Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok, rekam jejak digital hingga kehidupan Ade Endang Saripudin terus dikulik 

    Ade Endang Saripudin merupakan Kepala Desa atau Kades Klapanunggal yang viral minta THR Rp165 juta. 

    Kali ini Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin diketahui tinggal di sebuah rumah mewah, termasuk memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Sebelumnya Ade Endang masih sempat mengklaim jika surat permintaan THR Rp 165 juta yang ditujukan ke perusahaan di Kabupaten Bogor itu bersifat imbauan, bukan paksaan. 

    Namun akhirnya, Ade Endang Saripudin mengakui apa yang dilakukannya tersebut adalah salah. Ade Endang berjanji akan menarik surat edaran itu.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan. Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya akan menarik kembali surat edaran tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan,” kata Ade, dikutip dari Tribunnews Bogor.

    Terkini Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiayagus, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) Rp165 juta ke perusahaan di lingkup wilayah Kabupaten Bogor.

    Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mendesak supaya polisi menangkap Kades Klapanunggal yang meminta THR.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan di rumah Ketua MPR RI AHmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

     

    Meski meminta THR Rp 165 juta, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin ternyata tinggal di sebuah rumah mewah.

    Ade Endang Saripudin juga ternyata memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Bahkan nomor polisi dari mobil tersebut juga merupakan inisial Ade Endang Saripudin

    SOSOK KADES KLAPANUNGGAL – Inilah sosok Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin, viral usai minta THR untuk Halal Bihalal kini dikorek jejak digitalnya yang ternyata suka Akun Seksi yang diunggah Tribunnews pada Selasa (1/4/2025). Berikut sosok Ade Endang Saripudin Kades Klapanunggal yang viral usai minta THR (Instagram Desa Klapanunggal/Facebook Ade Endang Saripudin)

    Tampak di postingan Facebook Kang Ubed, rumah Ade memiliki pilar warna cokelat, sama dengan pintunya.

    Rumahnya dengan gerbang putih senada dengan warna temboknya.

    Ade yang karib disapa Gonon tersebut tinggal di rumah dua lantai.

    Selain rumah, Kades Gonon juga memiliki mobil Pajero Sport warna putih.

    Mobil tersebut berplat nomor sesuai dengan namanya, B 160 NON.

     

    Pernah Viral Dicurigai Sunat Bansos era Presiden Jokowi

    Bukan hanya THR, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin juga pernah viral di media sosial gara-gara dicurigai menyunat bantuan sosial (bansos).

    Kades Gonon dicurigai memotong bantuan sosial tunai (BST) pada era Presiden Jokowi.

    Sekelompok ibu-ibu mengaku dana bansos dipotong sampai 50 persen.

    Kata Tati Herawati, dari yang seharusnya Rp 600 ribu, mereka hanya menerima Rp 300 ribu.

    “Petugas bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya sudah sepakat. Kami keberatan, karena tidak ada pemberitahuan sejak awal,” katanya.

    Kades Ade Endang Saripudin membantah telah menyunat bansos untuk warga.

    Ia justru menuding ada pihak lain yang melakukan hal tersebut.

    (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com)

  • Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengatakan arus mudik Lebaran 2025 sejauh ini baik-baik saja, khususnya di wilayah Jabar.
    Menurut Dedi Mulyadi, kini sudah tidak terjadi kemacetan parah di wilayah Jabar. Apalagi, kata dia, kawasan
    Puncak
    juga sudah tertib.
    “Jawa Barat-nya terlewat tertib, tidak terlalu ada antrean yang stuck. Sampai puluh-puluh jam kan enggak ada sekarang. Puncak hari ini relatif tertib,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dedi Mulyadi menjelaskan, kondisi ini tidak lepas dari tertibnya angkot, ojek, hingga andong yang setop beroperasi selama Lebaran.
    Dengan begitu, Dedi Mulyadi mengeklaim, arus mudik pada kesempatan ini sangat tertib.
    Dedi Mulyadi pun meyakini arus balik mudik yang diprediksi terjadi pada 6-7 April tahun ini juga akan berjalan lancar.
    “Dan kemudian juga mudah-mudahan teman-teman yang angkot, andong, ojek taat. Sampai hari ini masih taat tuh. Ini kan arus mudik yang sekarang relatif sangat tertib,” jelasnya.
    “Ya karena sederhana. Ya, sopir angkotnya liburin. Itu saja kok. Insya Allah nanti baliknya juga aman,” imbuh Dedi Mulyadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Supian Suri masih berlatih menjadi Wali Kota Depok.

    Politikus Gerindra itu menyampaikan Supian Suri bukan berstatus petahana Wali Kota Depok. 

    Sindiran itu dikatakan Dedi Mulyadi terkait kebijakan Supian Suri yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Dedi Mulyadi menungkapkan dirinya hanya akan menegur Supian Suri terkait kebijakan tersebut.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru, jadi masih latihan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, Dedi Mulyadi akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat termasuk Wali Kota Depok. 

    Dedi menuturkan pemanggilan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ungkap Dedi.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” imbuh dia.

    KLIK SELENGKAPNYA: Damkar Depok Pecat lagi Sandi Butar Butar sebagai Petugas Damkar. Dulu, Sandi Pernah Curhat ke Dedi Mulyadi Hingga Jadi Perhatian Presiden Prabowo.

    Penjelasan Wamendagri

    Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Wali Kota Depok Supian Suri sudah mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur Gubernur Jawa Barat,” kata Bima Arya kepada Kompas.com, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya menegaskan kembali aturan penggunaan mobil dinas hanya diperuntukkan ASN bagi kepentingan pelayanan publik.

    Aturan itu, menurut Bima Arya, sudah seharusnya diingat seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ucap Bima Arya.

    Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun Bima Arya tidak merinci daerah mana saja yang melaporkan soal ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Ada beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” ucap Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Supian Suri mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.

    “Nggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025).

    Supian Suri juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung-jawab melekat selama mereka bepergian, termasuk ketika mudik. (Wartakotalive/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Angkut Penumpang Saat Libur Lebaran di Puncak, Sopir Angkot Ini Mengaku Tidak Terima Uang Kompensasi – Halaman all

    Angkut Penumpang Saat Libur Lebaran di Puncak, Sopir Angkot Ini Mengaku Tidak Terima Uang Kompensasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Dadang, seorang sopir angkot tetap beroperasi selama libur lebaran 2025 di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat.

    Dadang mengaku tidak menerima uang kompensasi Rp1,5 juta sebagai pengganti pemasukan selama tidak beroperasi saat hari Lebaran 2025.

    Dadang awalnya mengaku hanya membawa penumpang carteran atau sewa.

    “Ke Pasar Cisarua, ziarah ke belakang pasar, (nganter) tetangga,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (2/4/2025).

    Di samping itu, salah satu alasanya tetap beroperasi yaitu karena tidak mendapat kompensasi pengganti libur operasional tersebut.

    Ia mengaku tidak menerima kompensasi karena tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkannya.

    “Kalau seumpamanya yang dapet kebagian. (Saya) Engga, pengen dapet tapi kan engga tau peraturannya,” katanya.

    Antisipasi macet

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan meniadakan angkutan kota (Angkot) selama libur lebaran 2025 di jalur Puncak Bogor.

    Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan di jalur Puncak Bogor dengan meliburkan operasional angkot.

    Sebagai penggantinya, para sopir angkot diberikan kompensasi senilai Rp1,5 juta untuk menggantikan penghasilannya selama tidak beroperasi.

    Namun rupanya hal tersebut tak berjalan mulus, pasalnya masih terdapat angkot yang terpantau beroperasi di jalur Puncak Bogor.

    Meski jumlahnya bisa dibilang sedikit, namun kebijakan tersebut nampaknya dikangkangi oleh oknum sopir angkot.

     

     

    Penulis: Muamarrudin Irfani

  • Dedi Mulyadi Sentil Supian Suri usai Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas: Wali Kota Baru, Masih Latihan – Halaman all

    Dedi Mulyadi Sentil Supian Suri usai Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas: Wali Kota Baru, Masih Latihan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan sindiran terhadap Wali Kota Depok, Supian Suri, yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Dedi mengatakan, Supian merupakan sosok yang baru menjabat sebagai Wali Kota Depok, bukan petahana.

    Atas hal itu, ujar dia, Supian bisa dikatakan masih berlatih menjadi sosok pemimpin.

    Dedi pun menyebut dirinya hanya akan menegur Supian setelah mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru, jadi masih latihan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Mantan Bupati Purwakarta ini mengungkapkan pihaknya akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk Wali Kota Depok.

    Pemanggilan ini dilakukan agar kejadian serupa seperti Supian Suri, tak terulang kembali.

    Ia juga akan menekankan sejumlah hal kepada para kepala daerah di Jawa Barat.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ungkap Dedi.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” imbuh dia.

    Hal serupa telah disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

    Bima mengungkapkan Supian sudah ditegur oleh Dedi.

    Ia juga mengingatkan, penggunaan mobil dinas hanya digunakan bagi kepentingan publik, bukan pribadi.

    Terkait hal tersebut, Bima mengimbau agar para ASN dan kepala daerah mengingat aturan disiplin itu.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur oleh Gubernur Jabar,” ucap Bima, Rabu.

    “Tentu semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” lanjut dia.

    Kendati demikian, Bima mengaku pihaknya masih menerima laporan soal ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    Tetapi, Bima enggan merinci, ASN dari daerah mana yang mudik menggunakan mobil dinas.

    “Memang masih masuk beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” tukas Bima.

    Supian Suri Sebut sebagai Bentuk Apresiasi

    Sebelumnya, Supian Suri memperbolehkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Izin itu, kata Supian, diberikan sebab tak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Supian juga menyebut, izin itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, perizinan mobil dinas untuk dipakai ASN mudik juga sebagai jaminan agar mereka lekas kembali ke Depok tanpa beralasan terkendala transportasi.

    “Pada prinsipnya, mau bawa (kendaraan dinas) pulang kampung atau tetap enggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas tetap melekat terhadap yang diamanahkan,” jelas Supian.

    Kondisi itu termasuk risiko mobil dinas yang mungkin hilang saat ditinggal atau rusak saat dipakai.

    Pemkot Depok, kata Supian, pastinya akan menindaklanjuti dengan tegas.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisalnya hal itu terjadi,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Nicholas Ryan/Dinda Aulia)

  • 6 Juta Wajib Pajak Menunggak, Dedi Mulyadi Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan

    6 Juta Wajib Pajak Menunggak, Dedi Mulyadi Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG —  Masyarakat Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor patut bahagia. Pasalnya, mereka masih memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyatakan bahwa akan memperpanjang program pemutihan pajak kenadaraan bermotor di wilayahnya.

    Keputusan ini diambil setelah melihat masih banyaknya wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakannya. 

    “Pertama dari sisi jangka waktu terlalu mepet ya. Karena melayani hampir 6 juta wajib pajak yang nunggak itu kan bukan perkara gampang,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, dilansir jawapos, Rabu (2/4).

    Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, program pemutihan pajak di Jabar disambut antusiasme masyarakat. Ia menyebut, kondisi itu mengakibatkan antrian yang mengular panjang.

    “Saya melihat timbul antrean yang begitu panjang dan itu merepotkan, baik petugas atau para wajib pajak,” ucap Dedi.

    Karena itu, Dedi menyatakakan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang waktu pemutihan pajak bagi kendaraan motor dan mobil di Jabar. Hal itu dilakukan untuk menurunkan antrean panjang.

    “Sehingga agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Maka waktunya diperpanjang, agar nanti jumlahnya tidak terlaku berdesak desakan dan bisa terlayani dengan baik semuanya,” ujar Dedi.

    Dedi tak memungkiri, pemutihan kendaraan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ia menyebut, tunggakan pajak kendaraan yang lama hingga sampai 15 tahun, mengakibatkan masyarakat enggan bayar pajak kendaraan.

  • Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, kini jadi sorotan setelah mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di Depok menggunakan mobil dinas selama mudik Lebaran 2025.

    Kebijakan Supian Suri ini pun langsung mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, hingga disorot oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. 

    Bahkan, Bima Arya menyebut Wali Kota Depok tersebut sudah ditegur oleh Gubernur Jabar.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur oleh Gubernur Jabar,” kata Bima Arya, Rabu (2/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Lebih lanjut, Bima Arya pun mengingatkan kembali soal aturan penggunaan mobil dinas.

    Bima Arya menegaskan, mobil dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

    Aturan ini seharusnya bisa diingat dan ditaati oleh seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Tentu semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ungkap Bima Arya.

    Meski aturan ini sudah jelas, Bima Arya mengaku Kemendagri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun, Bima tak merinci daerah mana laporan soal ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik itu berasal. 

    “Memang masih masuk beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” tutur Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Menurut Supian, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN. 

    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian, saat dihubungi pada Jumat (28/3/2025). 

    Wali Kota Depok itu juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.

    Dedi Mulyadi Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jabar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bakal memanggil para Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Barat, termasuk Supian Suri, imbas adanya penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

    Kata dia, pemanggilan tersebut untuk memberikan penegasan kepada jajaran kepala daerah di Jawa Barat agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

    Adapun pemanggilan tersebut akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi pada awal pekan mendatang.

    “Tanggal 8 akan kita undang bupati walikota, termasuk walikota Depok.”

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Kediaman Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dirinya lantas menyinggung soal pemberian izin dari Supian Suri agar staffnya bisa menggunakan mobil dinas untuk mudik itu.

    Dedi menilai, keputusan yang membuat kehebohan di publik itu dinilai wajar, lantaran Supian Suri merupakan pejabat daerah yang baru menjabat.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” tandas dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

    Baca berita lainnya terkait Lebaran 2025.

  • Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    Okupansi Hotel di Bandung Barat Saat Libur Lebaran 2025 Alami Penurunan?

    JABAR EKSPRES – Libur Lebaran 2025, hotel dan penginapan di Kawasan Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami penurunan 3 persen.

    Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat, tercatat sejak H+1 hingga hari ketiga Lebaran. Tren kenaikan okupansi hotel dan penginapan terus melejit hingga 70 persen.

    Meski begitu, jika dibandingkan dengan libur Lebaran tahun lalu, keterisian kamar hotel di Bandung Barat mencapai 73 persen. Artinya libur Lebaran 2025 turun 3 persen.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB Eko Suprianto menilai salah satu penyebab penurunan okupansi karena bergesernya tren pemesanan kamar antara skema booking dan walk in.

    BACA JUGA:Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Diprediksi Meningkat, Dishub KBB Siapkan Hal Ini

    “Kalau dibanding tahun lalu bisa sampai 73 persen. Jadi gak lebih baik dari tahun lalu, tapi penurunan gak signifikan,” ujar Eko Suprianto, Rabu (2/4/2025).

    Jika berkaca pada tahun 2024, dikatakan Eko, baik skema booking maupun walk in ini sama-sama punya kontribusi besar dalam mendongkrak okupansi. Namun saat ini, ada kecenderungan wisatawan mayoritas datang mendadak atau “walk-in“.

    “Meski begitu, kita masih optimis bahwa okupansi bisa naik kembali seperti sebelum Pandemik. Apa pun tantangannya, kita yakin wisata bisa bangkit lagi karena wisata sudah jadi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Mengenai hal tersebut, Eko enggan mengaitkan penurunan okupansi dengan kondisi ekonomi seperti daya beli masyarakat yang terus menurun, hingga kecenderungan penghematan yang dilakukan oleh kalangan kelas menengah ke bawah yang lebih memilih untuk memprioritaskan kebutuhan hidup dan persiapan Lebaran dibandingkan dengan berwisata atau menginap di hotel.

    Dirinya justru menilai salah satu faktor penurunan okupansi kamar hotel pasca Pandemi Covid 19 adalah kebijakan pemerintah sendiri. Seperti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta larangan study tour. Dua kebijakan ini sangat instan terasa langsung oleh pengusaha hotel.

    BACA JUGA:Turuti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour, Disdik KBB: Sekolah Bandel Kena Sanksi

    “Untuk faktor daya beli masyarakat sejauh ini kita belum milihat. Justru kebijakan Inpres efisiensi dan larangan study tour. Kunjungan bulanan kita turun sampai 40 persen,” jelasnya.

  • Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (
    Jabar
    )
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan bahwa banyak warga di Jabar yang menunggak
    pajak kendaraan
    hingga 18 tahun.
    Dedi Mulyadi pun memilih untuk membebaskan warga-warganya dari tunggakan. Sebab, tidak mau menunggu kesanggupan mereka membayar pajak kendaraan tersebut.
    “Logikanya kan sederhana, yang pertama adalah mereka tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar utang dan kemudian denda. Itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun, ya paling sedikit kan dua tahun,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Mau kapan (menunggu sampai sanggup)?” katanya lagi.
    Dedi menjelaskan, ketika tunggakan dibebaskan maka warga Jabar langsung berbondong-bondong membayar pajak kendaraan satu tahun.
    Dengan demikian, Dedi meyakini bahwa pada tahun ini pasti ada peningkatan warga yang melakukan pembayaran wajib pajak.
    “Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak, itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta (orang), berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar,” ujar Dedi.
    Kemudian, alasan lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan pemutihan adalah karena warga yang menunggak mencapai 6 juta orang.
    Dedi bahkan menyebut, menangani 6 juta warga yang menunggak pajak bukanlah hal mudah.
    “Saya melihat timbul antrean yang begitu panjang, dan itu merepotkan, baik petugas atau para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi antrean yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang, agar nanti jumlahnya tidak terlalu berdesak-desakan dan bisa terlayani dengan baik semuanya,” katanya.
    Sementara itu, Dedi memastikan, bakal memberi hadiah kepada mereka yang tetap taat pajak.
    “Itu sudah saya rumuskan. Tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang taat pajak juga nanti akan kita kasih
    surprise
    ,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Pemprv Jawa Barat melaksanakan program pemutihan pajak dan denda kendaraan bermotor mulai 20 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.
    Hingga Jumat (28/3/2025), pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai hampir Rp 184 miliar.
    “Pendapatan selama delapan hari, Rp 183.826.980.550,” kata Dedi Mulyadi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Jumat.
    Pada hari biasa sebelum ada kebijakan pemutihan tunggakan pajak dan denda kendaraan bermotor, pendapatan pajak selama delapan hari sebesar Rp 136.657.459.150.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Klaim Puncak Tak Macet Parah: Angkot Diliburin

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    menyentil aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kurang memiliki spirit
    bela negara
    .
    Menurutnya, jiwa bela negara yang dimiliki ASN zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga mereka akan dilatih oleh
    TNI dan Polri
    .
    “Urgensinya, pertama di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
    Dedi mengatakan, melihat kondisi tersebut, dirinya akan menggelar pelatihan bela negara bagi ASN di Jabar.
    Dia menyebut, pemahaman ASN terhadap negara terlalu rendah saat ini.
    “Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ujar Dedi.
    Kemudian, Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural.
    Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi militer.
    Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki.
    “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh tebasin, sungai-sungai harus dikeruk. Di bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka dan pepohonan harus ditanam. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal melibatkan TNI dan Polri sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
    Dikatakan Dedi, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI-Polri.
    “Belajarlah pada tentara dan Polisi. Mereka ketika ditugaskan oleh atasannya selalu siap,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari
    Tribun Jabar
    , Sabtu (29/3/2025).
    Rencananya pada Juni 2025 ASN Pemprov Jabar akan mulai diberikan pembekalan bela negara.
    Dedi belum secara spesifik, apakah hanya berlaku untuk kepala OPD atau seluruh pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.