Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • PNM Peduli Masa Depan Sehat, Salurkan Bantuan Sanitasi Layak dan Air Bersih

    PNM Peduli Masa Depan Sehat, Salurkan Bantuan Sanitasi Layak dan Air Bersih


    PIKIRAN RAKYAT – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar penyediaan sanitasi layak dan akses air bersih untuk masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 tercatat sebesar 92,64 persen. Artinya, masih terdapat 7,36 persen rumah tangga yang belum menikmati akses air minum layak.

    PNM Peduli telah menyalurkan bantuan fasilitas sanitasi layak dan penyediaan air bersih di 37 titik yang tersebar di seluruh Indonesia selama tahun 2024. Langkah ini merupakan bentuk nyata PNM dalam mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan “PNM percaya bahwa akses terhadap sanitasi layak dan air bersih adalah fondasi utama untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat. Melalui program ini, kami berharap dapat mempercepat pemerataan akses air bersih di seluruh penjuru tanah air, sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berdaya,” ujar Arief.

    PNM tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, namun juga mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, mengelola air dengan bijak, serta menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah diberikan.

    PNM meyakini bahwa kolaborasi aktif antara perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan manfaat program ini berkelanjutan dalam jangka panjang. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polemik Lucky Hakim Liburan ke Jepang, KPK Siap Turun Tangan Jika Ada Dugaan Korupsi

    Polemik Lucky Hakim Liburan ke Jepang, KPK Siap Turun Tangan Jika Ada Dugaan Korupsi

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjadi sorotan setelah diketahui pergi ke Jepang pada libur Lebaran tahun ini tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Tindakan tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat, karena kepala daerah harus mendapat izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

    Keputusan Lucky Hakim untuk berlibur ke Jepang tanpa prosedur izin yang sah berujung pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada Selasa, 8 April 2025.

    Pihak Itjen, mendalami soal sumber dana yang digunakan Lucky Hakim untuk berlibur ke Jepang bersama keluarganya. Pendalaman ini penting untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan oleh Lucky Hakim.

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengatakan bahwa pemeriksaan Lucky Hakim merupakan ranah Kemendagri. Namun, ia mempersilahkan Kemendagri membuat laporan jika menemukan adanya dugaan korupsi dalam perjalanan Lucky Hakim ke luar negeri.

    “Saat ini, itu sudah menjadi kewenangan Kemendagri dalam hal pemeriksaan yang bersangkutan. Tentunya apabila dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kemendagri menemukan adanya unsur dugaan korupsi, hal tersebut dapat dilaporkan ke KPK,” ujar Tessa kepada wartawan, Rabu, 9 April 2025.

    Dalami Soal Sumber Dana Lucky Hakim ke Jepang

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan, pihak Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap Lucky Hakim secara menyeluruh, termasuk mendalami soal sumber dana yang digunakan Lucky Hakim untuk ongkos berlibur ke Jepang.

    “Kami konfirmasi lagi terkait misalnya apakah ada penggunaan uang negara dan juga apakah ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu, ini harus dikembangkan jadi pemeriksaan ini menyeluruh, ini yang dilakukan oleh Inspektorat,” kata Bima Arya, Selasa, 8 April 2025.

    Bima Arya menjelaskan, soal pendalaman ada atau tidaknya dana APBD yang dipakai Lucky Hakim menjadi materi pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Sejauh ini, pendalaman hanya dilakukan Inspektorat Jenderal belum melibatkan lembaga audit.

    “Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan. Sejauh mana, apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain, itu akan didalami, ini materinya ada di Inspektorat semua,” ujar Bima Arya.

    “Ini bukan soal dugaan tapi Inspektorat menjalankan pemeriksaan secara komprehensif agar semuanya jelas, terang-benderang,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dukung Pembangunan Berkelanjutan PNM Beri Bantuan Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Bersih – Halaman all

    Dukung Pembangunan Berkelanjutan PNM Beri Bantuan Fasilitas Sanitasi Layak dan Air Bersih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada pilar penyediaan sanitasi layak dan akses air bersih untuk masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024 tercatat sebesar 92,64 persen.

    Artinya, masih terdapat 7,36 persen rumah tangga yang belum menikmati akses air minum layak.

    PNM Peduli telah menyalurkan bantuan fasilitas sanitasi layak dan penyediaan air bersih di 37 titik yang tersebar di seluruh Indonesia selama tahun 2024.

    Langkah ini merupakan bentuk nyata PNM dalam mendukung kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan, PNM percaya bahwa akses terhadap sanitasi layak dan air bersih adalah fondasi utama untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat.

    Melalui program ini, PNM berharap dapat mempercepat pemerataan akses air bersih di seluruh penjuru tanah air, sekaligus mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

    “Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berdaya,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Rabu (9/4/2025).

    Arief menyebutkan, bahwa PNM tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, namun juga mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, mengelola air dengan bijak, serta menjaga keberlanjutan fasilitas yang telah diberikan.

    “PNM meyakini bahwa kolaborasi aktif antara perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan manfaat program ini berkelanjutan dalam jangka panjang,” tutupnya.

     

     

     

  • Imbas Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, Pengunjung Samsat Depok 1 Tembus 4.900 Sehari – Halaman all

    Imbas Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, Pengunjung Samsat Depok 1 Tembus 4.900 Sehari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Samsat Depok 1 mencatat lonjakan wajib pajak yang membayar pajak imbas penerapan program pemutihan pajak kendaraan.

    Samsat Depok 1 mencatat, jumlah pengunjung tembus di angka 4.900 orang pada Selasa (8/4/2025) kemarin.

    Angka tersebut melambung tinggi dibandingkan hari-hari bisa yang hanya di kisaran angka, 1.200 hingga 1.400 saja.

    “Total semua keseluruhan termasuk juga yang bayar online tahunan yaitu hampir 5.000 perhari,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Samsat Kota Depok I, Yosep Muhammad Zuanda, Rabu (9/4/2025).

    Yosep menambahkan, kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga membebaskan pajak kendaraan bermotor untuk mutasi masuk.

    Dengan artian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBN 2) digratiskan, namun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) masih berlaku.

    “Tetapi juga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-nya digratiskan satu tahun ke depan, untuk mutasi masuk dari luar Jabar masuk ke Jabar,” ungkapnya.

    Sementara itu, seorang warga bernama Rasyid menilai, program pemutihan pajak kendaraan Gubernur Jawa Barat sangat membantu masyarakat.

    “Sangat membantu, warga juga sangat antusias,” ungkapnya.

    Meski demikian, Rasyid berharap, petugas pelayanan pajak kendaraan di Samsat Depok 1 diperbanyak lagi agar tidak terjadi antrean panjang. 

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

  • Soal Kekosongan Sejumlah Jabatan Kadis, Dewan Sebut Gubernur Masih Hati-hati

    Soal Kekosongan Sejumlah Jabatan Kadis, Dewan Sebut Gubernur Masih Hati-hati

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady merespons terkait masih adanya “kekosongan jabatan” pucuk pimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi tengah berhati-hati dalam memilih kandidat.

    Empat hari jelang lebaran lalu, Dedi Mulyadi sebenarnya melakukan mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemprov. Mulai dari kepala dinas, kepala biro hingga direktur rumah sakit. Setidaknya ada 25 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dirotasi.

    Namun, rotasi itu menyisakan sejumlah posisi pimpinan OPD yang justru kini masih diisi oleh plt di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), ataupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

    BACA JUGA:Isi 6 Jabatan Strategis, Pemkot Bandung Bakal Gunakan Sistem Merit

    OPD – OPD itu bisa dibilang cukup strategis. Mengingat perannya maupun besaran anggaran yang dikelola. Contohnya adalah DBMPR. Dedi Mulyadi memiliki program priotias untuk perbaikan jalan.

    Sampai-sampai Pemprov merealokasi anggaran untuk program tersebut. Setidaknya disiapkan Rp2,4 triliun untuk perbaikan jalan. Tugas itu ada di tangan DBMPR.

    Belum lagi Dinas Pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan di Jabar. Ataupun Bapenda yang mengurus pendapatan daerah.

    Berkaitan dengan itu, Daddy Rohanady juga mengakui bahwa beberapa OPD itu memang memiliki peranan cukup strategis. “Itu (OPD.red) memegang anggaran yang tidak kecil,” ujarnya saat ditemui, Rabu (9/4/2025).

    Politukus Partai Gerindra itu berpendapat bahwa saat ini Gubernur tengah berhati-hati dalam menentukan pilihan. “Di mata saya, KDM (Dedi Mulyadi.red) ekstra hati-hati. Karena dia tidak ingin kecewa dengan pihannya sendiri,” imbuhnya.

    Daddy melanjutkan, pemilihan kepala dinas atau OPD itu memang hak preogratif Gubernur. Namun bisa juga dilaksanakan melalu seleksi terbuka atau open bidding. “Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pak Gubernur tentu akan memilih yang terbaik dari yang ada,” cetusnya.(son)

  • Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik… Megapolitan 9 April 2025

    Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik… Megapolitan 9 April 2025

    Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik…
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Suasana halal bihalal di Sukmajaya, Depok, Selasa (8/4/2025), rupanya tidak hanya dihiasi senyum dan jabat tangan para pejabat pemerintah kota.
    Di tengah suasana silaturahmi itu, Wali Kota Depok
    Supian Suri
    turut menyampaikan
    permintaan maaf
    , terkait kebijakan yang sempat menuai teguran dari atasannya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Dengan nada rendah hati, Supian mengakui telah menerima teguran resmi dari sang gubernur atas kebijakannya yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan
    mobil dinas
    untuk mudik.
    “Saya kemarin juga sudah ditegur sama Pak Gubernur. Saya sudah menyampaikan surat permohonan maaf kalau kebijakan yang saya ambil bertentangan dengan ketentuan,” ujar Supian pada Selasa (8/4/2025).
    Pernyataannya itu disampaikan usai acara, di mana suasana masih terasa hangat selepas Lebaran.
    Supian tampak ingin meluruskan bahwa niat awalnya bukanlah untuk menentang aturan dari pemerintah pusat, melainkan bentuk empati terhadap ASN yang kesulitan kendaraan saat mudik.
    “Lebih kepada berempati kepada yang enggak punya (mobil) dan faktanya memang benar (demikian),” kata Supian.
    Menurut Supian, hanya dua hingga tiga ASN yang memanfaatkan mobil dinas untuk mudik pada Lebaran 2025 ini.
    Namun demikian, ia menegaskan masalah sanksi terhadap ASN pengguna mobil dinas bukan berada di bawah kewenangannya.
    “(Perihal sanksi) saya enggak tahu. Tapi, prinsipnya saya sudah menyampaikan dalam bentuk surat ke Pak Dedi, sudah saya kirim. Suratnya juga sudah sampai ke Pak Gubernur dan tembusan ke Kemendagri dan PAN-RB,” ujarnya dengan nada penuh tanggung jawab.
    Kebijakan Supian sempat menjadi perhatian setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur langsung langkah tersebut.
    Tiga alasan dikemukakan Supian ketika kebijakan itu dibuat yakni sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN, tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi dan agar ASN bisa kembali tepat waktu tanpa alasan transportasi.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ujar Supian.
    Kini, setelah menerima teguran dan menyampaikan permohonan maaf resmi, Supian Suri berharap niat baiknya dipahami dalam semangat empati, tanpa mengurangi penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bebaskan Pajak Kendaraan yang Mutasi dari Luar Jabar, Mulai Hari Ini

    Dedi Mulyadi Bebaskan Pajak Kendaraan yang Mutasi dari Luar Jabar, Mulai Hari Ini

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali memberikan program keringanan untuk pemilik kendaraan. Dedi membebaskan pajak kendaraan yang mutasi dari luar daerah.

    Selain melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang ingin mutasi kendaraannya ke daerah Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengumumkan, kendaraan yang dimutasi dari luar daerah akan dibebaskan pajaknya selama setahun.

    “Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar tapi nomornya masih luar Jabar, baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat kemudian pajaknya dibebaskan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).

    Namun, Dedi menegaskan, biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk TNKB, STNK, dan BPKB tetap harus dibayarkan. Sebab, PNBP itu bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan. Itu yang kita bebaskan,” ujar Dedi.

    “Ini kesempatan, mohon dimanfaatkan. Karena apa, jangan sampai operasinya di Jawa Barat, ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Pokoknya tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025 pajaknya dibebaskan selama setahun 2025,” katanya.

    Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat telah memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma dendanya yang dihapus, bahkan tunggakan pajak di masa lalu juga diputihkan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

    (rgr/dry)

  • Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pendidikan yang Bikin Prabowo Terkejut: Purwakarta – Halaman all

    Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pendidikan yang Bikin Prabowo Terkejut: Purwakarta – Halaman all

    Dedi Mulyadi ungkap fakta pendidikan di Purwakarta yang membuat Prabowo terkejut, bukan Amerika.

    TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Dedi Mulyadi, seorang politikus asal Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai latar belakang pendidikannya yang membuat Presiden Prabowo Subianto terkejut. 

    Dalam percakapan yang berlangsung baru-baru ini, Dedi mengungkapkan bahwa ia adalah lulusan Purwakarta, bukan Amerika seperti yang banyak orang bayangkan.

    “Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan Amerika?” tanya Prabowo dengan nada penasaran.

    Dedi dengan santai menjawab, “Purwakarta.”

    Pernyataan Dedi ini mengejutkan Prabowo yang sebelumnya tidak tahu bahwa Dedi menempuh pendidikan di Purwakarta. 

    Reaksi Prabowo yang terkejut menambah warna dalam percakapan mereka.

    Profil Dedi Mulyadi

    Dedi Mulyadi, yang kini dikenal luas sebagai politisi dan Gubernur Jabar, memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan meski tidak berasal dari luar negeri. 

    Semasa kecil, Dedi mengenyam pendidikan dasar di SD Subakti di tanah kelahirannya, Purwakarta. Ia melanjutkan pendidikan ke SMP Kalijati dan SMA Negeri Purwadadi. 

    Dedi kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada 1999.

    Selama kuliah, Dedi aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta dan aktif di Senat Mahasiswa.

    Organisasi yang diikuti Dedi juga mencakup Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang menjadikannya Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

    Dalam karier politiknya, Dedi memulai sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999 hingga 2004 dan kemudian mendampingi Lily Hambali dalam Pilkada Purwakarta, yang mengantarkannya menjadi Wakil Bupati.

    Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2008 dan 2013, serta menjabat Ketua DPD Golkar Purwakarta hingga 2007.

    Dedi Mulyadi akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada 2016 dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018. Setelah beberapa perjalanan politik, Dedi bergabung dengan Partai Gerindra dan berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024.

    Pendidikan Lokal yang Berkualitas

    Dedi Mulyadi membuktikan bahwa pendidikan lokal, meski berada di daerah seperti Purwakarta, dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas tinggi.

    Pendidikan di Purwakarta, menurut Dedi, memiliki nilai yang tidak kalah dengan pendidikan luar negeri dan telah membentuk dirinya menjadi sosok yang siap menghadapi tantangan dalam dunia politik.

    Percakapan dengan Prabowo ini membuka wawasan baru tentang bagaimana pendidikan lokal di Indonesia bisa memberikan fondasi yang kuat dalam membentuk pemimpin masa depan. 

    Dedi Mulyadi, dengan latar belakang pendidikan dan karier politiknya yang panjang, membuktikan bahwa pencapaian besar tidak selalu berasal dari pendidikan internasional, melainkan dari ketekunan dan dedikasi di tanah kelahirannya.

  • Dedi Mulyadi: Pemotong Uang Kompensasi Sopir Angkot di Bogor Bukan Dishub, tapi KKSU

    Dedi Mulyadi: Pemotong Uang Kompensasi Sopir Angkot di Bogor Bukan Dishub, tapi KKSU

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

    Hal tersebut disampaikan Dedi saat bertemu langsung dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih dan sopir angkot bernama E.

    “Pungutan liar yang dilakukan Dishub Kabupaten Bogor tidak pernah ada,” kata Dedi dalam video yang diunggahnya di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Selasa, 8 April 2025.

    Dadang mengatakan, pemotongan uang kompensasi tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU). Hal itu berdasarkan keterangan dari E.

    “Yang ada pungutan yang dilakukan oleh KKSU, dan uangnya pun dinikmati oleh mereka. Dan yang paling penting dari itu adalah ada pungutan yang dilakukan, berdasarkan informasi, di jalur Cibedug sebesar Rp250 ribu oleh KKSU memungutnya dan menjamin mereka tetap beroperasi meski pada waktu mereka diliburkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memberikan uang sebesar Rp1,5 juta sebagai kompensasi bagi sopir angkot agar tidak beroperasi selama libur Lebaran.

    “Pak Dadang itu ikut nyuruh motong, nyuruh ikut menikmati atau tidak?” tanya Dedi. “Tidak, Pak,” jawab E. “Yang benar adalah?” ucap Dedi. “KKSU,” lanjut E.

    Di sisi lain, Dadang mengatakan pihak Dishub Kabupaten Bogor hanya hadir secara simbolis saat penyerahan uang kompensasi tersebut.

    “Jadi waktu penyerahan juga kita tidak ada, karena waktu itu kabupaten tidak dilibatkan, hanya provinsi. Jadi kita hanya menyaksikan secara simbolis saja,” tutur Dadang.

    Terkait itu, Dedi pun meminta Polres Bogor untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dia menilai, praktik pungutan liar seperti itu bisa saja terjadi di wilayah lain.

    “Ini kita tidak merekayasa, ini apa adanya, ini fakta. Kalau benar ya katakan benar, kalau tidak katakan tidak,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Ketua MPR gelar open house

    Ketua MPR gelar open house

    Rabu, 2 April 2025 16:55 WIB

    Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (ketiga kanan) didampingi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kedua kiri), anggota DPR Ahmad Dhani (kedua kanan) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kanan) saat menggelar open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

    Ketua DPR Puan Maharani (kanan), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) didampingi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kedua kanan), Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha (kedua kiri), Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (ketiga kiri), dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (tengah) saat menghadiri house atau gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

    Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) bersalaman dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan) saat menggelar open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.