Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Kerja dengan Saya Capek, Banyak Gagasan Tiba-tiba

    Kerja dengan Saya Capek, Banyak Gagasan Tiba-tiba

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merotasi dan mengangkat sejumlah pejabat eselon II setingkat kepada dinas, kepala biro, staf ahli Gubernur.

    Total ada 15 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang menempati posisi baru. Pelantikan dan pengangkatan jabatan dilakukan di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis (27/3/2025).

    Menurut Gubernur, rotasi PNS di pemerintahan suatu keniscayaan dan selalu ada hikmah dan manfaat yang menyertainya. PNS telah disumpah bersedia ditempatkan dan bertugas di mana pun kapan pun. Integritas, loyalitas kepada pimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat perlu dikedepankan.

    “Kerja dengan saya tentu capek, banyak gagasan tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa selalu ada solusi,” ujar Dedi Mulyadi.

    Gubernur mengapresiasi kinerja dan kontribusi para pejabat yang dirotasi selama bertugas di jabatan lama.

    “Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

    Sejumlah pejabat eselon II yang bergeser posisi antara lain Mas Adi Komar dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kini Kepala Diskominfo. Adapun posisi Kepala Biro Adpim kini diamanahkan kepada Akhmad Taufiqurrachman.

    Kemudian Ika Mardiah yang sebelumnya menduduki kursi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kini mendapat posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Wahyu Mijaya semula Kepala Dinas Pendidikan kini berposisi Kepala Bekesbangpol.

    Pendidikan Bela Negara bagi ASN

    Di sela pelantikan dan pengangkatan sejumlah pejabat, Gubernur Dedi Mulyadi mencetuskan pendidikan bela negara bagi ASN Pemda Provinsi Jabar. Bela negara bagi ASN akan dilakukan Juni 2025.

    “Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi,” kata Dedi Mulyadi.

    Pendidikan bela negara bagi ASN, kata Dedi, bagian dari pembentukan integritas. Lebih lanjut, Dedi juga meminta BKD mengumumkan tidak saja ASN yang berkinerja terbaik setiap bulannya, tapi juga yang berkinerja terburuk.

    Ini diperlukan sebagai bentuk motivasi kepada para ASN agar konsisten mempertahankan kinerja terbaiknya. Selain itu, penilaian performa juga penting sebagai bentuk penyelarasan antara tunjangan yang diterima dan kinerja yang ditampilkan para ASN.

  • 27 Kabupaten dan Kota Serentak Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

    27 Kabupaten dan Kota Serentak Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 27 daerah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme secara serentak, pada Kamis (27/3/2025).

    Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di daerah berdasarkan instruksi Gubernur, untuk mewujudkan Jabar yang aman dan kondusif.

    Aksi premanisme terbukti telah merusak rasa aman dan menganggu kenyamanan masyarakat, merusak imej satu daerah, dan membuat iklim investasi tidak sehat.

    Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

    Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi usai memimpin apel kesiapsiagaan Satgas di KIIC, Kabupaten Karawang, Kamis (27/3/2025).

    “Di jalan sopir dimintain (uang), di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” tambahnya.

    Dedi menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar Dedi.

    Dedi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari Polri, TNI, polisi militer, kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, dan stakeholders lain.

    Komponennya terdiri dari bidang pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, dan rehabilitasi.

    Satgas akan bekerja tidak pada saat menjelang mudik Idulfitri saja, tapi berkelanjutan dengan sistem monitoring evaluasi dan laporan berkala.

    Masyarakat bisa membuat laporan ke kanal – kanal resmi di pemda masing – masing, untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

  • Kepala BNPB Ungkap Operasi Modifikasi Cuaca Telan Biaya Rp200 Juta untuk Satu Pesawat

    Kepala BNPB Ungkap Operasi Modifikasi Cuaca Telan Biaya Rp200 Juta untuk Satu Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto membeberkan biaya rekayasa cuaca melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) bisa mencapai Rp200 juta untuk satu unit pesawat atau satu kali sorti berangkat.

    Akan tetapi, untuk jumlah pesawat yang digunakan itu tergantung dari prediksi cuaca yang ada. Dia menyebut, pada Januari hingga Maret ini paling tidak satu hari ada tiga kali sorti karena masuk dalam musim hujan.

    “Kalau satu kali sorti berangkat itu sekitar Rp200 juta lah lengkap semuanya. Nah untuk berapa yang harus digunakan ya tergantung nanti dari prediksi cuacanya,” ungkapnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Suharyanto mengakui bahwa tiga kali sorti memang menelan biaya cukup besar, tetapi kini ada bantuan dari Pemprov Jawa Barat dan Jakarta imbas adanya banjir yang cukup besar beberapa waktu lalu.

    “Sehingga mulai 10 sampai 20 [Maret] kemarin itu ada tiga pesawat, ada tiga dari DKI, dari Jawa Barat, dan dari BNPB. Dan terbukti ya dari 10 sampai 20 kemarin kan prediksi BMKG-nya akan terjadi curah hujan yang ekstrem, tetapi akibat dengan rekayasa cuaca kemarin baik-baik saja,” katanya.

    Dia melanjutkan, pihaknya pun turut memonitor cuaca menjelang Hari Raya Idulfitri atau Lebaran supaya para pemudik tidak terganggu akibat cuaca yang ada.

    “Kita setiap hari memonitor cuaca dan sampai hari ini yang diwaspadai adalah tanggal 28 [Maret] yaitu terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan Puncak Jawa Barat,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa pada hari ini BNPB dan Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rekayasa cuaca secara bersama-sama.

    “Mudah-mudahan dengan dua kekuatan ini, prediksi BMKG hujan berat itu tidak terjadi di tanggal 28 [Maret],” tegasnya.

  • Temui Gubernur Jabar dan Wagub Kaltim, Menteri PKP Bahas Perumahan

    Temui Gubernur Jabar dan Wagub Kaltim, Menteri PKP Bahas Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Seno Aji adalah untuk membahas percepatan program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.  

    Dalam pertemuan tersebut, Maruar Sirait menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan perumahan nasional.

    Maruar menegaskan bahwa program pembangunan rumah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis.

    Program ini tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

    “Ya, tadi kami ngobrol bagaimana menata tata ruang perumahan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan aturan, sehingga bisa menjaga lingkungan,” tutur Menteri PKP Maruar Sirait, Kamis (27/3/2025).

    Menurut Maruar Sirait, pembangunan perumahan yang diselaraskan dengan aspek lingkungan dan tata ruang yang baik dapat menciptakan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

    Oleh karena itu, dalam implementasinya, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan rumah mengikuti regulasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta standar bangunan hijau yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal.

    Pemerintah juga akan menggandeng berbagai institusi penelitian dan akademisi untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

    Program ini juga akan melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang tidak hanya nyaman tetapi juga ramah lingkungan.

    “Untuk program ini, konsepnya memang gotong royong. Ada yang masyarakat membangun sendiri, developer, serta bantuan dari CSR perusahaan. Beberapa perusahaan yang sudah membantu melalui CSRnya adalah Harum Energi, Adaro, Agung Sedayu, Berau Coal Energy dan teranyar rencananya Astra,” bebernya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dedy Mulyadi menyampaikan bahwa Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia memiliki kebutuhan besar akan hunian yang layak dan terjangkau.

    Oleh karena itu, dia pun sepakat bahwa pembangunan perumahan harus diselaraskan dengan aspek lingkungan dan tata ruang yang tertata dengan baik.

    “Bicara rumah artinya kita juga bicara tentang ketersediaan pangan bahwa pembangunan rumah yang dilakukan tidak boleh mengambil hak-hak alam sebagai basic utama kehidupan,” katanya.

    Menurut Dedy, lingkungan yang sehat adalah hak setiap individu dan tanggung jawab bersama. Salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian lingkungan adalah pencemaran air akibat limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik.

    Air limbah yang langsung dibuang ke sungai atau tanah tanpa melalui proses pengolahan dapat mencemari sumber air bersih, merusak ekosistem, dan menyebabkan berbagai penyakit.

    Dia menyarankan agar setiap pemukiman memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. IPAL komunal adalah sistem yang dirancang untuk mengolah limbah domestik secara bersama-sama sehingga air yang dibuang kembali ke lingkungan sudah aman dan tidak mencemari.

    Dedy menegaskan, membangun IPAL komunal menjadi sebuah keharusan jika kita ingin memastikan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang. Setiap warga perlu berkontribusi, baik dalam mendukung pembangunan IPAL maupun dalam memastikan penggunaannya berjalan efektif.  

    “Bicara rumah artinya bicara pengelolaan sampah karena setiap orang menghasilkan sampah. Ke depan, setiap perumahan harus ada IPAL Komunal. Saya minta pak menteri untuk bicara kepada pak presiden buat undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagaimana orang yang tidak kelola sampah ataupun membuang sampah sembarangan,” tegas Dedy usai bertemu dengan Menteri PKP Maruar Sirait untuk membahas perumahan berkelanjutan.

  • Kado Lebaran! Provinsi Ini Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Kado Lebaran! Provinsi Ini Hapus Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah provinsi di Indonesia menghadirkan program pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan pada April 2025. Program ini menjadi kado spesial bagi masyarakat menjelang Lebaran dengan menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan keringanan bagi wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

    Dengan adanya pemutihan pajak, banyak pemilik kendaraan yang sebelumnya enggan membayar pajak akibat tunggakan dan denda kini bisa melunasi kewajibannya dengan lebih ringan.

    Lantas, provinsi mana saja yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut lengkapnya!

    Jawa BaratGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapus tunggakan pajak kendaraan – (Istimewa/-)

    Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan penghapusan denda serta tunggakan pajak kendaraan sebagai langkah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak.

    “Banyak orang enggan membayar pajak kendaraan karena terbebani tunggakan besar. Misalnya, jika seseorang memiliki tunggakan Rp 2 juta, ia mungkin merasa kesulitan untuk melunasinya. Namun, dengan penghapusan tunggakan, mereka hanya perlu membayar pajak tahunan sekitar Rp 250.000,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Kebijakan ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemasukan daerah dibandingkan menunggu pembayaran tunggakan dalam jumlah besar yang sulit dilunasi. Dengan adanya penghapusan denda dan tunggakan, sekitar 6 juta wajib pajak di Jawa Barat diharapkan dapat membayar pajak kendaraannya.

    Jika rata-rata mereka membayar Rp 250.000, maka potensi pendapatan daerah bisa mencapai Rp 1,3 triliun yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berlaku mulai 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025 agar tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Jawa TengahGubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. – (Dok. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Istimewa)

    Selain Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah turut memberikan keringanan pajak kendaraan bagi warganya. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginformasikan bahwa program pemutihan pajak ini akan berlangsung mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah provinsi menghapus pokok pajak beserta dendanya bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dalam beberapa tahun terakhir.

    Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah. Dengan program pemutihan ini, pemerintah menargetkan dapat menarik kembali piutang pajak kendaraan bermotor yang diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun.

    Untuk mendapatkan keringanan ini, masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025 di kantor Samsat terdekat. Setelah itu, tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini, karena program ini memiliki batas waktu yang tidak akan diperpanjang.

    “Kami akan melakukan penghapusan pokok pajak kendaraan dan dendanya, tetapi hanya dalam periode tertentu. Oleh karena itu, masyarakat harus segera memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Luthfi dikutif dari laman resmi Pemerintah Jawa Tengah, Kamis (27/3/2025).

    Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga tetap mendukung penerimaan daerah. Pemprov Jateng telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Jasa Raharja.

    Sebagai bentuk dukungan, Jasa Raharja Jawa Tengah juga menghapuskan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.

    Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso, mengungkapkan bahwa dari sekitar 12 juta kendaraan di Jawa Tengah, sekitar 5 juta unit masih menunggak pajak. Dengan adanya program pemutihan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang segera membayar pajak kendaraannya.

    Program penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan di Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi angin segar bagi masyarakat menjelang Lebaran. Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

  • 7 Dedi Mulyadi Liburkan Angkot Biang Kemacetan di Jalur Puncak Selama Mudik Lebaran Bandung

    7 Dedi Mulyadi Liburkan Angkot Biang Kemacetan di Jalur Puncak Selama Mudik Lebaran Bandung

    Dedi Mulyadi Liburkan Angkot Biang Kemacetan di Jalur Puncak Selama Mudik Lebaran
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mengunjungi kawasan Puncak,
    Bogor
    , pada Kamis (27/3/2025) pagi untuk meninjau kondisi lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran.
    Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti kemacetan parah yang kerap terjadi di jalur tersebut, terutama akibat angkutan kota (angkot) yang ngetem di beberapa titik strategis.
    “Biasanya,
    jalur Puncak
    mengalami kemacetan luar biasa saat arus mudik. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah angkutan kota yang ngetem di Pasar Cipanas,
    Cianjur
    , dan beberapa titik di Kabupaten Bogor,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Kamis.
    Sebagai solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas, pemerintah daerah berencana untuk meliburkan operasional angkot selama Hari Raya Idul Fitri dan seminggu setelahnya. Dengan kebijakan ini, diharapkan jalur Puncak lebih lancar dan nyaman bagi pemudik.
    “Hari ini kami akan bertemu dengan para sopir angkot. Rencananya, mereka akan diliburkan selama Hari Raya Idul Fitri dan seminggu setelahnya, sehingga jalurnya menjadi kosong dan kemacetan bisa berkurang,” tambahnya.
    Sebagai bentuk dukungan bagi para sopir angkot yang akan diliburkan, pemerintah akan memberikan bekal agar mereka tetap dapat menikmati liburan bersama keluarga tanpa harus khawatir kehilangan pendapatan.
    “Selama libur, para sopir angkot bisa menikmati liburan bersama keluarga dengan ada bekal bagi mereka,” kata Dedi tanpa menyebut besaran kompensasi tersebut.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga telah memberikan kompensasi kepada tukang becak dan kusir andong di wilayah jalur mudik agar mereka tidak beroperasi selama mudik dan balik lebaran. Kompensasi yang diberikan sebesar Rp 3 juta dan disalurkan dua kali, yakni Rp 1,5 juta selama arus mudik dan sisanya seminggu setelah lebaran.
    Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran lalu lintas di berbagai titik padat kendaraan, terutama di kawasan wisata dan jalur utama mudik.
    Dengan adanya kebijakan ini, para pekerja transportasi tradisional tetap mendapatkan penghasilan meskipun sementara waktu tidak beroperasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • ‘Kan Tidak Harus Pinter Kalau Jadi Menteri’

    ‘Kan Tidak Harus Pinter Kalau Jadi Menteri’

    GELORA.CO – Alamak, bahasa inggris menteri pariwisata disoal, namun netizen mengatakan, “Kan tidak harus pinter kalau jadi menteri,” tulis akun @wahyuwidianti198 di konten video TikToker Miss Mia.

    Miss Mia di video terbarunya mengatakan tahu apa yang netizen pikirkan, setelah melihat video menteri pariwisata saat berbicara bahasa Inggris.

    “Termasuk aku saat melihat sepenggal video (menteri pariwisata) ini kok berpikir kayak ini sekelas menteri kok bahasa Inggrisnya kayak nggak lancar gitu?,” kata Miss Mia di akunnya @abcdsvv,  

    Berpikir kayak bahasa Inggrisnya kurang bagus mungkin kalau misalkan orang biasa kita bisa memaklumi.

    “Karena we know thet not all Indonesia people can speak engglish well, tapi ini sekelas menteri makanya banyak orang yang berkomentar negatif”.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana  tengah menjadi perbincangan warganet karena terlihat terbata-bata ketika berbicara di depan umum, termasuk pada saat menggunakan bahasa inggris. 

    Kayaknya sudah keduakalinya nonton video ibu menteri yang terkesan bahasa Inggrisnya kurang bagus.

    Aku nggak bilang bahasa Inggris aku bagus, tapi kita juga harus lihat video-video beliau (menteri) yang lain.

    Setelah aku search video beliau yang lain termasuk di akunnya kementerian pariwisata itu beliau bicara pakai bahasa Inggris.

    “Beliau bahasa Inggrisnya bagus kok, kayak lebih santai, lebih tenang, mungkin kita bisa berpositif thingking kalau di video sebelumnya tadi itu mungkin beliau lagi nervous atau mungkin nggak tahu juga sih apa alasannya”

    “Tapi bahasa inggris beliau di kementrian itu bagus kok”. 

    “Cukup ada ordal Yach,” timpal akun @Sukma_123.

    “Coba liat Mentri Mentri di China mereka pakai bahasa Mandarin dibantu penerjemah meskipun forumnya internasional. why not using Bahasa Indonesia,” kata @Jhony Joo.

    Widiyanti mendapatkan banyak kritikan dari warganet dalam sebuah kesempatan ketika menyoroti aksi pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

    “Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah,” tutur Widiyanti dalam potongan video yang diunggah pemilik akun tiktok @jalurlangit12340, Rabu (26/3/2025).

    Dalam potongan video tersebut, terekam pula detik-detik Widiyanti menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. 

    “So, I understand that, um, the ministry, uh, Indonesian, um, cabinet and ministry, uh,” ucap dia sambil menghela napas dan memperbaiki kacamatanya. 

    Jawaban tersebut lantas mendapat cibiran warganet. Ia bahkan dibandingkan dengan Mantan Menparekraf Sandiaga Uno. 

    “Beda banget sama pak Sandiaga Uno. Dulu no script script, otodidak,” tulis pemilik akun @didudidudidut. 

    “Padahal beliau kuliahnya di California. Pengusaha berbagai lini sektor. Kekayayaannya 5 T,” tulis @MarianaMpd.

  • Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Susunan Kepengurusan PB IKA PMII 2025-2030 Ditetapkan, Ini Nama-Namanya – Page 3

    Ketua Umum: Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium: Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh 1. Ketua : Hasanudin Wahid

    2. Ketua : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si

    3. Ketua : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si

    4. Ketua : Aqib Ardiansyah

    5. Ketua : Syiq Samsul Huda

    6. Ketua : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i

    7. Ketua : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si

    8. Ketua : Rivqy Abdul Halim

    9. Ketua : Toriqul Haq

    10. Ketua : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si

    11. Ketua : Yunus Razak

    12. Ketua : Akhmad Gozali Harahap, M.Si

    13. Ketua : Siti Mukaromah

    14. Ketua : Mulyadi Prayitno

    15. Ketua : Heri Haryanto Azzumi

    16. Ketua : Mulyadi Tawik

    17. Ketua : Dr. Saleh, SH., MH

    18. Ketua : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si

    19. Ketua : MF. Nur Huda Yusro

    20. Ketua : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.

    21. Ketua : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi

    22. Ketua : Juwanda, Spdi.

    23. Ketua : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.

    24. Ketua : H. Hasan Basri Segala

    25. Ketua : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.

    26. Ketua : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal: Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal: Zainul Munasichin

    1. Wakil Sekretaris Jenderal : Ulil Albab

    2. Wakil Sekretaris Jenderal : Kaisar Abu Hanifah

    3. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Insan Purnama, M.Si

    4. Wakil Sekretaris Jenderal : Isra D Pramulya, SIP

    5. Wakil Sekretaris Jenderal : Yusra Alhabsyi

    6. Wakil Sekretaris Jenderal : Cupli Risman

    7. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Rani

    8. Wakil Sekretaris Jenderal : Saipul Adam

    9. Wakil Sekretaris Jenderal : Syarifudin Salwani, SE.

    10. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Maryati Sholihah

    11. Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Rojak, SH.

    12. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Hamid Bula

    13. Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Nurcholis, S.Th

    14. Wakil Sekretaris Jenderal : Irma Muthoharoh 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Faisal Amir, SE, MM.

    16. Wakil Sekretaris Jenderal : Marwan Zaenuddin, MM.

    17. Wakil Sekretaris Jenderal : Septi Rahmawati

    18. Wakil Sekretaris Jenderal : Harry Saputra Gani

    19. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti

    20. Wakil Sekretaris Jenderal : M. Rifai Darus

    21. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Mohammad Syarif

    22. Wakil Sekretaris Jenderal : Lukmanul Hakim al-Jambi

    23. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasan Taftanjanji

    24. Wakil Sekretaris Jenderal : Anies Hidayah

    25. Wakil Sekretaris Jenderal : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH

    26. Wakil Sekretaris Jenderal : Danang Sanggabuana, M.Si

    27. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Abd Basir, M.Pd.I

    28. Wakil Sekretaris Jenderal : Mashudi

    29. Wakil Sekretaris Jenderl : Zainal Abidin

    Bendahara Umum: Arif Rahman

    Bendahara : Syaeful Amin

    Bendahara : Dahlia Umar

    Bendahara : Ratu Dian Hatifah

    Bendahara : Enung Maryati

    Bendahara : Deta Anggraeni

    Bendahara : Farried Akhmad Yani SE

    Bendahara : Ali Suro

    Bendahara : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME

    Bendahara : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.

    Bendahara : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.

    Bendahara : Ervan Satriya, S.T

    Bendahara : Wijayanti, M.Ap.

     

  • Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Bisnis.com, PADANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan masih ada ditemukan tempat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang tergolong tidak menjalankan prosedur yang benar dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan di wilayah Sumbar terdapat ratusan SPBU dan pada tahun lalu dari pantuan pihaknya melalui CCTV yang terpasang di setiap SPBU, ada beberapa SPBU yang dengan sengaja memadamkan CCTV nya.

    “Kondisi seperti memang kami curigai adanya tindakan diluar prosedur. Kami telah menegur SPBU yang bersangkutan,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan selama ini Pertamina telah menerapkan pengawasan dan pemantauan aktivitas di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Sumbar melalui sebuah teknologi yang telah terintegrasi melalui digitalisasi.

    “Tapi persoalan pemadaman CCTV itu, ada baragam alasan yang diajukan pihak SPBU. Namun kami tetap memberikan teguran,” sebutnya.

    Kendati telah ada inovasi dari Pertamina Patra Niaga dalam pengawasan SPBU nakal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi memiliki sebuah pemandangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina Patra Niaga.

    “Saya telah mengusulkan ke Wamen ESDM bersama Pertamina Patra Niaga, agar dalam pengawasan SPBU melalui CCTV itu tidak lagi dilakukan secara bulanan atau bahkan tahunan, tapi bisa dilakukan setiap detik, dengan cara membuat Integrated Monitoring Center di Pertamina,” jelasnya.

    Menurutnya melalui pengawasan terpusat di sebuah ruangan yang memperlihatkan segala aktivitas di SPBU yang ada di Sumbar, akan dapat membuat Pertamina bisa lebih cepat mengambil tindakan, apabila menemukan SPBU yang sengaja melakukan tindakan diluar prosedur.

    “Jadi di dalam satu ruangan itu penuh layar yang memperlihat video CCTV di seluruh SPBU di Sumbar. Apabila menemukan CCTV mati atau tindakan yang mencurigakan di SPBU itu, Pertamina bisa langsung bertindak lebih cepat,” sebutnya.

    Menurutnya, sejauh ini belum ada regional Pertamina Patra Niaga di Indonesia lainnya belum pernah menerapkan sistem Integrated Monitoring Center itu. 

    Oleh karena itu, Mulyadi mengusulkan agar pihak Pertamina bisa mengabulkan usulan tersebut, dan menjadi Sumbar sebagai pilot project penerapan Integrated Monitoring Center, dalam pengawasan pendistribusian atau penjualan BBM di SPBU.

    “Saya berharap pihak Pertamina dan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hal ini. Silahkan dibahas teknisnya lebih detail, dan saya yakin dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) IT yang bagus soal digitalisasi itu, pelaksanaan pengawasan bisa lebih maksimal dan efisien,” tegasnya.