Tag: Mulyadi

Cara Bayar Pemutihan Pajak Agar Lebih Mudah dan Hemat Waktu

JABAR EKSPRES – Kesempatan emas bagi masyarakat Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan keringanan dengan meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan 2025.

Program tersebut disebutnya sebagai bagian dari “Hadiah Lebaran bagi Warga Jabar.”

Dilansir dari dari website resmi Bapendajabarprov.go.id menyebutkan bahwa kebijakan ini memberikan pembebasan atas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, program ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Baca juga : Antisipasi Lonjakan Antrean, Samsat Cimahi Terapkan Ganjil Genap untuk Pemutihan Pajak

“Bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dari tahun 2024 dan sebelumnya, mereka tidak perlu membayarnya. Namun, pajak kendaraan untuk tahun berjalan tetap harus dibayarkan,” jelas Dedi belum lama ini dikutip dari bapenda.jabarprov.go.id.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, lebih banyak menyoroti terkait aturan teknis dari kebijakan pemutihan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Sesuai ketentuan, periode pelaksanaan pemutihan dimulai pada 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Selama periode ini, pemilik kendaraan dapat memperpanjang pajak tanpa harus melunasi tunggakan pokok serta denda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pemutihan ini melanjutkan upaya serupa yang telah diterapkan sebelumnya, seperti program relaksasi pajak dan pemberian diskon.

Baca juga : Jadwal Tutup Samsat Selama Libur Lebaran 2025 dan Cara Bayar Pajak Tanpa Kena Denda

Dalam hal layanan, pemerintah terus mengembangkan teknologi untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan melalui digitalisasi.

Beberapa layanan yang telah tersedia antara lain E-Samsat, aplikasi Sambara dalam Jabar Apps Sapawarga, serta layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Pemprov Jabar juga terus mengembangkan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Sekarang kamu bisa bayar pajak kendaraan dari mana saja lewat:

– E-Samsat

– Aplikasi Sambara via Jabar Apps Sapawarga

– Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

Dengan layanan digital ini, proses bayar pajak jadi makin cepat, aman, dan efisien.

Program pemutihan pajak kendaraan Jawa Barat 2025 ini bukan cuma soal bebas bayar tunggakan, tapi juga langkah nyata menuju ketertiban dan kemudahan dalam urusan kendaraan.

08/04/2025 16:26
Bayar Pajak di Samsat Kota Bogor, Warga Bandung Ini Terpaksa Menginap di Musala – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Warga membludak di Samsat Kota Bogor hendak membayar pajak kendaraan usai libur lebaran 2025, Selasa (8/4/2025).

Warga pun rela antre berjam-jam sejak pagi hari.

Andi, seorang wajib pajak mengaku harus menginap dari kemarin dan tidur di musala Samsat Kota Bogor, Jawa Barat.

Andi adalah warga Kota Bandung dan di Samsat Kota Bogor ia hendak membayar pajak tahunan.

Selain itu, ia juga hendak mencabut berkas data kendaraannya

“Iya saya ikut antre. Tapi, saya dari kemarin jam 10 malam. Kalau antre saya tadi jam 6 pagi,” kata Andi di Samsat Kota Bogor.

Ia sengaja menginap agar mempercepat waktu antreannya.

“Nginep supaya permudah karena tadi jam 6-7 pagi sudah ngantri panjang. Kalau datang siang aduh nggak kebayang antriannya,” ujarnya.

Ia tidak meminta tolong kepada siapapun dalam mengurus pajak ini.

“Saya mengurus sendiri karena pengen tahu gimana susahnya ngurus begini. Lika likunya seperti apa. Kemudian ada pengalaman baru supaya tau mengurus tidak mudah,” ujarnya.

Warga lainnya Sudarmono asal Kedung Halang Kota Bogor rela antre sejak pukul 07.00 WIB.

Sampai pukul 11.00 WIB ia belum sama sekali sampai ke dalam Samsat Kota Bogor.

Meski begitu, ia akan menunggu sampai selesai.

“Saya sudah pasti nyangka antre gini. Tapi gamasalah. Namanya juga dibebaskan kan pajaknya. Pasti ramai,” kata Sudarmono.

Ia pun mengapresiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak.

“Pokoknya hidup KDM. Kang Dedi Mulyadi. Terimakasih karena sudah menghapus pajak ini. Sehingga saya bayar pajak,” ujarnya.

Penulis: Rahmat Hidayat

08/04/2025 16:11
Pesan Dedi Mulyadi ke Lucky Hakim, Sebut Pejabat Harus Terbiasa Terikat Aturan Meski dari Geng Artis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberi pesan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim bahwa pejabat terikat pada peraturan negara.

Meskipun keluarga Lucky Hakim datang dari kalangan artis, kata Dedi, tetap harus sudah membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menanggapi alasan Lucky Hakim, berlibur ke Jepang bersama keluarga saat libur Lebaran karena memenuhi janji kepada anak-anaknya.

“Tapi, saya jelasin Pak Lucky, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Jadi, menurut Dedi, kebahagiaan itu bisa didapatkan tanpa harus ke Jepang.

Justru keluarga pejabat itu, kata Dedi, seharusnya mendapatkan kebahagiaan di daerahnya sendiri, bukan di negara orang lain.

“Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang,” ujar Dedi.

“Kalau mengatakan bahwa, kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang. Jadi, saya ingin nanti para pejabat itu.”

“Coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing. Gitu loh,” ucapnya.

Dedi juga mengatakan, saat Lucky Hakim berlibur di Jepang bersama keluarganya, banyak masalah di Indramayu juga yang belum tuntas, terutama saat musim mudik Lebaran.

“Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur.”

“Nah, ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin,” katanya.

Sebagai informasi, Lucky Hakim dikabarkan menghadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa siang ini.

Izin Lucky Hakim Tertolak Sistem

Sekretaris Daerah Indramayu Aep Surahman mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Jepang, Lucky Hakim sempat memerintahkan stafnya untuk membuat izin pergi ke luar negeri saat bulan Ramadan kemarin.

Namun, pengajuan tersebut tertolak oleh sistem, diduga karena pengajuan cuti itu kurang dari 14 hari kerja dari tanggal pemberangkatan.

Selain itu, diduga pula karena adanya dokumen yang kurang lengkap.

Meski izin pergi ke luar negerinya tertolak oleh sistem, Lucky Hakim tetap berangkat ke Jepang.

Awalnya, Lucky Hakim berencana berlibur tanggal 2-11 April.

Namun, kemudian diubah menjadi 2-6 April 2025 atau menyesuaikan hari cuti Lebaran agar pada 8 April 2025, saat hari pertama masuk kerja, Lucky Hakim bisa kembali bekerja karena dirinya tidak ingin membolos.

Lucky Hakim bahkan diketahui juga masih bekerja sampai hari Lebaran.

Selain itu, Lucky Hakim juga sudah menyiapkan berbagai hal dengan mendelegasikan tugas ke Wakil Bupati Indramayu selama ia pergi agar roda pemerintahan bisa tetap berjalan.

Lucky Hakim Mengaku Salah Artikan Aturan

Dalam hal ini, Lucky Hakim mengakui dirinya bersalah dan meminta maaf karena mungkin salah mengartikan aturan yang berlaku.

“Mungkin di frame kepala saya ya, ini saya salah mengartikan,” ujar dia.

Mengenai alasannya tetap berangkat ke Jepang itu, Lucky Hakim mengatakan karena ia sudah berjanji kepada anak dan keluarganya.

Pasalnya, sejak Pilkada 2024 lalu hingga menjadi Bupati Indramayu, Lucky Hakim terus bekerja dan tidak ada waktu untuk keluarga.

Untuk itu, Lucky Hakim pun segera bertolak ke Kemendagri setelah memimpin apel dan melakukan sidak hari pertama kerja di Indramayu.

“Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan atau klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa bersalah karena saya salah dalam mengartikan (aturan),” ujar dia.

Lucky Hakim pun menyampaikan siap menerima konsekuensi apabila dirinya dinyatakan bersalah.

Namun, dalam hal ini Lucky menekankan bahwa tidak ada maksud dirinya pergi berlibur tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Kemendagri.

“Intinya kalau saya salah, sebagai percontohan, saya siap menerima apapun konsekuensinya, tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Pendopo Indramayu.

“Selebihnya saya akan menanggung karena semua perbuatan ada konsekuensinya,” lanjut Lucky Hakim.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Berkaca pada Lucky Hakim, Dedi Sebut Keluarga Pejabat Harus Bahagia Berekreasi di Daerahnya Sendiri

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi Andurrahman/Handhika Rahman)

08/04/2025 15:24
Lucky Hakim diperiksa Inspektorat Jenderal Kemdagri

Jakarta (ANTARA) – Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang.

Lucky dimintai keterangan terkait dengan perjalanannya ke Jepang pada momentum Lebaran 2025, yang dilakukan tanpa izin resmi dan langgar larangan bepergian ke luar negeri bagi kepala daerah.

“Bapak Bupati (Lucky) dimintai keterangan Inspektorat di Gambir pukul 13.00 WIB,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada awak media saat hendak memasuki Gedung B Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa.

Usai diperiksa oleh pihak Inspektorat, Lucky dijadwalkan untuk bertemu Wamendagri Bima Arya Sugiarto di ruang kerja Gedung B Kemendagri. Namun, Bima belum mengetahui pasti pukul berapa Lucky akan menemuinya.

“Kita tunggu aja, (Lucky) mau ke sini (Gedung B Kemendagri) dari sana (Inspektorat Jenderal Kemendagri Gambir),” ucap Bima.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegur Lucky karena bepergian ke Jepang tanpa izin.

“Betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur, apalagi pada hari libur dan cuti Lebaran,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut dia, untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri.

“Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat,” tulis Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya yang dikutip dari Jakarta, Senin.

Momen kepergian Lucky ke Jepang diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, tampak dia turun dari mobil dengan mengenakan pakaian khas Jepang.

Perjalanan itu diduga tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dinilai bertentangan dengan surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama liburan Lebaran karena mereka menangani berbagai urusan penting terkait dengan perayaan hari besar umat Islam.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

08/04/2025 14:14
5 Fakta Menarik Lucky Hakim, Bupati Indramayu Liburan ke Jepang Tanpa Izin dan Ditegur Wamendagri

loading…

Lucky Hakim, Bupati Indramayu kembali menjadi sorotan publik setelah perjalanan liburannya ke Jepang menuai kontroversi karena tanpa izin Kemendagri. Foto/Ist

JAKARTA – Lucky Hakim, aktor yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu kembali menjadi sorotan publik setelah perjalanan liburannya ke Jepang menuai kontroversi. Keberangkatannya ke Negeri Sakura tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Plesiran Lucky Hakim tanpa izin memicu respons dari Wakil Menteri Dalam Negeri yang secara terbuka menyampaikan teguran.

Di balik polemik tersebut, terdapat sejumlah fakta menarik yang mengungkap sisi lain dari sosok Lucky Hakim, baik sebagai pejabat publik maupun figur publik.

Berikut 5 Fakta Menarik Lucky Hakim:

1. Karier Cemerlang di Dunia Hiburan

Lucky Hakim memulai kariernya sebagai model iklan televisi. Namanya melambung setelah membintangi sejumlah sinetron populer. Tak hanya di layar kaca, Lucky juga merambah dunia film layar lebar dengan berperan dalam sejumlah film layar lebar.

Selain berakting, ia juga menunjukkan bakat di belakang layar sebagai penulis, desainer produksi, dan produser eksekutif dengan mendirikan rumah produksi sendiri yang telah menghasilkan lebih dari 20 FTV.

2. Pencinta Hewan dan Alam

Lucky dikenal sebagai sosok yang punya kecintaan tinggi terhadap hewan dan alam. Ia memelihara berbagai jenis satwa dan aktif menyuarakan isu konservasi. Ia juga sempat jadi pembicara dalam beberapa kampanye pelestarian lingkungan. Hal ini membuatnya punya banyak penggemar dari kalangan pecinta binatang.

3. Terjun ke Politik, Pernah Jadi Anggota DPR hingga Bupati

Dari dunia hiburan, Lucky kemudian terjun ke politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Tahun 2021, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Indramayu, namun kemudian mengundurkan diri.

Tak berhenti di situ, ia kembali mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Indramayu di Pilkada 2024. Keputusannya ini sempat menuai pro dan kontra, tapi menunjukkan bahwa Lucky serius ingin membangun daerahnya.

4. Kontroversi Perjalanan ke Jepang Tanpa Izin

Baru-baru ini, Lucky menjadi sorotan karena perjalanannya ke Jepang tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut aturan, setiap kepala daerah wajib mengajukan izin sebelum bepergian ke luar negeri.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tidak ada pengajuan izin dari Lucky Hakim terkait perjalanannya tersebut. Akibatnya, Kemendagri berencana memanggil Lucky untuk memberikan klarifikasi.

“Pak Bupati sudah melakukan komunikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Namun kami tetap meminta beliau hadir untuk memberikan klarifikasi secara langsung,” ujar Bima Arya.

5. Disindir Dedi Mulyadi, Viral di Media Sosial

Tindakan Lucky ini juga mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Lewat akun TikTok-nya, Dedi menyampaikan sindiran yang cukup menohok bagi Lucky Hakim.

“Selamat berlibur Pak Lucky Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya,” ucap Dedi, disertai ekspresi santai. Unggahan tersebut viral dan menuai banyak komentar dari warganet.

Dari kasus yang terjadi kepada Lucky Hakim banyak yang menyayangkan tindakan Lucky, meskipun ada juga yang membelanya. Meskipun telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda tetap meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas kepada Lucky Hakim.

Dengan begitu diharapkan hal yang terjadi kepada Lucky dapat menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar senantiasa patuh terhadap aturan, transparan dalam bertindak, dan mengutamakan kepentingan publik di atas urusan pribadi.(MG/Alya Ramadhanty Vardiansyah)

(shf)

08/04/2025 14:08
Pengakuan Lucky Hakim, Sudah Berupaya Ajukan Izin tapi Ditolak Sistem – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan ia telah berupaya mengajukan izin untuk berlibur ke Jepang melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun permohonannya ditolak sistem.

Pengakuan ini muncul setelah liburannya menjadi sorotan publik, terutama karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Lucky Hakim menjelaskan, ia memerintahkan stafnya untuk mengurus izin keluar negeri pada bulan Ramadhan lalu.

Rencana awalnya adalah berlibur pada 2-11 April 2025.

Namun, izin cuti yang diajukan ditolak karena berada di bawah 14 hari kerja dari tanggal pengajuan.

“Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja (dari tanggal pengajuan cuti). Saya bilang, ‘Loh kan masih lama’.”

“Lalu dijelaskan, ‘Oh enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya’,” ujar Lucky setelah memimpin apel di Pendopo Indramayu, Selasa (8/4/2025).

Setelah izin cutinya ditolak, Lucky memutuskan untuk mengubah rencana keberangkatannya menjadi 2-6 April 2025.

Ia berencana kembali bekerja pada 8 Mei 2025.

Lucky juga menyatakan selama Lebaran, ia tetap berada di Indramayu dan melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan patroli dan menunaikan shalat Idul Fitri.

Sebelum berangkat ke Jepang, dia mengatakan, mendelegasikan tugas-tugas ke Syaefudin untuk menggantikannya melakukan kegiatan agar saat berlibur agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Tapi saat saya pergi ke sana, ternyata persepsi saya soal hari cuti itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, saya juga akan menjelaskan pula kepada Kemendagri. Hari ini saya akan ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan,” ucap Lucky.

Lucky Hakim menyatakan, rencana liburan ke Jepang sudah dipersiapkan sejak Desember 2024.

Ia merasa perlu meluangkan waktu untuk keluarga, terutama anak-anaknya, setelah masa kampanye dan menjabat sebagai Bupati.

“Terus saya beli tiket tuh bulan Desember. Saya juga bisa tunjukkan bukti-buktinya, itu setelah Pilkada dan belum dilantik,” ujar dia.

Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, menambahkan upaya untuk mendapatkan izin sudah dilakukan dan dilaporkan ke Kemendagri serta Gubernur Jawa Barat.

Namun, proses izin tersebut ditolak oleh sistem, kemungkinan karena kurangnya waktu pengajuan dan dokumen yang diunggah.

“Sebelum keberangkatan Pak Bupati, sudah kita proses sekitar dua minggu lalu. Tanggal persisnya saya lupa,” ujar dia.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

08/04/2025 14:05
Prabowo panen raya hingga saksikan pembelian gabah di Majalengka

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Prabowo panen raya hingga saksikan pembelian gabah di Majalengka
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 07 April 2025 – 20:55 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya dengan menggunakan alat panen modern, hingga menyaksikan langsung transaksi pembelian gabah petani pada kegiatan Panen Raya Nasional yang dipusatkan di Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Acara tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang digelar di 14 provinsi dan 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” kata Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya di hadapan ribuan petani, seperti disaksikan dalam tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo tiba di lokasi acara dan disambut oleh jajaran menteri kabinet Merah Putih yang telah hadir serta masyarakat sekitar yang telah menunggu kedatangannya.

Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat, Presiden Prabowo langsung turun ke sawah melakukan panen padi menggunakan alat panen modern “combine harvester”.

Setelahnya, Presiden Prabowo juga menyaksikan secara langsung proses transaksi pembelian gabah petani oleh Perum Bulog, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap harga dan kesejahteraan petani.

Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog antara Presiden Prabowo bersama para petani. Tak hanya di Majalengka, dialog ini juga terhubung secara virtual dengan petani dari 13 provinsi lainnya yang turut melaksanakan panen raya serentak.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga stabilitas nasional selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, termasuk pengendalian harga bahan pokok.

Presiden Prabowo juga menyoroti kinerja luar biasa dari tim sektor pertanian yang bekerja langsung di lapangan untuk memastikan pasokan dan produksi pangan tetap terjaga, bahkan meningkat di tengah tantangan global.

“Setiap kali saya cari, beliau ada di sawah, ada di daerah, satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan,” kata Presiden..

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyebutkan bahwa keberhasilan panen tahun ini merupakan buah dari kebijakan pro petani yang diterapkan Presiden Prabowo.

Mentan juga menyebut bahwa serapan Bulog turut melonjak tajam di mana stok beras Nasional saat ini mencapai 2,4 juta ton dan diperkirakan menembus 3 juta ton di akhir bulan, yang merupakan angka tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sumber : Antara

08/04/2025 13:45
Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

TRIBUNJAKARTA.COM – Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum.

Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik.

Namun, belakangan, ia meralatnya.

Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar.

Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon.

“Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025).

Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi.

Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan.

Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU.

“Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya.

Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum.

Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

“Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya.

Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut.

Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu.

Dadang sempat meradang

Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu.

Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi.

“Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025).

Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen.

“Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang.

“Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya.

Sebut KKSU yang minta jatah

Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.

Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

“Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

“Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

“KKSU,” jawab Dadang.

Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

“KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

“Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

“Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

“Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

Hanya keikhlasan sopir

Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

“Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

08/04/2025 13:36
Pulang Liburan dari Jepang, Lucky Hakim Gelar Apel Pagi di Indramayu

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim akhirnya kembali berlibur dari Jepang. Pada hari ini, Selasa (8/4/2025), ia langsung menggelar apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam unggahan di media sosial (medsos), Lucky Hakim terlihat memimpin apel tersebut dengan mengenakan seragam lengkap.

“Pelaksanaan apel pagi ASN Kabupaten Indramayu, 8 April 2025. Mari bersama-sama membersihkan hati, menyucikan jiwa, silih asih, silih asah, silih asuh,” ujar Lucky Hakim dalam keterangan yang diunggah di Instagram @sahabat.luckyhakim.

Meskipun baru saja pulang dari liburan di Jepang dan melaksanakan kegiatan di Indramayu, Lucky Hakim masih memiliki agenda penting. Ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut akan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025) siang.

“Pertemuan ini sudah dijadwalkan untuk siang hari ini,” ujar Bima Arya saat dikonfirmasi Antara dari Jakarta.

Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas perjalanan luar negeri Lucky Hakim ke Jepang yang dilakukan tanpa izin resmi. Selain itu, pertemuan ini juga akan menjadi kesempatan untuk melakukan klarifikasi serta membahas aspek hukum dan administratif yang mengatur perjalanan dinas pejabat daerah.

08/04/2025 11:43
10 Dedi Mulyadi Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Jabar, Plus Gratis Pajak Tahun Ini Bandung

Dedi Mulyadi Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Jabar, Plus Gratis Pajak Tahun Ini
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinas Pendapatan Pemprov Jawa Barat membebaskan biaya mutasi, biaya balik nama dan pajak kendaraan tahun 2025 bagi kendaraan luar provinsi yang mutasi ke Jawa Barat.
Program ini berlaku untuk kendaraan perorangan, perusahaan swasta, maupun pemerintah.
“Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, bagi yang mutasi kita bebaskan pajak kendaraan bermotornya (tahun 2025) dan biaya balik nama kendaraan (BBN),” kata Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
melalui unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi
Kompas.co
m, Selasa (8/4/2025) pagi.
Dia meminta perorangan maupun perusahaan yang mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar, untuk segera mutasi kendaraannya.
“Pajaknya dibebaskan, tapi kalau biaya (penerbitan) BPKB dan STNK nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemprov,” jelas Dedi.
Dia meminta pihak terkait memanfaatkan kesempatan ini.
Jangan sampai, kata Dedi, kendaraan beroperasi di Jabar, bahkan merusak jalan di Jabar tapi bayar pajaknya di provinsi lain.
“Pokoknya tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025 mutasi, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025,” kata Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/04/2025 11:31