Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Wujudkan Swasembada, APROPI Dukung Upaya Pemerintah Hadirkan Pestisida Terjangkau dan Berkualitas – Halaman all

    Wujudkan Swasembada, APROPI Dukung Upaya Pemerintah Hadirkan Pestisida Terjangkau dan Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Majalengka, Senin (7/4/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara langsung menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi sektor pertanian di wilayahnya.

    Salah satu keluhan utama yang disuarakan adalah mahalnya biaya pembasmi hama atau pestisida yang ditanggung para petani.

    Yanno Nunuhitu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) memberikan tanggapan terkait keluhan Dedi Mulyadi.

    Dirinya mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa tercapainya swasembada pangan di Indonesia sangat bergantung pada penggunaan pestisida yang tepat dan efektif.

    “Tanpa pestisida, sulit untuk memastikan hasil pertanian yang optimal,” ujar Yanno dalam keterangan yang diterima.

    Menurutnya, penggunaan pestisida di Indonesia diawasi dengan ketat oleh Kementerian Pertanian, yang bertujuan memastikan bahwa semua produk pestisida yang beredar tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi manusia, lingkungan, dan ekosistem pertanian.

    “Kami sepenuhnya mendukung pendapat Kang Dedi Mulyadi terkait pentingnya upaya bersama untuk menghadirkan pestisida bermutu dengan harga yang lebih terjangkau bagi para pelaku industri pertanian Indonesia. Hal ini sangat penting agar para petani dapat tetap mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang wajar,” katanya.

    Yanno menjelaskan, sebagian besar pestisida yang digunakan di Indonesia masih berasal dari impor.

    Sehingga harga dan ketersediaanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara produsen. 

    “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian kita. APROPI, sebagai asosiasi produsen pestisida dalam negeri, meminta dukungan serta campur tangan pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada pestisida impor,” ujarnya.

    APROPI menilai, jika langkah ini ini dilakukan akan mengurangi ketergantungan dan membantu mendorong industri pestisida lokal untuk berkembang.

    “Di Jawa Barat, terdapat empat pabrik pestisida milik anggota APROPI yang siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Kang Dedi Mulyadi, untuk menghasilkan pestisida yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga aman bagi pengguna, konsumen hasil pertanian, serta lingkungan,” katanya.

    Lebih lanjut, APROPI mendukung sepenuhnya gerakan swasembada pangan yang digagas oleh Presiden RI.

    “Kami siap berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, 1000 persen,” kata Yanno.

    Diberitakan sebelumnya, Dedi menjelaskan, meski ketersediaan pupuk saat ini sudah lancar, beban berat petani belum terangkat sepenuhnya karena mahalnya biaya pembelian pestisida.

    Menurutnya para petani, harus mulai menyemprot lahan sejak sebelum masa tanam untuk mengendalikan hama seperti keong.

    “Biaya paling tinggi justru datang dari kebutuhan akan obat-obatan, karena sejak sebelum tanam sudah harus disemprot. Saya sendiri petani, dan tahu persis kondisinya,” kata Dedi di hadapan Presiden.

    Dia menambahkan bahwa dalam kurun dua bulan masa tanam hingga panen, penyemprotan harus dilakukan hampir setiap dua hari sekali.

    Jenis hama pun beragam, sehingga petani tak cukup membeli satu jenis pestisida saja.

    “Hama datang silih berganti. Baru hilang, datang lagi. Ini yang membuat biaya makin tinggi,” jelasnya.

  • Ajak kerja untuk rakyat, Prabowo tak soal warna partai kepala daerah

    Ajak kerja untuk rakyat, Prabowo tak soal warna partai kepala daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ajak kerja untuk rakyat, Prabowo tak soal warna partai kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan warna atau asal partai dari masing-masing kepala daerah dan mengajak mereka bekerja bersama untuk mengabdi kepada rakyat.

    “Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Enggak ada, saya enggak tanya dari partai mana, bupati di sini saya tidak tahu dan saya enggak akan tanya. Yang saya tahu kita kerja untuk rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada Panen Raya Nasional yang dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

    Dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berupaya memajukan kesejahteraan petani yang mendukung ketahanan pangan.

    Dalam sambutannya di hadapan ribuan petani hingga gubernur dari 13 provinsi lainnya, Prabowo pun mengajak seluruh pihak, baik gubernur, bupati, pimpinan TNI dan Polri, untuk kerja bahu-membahu untuk rakyat termasuk petani, tanpa memedulikan warna partai pendukung.

    Menurut Prabowo, urusan partai hanya dapat dikaitkan saat pilkada atau pemilu di mana kontestasi tersebut pun sudah selesai. Setelah itu, masing-masing kepala daerah harus memfokuskan diri bekerja untuk rakyat.

    “Mari kita kerja sama, mari kita bahu membahu, ini jalan kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerja sama. Sama dengan main bola, enggak mungkin tim main bola kalau kesebelasan enggak kompak, nggak kerja sama,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa dirinya ingin menjadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia.

    Sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Presiden memahami bahwa hidup petani harus makmur, terutama penghasilannya tercukupi.

    Adapun dalam acara tersebut, sejumlah pejabat yang turut mendampingi Presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Sumber : Antara

  • Prabowo: Gelar Akademis Tak Jamin Kebijakan Prorakyat

    Prabowo: Gelar Akademis Tak Jamin Kebijakan Prorakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, faktor akademis tidak menjamin seseorang dapat membuat kebijakan yang prorakyat.

    Prabowo menekankan, yang lebih penting dalam pemerintahan adalah menempatkan orang-orang yang benar-benar cinta kepada rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo ketika memimpin panen raya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

    “Kita butuh banyak orang pintar, tapi yang paling penting adalah mereka yang memiliki akal sehat dan benar-benar mencintai rakyat, karena mereka berasal dari rakyat,” ujar Prabowo, Senin (7/4/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat menanyakan satu per satu pejabat yang mendampinginya mengenai perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu.

    Di antaranya, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Prabowo menerima jawaban bahwa pejabat-pejabat tersebut bukan lulusan luar negeri, melainkan lulusan dari perguruan tinggi daerah. Meski demikian, mereka terbukti bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

    “Saya kadang melihat orang yang terlalu pintar malah tidak jadi apa-apa. Lihat, Kang Dedi, lulusan mana? Bukan dari Amerika, bukan? Oh, Purwakarta,” ungkap Prabowo.

    Prabowo menegaskan dalam kepemimpinan, hal terpenting adalah kecintaan terhadap rakyat, karena kebijakan yang baik haruslah rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Prabowo menyatakan semangatnya karena dikelilingi oleh pembantu-pembantu hebat dalam kabinet. Ia menilai kebijakan prorakyat yang telah dikeluarkan selama pemerintahannya merupakan bukti bahwa timnya bekerja dengan baik.

    “Saya merasa benar-benar punya tim yang hebat. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir, itu biasa. Pemimpin ibarat pohon besar yang sering diterpa angin kencang. Semakin kita naik ke puncak, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang harus kita hadapi,” tutup Prabowo Subianto yang menyebut gelar akademis tidak menjamin kebijakan prorakyat.

  • 1 Dadang Dishub dan Sopir Angkot Dikonfrontasi Dedi Mulyadi, Diminta Jelaskan soal Pemotongan Uang Kompensasi Bandung

    1 Dadang Dishub dan Sopir Angkot Dikonfrontasi Dedi Mulyadi, Diminta Jelaskan soal Pemotongan Uang Kompensasi Bandung

    Dadang Dishub dan Sopir Angkot Dikonfrontasi Dedi Mulyadi, Diminta Jelaskan soal Pemotongan Uang Kompensasi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    mempertemukan Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih dan sopir angkot Eman Hidayat atau Emen. 
    Emen mengaku uang kompensasi agar ia tidak beroperasi saat mudik Lebaran disunat sehingga dana yang ia terima tidak utuh. Video pengakuannya itu viral di media sosial. men.
    Dalam pertemuan itu, Dedi meminta Emen dan Dadang bicara jujur soal pemotongan pemotongan uang kompensasi sopir di jalur Puncak.
    “Sampaikan kepada warga Jabar dan Indonesia, Pak Dadang ini ikut nyuruh motong, ikut menikmati atau tidak? Bicara jujur,” tanya Dedi kepada Emen pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin (7/4/2025) malam
    Menurut Emen, Dadang tidak meminta agar uang itu dipotong. Ia juga yakin Dadang tidak menikmati uang kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.
    Emen mengungkapkan, yang memotong atau meminta uang, lanjut dia, adalah Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).
    Menurut Emen, uang sebanyak Rp 4 juta diserahkan di basecamp.
    Sementara Dadang mengaku tidak hadir waktu penyerahan uang bantuan. Dishub kabupaten tidak dilibatkan dalam program itu.
    “Hanya provinsi saja. Jadi kita hanya menyaksikan terkait simbolis saja di polres,” jelasnya.
    Dedi mengkroscek pernyataan Dadang kepada Emen. Hal itu pun dibenarkan Emen bahwa Dadang tidak ada saat penyerahan bantuan.
    “Tak ada,” kata Emen.
    Dedi menjelaskan, hal ini apa adanya dan sesuai fakta.
    “Kita tidak merekayasa, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak,” ujar Dedi.
    Dia menegaskan, pungutan liar oleh Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada. Yang ada hanyalah pungutan yang dilakukan oleh KKSU.
    “Uangnya pun dinikmati oleh mereka. Yang paling penting dari itu adalah ada pungutan berdasarkan informasi, di jalur Cibedug sebesar Rp 250.000 oleh KKSU,” kata Dedi.
    Yang memungutnya, lanjut dia, menjamin sopir tetap beroperasi meskipun seharusnya mereka diliburkan.
    “Untuk Polres Bogor yang perlu ditindaklanjuti, saya yakin pungutan-pungutan itu terjadi di setiap wilayah, cuma ada yang terbuka dan tidak,” kata Dedi.

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.
    Sementara Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
    Dadang menyebut tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).
    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.
    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Bakal Minta Penjelasan Lucky Hakim Imbas Plesir ke Jepang Tanpa Izin

    Kemendagri Bakal Minta Penjelasan Lucky Hakim Imbas Plesir ke Jepang Tanpa Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk menjelaskan secara langsung terkait keberangkatannya ke Jepang yang diduga dilakukan tanpa seizin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Lucky Hakim. Kini, sebut Bima, Lucky Hakim pun telah menyampaikan permohonan maafnya.

    “Tapi kami minta Pak Bupati segera menjelaskan secara langsung secara segera setiba di Tanah Air,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini menerangkan bahwa sebenarnya Undang-Undang secara jelas dan tegas sudah mengatur mengenai aturan perjalanan keluar negeri bagi kepala daerah.

    “Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf I Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” tuturnya.

    Selanjutnya, imbuhnya, Pasal 77 Ayat (2) mengatur soal sanksi yang dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bilamana mereka melanggar UU tersebut.

    “Dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 [tiga] bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” tegasnya.

    Sebelumnya, Bupati  Lucky Hakim tengah menjadi sorotan warganet setelah unggahan liburannya ke Jepang menuai kontroversi. Dalam sejumlah foto dan video yang diunggah di akun Instagram resminya, terlihat Lucky tengah menikmati suasana Disneyland. Namun, alih-alih mendapat pujian, unggahan itu justru dibanjiri komentar pedas dari warganet. 

    Pasalnya, keberangkatan Lucky ke Jepang diduga dilakukan tanpa seizin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun pemberitahuan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini memicu spekulasi publik mengenai prosedur keberangkatan seorang kepala daerah ke luar negeri, termasuk pertanyaan mengenai transparansi dan urgensi perjalanannya.

    Adapun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku tak mendapat informasi apa pun dari bawahannya itu. Ia menyayangkan sikap Lucky yang dinilai abai terhadap prosedur perizinan luar negeri. 

    Menurut aturan yang berlaku, kepala daerah wajib melapor dan meminta izin kepada Mendagri melalui jalur gubernur sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, sekalipun dalam masa cuti nasional

  • Tak Izin ke Jepang, Lucky Hakim Akan Temui Dedi Mulyadi dan Mendagri

    Tak Izin ke Jepang, Lucky Hakim Akan Temui Dedi Mulyadi dan Mendagri

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Indramayu Lucky Hakim telah mengajukan permohonan maaf, setelah diketahui berlibur ke Jepang bersama keluarganya tanpa meminta izin dari gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Lucky Hakim menyatakan, siap menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan tindakannya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi, Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maafnya.

    Bima Arya mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Indramayu tersebut.

    “Betul, Pak Bupati (Lucky Hakim) sudah berkomunikasi dengan saya,” kata Bima Arya kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Bima Arya menambahkan, Lucky Hakim mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak meminta izin sebelum berangkat ke Jepang.

    “Dia mengakui tidak mengajukan izin sebelumnya dan sudah menyampaikan permintaan maaf,” ujarnya lagi.

    Lucky Hakim angkat bicara mengenai kepergiannya ke Jepang. Ia mengungkapkan, pergi ke Jepang setelah melaksanakan open house bersama warga Indramayu dan berada di Jepang hingga 7 April 2025.

    “Benar, saya di Jepang. Setelah Lebaran, saya berangkat dan akan kembali setelah selesai cuti bersama,” ujar Lucky Hakim.

    Lucky Hakim menambahkan, setelah kembali ke Tanah Air, ia berencana menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Setibanya saya di Indonesia, saya akan menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk menjelaskan hal ini,” tutup Lucky Hakim soal permintaan maaf setelah pergi ke Jepang tanpa meminta izin kepada gubernur Jawa Barat dan Mendagri.

  • Gaya Prabowo Saat Berdialog dengan Petani di Majalengka

    Gaya Prabowo Saat Berdialog dengan Petani di Majalengka

    Bisnis.com, MAJALENGKA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Majalengka untuk berdialog langsung dengan para petani di lingkungan setempat.

    Dalam momen Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi Indonesia, Presiden Ke-8 RI itu menggelar dialog langsung dengan para petani dari berbagai daerah melalui sambungan virtual yang digelar di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

    Presiden Prabowo Subianto./Ist

    Dalam kunjungan yang berlangsung di tengah hamparan sawah hijau tersebut, Prabowo duduk bersama petani dan mendengarkan langsung aspirasi mereka terkait tantangan sektor pertanian.

    Prabowo tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem dan kacamata hitam, sementara beberapa petani mengenakan pakaian sederhana dengan topi atau kaus lengan panjang. 

    Di samping Prabowo, terlihat sejumlah pejabat mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo Subianto./Ist

    Tak terkecuali terlihat beberapa perwakilan masyarakat desa yang turut mendengarkan jalannya diskusi.

    Prabowo memimpin langsung dialog yang tersambung dengan para gubernur dan petani dari 14 provinsi serta 156 bupati/wali kota di seluruh Indonesia itu dalam membahas isu terkait harga gabah dan distribusi pupuk.

    Salah satunya, dari ujung barat Indonesia, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan aspirasi masyarakat tani Aceh kepada Presiden, khususnya terkait kebutuhan irigasi dan alat pertanian. Dia juga menyoroti lahan tadah hujan yang belum terjamah irigasi di Aceh Utara.

    “Ada sembilan kecamatan yang tidak terjamah oleh irigasi. Mudah-mudahan ke depan Aceh lebih makmur dan lebih maju di bidang pertanian, khususnya sebagai lumbung padi,” tambahnya.

    Prabowo pun menanggapi semua masukan dengan penuh perhatian dan menggarisbawahi bahwa pembangunan pertanian harus berpihak pada rakyat.

    “Saya ingin jadi Presiden, ingin jadi pemimpin yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Itu keinginan saya. Dan ini keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat kita senyum, kita akan bahagia kalau para petani kita makmur,” tegas Prabowo.

  • 5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran – Halaman all

    5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polemik Bupati Indramayu, Lucky Hakim liburan ke Jepang mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Meski mengaku tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun plesiran ke Jepang dilakukan saat libur lebaran 2025.

    Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri, kepala daerah dilarang bepergian keluar negeri selama libur lebaran 2025.

    Lucky Hakim dan keluarganya berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025).

    Dedi Mulyadi baru mengetahui Lucky Hakim berada di Jepang pada Minggu (6/4/2025) dari postingan Instagram @japantour.id.

    Foto Lucky Hakim jalan-jalan ke Jepang diunggah ulang Dedi Mulyadi di akun TikTok @dedimulyadiofficial dan diberi tulisan sindiran.

    “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…” tulis Dedi Mulyadi.

    Berikut 5 fakta Lucky Hakim jalan-jalan ke Jepang tanpa izin:
    1. Wamendagri akan Panggil Lucky Hakim

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengaku sudah menghubungi Lucky Hakim dan meminta klarifikasi terkait keluar negeri tanpa izin.

    “Saya sudah komunikasi dengan pak Bupati, kami akan minta penjelasan langsung,” ujarnya.

    Informasi yang disampaikan Lucky Hakim belum detail dan akan meminta keterangan sepulang dari Jepang.

    “Belum detail menjelaskan,” imbuhnya.

    Ia membenarkan adanya undang-undang yang mengatur perjalanan kepala daerah keluar negeri.

    “Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i KDH dan WKDH (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” tegasnya.

    Bima Arya enggan membahas sanksi yang akan dijatuhkan ke Lucky Hakim lantaran belum ada klarifikasi.

    “Soal sanksi nanti, yang penting kita dengar dulu penjelasan beliau,” terangnya.

    2. Kata Ketua Komisi II DPR RI

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas ke Lucky Hakim.

    “Peristiwa Lucky Hakim ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar lebih disiplin. Saya mendorong Kemendagri untuk memberikan sanksi,” ungkapnya.

    Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab pelayanan publik sehingga tak mengenal hari libur.

    “Kalau bupati atau wali kota, izinnya harus melalui gubernur dan selanjutnya ke Mendagri. Kalau gubernur, langsung ke presiden,” tuturnya.

    3. Kata DPW NasDem Jabar

    Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengaku masih menunggu Lucky Hakim memberikan klarifikasi.

    Mamat mengetahui Lucky Hakim liburan ke Jepang dari media sosial.

    “Saya belum mendapatkan update, justru baru tahu dari media juga. Jadi, kami belum berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” tuturnya, Senin (7/4/2025).

    Partai NasDem akan memanggil Lucky Hakim sepulang dari Jepang untuk dimintai keterangan.

    “Mungkin setelah pulang nanti, kami akan konfirmasi ke yang bersangkutan,” tandasnya.

    4. Pengakuan Lucky Hakim

    Lucky Hakim membenarkan sedang liburan ke Jepang bersama keluarga.

    Pria 45 tahun itu menjelaskan, berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025) dan kembali ke Indonesia pada Minggu (6/4/2025).

    “Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7 dan tentu insyaallah tanggal 8 sudah kembali kerja,” ucapnya, Minggu.

    Sepulang dari Jepang, Lucky Hakim akan menghadap Kemendagri untuk memberikan penjelasan perjalanannya ke luar negeri.

    Lucky menegaskan, liburan ke Jepang menggunakan biaya pribadi.

    “Saya sebagai Bupati Indramayu juga beberapa waktu lalu mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp500 juta dan anggaran mobil dinas Baru sebesar Rp 1 miliar,” lanjutnya.

    Menurutnya, penghematan anggaran yang dilakukan selama ini untuk biaya program satu desa satu sarjana.

    “Yakni yang jumlahnya ada 317 orang per tahun,” tuturnya.

    5. Teguran Dedi Mulyadi

    Menurut Dedi Mulyadi, Lucky Hakim tak pernah berkomunikasi dengan dirinya perihal perjalanan ke Jepang.

    “Enggak ada (izin), pemberitauan ke saya juga enggak ada. Lucky Hakim ke saya WhatsApp, ke Jepang enggak ada.”

    “Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Politisi partai Gerindra tersebut, meminta kepala daerah menjadikan momentum lebaran untuk silaturrahmi bersama warganya.

    Selama arus mudik dan arus balik, kepala daerah di Jawa Barat juga diminta memantau agar tak terjadi kecelakaan.

    “Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby. Apalagi keluar negeri tanpa izin,” tegasnya.

    Dedi menambahkan, tindakan Lucky Hakim melanggar undang-undang dan terancam sanksi pemberhentian selama tiga bulan.

    “Ada di undang-undangnya itu, dilihat di undang-undang diberhentikan selama tiga bulan. Ada di situ,” ucapnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Liburannya Disindir KDM, Bupati Indramayu Lucky Hakim Bakal ke Kemendagri, Sebut Pakai Dana Pribadi

    (Tribunnews.com/Mohay/Rizki Sandi) (TribunJabar.id/Nazmi/Handika Rahmah) 

  • Prabowo ajak masyarakat gunakan teknologi untuk laporkan korupsi

    Prabowo ajak masyarakat gunakan teknologi untuk laporkan korupsi

    Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peran teknologi dalam upaya melaporkan praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan.

    Dalam pernyataannya saat panen raya padi serentak di 14 provinsi yang berpusat di Majalengka, Jawa Barat, Senin, Presiden mengemukakan bahwa penghematan anggaran dan pemanfaatan uang negara secara tepat sasaran akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    “Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta.

    Kepala Negara menekankan pentingnya mencegah kebocoran anggaran dan memperkuat pengawasan di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.

    “Tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa harus bersih,” katanya.

    Prabowo mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, bahkan Presiden kerap menerima laporan langsung dari daerah-daerah terpencil.

    “Kadang-kadang capek juga, saya dari daerah terpencil langsung dilapori kepada Presiden. Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Tidak apa-apa, ini teknologi bagus,” katanya.

    Presiden mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan korupsi dengan merekam dan mengirimkan bukti secara langsung.

    “Kalau ada korupsi, langsung Anda video, Anda rekam saja, langsung kirim. Supaya orang jera. Kalau sudah uang rakyat, ya harus untuk rakyat,” katanya.

    Presiden juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran untuk kebutuhan rakyat seperti perbaikan sekolah dan infrastruktur irigasi.

    Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah menyisihkan anggaran untuk sektor-sektor tersebut.

    Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan publik yang makin kuat, Presiden optimistis perubahan nyata akan segera terlihat.

    “Saya kira dengan kekuatan kita, insyaallah, kita nanti akan lihat hasil tidak lama lagi,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta Lucky Hakim klarifikasi perjalanan ke Jepang

    Wamendagri minta Lucky Hakim klarifikasi perjalanan ke Jepang

    Dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk memberikan penjelasan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait dengan perjalanannya ke Jepang tanpa izin.

    “Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Pak Bupati sudah berkomunikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi, kami tetap meminta beliau datang ke Kemendagri untuk menjelaskan secara langsung,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Ditegaskan pula bahwa aturan terkait dengan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i, disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri.

    Lebih lanjut Bima mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi serius.

    Disebutkan bahwa sanksi tersebut termaktub dalam Pasal 77 ayat (2), yakni dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

    Pasal 76 ayat (1) huruf J undang-undang itu juga menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilarang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

    “Sanksi larangan tersebut sesuai Pasal 77 ayat (3), yaitu teguran tertulis oleh Presiden bagi gubernur/wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota,” tambah Bima.

    Kemdagri menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegur Lucky karena bepergian ke Jepang tanpa izin.

    “Betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur, apalagi pada hari libur dan cuti Lebaran,” ujarnya.

    Akan tetapi, lanjut dia, untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri.

    “Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat,” tulis Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya yang dikutip dari Jakarta, Senin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025