembayaran pajak secara digital tanpa perlu datang langsung ke kantor Samsat.
    “Jika ada yang meminta biaya di luar ketentuan, segera laporkan ke media sosial,” ucap Dedi, seraya mengingatkan warga untuk selalu waspada terhadap pungutan liar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 50.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Hijaukan Kawasan Puncak Bogor

    50.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Hijaukan Kawasan Puncak Bogor

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan penanaman pohon sebanyak 50.000 bibit untuk menghijaukan kawasan Puncak, Bogor, seluas 200-300 hektare.

    Menurut Dedi, penanaman pohon sudah menjadi cikal bakal warga Jawa Barat sejak dulu. Maka dari itu, ia menyebut tujuan menanam pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan di wilayah pegunungan yang sudah banyak mengalami alih fungsi.

    “Bahwa menanam pohon adalah kewajiban asasi bagi warga bumi, termasuk warga Jawa Barat karena warga Jabar itu penganut ajaran ideologi pohon. Pohon adalah sumber kehidupan. Kata orang Sunda, gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Intinya adalah seluruh areal ekosistem harus dijaga,” ucap Dedi Mulyadi saat ditemui di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/3/2025).

    Gubernur Dedi Mulyadi pun mengungkapkan gerakan penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk tobat ekologi dalam merawat sebuah ekosistem lingkungan agar tetap asri.

    “Sebetulnya kita mengingatkan untuk bertobat ekologi, artinya tobat hari ini kita sadarkan untuk kembali lagi berani melakukan tindakan-tindakan yang besar (menanam pohon untuk) membuka pori-pori tanah dari berbagai bangunan beton. Ini bagian dari rangkaian kebijakan yang terus dilakukan,” imbuh Gubernur yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).

    Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, pelaksanaan penanaman pohon di kawasan Puncak, Bogor, diharapkan tak hanya dilakukan ketika terjadi peristiwa bencana alam semata.

    Namun, seluruh pihak harus konsisten dalam melakukan penanaman pohon sebagai upaya menghijaukan kembali kawasan Puncak.

    “Insyaallah, kita akan hijaukan terus, semua diharapkan konsistensi terjaga sehingga tidak hanya panas tahi ayam, ramai (menanam pohon) ketika ada bencana (saja). Nanti harus konsistensi bareng-bareng kita hijaukan kembali (Kawasan Puncak Bogor),” tandas Raja Juli Antoni.

  • Kronologi Henny Masih Bayar Pajak meski Tanah-Rumah Sudah Jadi Jalan di Karawang Bandung 22 Maret 2025

    Kronologi Henny Masih Bayar Pajak meski Tanah-Rumah Sudah Jadi Jalan di Karawang Bandung 22 Maret 2025

    Kronologi Henny Masih Bayar Pajak meski Tanah-Rumah Sudah Jadi Jalan di Karawang
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    –
    Henny Yulianti
    (60) masih membayar pajak meski tanah dan rumahnya sudah menjadi jalan akses
    Jembatan Batujaya
    , Karawang, Jawa Barat.
    Kepada wartawan, Henny menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada 2024.
    Adapun SPPT pajak tahun-tahun sebelumnya tidak ia simpan.
    “Yang lama enggak saya simpan karena saya pikir sudah dibayarkan, ya sudah. Ini yang baru,” kata Henny, Jumat (21/3/2025) sore.
    Berikut kronologi persoalan yang menimpa Henny.
    Dalam ingatan Henny, sekitar tahun 2005-2006, ia diberi tahu bahwa tanah dan rumahnya bakal digusur karena akan dibangun jalan akses ke Jembatan Batujaya.
    Tak lama kemudian, datang surat pemberitahuan dari desa.
    “Sudah main patok, patok (warna) merah. Enggak lama dipanggil ke desa,” kata Henny.
    Saat itu, Henny tentu saja menolak digusur. Sebab, sebagai orang tua tunggal bagi tiga anaknya, ia tidak punya tempat tinggal lain.
    Namun, saat itu, pihak pemerintah berujar hanya wilayah sekitar rumah Henny yang cocok.
    Dengan berat hati, ia akhirnya menerima
    penggusuran
    . Ia kemudian diminta menandatangani berkas dan kuitansi kosong.
    Selain itu, ada juga ganti rugi yang tidak sesuai keinginannya.
    Saat itu, ia mengaku mengajukan tanah dan bangunan seluas 426 meter diganti Rp 230.000 per meter.
    Namun, oleh pemerintah, hanya dibayar di bawah Rp 100.000 per meter. Ia juga mengaku lupa rincian pembayarannya.
    “Dicicil dua kali pembayaran 2006. Saat itu juga dibilang DP,” ujar Henny.
    Kepada wartawan, Henny mengaku masih membayar
    pajak tanah
    dan bangunan meskipun sejak 20 tahun lalu, tanah dan rumahnya sudah menjadi jalan.
    “Saya enggak ngerti. Saya bayar saja,” kata Henny saat ditanya mengapa tidak protes masih membayar pajak.
    Sebab, perkara ini sempat masuk ke ranah pengadilan, tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, bukan perdata.
    “Dulu saya jadi saksi di pengadilan, tetapi waktu perkara pidana yang sama pejabatnya itu terjerat hukum. Ya saya orang awam enggak ngerti, katanya kenapa enggak coba
    masukin
    perkara perdata
    gitu
    ,” kata Henny.
    Henny dan tiga orang warga lainnya juga menuntut penyelesaian dari pemerintah, termasuk soal penyelesaian pembayaran yang menurutnya saat itu tidak adil.
    Kini Henny bekerja sebagai pengasuh anak di Bekasi, sementara anak-anaknya tinggal di rumah lain yang ia bangun perlahan setelah dibantu saudara.
    Ia berharap Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat memperhatikan kasus ini. Ia meminta keadilan dan pembayaran sisa ganti rugi yang layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Henny Masih Bayar Pajak meski Tanah-Rumah Sudah Jadi Jalan di Karawang Bandung 22 Maret 2025

    8 20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak Regional

    20 Tahun Rumahnya di Karawang Sudah jadi Jalan, Henny Masih Bayar Pajak
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    –  Sudah 20 tahun berlalu sejak rumah dan tanah milik
    Henny
    di
    Karawang
    , Jawa Barat, digusur untuk pembangunan jalan menuju jembatan Batujaya.
    Namun hingga kini, ia masih menerima tagihan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (
    PBB
    ) atas tanah yang sudah tidak lagi ia tempati.
    Henny mengaku rumah dan tanahnya di Dusun Krajan, Desa Batujaya, digusur pada 2005.
    Ia dipaksa melepas tanah seluas 426 meter persegi untuk pembangunan jalan penghubung Karawang–Bekasi, meski menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
    “Saya juga masih bayar PBB, terakhir 2024 lalu juga saya dapat SPPT dan saya bayar aja,” ujar Henny, Sabtu (22/3/2025).
    Saat digusur pada 2005 lalu, Henny menyebut tanah miliknya hanya dihargai Rp 80 ribu per meter.
    Jumlah itu auh dari permintaan awalnya sebesar Rp 230 ribu per meter. Bahkan, pembayaran dilakukan secara dicicil.
    “Udah gitu pembayaran juga dibayar secara dicicil oleh pemerintah. Ya kena gusur saya malah jadi belangsak,” ujarnya.
    Henny juga mengaku pernah dipaksa menandatangani kuitansi kosong sebanyak tiga kali, tanpa mengetahui bahwa itu berarti ia telah menyetujui pembayaran.
    “Saya kan engga tahu, awam ya. Ya gimana ya waktu itu tandatangan di blangko yang kosong. Ya saya terima saja, kalau enggak diterima rumah saya mau digusur juga, mau diratakan pakai beko,” katanya.
    “Setiap malam saya menangis. Banyak yang bilang kena gusuran kok belangsak. Saya menahan sakit selama 20 tahun ini,” ungkapnya.
    Kini Henny bekerja sebagai pengasuh anak di Bekasi, sementara anak-anaknya tinggal di rumah lain yang ia bangun perlahan setelah dibantu saudara.
    Ia berharap Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat memperhatikan kasus ini. Ia meminta keadilan dan pembayaran sisa ganti rugi yang layak.
    Perkara ini sempat masuk ke ranah pengadilan, namun hanya sebatas pidana terhadap pejabat terkait, bukan perkara perdata mengenai hak ganti rugi.
    “Dulu saya jadi saksi di pengadilan, tapi waktu perkara pidana yang sama pejabatnya itu terjerat hukum. Ya saya orang awam enggak ngerti, katanya kenapa enggak coba masukin perkara perdata gitu,” kata Henny.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Spontanitas untuk Kesejahteraan Masyarakat

    Kebijakan Spontanitas untuk Kesejahteraan Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan strategis yang baru-baru ini diterapkan lahir dari spontanitas, namun memiliki dampak positif bagi masyarakat.

    Beberapa kebijakan tersebut antara lain pembongkaran tempat wisata, penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, pemberian kompensasi bagi pemilik kendaraan tidak bermotor, serta pembebasan lahan di sempadan sungai.

    “Kebijakan ini muncul secara spontan dalam pikiran saya, lalu segera saya laksanakan,” ujar Dedi saat memimpin rapat bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat di Pendopo Bupati Purwakarta, Jumat (21/3/2025).

    KDM — sapaan akrab Dedi Mulyadi mengatakan ide yang muncul secara spontan sebaiknya tidak ditunda agar dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pola pikir seperti ini juga diterapkan oleh negara-negara maju.

    “Ide yang muncul secara spontan jangan pernah ditunda agar hambatan dalam merealisasikannya tidak semakin banyak. Itulah cara berpikir yang diterapkan oleh negara-negara maju,” ungkapnya.

    Ia pun mendorong para kepala daerah di Jawa Barat agar tidak ragu dalam mengeluarkan kebijakan spontan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin dan birokrat,” ucapnya.

    Salah satu contoh kebijakan spontan yang berhasil memberikan dampak signifikan adalah penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan.

    Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, pendapatan pajak meningkat sebesar Rp5,5 miliar, dari sebelumnya Rp19 miliar menjadi Rp25 miliar. Kenaikan ini berasal dari pembayaran pajak 50.300 kendaraan bermotor dalam sehari setelah kebijakan tersebut diterapkan.

    “Saya berpikir, daripada menunggu orang membayar Rp2 juta tanpa kepastian, lebih baik mendapatkan pemasukan langsung sebesar Rp250 ribu,” pungkas Dedi.

  • Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

    Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tahun ini aman.

    Hal itu dikatakan Dedi usai mengunjungi PT Pupuk Kujang yang berada di Cikampek Kabupaten Karawang, Jumat (21/3/2025).

    “Ketersediaan pupuk untuk wilayah Jawa Barat semua sudah siap,” ujarnya.

    Bahkan dari keterangan Dirut PT Pupuk Kujang ketersediaan pupuk tersebut jumlahnya hampir tiga kali lipat dari yang seharusnya disiapkan.

    “Jumlahnya hampir tiga kali lipat dari apa yang diharuskan,” ucap Dedi.

    Untuk itu, Dedi meminta masyarakat khususnya petani tidak khawatir terhadap ketersediaan pupuk. Melimpahnya stok pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan di Jabar.

    “Ke sini untuk memastikan saja ke warga jangan khawatir urusan pupuk, psikologi itu penting zaman sekarang biar warga tenang,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Dedi sempat berdialog dengan para petani. Mereka mengaku tidak kesulitan mendapatkan pupuk.

    “Gampang tidak ada keluhan untuk mendapatkan karena stoknya melimpah dan caranya juga gampang tinggal datang ke kios dan cukup bawa KTP,” ujar salah seorang petani ketika ditanya Dedi.

  • Asal Usul Nama Cikiwul, Wilayah yang Berdiri Tahun 1984, Diklaim Tumbuh Besarnya Suhada Jadi Jagoan

    Asal Usul Nama Cikiwul, Wilayah yang Berdiri Tahun 1984, Diklaim Tumbuh Besarnya Suhada Jadi Jagoan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama Cikiwul santer terdengar di telinga masyarakat belakangan ini. 

    Nama tersebut mulai beken ketika seorang pria gempal mengaku sebagai jagoan dari Cikiwul. 

    Jagoan bernama Suhada itu mendadak viral usai meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada perusahaan plastik di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi. 

    Lantas seperti apa cerita asal usul wilayah Cikiwul tersebut? Berikut penjelasannya. 

    Dikutip dari Wikipedia, Cikiwul merupakan nama kelurahan di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Kelurahan Cikiwul berdiri dari tahun 1984 dan dahulu pecahan dari Desa Layung Sari, Kecamatan Setu. 

    Cikiwul berasal dari kata “ci” artinya “air” dan “kawul” artinya “kumpul” yang digabungkan berarti “air berkumpul”.

    Cikiwul berbatasan dengan Kelurahan Bantargebang di bagian utara, Kelurahan Sumurbatu di bagian timur, Kelurahan Ciketingudik di bagian selatan dan Kabupaten Bogor di bagian barat. 

    Bahasa sehari-hari yang digunakan ialah bahasa Sunda kasar. 

    Hal itu dikarenakan wilayah Kelurahan Cikiwul masuk ke dalam wilayah peralihan kebudayaan dari wilayah Cileungsi Bogor dengan budaya Sunda yang masuk ke wilayah Bekasi yang notabene masih berbudaya Betawi. 

    Kronologi Jagoan Cikiwul

    Suhada awalnya meminta THR Lebaran ketika mendatangi perusahaan plastik pada Senin (17/3/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.

    Aksi Suhada itu terekam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 59 detik yang diunggah pengguna Instagram, @infobekasi.

    Awalnya, Suhada yang mengenakan rompi hitam dan kaus berwarna merah marun geram setelah sang sekuriti pabrik hanya memberikannya uang THR Rp 20.000.

    Suhada yang tak puas dengan nominal pemberian sekuriti akhirnya memaksa ingin bertemu pemilik perusahaan.

    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata Suhada kepada sang sekuriti, dikutip dari Instagram @Infobekasi, Kamis (20/3/2025).

    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.

    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata Suhada.

    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.

    Tak puas dengan jawaban tersebut, Suhada kemudian mencoba mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.

    Suhada megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.

    “Lu makan, b***k di sini, lu enggak menghargain gue, lu. Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan, bisa bergerak?” ujar Suhada.

    Kepada sang sekuriti, Suhada mengaku terpaksa “turun gunung” setelah anak buahnya berungkali gagal menemui pemilik perusahaan.

    Namun, ketika turun langsung, dirinya merasakan nasib yang sama dengan anak buahnya, yakni sama-sama tidak dihargai oleh perusahaan.

    “Gua selama ini enggak pernah turun, yang turun selama ini anak buah gua, sekarang gua turun pengin tahu bukti ternyata begini, enggak menghargai lingkungan. Di sini gue yang megang pabrik-pabrik semua,” tegas Suhada.

    Tak lama, Suhada memperlihatkan sebuah amplop putih yang berisi secarik kertas kepada sang sekuriti.

    Selanjutnya, ia menunjukkan tulisan dalam isi kertas tersebut sembari mengklaim dirinya “turun gunung” dalam rangka mati-matian membela negara.

    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini, baik-baik lho, gua bela negara di sini, gua mati-matian,” tambah dia.

    Kabur ke Gunung Putri

    Suhada yang meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, kabur ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Suhada kabur setelah video dirinya meminta THR ke perusahaan viral di media sosial.

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” ujar Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

    Sukadi dan anak buahnya telah mendatangi perusahaan yang dimintai THR oleh Suhada dan meminta keterangan sekuriti perusahaan tersebut.  

    Berdasarkan keterangan sekuriti, Suhada datang bersama tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran. Namun, oleh sekuriti, mereka hanya diberi Rp 20.000.

    “Iya, dia minta (THR), dikasih Rp 20.000. Tapi dia enggak mau, pengin ketemu pimpinannya,” ungkap Sukadi.

    Mereka berasal dari wilayah Bantargebang. Saat ini, polisi tengah melacak tiga rekan Suhada.

    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi.

    Sukadi memastikan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.

    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kita tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.

    Klarifikasi jagoan Cikiwul

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

    Pakai baju tahanan

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, pria yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul yang viral minta THR ke perusahaan di Kecamatan Bantargebang. 

    Suhada ditampilkan dalam kegiatan konferensi pers di Markas Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangaran Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (21/3/2025). 

    Pria berbadan gempal itu terlihat sudah menggunakan pakaian tahanan, kedua tangannya diborgol saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. 

    Tak terlihat wajah garangnya seperti saat berhadapan dengan satpam perusahaan, suara lantangnya pun sama sekali tak terdengar saat menjawab pertanyaan awak media. 

    “Sehat Bang Jago”, tanya wartawan. 

    “Sehat,” jawab Suhada dengan nada pelan sambil digiring menuju tempat konferensi pers. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Sianturi mengatakan, Suhada diringkus di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi sementara sedang proses penyidikan,” kata Binsar, Jumat (21/3/2025). 

    Binsar menegaskan, pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya ( LSM) apapun. 

    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan segera ke Polisi jika menjadi korban premanisme dari oknum tersebut. 

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme, silahkan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian,” tegasnya.

    Respons Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi terkait kasus pemerasan yang dilakukan jagoan dari Cikiwul terhadap sebuah perusahaan di kawasan Bantargebang, Bekasi. 

    Ia berterima kasih terhadap jajaran kepolisian bahwa preman bernama Suhada tersebut telah dimasukkan ke kerangkeng. 

    “Terimakasih kepada Jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Dirreskrimum dan kemudian Jajaran Kapolres Metro Kota Bekasi, Pak Kapolres dan Kasat Sersenya, jagoan Cikiwul sudah ditangkap,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari akun TikToknya pada Jumat (21/3/2025). 

    Ditangkapnya Suhada, kata Dedi, menjadi pembelajaran bagi semua pihak di wilayah Jawa Barat untuk tidak coba-coba bergaya preman yang melakukan pemerasan terhadap korbannya. 

    “Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat jangan coba-coba bergaya jadi jagoan, kalau ujung-ujungnya ditangkap nangis, semangat untuk seluruh Rakyat Jawa Barat.”

    “Jangan pernah takut terhadap aksi preman, kibarkan semangat kita, kepakkan sayap, preman itu kalau ditangkap pasti nangis,” pungkasnya. 

  • Kisruh Kadin Jabar Bikin KDM Turun Tangan, Janji Benahi Bantu Mediasi

    Kisruh Kadin Jabar Bikin KDM Turun Tangan, Janji Benahi Bantu Mediasi

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi ikut menyoroti adanya kisruh di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar dan menyatakan kesiapannya untuk menengahi fenomena dualisme.

    Hal tersebut diungkapkan Kang Dedi Mulyadi alias KDM saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Creteker Kadin Jabar, Agus Suryamal di Gedung Sunda Kaler, Karesidenan Jabar 2, Kabupaten Purwakarta, Jumat (21/3).

    “Kalau bicara tentang Kadin Jawa Barat, tidak ada lain yang terbayang selain wajah pa Agung Suryamal. Beliau ini legend. Ketua Kadin itu pa Agung tak tergantikan,” kelakar KDM disambut decak tawa jajaran Kadin yang hadir dalam kesempatan itu.

    Dihadapan Ketum Anindya Bakrie, KDM berjanji akan membantu memediasi sejumlah pihak yang kini berseteru di tubuh Kadin Jabar.

    “Pak Ketum tenang saja, biar nanti saya yang tengahi. Akan saya panggil para pihak untuk berbicara di hadapan saya. Beres nanti sama saya,” ucap dia.

    KDM tampaknya juga menyikapi adanya upaya pembubaran Musprov Kadin Jabar di The Luxury Trans Bandung pada Senin 3 Maret 2025 lalu. Saat itu, ratusan orang yang mengenakan pin KADIN meringsek masuk dan meminta Musprov dihentikan.

    Menurutnya, Organisasi Kadin Jabar merupakan organisasi pengusaha yang profesional, bukan premanisme.

    KDM juga menegaskan, sangat berbahagia kedatangan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan seluruh jajaran ke salah satu rumah dinasnya. KDM juga menyapa hangat mantan Bupati Lebak Banten, H. Mulyadi Jayabaya, alias Abah Jaya Baya yang juga Wakil Ketua Umum Kadin.

    “Kami semua berkomitmen membangun iklim usaha yang baik di Jawa Barat. Menghilangkan pungutan investasi, menghilangkan premanisme, membangun infrastruktur dan membangun sistem ketenagakerjaan yang baik,” tandas KDM.

    BACA JUGA: DPRD Jabar Minta Gubernur Dedi Mulyadi Tuntaskan Persoalan Pendidikan

    KDM juga menambahkan, para penguasa di Jawa Barat harus menyayangi lingkungan dan menyayangi para pegawainya.

    “Jangan sampai telat bayar THRnya. Kalau saya sudah kasih THR warga Jawa Barat melalui penghapusan denda pajaknya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan itu, berbagai persoalan dibahas oleh Anindya Bakrie bersama KDM, di antaranya membahas komitmen bersama dalam membangun iklim investasi yang lebih baik di Jawa Barat, dan terkait persoalan kisruh kepengurusan Kadin Jawa Barat.

  • Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan Bandung 21 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan Bandung 21 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Nilai Kinerja Pemprov Jabar 2024 Baik namun Butuh Peningkatan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menilai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2024 berada dalam kategori baik.
    Penjabat Gubernur, Bey Triadi Machmudin, memimpin Jabar pada periode tersebut.
    “Dari capaian-capaiannya, saya bisa sampaikan relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Jumat (21/3/2025) dikutip dari
    Antara
    .
    Meskipun Dedi baru menjabat sebagai Gubernur Jabar pada 20 Februari 2025, ia menekankan bahwa
    LKPJ 2024
    tetap harus disampaikan kepada DPRD sebagai kewajiban konstitusi.
    LKPJ yang disampaikan akan diverifikasi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebagai pengawas, yang kemudian akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada
    Pemprov Jabar
    agar program, kebijakan, dan tata kelola keuangan dapat ditingkatkan.
    “Solusi-solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan ke depan, termasuk pergeseran anggaran yang sudah ditandatangani sebagai bagian untuk menutup kekurangan di 2024,” tambah Dedi.

    Dalam penyampaian LKPJ 2024, Dedi Mulyadi menguraikan berbagai indikator pembangunan berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 36,68 triliun atau mencapai 101,08 persen, sementara belanja daerah tercatat Rp 36,91 triliun atau terealisasi 96,31 persen.
    Pembiayaan daerah mencapai Rp 1,23 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 618,80 miliar.
    Capaian indikator kinerja makro menunjukkan indeks pembangunan manusia sebesar 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen, persentase penduduk miskin 7,46 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen.
    Indeks “gini ratio” tercatat 0,421 poin, dengan angka rata-rata lama sekolah 8,87 tahun dan angka harapan hidup 75,16 tahun.
    Prevalensi stunting mencapai 21,70 persen.
    Dedi juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, Pemprov Jabar meraih 151 penghargaan, yang terdiri dari 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non-pemerintah, enam penghargaan dari lembaga internasional, serta tujuh sertifikasi akreditasi nasional dan internasional.
    “Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi dengan dukungan kuat DPRD, serta kerja sama dengan pemda kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.
    Dedi juga mengingatkan bahwa di balik keindahan alam Jawa Barat terdapat potensi bencana yang mengancam jiwa penduduk.
    Oleh karena itu, diperlukan respons cepat dan sinergi dari semua pihak untuk menghadapi tantangan tersebut.
    “Saya menyadari bahwa perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan selalu memerlukan kerja keras bersama, kesungguhan, serta tekad yang bulat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSOP Banjarmasin izinkan kapal tambah kapasitas pemudik usai uji layak

    KSOP Banjarmasin izinkan kapal tambah kapasitas pemudik usai uji layak

    Total ada empat kapal yang melayani pemudik. Kami berikan dispensasi bagi dua kapal menambah penumpang melebihi kapasitas normal setelah melakukan uji kelayakan demi keselamatan penumpang

    Banjarmasin (ANTARA) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan dispensasi dua unit kapal roro untuk menambah kapasitas pemudik Lebaran 2025 rute Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    “Total ada empat kapal yang melayani pemudik. Kami berikan dispensasi bagi dua kapal menambah penumpang melebihi kapasitas normal setelah melakukan uji kelayakan demi keselamatan penumpang,” kata Kasubbag Umum dan Humas KSOP Kelas I Banjarmasin Deni Hendra Mulyadi di Banjarmasin, Jumat malam.

    Ia menyebutkan dispensasi ini untuk mengakomodasi lonjakan pemudik tahun ini yang diprediksi meningkat 14 persen dari tahun lalu.

    Dua kapal itu adalah KM Dharma Rucitra I dengan kapasitas normal sebanyak 663 penumpang menjadi 996 penumpang setelah diberikan dispensasi. Kemudian KM Dharma Kartika II dengan kapasitas normal sebanyak 762 menjadi 960 penumpang.

    Sedangkan dua kapal lain yang terlibat pelayanan mudik, yakni KM Mila Utama dan KM Hai Dai dengan masing-masing jumlah kapasitas 420 dan 416 penumpang.

    “Kami berikan dispensasi dengan pertimbangan matang, tentunya sudah memenuhi faktor-faktor keselamatan berlayar,” ujar Deni.

    Pada hari kedua pembukaan Posko Angkutan Laut Lebaran 2025 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kondisi di terminal penumpang masih aman dan lancar, belum adan lonjakan penumpang baik kedatangan ataupun keberangkatan dari Banjarmasin ke Surabaya dan sebaliknya.

    Deni mengatakan, Posko dibuka mulai 21 Maret—11 April 2025, ini menjadi pos koordinasi petugas dari berbagai instansi yang tergabung untuk memberikan pelayanan kepada calon penumpang kapal.

    Pada pantauan arus mudik malam ini, KM Dharma Rucitra I akan berangkat pada pukul 22.30 WITA membawa sebanyak 969 penumpang, 52 unit sepeda motor, 132 unit mobil, 11 unit truk sedang, 26 unit truk besar, dan 11 unit tronton.

    Para penumpang ke luar dari ruang tunggu terminal bersiap memasuki Kapal Motor (KM) Dharma Rucitra I sebelum bertolak menuju Surabaya Jawa Timur, di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (21/3/2025) malam. (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

    Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025