Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta – Halaman all

    Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta – Halaman all

    Daftar Lokasi Salat Idul Fitri 2025 Prabowo, Jokowi, Pejabat dan Gubernur-Wagub Jakarta

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut ini daftar lokasi Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Prabowo, Jokowi, Menteri Kabinet Merah Putih, dan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Presiden Kedelapan Prabowo Subianto

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Presiden Ketujuh Joko Widodo

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Istiqlal Jakarta

    Gubernur Jakarta Pramono Anung

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta

    Wakil Gubernur Jakarta

    Rano Karno

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

    Lokasi Salat Idul Fitri

    Lapangan Gasibu

    Untuk diketahui, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 kemungkinan akan dilakukan pada Senin 31 Maret 2025.

    Hal ini karena hilal belum terlihat.

    Muhammadiyah menetapkan awal Lebaran pada Senin, 31 Maret 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memperkirakan satu Syawal 1446 Hijriah pada Senin.

    Hilal 1 Syawal 1446 Hijriah dipastikan tidak terlihat di wilayah Aceh, Sabtu (29/3/2025).

    Berdasarkan perhitungan Tim Falakiyah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, ketinggian hilal di Aceh adalah minus (-) 1,07 derajat di bawah ufuk dengan elongasi geosentrik 1,2 derajat dan elongasi toposentrik 1,5 derajat.

    Merujuk pada data tersebut, maka hilal di Aceh belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dilansir Serambinews.com.

    Sebagai informasi, Kemenag akan menggelar sidang isbat pada Sabtu sore ini, terkait pengumuman kapan Idul Fitri 2025.

    Pemantauan hilal dilakukan di 33 wilayah, berikut daftarnya:

    Aceh – Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga

    Sumatra Utara – Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan

    Sumatra Barat – Rooftop Hotel Rangkayo Basa Syofyan Inn, Padang

    Riau – Rooftop Premier Hotel, Pekanbaru

    Kepulauan Riau – Pantai Setumu Dompak, Kota Tanjungpinang

    Jambi – Rooftop Hotel Odua Weston, Kota Jambi

    Sumatra Selatan – Helipad Hotel Aryaduta, Palembang

    Bangka Belitung – Pantai Tanjung Raya, Bangka

    Bengkulu – Jalan Pariwisata No. 1, Kota Bengkulu

    Lampung – POB Pantai Canti, Kalianda, Lampung Selatan

    DKI Jakarta – Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta

    Jawa Barat – POB Gunung Putri, Kota Banjar

    Banten – Pantai Anyer

    Jawa Tengah – Pantai Binangun, Rembang

    DI Yogyakarta – POB Syekh Bela Belu, Parangtritis, Bantul

    Jawa Timur – Bukit Condrodipo, Gresik

    Kalimantan Barat – Pantai Indah, Sungai Kakap, Kubu Raya

    Kalimantan Tengah – Menara Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya

    Kalimantan Timur – Puncak Hotel Five Premiere, Samarinda

    Kalimantan Selatan – Rooftop Zuri Express Hotel, Banjarmasin

    Kalimantan Utara – SATRAD 225 Tarakan, Kota Tarakan

    NTB – Pantai Loang Baloq, Mataram

    NTT – Rooftop Gedung Pelayanan BMKG, Kota Kupang

    Sulawesi Selatan – Delf Apartemen, Makassar

    Sulawesi Barat – Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju

    Sulawesi Tenggara – Pantai Bahari, Kabupaten Kolaka

    Sulawesi Utara – Apartemen MTC Megamas, Manado

    Gorontalo – Obyek Wisata Hiu Paus, Bone Bolango

    Sulawesi Tengah – Gedung Observasi, Donggala

    Maluku – Halaman Samping Rumah Dinas Wakil Gubernur, Ambon

    Maluku Utara – Pantai Ropu Tengah Balu, Halmahera Barat

    Papua – The Hele’yo Yobeh, Sentani, Jayapura

    Papua Barat – Hotel Kota Sorong.

  • Wali Kota Depok Berani Bertentangan dengan Dedi Mulyadi, ASN Diizinkan Mudik Pakai Mobil Dinas

    Wali Kota Depok Berani Bertentangan dengan Dedi Mulyadi, ASN Diizinkan Mudik Pakai Mobil Dinas

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wali Kota Depok, Supian Suri, berani bersikap beda dengan sejumlah kepala daerah lain terkait penggunaan mobil dinas oleh para aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.

    Supian bahkan bertentangan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Jika mayoritas kepala daerah, termasuk Dedi Mulyadi, melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik, Supian justru memberi izin.

    Supian beralasan, penggunaan mobil dinas untuk pulang kampung adalah bentuk apresiasi.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Supian menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan ASN.

    Menurut Supian, sejumlah ASN tidak memiliki mobil sehingga kebijakannya itu diharapkan dapat membantu.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ungkap Supian.

    Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan para ASN dapat kembali ke Depok tepat waktu tanpa beralasan terkendala masalah transportasi.

    Di sisi lain, Supian menilai bahwa jika mobil dinas tidak dibawa, hal itu akan menambah beban pekerjaan karena mobil tersebut akan lepas dari pengawasan.

    Supian menegaskan bahwa mobil dinas yang hilang saat dibawa mudik menjadi tanggung jawab ASN yang membawanya.

     “Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hilang atau apa, ya itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisal itu terjadi,” kata Supian.

    Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi

    Sikap Supian itu berbeda dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dedi melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    “Disarankan tidak bawa mobil kendaraan dinas ke kampungnya. Tapi kendaraannya disimpan di rumah, itu yang pertama,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (20/3/2025), dikutip dari TribunJabar.

    Dikatakan Dedi, saat mobil dinas tidak boleh digunakan mudik, maka pegawai pemerintah itu harus menggunakan kendaraan pribadinya.

    “Tapi kalau tidak punya mobil pribadi, saya ada kalimat berikutnya, tidak mungkin juga Kepala Dinas tidak punya mobil pribadi. Ngerti, kan?,” katanya.

    Saat mobil dinas itu tidak digunakan, kata Dedi, sebaiknya tidak diparkir di sembarang tempat yang dapat berisiko kehilangan.

    “Ketika disimpan di rumahnya rawan enggak, karena banyak kejadian ketika Lebaran kendaraan dinas tinggal di rumahnya, kendaraan dinasnya hilang,” ucapnya.

    Dedi pun menyarankan agar mobil dinas selama mudik Lebaran diparkiran di tempat yang aman.

    “Misalkan, disimpan di parkirnya di kantor Polres, di kantor Kodim, di kantor Kodam, di kantor Polda. Karena kalau di rumah takut tidak aman. Karena rumahnya, perumahannya sepi, semua orang mudik, mobilnya terparkir. Ini kejadian saya waktu jadi Bupati dulu,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KDM Sidak Proyek Eiger Camp Gunung Tangkuban Parahu, Bakal Telusuri Perizinan

    KDM Sidak Proyek Eiger Camp Gunung Tangkuban Parahu, Bakal Telusuri Perizinan

    JABAR EKSPRES  – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meninjau langsung proyek Eiger Camp di lereng Gunung Tangkuban Parahu, Sabtu (29/3). Pihaknya bakal menelusuri perizinan proyek tersebut.

    Pria yang akrab disapa KDM itu menuturkan, di kawasan itu sudah nampak berdiri bangunan rangka baja. “Ini area dikelola PT Eiger, mungkin KSO PTPN, ” katanya dalam video yang juga dibagikan dalam akun medsosnya itu.

    KDM melanjutkan, kawasan itu juga telah ditutup oleh Satpol PP Jabar. Menurutnya perizinan dari proyek itu juga mencurigakan. Sehingga patut untuk ditelusuri.

    “Yang jadi masalah karena perizinan telah keluar. Ini akan saya teliti. Dan kenapa juga Pemkab KBB bisa berikan izin,” ujarnya.

    KDM melanjutkan, kawasan itu mestinya jadi area sakral yang biasa digunakan Kopasus untuk berlatih. Karena itu seharusnya kawasan itu tetap dalam bentuk hutan lebat.

    “Kebijakan tata ruang yang salah telah akibatkan pola pengembangan wisata yang tidak baik. Ini bisa ancam ekosistem dan lingkungan,” cetusnya.

    Menurut KDM, kondisi itu sebenarnya juga bakal merugikan pelaku usaha. “Mereka sudah dapat izin namun pada akhirnya harus ditutup. Karena tidak diteliti dengan baik perizinannya,” tutupnya.

    Kasus lahan di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, itu mencuat beberapa hari terakhir. Itu bermula dari foto yang dibagikan akun Instagram Ketua Asosiasi Profesi Pemandu Geowisata Indonesia (PGWI) Deni Sugandi.

    Ia mengambil foto tersebut melalui pesawat drone saat melaksanakan kegiatan pemanduan wisata Geourban Gunung Tangkuban Parahu bersama anggota komunitasnya, pada 23 Maret 2025. (son)

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Jembatan Bailey Karawang-Bogor Tak Kunjung Selesai, Dedi Mulyadi Minta Maaf Bandung

    8 Jembatan Bailey Karawang-Bogor Tak Kunjung Selesai, Dedi Mulyadi Minta Maaf Bandung

    Jembatan Bailey Karawang-Bogor Tak Kunjung Selesai, Dedi Mulyadi Minta Maaf
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meminta maaf kepada masyarakat
    Karawang
    dan Bogor lantaran hingga kini
    jembatan bailey
    di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, belum jadi.
    Jembatan bailey
    itu rencananya dibangun sebagai jembatan darurat sebelum jembatan permanen yang ambles dibangun.
    Hanya saja, hingga Sabtu (29/3/2025), jembatan itu belum selesai dibangun.
    Dari informasi yang beredar, jembatan bailey itu ambruk saat ditarik dalam pengerjaan.
    “Buat warga Loji, Kabupaten Karawang dan warga Bogor, kami menyampaikan permohonan maaf. Untuk tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, sampai sekarang belum bisa berhasil untuk memasang jembatan darurat,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial pribadinya dan dikonfirmasi ulang oleh
    Kompas.com
    , Sabtu (29/3/2025).
    Dedi menyebut, belum jadinya jembatan bailey itu karena kondisi alamnya sangat berat.
    Selain itu, hujan yang selalu turun membuat air sungai selalu meluap.
    Tak hanya itu, kondisi tanahnya juga labil.
    Dedi menyebut, instalasi konstruksi jembatan bailey sulit terpasang dan sering kali ambruk.
    “Termasuk kami sudah melakukan pengerahan alat yang bisa mengangkat seberat 50 ton, tetap saja karena tanahnya ambruk, akhirnya menjadi amblas dan belum bisa terealisasi,” kata Dedi.
    Dedi pun memohon doa agar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat bisa merealisasi pembangunan jembatan bailey di tempat itu.
    Pihaknya, kata Dedi, telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan masyarakat dan menyelesaikan persoalan akses penghubung Karawang dan Bogor itu.
    “Tetapi (karena)
    kondisi alam
    sangat berat yang kami hadapi. Dan kemudian kondisi tanah yang tidak stabil dan sering amblas, membuat pekerjaan kami tidak bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Lebaran, Masyarakat Menghadapi Mahalnya Harga Bawang Putih dan Beras Tak Sesuai Takaran – Halaman all

    Jelang Lebaran, Masyarakat Menghadapi Mahalnya Harga Bawang Putih dan Beras Tak Sesuai Takaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang Lebaran 2025, masyarakat di hadapi mahalnya harga bawang putih dan beras premium tidak sesuai takaran.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili membanderol bawang putih per kilogramnya sebesar Rp 55 ribu. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

    Realisasikan Impor

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mendorong importir agar merealisasikan izin impor bawang putih yang mereka miliki, sehingga stok yang masuk ke dalam negeri bisa segera didistribusikan dan bisa menekan harga di pasaran.

    “Ya ini beberapa memang kami push terus untuk realisasi impornya. Kemudian yang sudah masuk sudah didistribusikan. Kami hampir tiap Jumat rapat dengan mereka untuk memperlancar pasokan sampai ke daerah-daerah,” katanya ketika ditemui di Pasar Kebon Kembang Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).

    Budi mengatakan telah mengeluarkan seluruh izin impor bawang putih pada tahun ini. Namun, para importir lah yang belum merealisasikannya.

    Budi memaklumi belum terlaksananya realisasi impor bawang putih karena membutuhkan proses. Maka dari itu, ia memastikan akan menggencarkan koordinasi dengan para importir agar bisa segera direalisasikan.

    “Belum semua terealisasi karena mungkin proses impor perlu waktu ya. Jadi kami selalu koordinasi dan realisasinya terus bertambah terus ya. Mudah-mudahan segera normal kembali,” ujarnya.

    Ditemui di tempat sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan bahwa realisasi impor memang mempengaruhi harga bawang putih di pasaran.

    Sebagaimana diketahui, impor bawang putih RI 99 persen berasal dari China.

    Importir perlu ditekan agar bisa segera merealisasikan izin impor bawang putih yang sudah mereka kantongi.

    “Realisasi impornya tuh masih relatif kurang banyak, jadi otomatis akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Nah [harga] ini akan terkoreksi nanti, mana kala realisasi impor itu sudah sesuai dengan target,” kata Iqbal.

    “Jadi kami akan menekan kepada para importirnya karena kan proses bisnis B2B ini dari importir kepada para distributor,” ujarnya.

    Beras Disunat

    Praktik mencurangi timbangan pada beras premium terjadi di Bangkalan, Madura.

    Dari pemeriksaan di lima swalayan di Kota Bangkalan, Dinas Koperasi Bangkalan mendapati kecurangan justru pada takaran beras premium merek Raja Lele.

    “Dalam kegiatan hari ini, kami temukan produk beras kemasan 3 KG dan 5 KG dengan takaran tidak sesuai yang tertera dalam kemasan. Produk beras tersebut bermerek  Raja Lele, diproduksi oleh PT Sumber Pangan Abadi,” ungkap Kepada Bidang Metrologi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pemkab Bangkalan, Delly Septiana kepada SURYA.

    Lima toko kawasan kota yang disidak adalah Swalayan Tom N Jerry di Jalan Panglima Sudirman, Zavinsi Toserba di Bangkalan Plaza, Indah Swalayan dan Matahari Swalayan di Jalan KH Moh Kholil, serta Hyfresh di Jalan Halim Perdana Kusuma.  

    “Kami telah mengimbau pimpinan/pemilik toko-toko agar menginformasikan kepada pihak distributor,” tegas Delly.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Cabang Bangkalan, Fathurrahman Said menegaskan, perilaku perusahaan-perusahaan selaku distributor yang mengurangi timbangan atau takaran bahan-bahan kebutuhan masyarakat sangat menciderai hak azasi, harkat, dan martabat manusia. 

    “Hanya satu kata yang pantas, yakni culas! Karena mengurangi takaran itu merupakan perbuatan curang, tidak hanya melanggar undang-undang namun juga dilarang Islam. Naudzubillah,” tegas Fathurrahman.  

    Ia menambahkan, masyarakat dalam hal ini bangsa Indonesia mulai lelah dengan perilaku para pemangku kebijakan yang semakin vulgar menyuguhkan ‘drama-drama’ menjijikkan.

    “Kini muncul perilaku-perilaku tidak fair alias culas dengan mengurangi takaran yang sejatinya memang menjadi hak masyarakat selaku konsumen. Belum lagi urusan konflik sosial dan hukum yang terus menerus menjadi sorotan publik, jujur kami merasa miris atas suguhan kondisi-kondisi yang terjadi. Gaduh sekali negara ini,” pungkasnya. 

  • H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

    H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, harga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan terpantau naik.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede di Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili menjual bawang putih Rp 55 ribu per kilogram. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

     

  • Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, warga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan (Jaksel) terpantau mengalami kenaikan.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili membanderol bawang putih per kilogramnya sebesar Rp 55 ribu. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

  • 10 Mengapa Dedi Mulyadi Hentikan Operasional Angkot di Puncak Bogor Selama Libur Lebaran? Regional

    10 Mengapa Dedi Mulyadi Hentikan Operasional Angkot di Puncak Bogor Selama Libur Lebaran? Regional

    Mengapa Dedi Mulyadi Hentikan Operasional Angkot di Puncak Bogor Selama Libur Lebaran?
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menghentikan operasional angkutan kota (angkot) di jalur wisata
    Puncak Bogor
    selama Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
    Operasional angkot dihentikan selama satu pekan penuh. 
    Dedi menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalur Puncak selama masa libur Lebaran.
    Setiap musim liburan, khususnya saat Lebaran, jalur Puncak menjadi salah satu titik paling padat di Jawa Barat.
    Lonjakan kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak menyebabkan kemacetan panjang, diperparah dengan pergerakan angkot di sepanjang jalur tersebut.
    “Dengan kebijakan ini, diharapkan jalur Puncak lebih lancar dan nyaman bagi pemudik, dari mulai Jalan Raya Ciawi hingga ke Puncak,” kata Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Polres Bogor, Kamis (27/3/2025).
    Dengan menghentikan operasional angkot, diharapkan lalu lintas menjadi lebih lancar dan waktu tempuh pemudik ke tempat tujuan bisa lebih singkat.
    Selain itu, penghentian sementara ini juga bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kepadatan kendaraan yang berpotensi meningkatkan risiko tabrakan.
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menjelaskan bahwa angkot yang dihentikan sementara berasal dari tiga trayek utama:
    Sebanyak 715 angkot akan diliburkan selama masa Lebaran di jalur Puncak Bogor.
    “Ada tiga trayek yang diliburkan, jadi kalau masih tetap beroperasi di jalan akan dilakukan penindakan,” tegas Dadang.
    Untuk mendukung kebijakan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah menerjunkan 25 personel yang bekerja sama dengan polisi, TNI, dan Dishub guna memastikan bahwa angkot benar-benar berhenti beroperasi selama masa libur Lebaran.
    Keputusan ini tentu berdampak langsung pada para sopir angkot yang menggantungkan penghasilan mereka dari jalur Puncak.
    Namun, Dedi Mulyadi memastikan bahwa para sopir angkot tidak akan dirugikan.
    Sebagai bentuk kompensasi, para sopir yang terdampak akan mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai sebesar Rp 1,5 juta.
    Bantuan ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan mereka selama masa libur dan memberikan kesempatan bagi sopir angkot untuk menikmati liburan bersama keluarga tanpa harus khawatir kehilangan pendapatan.
    “Walaupun tetap berada di rumah ataupun yang ingin mudik dan berwisata bersama keluarganya, kita berikan uang tunai agar mereka tenang dan tercukupi,” ujar Dedi.
    Dengan kebijakan ini, diharapkan:
    Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat situasi lalu lintas di jalur Puncak selama libur panjang kerap menjadi persoalan tahunan yang sulit diatasi.
    Untuk memastikan kebijakan berjalan lancar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bersama aparat kepolisian telah menyiapkan personel untuk melakukan pengawasan ketat di sepanjang jalur Puncak.
    Angkot yang masih beroperasi meski sudah ada kebijakan penghentian akan dikenakan sanksi tegas
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.