Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marahi Eks Pegawai Hibisc: Saya Sayang Kalian
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        28 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marahi Eks Pegawai Hibisc: Saya Sayang Kalian Bandung 28 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marahi Eks Pegawai Hibisc: Saya Sayang Kalian
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf setelah sempat memarahi sejumlah mantan pegawai Hibisc Fantasy di Puncak Bogor.
    Permintaan maaf itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Jumat (28/3/2025).
    “Maafkan agak nge-gass, tapi yakinkanlah saya sangat sayang kepada kalian semua,”
    ujar Dedi dalam unggahannya.
    Sebelumnya, kemarahan Dedi terjadi saat dirinya didatangi oleh sejumlah eks pegawai Hibisc Fantasy yang menagih janji kompensasi atas pembongkaran tempat mereka bekerja.
    Saat itu, Dedi baru saja selesai meninjau lokasi dan bersiap untuk pulang bersama timnya, Kamis (27/3/2025).
    Ketika para mantan pegawai menyampaikan tuntutan mereka, Dedi menegur mereka dengan nada tinggi.
     
    Ia menekankan bahwa bantuan tetap akan diberikan, namun ia meminta mereka untuk menunjukkan tanggung jawab moral dengan ikut serta dalam aksi menanam pohon.
    “Saya kasih bantuan kepada Anda asal mau bantu menanam pohon,” kata Dedi dengan nada tinggi.
    Seorang mantan pegawai yang mengenakan kerudung kemudian menyinggung janji Dedi dalam sebuah video sebelumnya, di mana ia disebut berjanji memberikan kompensasi.
    Namun, Dedi menegaskan bahwa isu utama bukan sekadar soal janji atau uang, melainkan empati dan sikap terhadap sesama.
    “Dengerin dulu, bukan urusan videonya. Saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini, tetapi saya minta tanggung jawab moral Anda,” ujar Dedi dengan nada tegas.
    Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Dedi menjelaskan bahwa kemarahannya bukan hanya karena tuntutan uang, tetapi juga karena ia merasa para eks pegawai kurang menunjukkan empati terhadap sesama.
    Ia menyoroti perbedaan sikap di antara para pekerja terdampak, di mana sebagian rela menanam pohon sebagai syarat mendapatkan kompensasi, sementara lainnya hanya menuntut hak tanpa usaha.
    Meski demikian, Dedi tetap memberikan bantuan kepada para mantan pegawai Hibisc Fantasy dan meminta nomor rekening mereka.
    Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama.
    “Walau saya marah, tetap saya minta nomor rekening. Saya tuh pengennya dia punya empati ke rekannya yang menanam pohon. Saya marah bukan karena ditagih uang, bukan perkara uang, tapi soal apakah dia punya empati atau tidak,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marahi Eks Pegawai Hibisc: Saya Sayang Kalian
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        28 Maret 2025

    3 Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marah dan Semprot Eks Pegawai Hibisc Puncak Bandung

    Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Marah dan Semprot Eks Pegawai Hibisc Puncak
    Editor
    KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf usai memarahi sejumlah mantan pegawai Hibisc Puncak Bogor, Kamis (27/3/2025).
    Permintaan maaf itu disampaikan Dedi Mulyadi lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71.
    “Maafkan agak nge-gass, tapi yakinklah saya sangat sayang kepada kalian semua,”
    ujar Dedi dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (28/3/2025).
    Adapun awal mula kemarahan Dedi terjadi saat dia didatangi sejumlah mantan pegawai Hibisc Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis.
    Saat itu, Dedi bersama tim konten video hendak pulang seusai melihat kondisi bangunan Hibisc Fantasy yang telah dibongkar.
     
    Puluhan eks pegawai yang nasibnya terluntang-lantung itu kemudian datang hendak menagih janji kompensasi yang bakal diberikan Dedi Mulyadi.
    Namun, Dedi Mulyadi menegur mereka karena hal tersebut.
    “Saya kasih bantuan kepada Anda asal mau bantu menanam pohon,” ucap Dedi dengan nada tinggi.
    Salah satu mantan pegawai Hibisc menanggapi pernyataan Dedi. Eks pegawai yang memakai kerudung menagih janji Dedi Mulyadi yang disampaikan dalam video beberapa waktu lalu.
    Pada video itu, diketahui Dedi menyebut akan memberi kompensasi bagi pekerja yang terdampak pembongkaran Hibisc.
    Dedi lalu menegaskan bahwa ini bukan perkara apa yang disampaikan di dalam video. Saat itu pula Dedi langsung terlihat kesal dan marah.
    “Dengerin dulu, bukan urusan videonya. Saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini, tetapi saya minta tanggung jawab moral Anda,” ucap Dedi dengan wajah yang memerah serta nada tinggi.
     
    Dalam perbincangan dengan Kompas.com, Dedi mengatakan alasan utama kemarahan tersebut bukan sekadar soal uang, melainkan sikap dan empati yang dinilainya kurang dari mereka.
    Dedi tidak menyukai orang yang bersikap elitis dan kurang memiliki empati.
    Dedi menjelaskan, insiden bermula ketika ia menawarkan kompensasi kepada para mantan pegawai Hibisc dengan syarat mereka menanam pohon.
    Namun, respons yang diterima justru membuat dirinya geram.
    “Saya tidak suka orang yang tidak punya empati, seolah-olah dia adalah kelas elite. Waktu saya bilang saya transfer, nanti kamu tanam pohon satu batang saja, dia malah mengatakan tidak ada permintaan menanam pohon di lokasi bekas Hibisc,” ujar Dedi.
    Menurutnya, permasalahan utama bukanlah uang, melainkan rasa kepedulian terhadap sesama.
    Dedi menyoroti bagaimana pekerja lain rela menanam pohon demi mendapatkan kompensasi, sementara mantan pegawai Hibisc justru meminta hak tanpa usaha.
    “Saya paling nggak suka orang yang berlagak luar biasa. Ini bukan perkara uang, tapi ingin melihat empati. Masak yang lain bekerja dan akhirnya dapat uang, sementara ada yang ongkang-ongkang dan tetap minta THR?” tambahnya.
    Dedi menyesalkan bahwa ada orang-orang yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap rekan-rekannya yang bekerja keras.
    Ia membandingkan dengan pekerja lain yang tetap mau bekerja meskipun memiliki latar belakang pendidikan rendah.
    “Maksud saya, kok kamu itu nggak punya empati? Orang lain menanam pohon karena pendidikan rendah, tapi mereka tetap bekerja. Ini ada orang yang hanya berpangku tangan dan tiba-tiba minta THR,” ungkapnya.
    Meski kesal, Dedi tetap akan memberikan kompensasi kepada mantan pegawai tersebut dengan meminta nomor rekening mereka.
    Namun, ia berharap mereka menyadari bahwa pemberian tersebut seharusnya diimbangi dengan sikap peduli terhadap sesama.
    “Walau saya marah, tetap saya minta nomor rekening. Saya tuh pengennya dia punya empati ke rekannya yang menanam pohon. Saya marah bukan karena ditagih uang, bukan perkara uang, tapi soal apakah dia punya empati atau tidak,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab dan Polres Bogor Lepas 32 Bus Mudik Gratis, Ini Tujuannya!

    Pemkab dan Polres Bogor Lepas 32 Bus Mudik Gratis, Ini Tujuannya!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten bersama Polres Bogor resmi melepas keberangkatan bus mudik gratis di Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (28/3).

    Bus yang diberangkatkan sebanyak 32 dengan rincian 16.000 warga yang akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman tanpa biaya.

    Sekadar informasi, Pemkab Bogor menyediakan 20 bus dan Polres Bogor sebanyak 12 bus dengan tujuan berbeda.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pemudik dengan tujuan terbanyak ke wilayah Solo, lalu Purwokerto dan Semarang.

    BACA JUGA:Volume Kendaraan Meningkat di H-3 Lebaran, 1 Juta Pemudik Lintasi Jalur Nagreg Arah Garut-Tasikmalaya

    Berdasarkan data yang dihimpun, tujuan Solo berangkat dengan 11 bus berisikan 512 penumpang.

    Kemudian, tujuan ke Purwokerto 5 bus dengan penumpang 220 orang. Lalu Semarang 4 bus 163 pemudik.

    “Dan 12 bus lainnya ada ke Cilacap, Purwokerto dan beberapa kabupaten kota di wilyah Jawa Tengah,” ujarnya.

    Sebelum melepas mudik gratis, Politisi Partai Gerindra itu berinteraksi dalam bus dengan para pemudik.

    Rudy berpesan, kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam perjalanan pulang.

    BACA JUGA:Dedi Mulyadi Liburkan Sopir Angkot Cisarua Bogor Selama Mudik Lebaran, Apa Tujuannya?

    “Untuk seluruh pemudik tentunya agar berhati- hati, karena cuaca beberapa hari terakhir selalu hujan, terutama masyarakat yang mudik pake motor hati-hati, kalau capek jangan dipaksakan, kalo capek istirahat,” pungkasnya.

    Salah satu pemudik asal Semarang, Sumarni mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini.

    Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor yang sudah memfasilitasi mereka.

    “Alhamdulilah ada program ini, ya tentunya ini sangat membantu, sama sekali tidak ada biaya (ongkos) yang dikeluarkan,” pungkasnya.

  • Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    Peresmian PP baru itu digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebagai leading sector penerbitan PP tersebut.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi panduan dan arah kerja yang efektif. 

    Meutya menjelaskan bahwa PP yang disusun oleh kementeriannya dan sejumlah lintas kementerian/lembaga lainnya itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 

    Mantan jurnalis televisi itu menyampaikan, penerbitan PP itu penting di tengah situasi dan kondisi yang dialami anak-anak Indonesia di ruang digital.

    Mulai dari risiko pornografi, perundungan digital hingga judi online.

    “Di mana banyaknya kejahatan terhadap anak, konteks kasus pornogragi 5,5 juta lebih kasus 4 tahun terakhir. Sayangnya, ini keempat terbesar di dunia,” paparnya. 

    Adapun peresmian PP tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Choiri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, pemerhati anak Dr. Seto Mulyadi alias Kak Seto dan Najeela Shihab, Komnas Perlindungan Anak Indonesia hingga perwakilan Unicef. 

  • DPMPTSP KBB Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Perizinan Eiger Camp, Ini Alasannya!

    DPMPTSP KBB Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Perizinan Eiger Camp, Ini Alasannya!

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Tony Prihantoro, mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait kelengkapan izin proyek pembangunan wisata Eiger Camp.

    Pasalnya, seluruh pegawai atau staf DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat yang mengurus data terkait persoalan itu tengah cuti bersama. Sehingga menurut dia, perlu waktu untuk memeriksa kelengkapan izin proyek Eiger Camp tersebut.

    “Kita cek dulu, ini masih nunggu info dari staf karena sudah masuk cuti bersama. Paling nanti setelah Lebaran,” ujar Toni saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    Sekadar diketahui, proyek pembangunan wisata Eiger Camp itu berada di Desa Kayawangi, Kecamatan Parongpong, KBB.

    Selain proyek pembangunan wisata Eiger Camp, di lokasi yang sama juga terdapat penginapan Bobocabin. Dokumen perizinan kedua kawasan itu rencananya bakal diinvestigasi keabsahannya guna memastikan bahwa pembangunan telah memenuhi kaidah-kaidah lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

    BACA JUGA:Khawatir Picu Banjir Bandang, Satpol PP Jabar Segel Proyek Pembangunan Eiger Camp

    “Bobocabin dan Eiger Camp ini disinyalir satu kegiatan karena akses pintu masuk satu. Kita pelajari perizinan untuk memastikan keabsahan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tahu siapa yang terlibat dalam pengurusan izin proyek ini,” kata Supriyono, PPNS Satpol PP Jawa Barat saat ditemui, Jumat.

    Berdasarkan pantauan Satpol PP Jabar, area perkebunan teh Sukawana seluas 5 hektare dijadikan lokasi penginapan Bobocabin dan wisata Eiger Camp.

    Lokasi Eiger Camp, dikatakan Supriyono masih berjalan kontruksi berupa pembuatan akses jalan serta konstruksi bangunan. Terlihat aktivitas pekerja memasang tiang pancang, pondasi beton, serta pemapasan lereng memakai alat berat. Kegiatan itu membabat tanaman teh dan vegetasi di area KBU.

    Petugas Satpol PP Jawa Barat telah menghentikan sementara kegiatan proyek wisata mulai hari ini karena diduga ilegal lantaran berada di wilayah resapan air. Penghentian aktivitas ini instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena diduga menyalahi tata ruang.

    BACA JUGA:Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?

  • 2
                    
                        Buka Lahan Kebun Teh di Kaki Gunung Tangkuban Parahu, Proyek Eiger Camp Disegel Satpol PP
                        Bandung

    2 Buka Lahan Kebun Teh di Kaki Gunung Tangkuban Parahu, Proyek Eiger Camp Disegel Satpol PP Bandung

    Buka Lahan Kebun Teh di Kaki Gunung Tangkuban Parahu, Proyek Eiger Camp Disegel Satpol PP
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Proyek pembangunan wisata
    Eiger Camp
    yang terletak di kaki
    Gunung Tangkuban Parahu
    disegel aparat Satuan Polisi Pamong Praja (
    Satpol PP
    ) Jawa Barat.
    Proyek ini membuka lahan perkebunan teh di area PT Perkebunan Nusantara VIII, tepatnya di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.
    Supriyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP Jawa Barat, menjelaskan bahwa tindakan penyegelan dilakukan atas instruksi Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , terkait dugaan pelanggaran lingkungan.
    “Instruksi dari KDM jelas, hentikan kegiatan karena ini tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Apalagi ini bisa menimbulkan efek negatif, yakni bencana banjir dan longsor,” ujar Supriyono usai menyegel lokasi pada Jumat (28/3/2025).
    Di lokasi proyek, terlihat sudah terbangun fondasi dan tiang pancang.
    Selain itu, lahan perkebunan teh juga sudah digunduli untuk dijadikan jalan masuk menuju titik lokasi wisata.
    “Dari hasil pantauan, pembangunan Eiger Camp sudah terpasang pancang dan fondasi, tetapi pembangunan atap di atas tiang pancang belum selesai,” imbuh Supriyono.
    Pembangunan infrastruktur bangunan dan pembuatan akses jalan ini diduga merusak resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU), yang dapat memicu bencana banjir di Cekungan Bandung.
    “Kami sinyalir kegiatan itu ilegal karena dijalankan tanpa mengikuti aturan, mengingat berada di area resapan air, hutan, dan tanaman kebun teh.”
    “Ini sangat membahayakan masyarakat yang berada di bawahnya, karena berpotensi memicu longsor dan banjir,” tegas Supriyono.
    Satpol PP juga menemukan kejanggalan terkait tertutupnya barcode dalam dokumen izin persetujuan bangunan gedung (PBG) yang terpasang di lokasi pembangunan.
    “Kami sudah memotret dokumennya berupa PBG. Dari pengamatan kasat mata, dokumennya terlihat lengkap.”
    “Namun, kami akan menelusuri ke pihak perizinan untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut, karena dokumen itu ganjil tanpa adanya barcode yang bisa mengecek keabsahan PBG,” ujarnya.
    Sementara itu, Jemy Septendi, Penyusun Dokumen Amdal Eiger Camp dari PT Mitra Reka Buana, mengeklaim proyek tersebut sudah mengantongi izin lengkap dengan proses yang berjalan sejak 2021.
    “Dokumen dan perizinan lengkap, termasuk dokumen Amdal dan Analisis Dampak Lingkungan. Koefisien dasar bangunan juga hanya 2% dari izin yang diberikan,” kata Jemy.
    Jemy menganggap penyegelan yang dilakukan Pemprov Jabar sebagai peringatan yang bersifat sementara.
    Ia berpendapat bahwa Satpol PP hanya miskomunikasi dengan pihak Eiger, karena semua dokumen perizinan sudah lengkap.
    “Terkait penyegelan itu hanya miskomunikasi saja, itu cuma penyegelan sementara karena barcode PBG, tapi sekarang barcode sudah kami share,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khawatir Picu Banjir Bandang, Satpol PP Jabar Segel Proyek Pembangunan Eiger Camp

    Khawatir Picu Banjir Bandang, Satpol PP Jabar Segel Proyek Pembangunan Eiger Camp

    JABAR EKSPRES – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat, menyegel proyek pembangunan wisata Eiger Camp di Desa Kertawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (28/3/2025).

    Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial Instagram memperlihatkan sebuah foto adanya aktivitas pembukaan lahan baru di lereng Gunung Tangkuban Parahu, pada Kamis (27/3) kemarin.

    Diperkirakan luas lahan itu mencapai 5 hektare lebih. Selain itu, foto tersebut juga memperlihatkan perusakan area hutan dan tanaman teh di sekeliling proyek yang berada di area rimbun vegetasi hutan Kawasan Bandung Utara (KBU).

    “Kita sudah pasangi garis Satpol PP Line agar kegiatan pembangunan ini dihentikan sementara. Penghentian aktivitas ini instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena diduga menyalahi tata ruang,” kata Supriyono, PPNS Satpol PP Jawa Barat usai menyegel lokasi proyek.

    BACA JUGA:FK3I Jabar Tantang Gubernur Terpilih Tegakkan Aturan Lingkungan dan Selesaikan Masalah Tata Ruang KBU

    Dikatakan Supriyono, berdasarkan hasil peninjauan di lokasi proyek Eiger Camp, pihaknya menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan perkebunan teh Sukawana berskala besar untuk dijadikan pembuatan akses jalan serta konstruksi bangunan.

    Selain itu, di lokasi juga, Satpol PP menemukan sebuah bangunan yang belum rampung, namun telah terpasang tiang pancang, fondasi beton, dan pemapasan lereng.

    Satpol PP menduga kegiatan ini ilegal karena berada di lokasi resapan air. Sehingga jika tak dicegah bakal memicu bencana ke pemukiman di Cekungan Bandung.

    “Dari hasil pantauan di lokasi pembangunan Eiger Camp sudah terpasang pancang dan pondasi tapi pembangunan atap di atas tiang pancang belum. Kami juga mendapati 4 unit alat berat, alat ini sebelum kita ke sini sedang beroperasi. Pekerja juga melakukan pemapasan area lereng dan pembuatan pondasi beton,” jelasnya

    “Nah kita sinyalir kegiatan itu ilegal karena dijalankan tanpa menggunakan aturan disebabkan berada di area resapan air, kemudian area hutan, dan tanaman kebun teh. Ini sangat membahayakan masyarakat yang berada di bawahnya. Karena berpotensi memicu longsor dan banjir,” tambah Supriyono.

    BACA JUGA:Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?

  • Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    …, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

    Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

    “Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

    Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

    Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

    Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

    Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Pemutihan Pajak Kendaraan, Dedi Mulyadi: Jabar Jadi Contoh

    Soal Pemutihan Pajak Kendaraan, Dedi Mulyadi: Jabar Jadi Contoh

    Jakarta, Beritasatu.com – Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat (Jabar) menjadi acuan bagi sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku dirinya dihubungi oleh beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Banten Andra Soni terkait program ini.

    “Saya ditelepon gubernur Jawa Tengah ‘gara-gara pak gub Jabar ini saya jadi harus membebaskan, ya sudah saya bebaskan’,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari YouTube Humas Jabar, Jumat (28/3/2025).

    “Kemarin Banten ‘pak Dedi saya juga mau melaksanakan’. Sumatera Utara sudah melaksanakan dan beberapa provinsi akan melaksanakan. Semuanya dimulai dari Jawa Barat,” sambungnya.

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan terbukti meningkatkan pendapatan daerah, di mana Jabar mencatat kenaikan hingga Rp 100 miliar hanya dalam sepekan.

    Angka tersebut diperkirakan terus meningkat setelah Lebaran 2025, terutama karena program ini diperpanjang hingga 30 Juni 2025.

    Sebagai informasi, Pemprov Jabar telah menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan hingga 2024.

    Program pemutihan pajak kendaraan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak mulai 2025.

  • Wamen ESDM pastikan pasokan energi di Sumbar cukupi kebutuhan Lebaran

    Wamen ESDM pastikan pasokan energi di Sumbar cukupi kebutuhan Lebaran

    seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah dipersiapkan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan pasokan energi baik BBM, LPG, hingga listrik di Provinsi Sumatera Barat mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran 2025.

    Menurut dia, pentingnya ketersediaan energi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah, untuk seluruh kebutuhan masyarakat dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah dipersiapkan dengan baik dan juga melebihi dari kecukupan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, pada Rabu (26/3/2025), Wamen Yuliot melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, untuk memastikan pasokan energi tersedia dan mencukupi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    “Pengecekan yang kita lakukan adalah bagaimana rantai pasok ketersediaan BBM dan LPG di Provinsi Sumatera Barat. Untuk kebutuhan masyarakat terjadi peningkatan 22 persen dari rata-rata harian yang ada. Kita juga melihat dari sisi kebutuhan masyarakat, apakah bisa ter-cover atau tidak. Kami tadi melakukan pengecekan langsung terhadap terminal terintegrasi di Teluk Kabung ini,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat mengunjungi Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Marapi, Sumatera Barat, Yuliot mengingatkan para pihak selalu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat.

    “Saya mengunjungi Pusat Pengamatan Gunung Api, jadi sebagai antisipasi kalau ada kebencanaan geologi. Kita sudah melihat informasi-informasi, berdasarkan catatan di pengamat gunung api dan antisipasi untuk status gunung yang Waspada. Jadi, masih ada level Siaga dan Awas. Jika pun ada status tersebut, bisa kita antisipasi karena dipantau selama 24 jam,” jelasnya.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melakukan kunjungan kerja ke Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (27/3/2025) untuk memastikan pasokan energi tersedia dan mencukupi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025. ANTARA/HO-BPH Migas

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Mulyadi, yang ikut dalam pemantauan lapangan, menjelaskan Komisi XII DPR, Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring terhadap kesiapan badan usaha dalam penyaluran BBM dan LPG selama Lebaran ini.

    “Melakukan pengecekan, pengawasan terhadap kesiapan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana terkait penyaluran BBM dan LPG untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apalagi Lebaran ini adalah suasana yang dinantikan oleh seluruh masyarakat termasuk di Sumatera Barat ini,” tuturnya.

    Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menambahkan BPH Migas bersama stakeholder terkait terus aktif memantau pasokan energi untuk mendukung masyarakat yang akan merayakan Lebaran.

    “Mudah-mudahan dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, Pertamina dan PT PLN, Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam penyediaan pendistribusian BBM, LPG, dan listrik, sehingga masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan nyaman, aman dan juga berjalan lancar,” jelasnya.

    Kunjungan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi Muhammad Mahmud Azhar Lubis, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Tenaga Ahli Menteri ESDM Firdaus, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Utara PT Pertamina Patra Niaga Sunardi, General Manager UID Sumatera Barat PLN Arjun Karim, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Herry Martinus.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025