Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Beri Modal Usaha untuk Keluarga Pencuri yang Tewas Diamuk Massa di Subang Bandung 5 April 2025

    Dedi Mulyadi Beri Modal Usaha untuk Keluarga Pencuri yang Tewas Diamuk Massa di Subang Bandung 5 April 2025

    Dedi Mulyadi Beri Modal Usaha untuk Keluarga Pencuri yang Tewas Diamuk Massa di Subang
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengunjungi rumah almarhum Taryana (35) di Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, pada Jumat (4/4/2025).
    Taryana tewas setelah diamuk massa saat diduga mencuri ayam di sebuah peternakan.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (1/4/2025) sekitar pukul 23.30 WIB, saat Taryana tepergok mencuri oleh penjaga peternakan.
    Akibatnya, ia menjadi
    korban pengeroyokan
    hingga meninggal dunia.
    Dedi Mulyadi memberikan
    bantuan modal usaha
    sebesar Rp 5 juta kepada keluarga Taryana sebagai bentuk kepedulian.
    Dalam kunjungannya, Dedi bertanya kepada istri Taryana, Yeni, mengenai pekerjaan suaminya.
    Yeni menjelaskan bahwa Taryana bekerja sebagai tukang parkir dan tukang ojek. “Dulu punya motor, sekarang dijual untuk kebutuhan ekonomi,” ungkap Yeni.
    Dedi kemudian menanyakan apakah Taryana tidak memiliki pekerjaan lain seperti petani.
    Yeni menjelaskan bahwa suaminya juga membantu di sawah milik ibunya. “Bantu-bantu apa saja di sawah. Dia mau melakukan apa saja,” kata Yeni.
    Dedi penasaran mengapa Taryana yang memiliki pekerjaan tetap masih melakukan pencurian. “Biasa ngasih ke ibu berapa sehari?” tanya Dedi.
    Yeni menjawab bahwa suaminya memberikan nafkah bervariasi, antara Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari.
    Dedi menanyakan apakah Taryana pernah memberi Rp 100.000, tetapi Yeni menjawab tidak pernah.
    Dedi juga menanyakan apakah Taryana pernah bercerita tentang
    pencurian ayam
    .
    Yeni mengaku tidak tahu, tetapi mendengar kabar dari orang lain bahwa suaminya pernah mencuri.
    Ia juga mengakui bahwa Taryana pernah ditangkap polisi beberapa tahun lalu.
    Kapolsek Tanjungsiang menjelaskan bahwa Taryana memiliki riwayat kriminal, termasuk pencurian kencur milik warga. “Kita lanjut (penyidikan) tahun 2020. Karena beberapa kali terjadi, warga minta dilanjutkan,” jelas Kapolsek.
    Dedi menegaskan bahwa tindakan pengeroyokan terhadap Taryana tidak dapat dibenarkan. “Kenapa menjadi ramai, kan menjadi sesuatu yang gede banget (viral), karena memang yang dicurinya tak seimbang dengan kematiannya,” ujar Dedi.
    Ia juga menanyakan kepada Yeni apakah ada desakan ekonomi yang membuat suaminya mencuri.
    Yeni menegaskan bahwa ia tidak mendesak suaminya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.
    Dedi mengungkapkan keprihatinannya agar tidak ada lagi warga yang terpaksa mencuri karena lapar.
    Dedi menanyakan berapa uang yang dimiliki Yeni saat suaminya tewas.
    Yeni menjawab bahwa ia memiliki Rp 300.000, yang berasal dari anaknya yang sudah bekerja.
    Dedi kemudian meminta informasi lebih lanjut mengenai utang yang dimiliki Yeni.
    Akhirnya, Yeni mengakui memiliki utang sebesar Rp 30 juta untuk membangun rumah, yang dicicilnya sendiri tanpa melibatkan Taryana.
    Dedi berjanji akan membantu melunasi utang tersebut dan memberikan modal usaha sebesar Rp 5 juta kepada Yeni. “Saya berharap, istri Taryana tidak lagi meminjam uang di bank emok,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Taryana tewas setelah dikeroyok warga saat tertangkap basah mencuri ayam di Desa Rancamanggung.
    Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, mengungkapkan bahwa Taryana diseret sejauh 500 meter ke Kantor Desa Gandasoli dan kembali dikeroyok di sana.
    Sebanyak delapan tersangka pengeroyokan telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sopir Angkot Bogor Bilang Uang Kompensasi Dipotong, Dishub Klaim Ikhlas Diberi Bandung 5 April 2025

    Sopir Angkot Bogor Bilang Uang Kompensasi Dipotong, Dishub Klaim Ikhlas Diberi Bandung 5 April 2025

    Sopir Angkot Bogor Bilang Uang Kompensasi Dipotong, Dishub Klaim Ikhlas Diberi
    Editor
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengaku heran dengan munculnya tuduhan pemotongan uang kompensasi terhadap sopir angkot di kawasan Puncak Bogor.
    Seperti diketahui, uang kompensasi itu diberikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sopir angkot tidak beroperasi sewaktu arus mudik Lebaran.
     
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengatakan, uang tersebut awalnya diberikan secara sukarela oleh para sopir kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).
    Dadang menyebut sopir angkot tidak pernah dipaksa menyerahkan uang tersebut. 
    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” ujar Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
    Ia mengungkapkan bahwa simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana kompensasi tidak benar.
    Menurutnya, munculnya isu itu disebabkan oleh miskomunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.
    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan kemarin ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” jelasnya.
    Dishub juga memastikan bahwa persoalan tersebut telah dituntaskan. Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sempat dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung. Yang kemarin ada pungutan itu, ternyata itu keikhlasan dari sopir,” kata Dadang.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bahwa uang kompensasi sebesar Rp 1 juta yang mereka terima telah dipotong oleh oknum petugas sebesar Rp 200.000.
    Dedi pun berjanji akan mengganti uang yang dipotong tersebut dan menyatakan akan membawa kasus dugaan pemotongan oleh oknum KKSU dan Organda ke ranah hukum.
    “Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya. Saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com.
    (Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istri Pencuri Ayam yang Tewas Dihajar Massa Tak Tahu Motif Suaminya Mencuri: Saya Masih Pegang Uang – Halaman all

    Istri Pencuri Ayam yang Tewas Dihajar Massa Tak Tahu Motif Suaminya Mencuri: Saya Masih Pegang Uang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUBANG –  Yeni, seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Subang, Jawa Barat, mengaku tidak tahu alasan suaminya, Taryana mencuri.

    Walau hidup mereka pas-pasan, Yeni mengaku masih memegang uang buat lebaran. Kebutuhan dapur juga masih ada.

    Taryana, terduga pencuri ayam, tewas akibat dihajar massa di depan Kantor Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Subang, Selasa(1/4/2025) sekitar pukul 23.30 WIB. Taryana dihajar karena mencuri ayam.

    Taryana, memiliki seorang Istri bernama Yeni dan 1 orang anak perempuan masih berstatus pelajar SD.

    Namun sebelum menikah dengan Yeni, Taryana sempat memiliki istri dan bercerai dengan mempunyai 3 anak.

    Berdasarkan pengakuan Yeni, suaminya sebelum mencuri ayam kemarin, sempat juga dulu terpergoki sedang mencuri kencur di kebun.

    “Saya sama sekali tidak tahu motif suami saya mencuri untuk apa? Dan uang yang dikasih ke saya juga saya tak pernah tahu uang dapat dari mana. Sekalipun tak punya kerjaan tetap tapi dia selalu ngasih nafkah walaupun tak seberapa,” kata Yeni saat berbincang dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di kediamannya, Jumat (4/4/2025) pagi.

    Yeni juga mengaku saat lebaran, dirinya dan keluarga untuk kebutuhan dapur stok masih ada seperti beras dan juga makanan.

    “Di hari lebaran, saya masih pegang uang Rp300 ribu, beras juga masih ada dan sama sekali tak terdesak oleh kebutuhan dapur,” ucapnya.

    Yeni juga mengaku Dedi Mulyadi bahwa dirinya terlilit utang Bank Emok yang mencapai puluhan juta rupiah.

    “Saya punya utang bank emok pak Gubernur, totalnya ada 3 bank dan jumlahnya mencapai sekitar Rp30 juta,” ungkap Yeni kepada Dedi Mulyadi.

    “Tidak tahu juga alasan suami saya mencuri untuk apa, mungkin juga untuk bantu buat setor bank Emok,” ucapnya.

    Lanjut Yeni, dirinya dulu sempat jualan gorengan, modalnya dari pinjaman bank emok.

    “Tapi dagang gorengan hanya cukup untuk setor bank Emok saja, kadang itu juga masih kurang,” katanya.

    Yeni juga mengucapkan terima kasih atas empati dari pak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sudah bersedia mengunjungi kediamannya.

    “Terima kasih atas kepedulian pak Gubernur, terima kasih atas santunan yang diberikan, semoga apa yang diberikan Pak Gubernur ini bisa bermanfaat untuk modal usaha kedepan menghidupi anak saya,” katanya.

    Yeni juga mengaku dirinya telah mengikhlaskan kematian suaminya, sebagai bagian dari takdir Allah SWT.

    “Saya ikhlas, mungkin itu jalan terbaik dari Allah untuk suami saya, sekalipun harus meninggal secara tragis dihakimi massa secara keji,” ucapnya.

    Yeni juga meminta, proses hukum tetap harus ditegakkan karena bagaimanapun perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum apalagi sampai menghilangkan nyawa orang.

    “Saya minta hukum harus ditegakkan, untuk memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang dikemudian hari,” pungkasnya

    Sementara itu Camat Tanjungsiang, Agus Saepulah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada warganya yang baru saja tertimpa musibah.

    “Terima kasih Pak Gubernur yang sudah memberikan perhatian, kepada warga kami yang baru saja tertimpa musibah,” ucapnya.

    Pak gubernur juga selain berkunjung ke kediaman keluarga korban, juga memberikan santunan.

    “Tadi selain berkunjung, Pak Gubernur juga memberikan bantuan untuk istri korban dan juga akan melunasi utang-utangnya ke 3 Bank Emok” katanya.

    Selain itu tak hanya keluarga korban, rencananya, keluarga para pelaku main hakim sendiri yang berjumlah 8 orang juga akan diberikan santunan di kediaman pak Gubernur di Lembur Pakuan dalam beberapa hari kedepan.

    Polisi tangkap 8 pelaku

    Polres Subang telah meringkus 8 orang yang melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pencuri ayam hingga tewas tersebut.

    “Sebanyak 8 warga yang menjadi aktor atau dalang aksi main hakim sendiri terhadap seorang pencuri ayam hingga tewas telah berhasil kami ringkus,” kata Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu, Kamis (3/4/2025).

    Delapan pelaku pengeroyokan diantaranya GM (33), YS (26), INA (21) AR (22) NBP (25) NR (24), K (27), dan TS (24). Semuanya merupakan warga setempat.

    Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya termasuk luka tembak senapan angin hingga membuat korban tewas seketika di TKP.

    “Adapun hasil autopsi pada tubuh korban, korban mengalami luka akibat benda tumpul di kepala, memar pada kelopak mata, luka lecet pada pelipis kanan, hidung, pipi, dagu, remuk rahang bawah, pendarahan pada bagian dalam kepala, otak besar dan otak kecil, pembekuan darah selaput otak yang menyebabkan korban tewas,” tuturnya.

    Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus aksi main hakim sendiri kepada pelaku pencuri ayam. 

    “Kedelapan tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Subang dan terancam, pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” tegasnya.

    Selain mengamankan 8 tersangka pelaku pengeroyokan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti.

    “Adapun barang bukti yang diamankan di TKP di antaranya 1 balok Kayu, Sebatang, Bambu, senapan angin kaliber 4,5 mm, pakaian korban” ucapnya.

    Kronologis

    Kejadia tersebut berawal saat korban terpergok mencuri ayam di kandang ayam milik sebuah perusahaan ternak pada Selasa (1/4/2025) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

    “Korbandi pergoki sedang mencuri ayam di kandang oleh tersangka YS dan INA, kemudian oleh kedua tersangka tersebut korban dikejar dan ditangkap, dipukuli dan diteriaki maling,” ungkap Ariek Indra Sentanu .

    Setelah diteriaki maling, warga berdatangan dan langsung dan ikut memukuli pelaku pencuri ayam tersebut.

    “Korban terduga pelaku pencuri ayam tersebut dari TKP kemudian diseret sejauh 500 meter ke Kantor Desa Gandasoli dengan cara digotong tangan dan kaki diikat,” katanya.

    Setiba di Kantor Desa Gandasoli, korban ditelanjangi dan kembali dipukuli ramai-ramai oleh warga setempat.

    “Korban digebukin menggunakan bambu, balok kayu, dan menembak betis korban menggunakan senapan angin sebanyak 3 kali,” ucapnya.

    Setelah korban meninggal di depan Kantor Desa Gandasoli, korban langsung ditinggalkan begitu saja.

    “Polisi dari Satreskrim Polres Subang yang datang ke TKP menemukan korban sudah tak bernyawa dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk diautopsi,” katanya.

    Kapolres  Subang AKBP Ariek Indra Sentanu berharap kasus main hakim sendiri ini yang terakhir di Subang.

    “Ingat ini negara hukum, siapapun yang main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa korban, tentunya  akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

     

     

    Penulis: Ahya Nurdin

    dan

    Pencuri Ayam Dikeroyok Hingga Tewas, Polres Subang Tangkap 8 Pelaku Main Hakim Sendiri

     

  • Pilu Maling Ayam yang Tewas Diamuk Massa, Ternyata Terlilit Utang Rp 30 Juta

    Pilu Maling Ayam yang Tewas Diamuk Massa, Ternyata Terlilit Utang Rp 30 Juta

    GELORA.CO – Taryana (37) pencuri ayam yang tewas diamuk massa di depan Kantor Desa Gandasoli, Kecamatan Tanjungsiang, Subang, ternyata memiliki utang hingga Rp 30 juta.

    Istri Taryana, Yeni, mengungkapkan utang tersebut terdapat di tiga bank, yakni dua bank emok atau bank keliling dan sebuah bank swasta. Pinjaman itu diambil sejak dua tahun lalu dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga menggunakannya untuk menutupi utang yang lain.

    Yeni menyampaikan hal itu saat ditemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Jumat (4/4). Dedi datang ke rumah Yeni untuk bertakziah.

    “Saya punya utang bank emok, Pak Gubernur, totalnya ada 3 bank dan jumlahnya mencapai sekitar Rp 30 juta,” ungkap Yeni.

    Ibu satu anak itu mengaku tidak tahu alasan suaminya mencuri. Ia menduga terlilit utang itulah yang menjadi alasannya.

    “Tidak tahu juga alasan suami saya mencuri untuk apa, mungkin juga untuk bantu buat setor bank Emok,” ucapnya.

    Masih Punya Pegangan Buat Hidup Sehari-hari

    Meski hidup pas-pasan, Yeni bilang, saat lebaran kemarin ia masih memiliki pegangan uang Rp 300 ribu. Kebutuhan dapur juga saat itu masih terpenuhi.

    Sehari-hari Yeni berjualan gorengan untuk menyicil utangnya meski terkadang jumlahnya masih kurang. Suaminya masih memberikan nafkah meski ia tidak tahu dari mana asal uangnya tersebut.

    Taryana kata Yani, tidak memiliki pekerjaan tetap. Terakhir suaminya itu diketahui mencuri kencur di sebuah kebun.

    “Saya sama sekali tidak tahu motif suami saya mencuri untuk apa? Dan uang yang dikasih ke saya juga saya tak pernah tahu uang dapat dari mana. Sekalipun tak punya kerjaan tetap tapi dia selalu ngasih nafkah walaupun tak seberapa,” tutur Yeni.

    Taryana tewas pada Selasa (1/4) pukul 23.30 WIB usai diamuk massa karena tertangkap mencuri ayam milik salah satu perusahaan. Ia dipukuli dengan balok kayu dan bambu, bahkan ditembak dengan senapan angin.

    Delapan orang yang menganiaya Taryana ditangkap polisi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka.

    “Saya ikhlas, mungkin itu jalan terbaik dari Allah untuk suami saya, sekalipun harus meninggal secara tragis dihakimi massa secara keji,” ucap Yeni.

    Namun, Yeni tetap menuntut keadilan. Proses hukum harus tetap ditegakkan karena perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan apalagi sampai menghilangkan nyawa orang.

    “Saya minta hukum harus ditegakkan, untuk memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya.

  • Dishub Bantah Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot, Klaim Sopir Memberi sebagai Bentuk Keikhlasan – Halaman all

    Dishub Bantah Potong Uang Kompensasi Sopir Angkot, Klaim Sopir Memberi sebagai Bentuk Keikhlasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor.

    Dadang mengatakan, uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Dadang mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” ujarnya.

    Dishub pun mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. 

    Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. 

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir.”

    “Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

    “Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

    Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

    Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

    “Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

    Duduk Perkara

    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

    Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

    Uang tersebut terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

    Namun, baru-baru ini beredar kabar jika adanya pemotongan terhadap kompensasi tersebut sebesar Rp200 ribu, sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.

    Seorang sopir angkot, Emen, mengatakan bahwa benar dirinya hanya mendapat uang Rp800 ribu.

    “Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu,” kata Emen dikutip dari Wartakotalive.com.

    Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.

    “Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” kata Emen.

    Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

    “Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” katanya.

    Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

    “Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.

    Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

    “Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” ujar Emen.

    Saat mendengar itu, Dedi Mulyadi langsung bereaksi.

    “Rp200 ribu kali 500 lumayan Rp100 juta,”ujarnya.

    Dedi Mulyadi pun menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.

    “Berarti itu premanisme. Itu preman yang berbaju seragam,” kata Dedi.

    Dedi Mulyadi lantas menekankan bakal menyeret tiga lembaga itu ke ranah hukum.

    “Kalau nanti saya proses minta polisi nangkap orang yang motonginnya, bapak bersedia jadi saksi ? Saya backup, gubernur yang backup,” katanya.

    “Saya mau minta ini proses hukum aja ini,” tegas Dedi Mulyadi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Diduga Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot di Puncak Bogor, Organda: Sebagai Ucapan Terimakasih

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com)

  • Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    Semprot Keluhan Perhotelan, Alasan Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Tenggelamkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi kabar terkini terkait tingkat hunian hotel menurun belakangan ini.

    Satu di antara yang disebut-sebut menjadi penyebabnya adalah karena dilarangnya kegiatan pariwisata atau study tour siswa SMA sederajat di wilayah Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab dengan melarang study tour di wilayahnya tersebut tak goyah dengan pemberitaan hunian hotel menurun.

    Kembali ia menyinggung tentang dampak ekonomi bagi orangtua siswa.

    Menurutnya, kurang tepat jika perhotelan menjadikan larangan study tour sebagai alasan tingkat hunian hotel menurun. 

    “Ketika study tour dimaknai sebagai nginep  di hotel artinya sudah diakui bukan study tour tapi pariwisata tau piknik. Nah kalau piknik kan berarti punya kelebihan uang. Kalau anak-anak didorong nginep hotel apakah mereka orang kaya semua? Tidak,” jelasnya dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, pada Jumat (4/4/2025).

    Lantas pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan, banyak orangtua siswa terpaksa meminjam ke bank hingga menjual aset hanya untuk membayar study tour anaknya.

    Hal tersebut bagi Dedi akan menimbulkan kemiskinan baru.

    “Ada puluhan ibu orangtua siswa tau ratusan ribu orangtua siswa yang menanggung beban hutang akibat menanggung biaya study tour atau piknik anaknya,” ucapnya.

    Sebagai gubernur, lanjutnya, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan beban kehidupan masyarakat Jawa Barat agar terkurangi beban ekonominya.

    “Agar mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan, itu dulu yang saya inginkan,” imbuh dia.

    Sementara, dia pun menyebutkan anak atau siswa tetap bisa piknik bersama orangtua atau keluarganya dengan catatan memiliki kemampuan ekonomi lebih.

    “Kan ga ada problem sebenarnya,” papar dia.

    Okupansi Hotel Menurun

    Mengutip Tribun Jabar, tingkat keterisian hotel atau okupansi saat libur Lebaran 2025 di Jawa Barat menurun jika dibandingkan tahun lalu. 

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.

    Pertama, kata dia, saat bulan puasa, pada 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20 persen. Lalu pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45 persen. 

    “Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85 persen hingga 90 persen. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50 persen karena dulu rapat, meeting, masih diperbolehkan di hotel-hotel. Kalau sekarang kan enggak ada,” ujar Dodi, Jumat (4/4/2025). 

    Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80 persen. 

    “Kalau 2024, 95 hingga 100 persen okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85 persen,” katanya.

    Setelah libur Lebaran, kata dia, okupansi hotel diprediksi bakal turun lagi karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing. Ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.

    “Okupansi mungkin akan kembali ke-30 persen. Kita semua hotel agak waswas, mungkin bisa “puasa” lagi setelah libur panjang,” ucapnya.

    Sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.

    Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.

    “Kemudian, kedua, kan sekarang banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta,” ucapnya.

    “Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja, otomatis bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya,” tambah Dodi.

    Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI pun, kata dia, tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.

    “Contoh, misalnya, hotel (okupansinya) turun (menjadi) 30 persen berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk (memenuhi) biaya BEP hotel itu kurang lebih 50 persen (okupansi),” katanya.

    Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 agar dunia usaha menggeliat lagi. 

    “Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi (Gubernur Dedi Mulyadi) kaitan study tour bisa di tinjau ulang. Itu saja harapan saya,” ucapnya.

    Beda Pendapat

    Beda pendapat soal larangan study tour antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.

    Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

    Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.

    Mu’ti meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.

    “Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”

    “Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.

    Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

    Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

    “Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.

    Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.

    “Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.

    Larangan Gubernur Jabar

    Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan larangannya terhadap kegiatan study tour untuk sekolah-sekolah di provinsi Jawa Barat.

    Dedi menilai bahwa kebanyakan orang tua siswa harus berutang atau menjual barang untuk membiayai kegiatan study tour anak-anak mereka.

    Sehingga menurutnya, study tour dinilai lebih bersifat hiburan daripada edukasi.

    “Study tour itu bukan sekadar urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya, ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata,” ujar Dedi, baru-baru ini.

    Menurut Dedi, kegiatan study tour dapat membebani orang tua.

    Ia berpendapat bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah besar, padahal itu bukan hal yang mudah bagi mereka.

    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi masyarakat Jawa Barat.” 

    Selain itu, kata Dedi, aspek keselamatan juga menjadi pertimbangan serius dalam melarang study tour. 

    Ia juga menyinggung kecelakaan tragis yang menimpa SMK di Depok, yang menyebabkan 11 siswa meninggal dunia.

    Menurutnya, hal itu harus menjadi pelajaran semua pihak agar tidak terulang kembali.

    Usulan Gubernur Banten

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni juga menegaskan bahwa kebijakan pelarangan study tour ke luar daerah tetap berlaku di provinsinya.

    Menurutnya, study tour selama ini lebih mengarah pada wisata ketimbang pendidikan.

    Namun jika memang tetap dilakukan, pihaknya mengimbau agar study tour digelar di dalam provinsi.

    “Saya lebih memilih agar siswa bisa melakukan study tour di dalam provinsi Banten, yang memiliki banyak potensi industri dan wisata edukatif.”

    “Jika ingin mengunjungi pabrik atau dunia industri, Banten sudah memiliki banyak pilihan,” ujar Andra.

    Andra mencontohkan, pabrik-pabrik besar di Banten seperti Krakatau Steel dan pabrik baja lainnya bisa menjadi tempat yang sangat mendidik bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Pihaknya juga terbuka apabila ada siswa luar daerah memilih untuk datang ke Banten mengenal industri yang ada.

    “Malah, orang luar yang harus datang ke sini untuk study tour,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi)(Kompas.com/Firda Janati)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Maling Ayam Tewas Dihakimi Massa di Subang, Istri Curhat ke Dedi Mulyadi Punya Utang Rp 30 Juta – Halaman all

    Maling Ayam Tewas Dihakimi Massa di Subang, Istri Curhat ke Dedi Mulyadi Punya Utang Rp 30 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUBANG – Yeni, istri dari Taryana (37), pencuri ayam yang tewas dihakimi massa mengaku memiliki utang Rp 30 juta ke bank emok atau bank keliling.

    Taryana diketahui meregang nyawa setelah menjadi sasaran amuk massa di depan Kantor Desa Gandasoli Kecamatan Tanjungsiang Subang, Jawa Barat, Selasa (1/4/2025)sekitar pukul 23.30 WIB.

    Tayana diketahui dipukuli warga bahkan ditembak dengan senapan angin sebelum tewas.

    Kematian Taryana tersebut pun mengundang keprihatinan dari sejumlah pihak.

    Pasalnya, Taryana berasal dari keluarga yang hidup pas-pasan dan tak punya pekerjaan tetap.

    Taryana pun memiliki seorang Istri bernama Yeni dan 1 orang anak perempuan yang masih berstatus pelajar SD.

    Sementara dari istri sebelumnya, Taryana mempunyai 3 anak.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun mendatangi kediaman keluarga Taryana di Desa Sirap, Kecamatan Tanjungsiang.

    “Kedatangan saya kesini untuk ikut berduka cita atas apa yang dialami keluarga korban yang meninggal secara tragis diamuk massa gara-gara ketahuan mencuri ayam,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (4/4/2025).

    Dia juga ingin mengetahui kondisi ekonomi keluarga hingga korban Taryana nekat mencuri ayam.

    “Berdasarkan keterangan istri korban, saat kejadian kondisi keluarga masih punya uang Rp 300 ribu. Kebutuhan dapur juga seperti beras juga ada. Jadi sebenarnya tidak terdesak oleh kebutuhan dapur, suaminya berbuat atau mencuri ayam tersebut,” katanya.

    Namun, Dedi mengatakan, keluarga korban memang punya utang ke bank emok puluhan juta.

    “Keluarga korban ini memiliki utang ke bank, termasuk ke Bank BTPN Syariah. Mungkin itu alasan korban mencuri untuk membayar utang, karena korban tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya serabutan,” tuturnya.

    Dedi juga mengutuk keras aksi main hakim sendiri warga terhadap pelaku kejahatan. Apalagi yang dicuri hanya ayam.

    “Semoga aksi main hakim sendiri ini kejadian yang terakhir dan tak terulang kembali di kemudian hari. Negara kita ini negara hukum, warga tak boleh main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi juga mengapresiasi langkah tegas Polres Subang yang sudah mengamankan delapan pelaku.

    “Hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku main hakim sendiri agar dapat memberikan efek jera, sehingga masyarakat tak melakukan aksi serupa terhadap pelaku kejahatan,” ungkap dia.

    Dalam kunjungannya ke keluarga korban, Gubernur Jabar juga memberikan santunan untuk biaya hidup istri dan satu anak korban sebesar Rp 5 juta.

    Dedi juga menyerahkan Rp 30 juta untuk membayar utang ke bank emok.

    Tak hanya itu, Dedi juga berjanji memberikan santunan kepada keluarga pelaku main hakim sendiri yang saat ini ditahan di Polres Subang.

    “Nanti akan saya undang ke Lembur Pakuan. InsyaAllah saya akan berikan santunan atau modal untuk usaha karena suaminya harus mendekam di penjara,” ucap dia.

    Curhat Sang Istri Kepada Dedi Mulyadi

    Sementara itu, Yeni, mengaku suaminya sebelum mencuri ayam, sempat juga terpergok mencuri kencur di kebun kebun warga sebelumnya.

    “Saya sama sekali tidak tahu motif suami saya mencuri untuk apa? Dan uang yang dikasih ke saya juga saya tak pernah tahu uang dapat dari mana. Sekalipun tak punya kerjaan tetap tapi dia selalu ngasih nafkah walaupun tak seberapa,” kata Yeni saat berbincang dengan Dedi Mulyadi.

    Yeni juga mengaku saat lebaran, dirinya dan keluarga untuk kebutuhan dapur stok masih ada seperti beras dan juga makanan.

    “Di hari lebaran, saya masih pegang uang Rp 300 ribu, beras juga masih ada dan sama sekali tak terdesak oleh kebutuhan dapur,” ucapnya.

    Yeni juga mengaku kepada Dedi Mulyadi bahwa dirinya terlilit hutang Bank Emok yang mencapai puluhan juta rupiah.

    “Saya punya utang bank emok pak Gubernur, totalnya ada 3 bank dan jumlahnya mencapai sekitar Rp 30 juta,” ungkap Yeni kepada Dedi Mulyadi.

    “Tidak tahu juga alasan suami saya mencuri untuk apa, mungkin juga untuk bantu buat setor bank Emok,” ucapnya.

    Lanjut Yeni, dirinya dulu sempat jualan gorengan, modalnya dari pinjaman bank emok.

    “Tapi dagang gorengan hanya cukup untuk setor bank Emok saja, kadang itu juga masih kurang,” katanya.

    Yeni juga mengucapkan terima kasih atas empati dari pak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sudah bersedia mengunjungi kediamannya.

    “Terima kasih atas kepedulian pak Gubernur, terima kasih atas santunan yang diberikan, semoga apa yang diberikan Pak Gubernur ini bisa bermanfaat untuk modal usaha kedepan menghidupi anak saya,” katanya.

    Yeni juga mengaku dirinya telah mengikhlaskan kematian suaminya, sebagai bagian dari takdir Allah SWT.

    “Saya ikhlas, mungkin itu jalan terbaik dari Allah untuk suami saya, sekalipun harus meninggal secara tragis dihakimi massa secara keji,” ucapnya.

    Yeni juga meminta, proses hukum tetap harus ditegakkan karena bagaimanapun perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum apalagi sampai menghilangkan nyawa orang.

    “Saya minta hukum harus ditegakkan, untuk memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang dikemudian hari,” pungkasnya

    Sementara itu Camat Tanjungsiang, Agus Saepulah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada warganya yang baru saja tertimpa musibah.

    “Terima kasih Pak Gubernur yang sudah memberikan perhatian, kepada warga kami yang baru saja tertimpa musibah,” ucapnya.

    Pak gubernur juga selain berkunjung ke kediaman keluarga korban, juga memberikan santunan.

    “Tadi selain berkunjung, Pak Gubernur juga memberikan bantuan untuk istri korban dan juga akan melunasi utang-utangnya ke 3 Bank Emok” katanya.

    Selain itu tak hanya keluarga korban, rencananya, keluarga para pelaku main hakim sendiri yang berjumlah 8 orang juga akan diberikan santunan di kediaman pak Gubernur di Lembur Pakuan dalam beberapa hari kedepan.

    “Pak Gubernur rencananya akan mengundang saya dan keluarga pelaku main hakim sendiri ke Lembur Pakuan, rencananya akan diberikan bantuan juga untuk modal usaha karena suaminya harus mendekam di jeruji besi,” ucapnya.

    (Tribunjabar.id/ Ahya Nurdin)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Kunjungi Keluarga Pencuri Ayam yang Tewas Diamuk Massa di Subang, Ungkap Hal Ini

  • Pemdaprov Siapkan Anggaran Jalan dan Jembatan Provinsi Rp2,4 Triliun

    Pemdaprov Siapkan Anggaran Jalan dan Jembatan Provinsi Rp2,4 Triliun

    JABAR EKSPRES – Pemda Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk penanganan jalan provinsi serta penggantian maupun rehabilitasi jembatan di jalan provinsi.

    “Ini fokus kita untuk tahun ini dan tahun depan,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, melalui akun instagram pribadinya.

    Menurut KDM –sapaan Dedi Mulyadi, setelah jalan provinsi semuanya dan dalam keadaan sempurna, Pemdaprov akan memberikan stimulus terhadap kabupaten kota yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan.

    “Sekali lagi yang tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan, untuk segera menyempurnakan pembangunan jalan kabupaten kota. Setelah sebelumnya saya pasti mengevaluasi terhadap anggaran yang dimilikinya,” ucap Dedi.

    “Jangan sampai untuk jalan tidak ada, untuk kegiatan lain ada,” imbuhnya.

    Sedangkan untuk jalan desa, menurut Dedi, sudah ada dana desa.

    Apabila desa-desa tidak memiliki kemampuan karena wilayahnya sangat luas dan alokasi dana desanya tidak mencukupi, pihaknya akan memberikan stimulus terhadap pembangunan jalan desa.

    “Stimulus akan diberikan dengan catatan dana desanya sudah bisa dilaksanakan secara optimal dan biasanya tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan karena keterbatasan anggaran,” katanya.

    “Anggarannya tidak akan terfokuskan di Jawa Barat secara bersama-sama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat,” tuturnya.

    Adapun kewenangan pengelolaan maupun penanganan jalan di Jawa Barat, sesuai UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional.

    Pemdaprov Jabar melalui DBMPR Jabar bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi, dan pemda kabupaten kota bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten kota.

    Dinas BMPR Jabar bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan jalan provinsi di wilayah Jawa Barat, serta memastikan bahwa jalan-jalan di provinsi tersebut dalam kondisi yang baik dan aman untuk dilalui.

    Sementara itu, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat telah mencapai 86,44 persen pada akhir tahun 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 87,51 persen pada akhir 2025 melalui perbaikan jalan sepanjang 272 kilometer.

  • 3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    3 Pihak Sentil Supian Suri soal Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas, KPK dan Dedi Beri Peringatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Pernyataan Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, menuai reaksi dari berbagai pihak.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kompak mengingatkan mengapa ASN tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.

    1. KPK: Mobil Dinas Bukan untuk Kepentingan Pribadi

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan mobil dinas bukan digunakan untuk kegiatan pribadi.

    Atas hal itu, Budi mengingatkan kepada kepala daerah, agar aktif menjadi teladan bagi jajarannya dalam pencegahan korupsi, terutama saat momen lebaran.

    Pencegahan korupsi itu termasuuk dengan tidak menyalahgunakan mobil dinas.

    “Kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Budi dalam keterangannya, dikutip Kompas.com pada Jumat (4/4/2025).

    “Kepala daerah dan satuan pengawas atau inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif,” imbuh dia.

    2. Dedi Mulyadi Bakal Panggil

    Dedi Mulyadi mengatakan bakal memanggil semua kepala daerah, termasuk Supian Suri, pada 8 April 2025 mendatang.

    Hal ini buntut sikap Supian yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Depok, menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    “Tanggal 8 (April) akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Dalam pertemuan itu, lanjut Dedi, ia akan mengingatkan kepada semua kepala daerah di Pemprov Jabar, agar langkah yang dilakukan Supian, tak terulang lagi.

    Ia juga akan menekankan beberapa hal kepada semua kepala daerah di Jabar.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi.

    Dedi sebelumnya mengatakan ia telah menegur Supian buntut mengizinkan ASN memakai mobil dinas.

    Kepada Supian, Dedi meminta agar Wali Kota Depok itu tak lagi mengulangi perbuatannya.

    Sebab, menurut Dedi, langkah Supian justru membuka peluang bagi ASN abai pada peraturan yang ada.

    “Tadi malam saya sudah tegur, nanti nggak boleh ada pernyataan seperti itu lagi.”

    “Itu membuka ruang pada kebijakan-kebihakan lainnya, nanti abai,” jelas Dedi setelah melaksanakan salat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Senin (31/3/2025).

    3. Wamendagri Akan Beri Teguran

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengaku akan menegur Supian Suri buntut mengizinkan ASN pakai mobil dinas untuk mudik.

    Bima menegaskan, mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan publik.

    Sebab, apabila mobil dinas mengalami kerusakan, hal itu akan berisiko pada kerugian negara.

    “Ya kita akan tegur (Wali Kota Depok),” kata Bima, Senin.

    “Seharusnya (mobil dinas) tidak digunakan (untuk kepentingan pribadi). Apalagi risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara,” jelas Bima.

    Karena itu, Bima meminta seluruh kepala daerah memerhatikan tugas dan fungsi ASN tersebut.

    Ia mengatakan, aturan penggunaan mobil dinas tidak pernah berubah hingga saat ini.

    Saat ditanya soal sanksi yang akan dikenakan kepada Supian Suri atas kebijakan tersebut, Bima mengatakan pasti akan diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat.

    “Sanksinya tentu akan disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur pasti akan memberikan sanksi,” pungkas dia.

    Alasan Supian Supri Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas

    Sebelumnya, Supian Suri memperbolehkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Izin itu, kata Supian, diberikan sebab tak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Supian juga menyebut, izin itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, perizinan mobil dinas untuk dipakai ASN mudik juga sebagai jaminan agar mereka lekas kembali ke Depok tanpa beralasan terkendala transportasi.

    “Pada prinsipnya, mau bawa (kendaraan dinas) pulang kampung atau tetap enggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas tetap melekat terhadap yang diamanahkan,” jelas Supian.

    Kondisi itu termasuk risiko mobil dinas yang mungkin hilang saat ditinggal atau rusak saat dipakai.

    Pemkot Depok, kata Supian, pastinya akan menindaklanjuti dengan tegas.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisalnya hal itu terjadi,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Ruly Kurniawan/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia)

  • 1 Bantah Potong Uang Kompensasi Dedi Mulyadi, Dishub: Itu Keikhlasan Sopir Bandung

    1 Bantah Potong Uang Kompensasi Dedi Mulyadi, Dishub: Itu Keikhlasan Sopir Bandung

    Bantah Potong Uang Kompensasi Dedi Mulyadi, Dishub: Itu Keikhlasan Sopir
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.
     
    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).
    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.
    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.
    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.
    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.
    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.
    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.
    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.
    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).
    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.