Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 358,2 Juta Pergerakan Masyarakat Terjadi saat Lebaran 2025, Pengguna Angkutan Umum Naik – Page 3

    358,2 Juta Pergerakan Masyarakat Terjadi saat Lebaran 2025, Pengguna Angkutan Umum Naik – Page 3

    Sebelumnya, guna mendukung kelancaran dan kenyamanan masyarakat selama musim Arus Balik Lebaran 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berpartisipasi aktif dalam program Posko Mudik Bersama BUMN.

    PNM mendukung operasional dua posko strategis yakni di ruas Tol Balikpapan-Samarinda KM 36 B dan di ruang tunggu Bandara Internasional Minangkabau, Padang.

    Program Posko Mudik Bersama BUMN hadir di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, termasuk saat arus balik menuju kota asal masing-masing.

    Tersebar di 42 titik, posko-posko ini merupakan bentuk sinergi BUMN dalam memastikan masyarakat dapat beristirahat, mendapatkan layanan kesehatan, serta menikmati fasilitas penunjang perjalanan secara gratis.

    Di posko yang difasilitasi PNM misalnya, pemudik dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari tempat istirahat yang nyaman, layanan obat-obatan gratis, snack, hingga photobooth untuk mengabadikan momen perjalanan.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan di ruas Tol Balikpapan-Samarinda, TIP KM 36 B menjadi lokasi strategis untuk mendukung kelancaran arus balik kendaraan pribadi dan umum.

    Adapun di Padang, lanjut dia, posko di ruang tunggu Bandara Internasional Minangkabau melayani para pemudik yang menggunakan jalur udara untuk memberikan kenyamanan ekstra menjelang keberangkatan mereka.

    Dengan semangat melayani negeri, PNM hadir di berbagai jalur arus balik Lebaran, memastikan perjalanan masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Ribuan pemudik merasakan manfaat layanan yang dihadirkan BUMN selama masa mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

     

  • IHSG Sempat Anjlok, Praktisi Sebut Transparansi Kebijakan Pemerintah Kunci Stabilkan Pasar – Halaman all

    IHSG Sempat Anjlok, Praktisi Sebut Transparansi Kebijakan Pemerintah Kunci Stabilkan Pasar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktisi ekonomi, Mulyadi Siregar mengatakan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga lebih dari 5 persen beberapa waktu lalu diakibatkan adanya ketidakpastian ekonomi global yang membuat para investor memilih bersikap ‘menunggu dan melihat’.

    Kejatuhan tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) kemudian menyetop sementara perdagangan atau trading halt.

    “Situasi global yang tidak menentu membuat investor menahan diri. Mereka menunggu kejelasan sebelum masuk kembali ke pasar,” kata Mulyadi kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

    Namun, menurut Mulyadi, faktor dalam negeri juga turut berperan. Ia menyebut adanya spekulasi terkait arah kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan tambahan mengapa IHSG tertekan cukup dalam.

    Meski sempat melemah, ia tetap optimistis kondisi ini tidak akan terulang.

    Komisaris di perusahaan sekuritas saham/pasar modal itu menjelaskan, alasannya, kebijakan pemerintah yang mengarah pada transparansi, terutama dalam proyek seperti Danantara, bisa memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada pasar dan investor. Dirinya meyakini transparansi menjadi kunci agar pasar makin stabil.

    “Transparansi adalah kunci. Ketika pemerintah terbuka dan jelas soal kebijakan, maka pasar akan lebih stabil,” tutupnya.

    Faktos ekstrenal

    Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dibuka kembali setelah libur panjang Idul Fitri 28 Maret hingga 7 April 2025. 

    Seperti yang diperkirakan oleh para pelaku pasar modal, saat dibuka kembali pada Selasa, 8 April 2025, IHSG sempat turun 9,19 persen dan menyentuh level 5.912,06. 

    Penurunan yang terjadi pada hari pertama pasca libur Idul Fitri membuat BEI mengambil langkah untuk melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan.

    Gejolak ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, serta depresiasi nilai tukar Rupiah yang menembus sempat menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. 

  • 9 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin Bandung

    9 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin Bandung

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin
    Editor
    KOMPAS.com
    — Mulai Senin, 14 April 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya.
    Larangan ini disampaikan langsung oleh
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , dalam keterangan resminya yang disampaikan dalam video dan diunggah di media sosial.
    “Berbagai kegiatan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan sampaikan
    surat edaran
    larangan,” tegas Dedi yang dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (12/4/2025).
    Kebijakan ini diambil guna menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, serta menghindari potensi kecelakaan akibat aktivitas penggalangan dana di area lalu lintas.
    Gubernur Dedi juga mengimbau seluruh elemen pemerintahan daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan ini.
    “Kami imbau desa, camat, bupati/wali kota untuk segera melakukan antisipasi dampak dari pelarangan tersebut,” ujarnya.
    Ia mencontohkan, dalam hal pembangunan masjid, mushala, atau tempat ibadah lainnya, Pemprov Jabar siap berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik.
    “Kita akan sama-sama menyelesaikan problem pembangunan tersebut karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” jelas Dedi.
    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh warga Jawa Barat atas dukungan terhadap kebijakan ini.
    “Terima kasih, salam untuk semuanya. Tetap semangat, mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur,” tutupnya.
    Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ruang lalu lintas di Jawa Barat dapat kembali steril dari pungutan jalanan, sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang lebih tertib dan berkeadaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Bebas Biaya Mutasi Kendaraan 2025 di Jabar Dikeluhkan Warga, Kenapa?

    Program Bebas Biaya Mutasi Kendaraan 2025 di Jabar Dikeluhkan Warga, Kenapa?

    JABAR EKSPRES – Program terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengumumkan kabar gembira soal pembebasan biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke Jawa Barat mulai tahun 2025. Namun, alih-alih disambut suka cita, program ini justru menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

    Program ini sejatinya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin memindahkan data kendaraan dari luar provinsi ke Jawa Barat. Mulai tanggal 9 April hingga 30 Juni 2025, seluruh kendaraan pribadi, milik swasta, hingga milik pemerintah yang dimutasi ke wilayah Jabar akan dibebaskan dari biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan tahun berjalan.

    Namun, realita di lapangan tak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah warga justru mengungkapkan kekecewaan dan kebingungan mereka terhadap pelaksanaan program ini, terutama soal ketidaksesuaian biaya dan proses administratif yang membingungkan.

    Baca Juga : Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Online di Jawa Barat dengan e-Samsat

    Salah satu warga bernama Rizky, mengaku mengalami kebingungan saat mencoba membayar pajak motornya yang sudah mati selama lima tahun. Ia mengecek melalui aplikasi resmi Bapenda Jabar, dan hasilnya menunjukkan total pembayaran sebesar Rp481 ribu. Namun saat mendatangi kantor Samsat, dirinya diminta membayar hingga Rp1,3 juta.

    “Aku udah cabut berkas di DKI, tapi pas mutasi di Bogor cuma dikasih lembaran surat. Katanya tunggu ditelepon buat dapat plat baru… bingung,” tulis netizen lain yang juga membagikan pengalamannya di akun TikTok Info Bekasi.

    Komentar lain juga menyayangkan bahwa program ini tidak memberikan insentif bagi warga yang taat pajak. “Yang taat pajak nggak diberi keringanan juga? Misalnya setahun gratis gitu,” keluh akun bernama Detri.

    Tak sedikit juga yang menganggap program ini masih mahal, khususnya bagi kendaraan yang dimutasi antar daerah di dalam provinsi Jabar sendiri. “Kemarin nanya mutasi dari kota ke kabupaten, masih mahal,” kata Oddy, pengguna TikTok lainnya.

    Menanggapi berbagai reaksi tersebut, Kang Dedi sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pembebasan biaya ini berlaku hanya untuk kendaraan dari luar provinsi yang ingin dimutasi ke Jawa Barat. Dengan kata lain, kendaraan yang sudah terdaftar di dalam wilayah Jabar, namun ingin pindah antar kabupaten/kota, tidak termasuk dalam program ini.

  • Dedi Mulyadi: ASN Boleh Kerja dari Rumah untuk Rawat Ibu Sakit Bandung 12 April 2025

    Dedi Mulyadi: ASN Boleh Kerja dari Rumah untuk Rawat Ibu Sakit Bandung 12 April 2025

    Dedi Mulyadi: ASN Boleh Kerja dari Rumah untuk Rawat Ibu Sakit
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , akan mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk bekerja dari rumah sambil merawat ibu mereka.
    Kebijakan ini sejalan dengan peluncuran program ”
    Jabar Nyaah ka Indung
    ” yang dilaksanakan serentak oleh seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
    Dedi Mulyadi menegaskan, dispensasi ini diberikan kepada ASN yang masih memiliki ibu dalam kondisi sakit atau membutuhkan perawatan khusus.
    “Prinsipnya, pekerjaan bisa dilakukan di kantor maupun dari rumah, tergantung jenis pekerjaannya. Jika ibunya sedang dalam kondisi gawat atau sakit, tugasnya bisa digantikan oleh rekan kerja lainnya,” ujar Dedi saat ditemui di Pendopo Bupati
    Cianjur
    , Jumat (11/4/2025) petang.
    Menurut Dedi, kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap pengabdian seorang anak kepada ibunya.
    “Nanti akan ada sistem monitoring. Di era digital seperti sekarang, pekerjaan administratif, seperti membuat surat atau laporan, bisa dilakukan dari rumah,” kata dia.
    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa melalui program “Jabar Nyaah ka Indung”, para ASN serta pegawai BUMD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat diwajibkan memiliki ibu asuh yang harus diurus, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.
    “Ada 50.000 ibu di seluruh Jawa Barat yang diikutsertakan dalam program ini,” ujar Dedi.
    Menurut dia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum ibu, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.
    Melalui gerakan ini, Dedi berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam memuliakan para ibu, yang selama ini menjadi pilar keluarga dan masyarakat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Baru ASN Jabar: Bisa WFH Jika Ibu Sakit, Dedi Mulyadi Tekankan Nilai Kemanusiaan – Halaman all

    Kebijakan Baru ASN Jabar: Bisa WFH Jika Ibu Sakit, Dedi Mulyadi Tekankan Nilai Kemanusiaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR – Ada kabar baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.

    SN Jabar bisa bekerja dari rumah (WFH) apabila sedang merawat ibunya yang sedang sakit. 

    Kebijakan menekankan nilai kemanusiaan ini datang langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai wujud penghormatan terhadap peran dan pengorbanan seorang ibu.

    Kebijakan ini disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan bertajuk “Nyaah Ka Indung” di Pendopo Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jumat (11/4/2025).

    Ribuan ibu dari berbagai daerah memadati lokasi acara sejak siang, menciptakan suasana haru dan penuh kasih.

    Kebijakan WFH ASN Jabar: Sentuhan Empati dalam Dunia Kerja

    Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Dedi untuk menghadirkan nilai-nilai kekeluargaan dan empati dalam birokrasi.

    Ia ingin agar para ASN tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga tetap bisa menjalankan tanggung jawab moral sebagai anak.

    “Bayangkan hari ini di Jawa Barat mungkin lebih dari 50 ribu ibu tersenyum dengan bahagia. Andai kata besok ibu-ibu meninggal, dia akan meninggal bahagia, karena diurus pegawai Pemda se-Jawa Barat,”ucap Dedi dalam sambutannya.

    WFH demi Ibu, Kenapa Tidak?

    Dalam pidatonya, Dedi menegaskan bahwa ASN boleh tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah jika sang ibu dalam kondisi sakit serius.

    “Jadi begini, bekerja itu kan bisa bekerja di kantor atau di rumah tergantung jenis pekerjaannya. Manakala ibunya dalam keadaan tertentu sangat gawat, pekerjaannya bisa digantikan dulu sama yang lain, dia (ASN) fokus merawat ibunya,” kata Dedi.

    Meski demikian, ia memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan tetap berjalan dengan baik berkat dukungan monitoring digital yang telah diterapkan.

    “Nantikan ada monitoringnya, hal mudah lah, sekarang kan sudah era digital, bikin surat dan laporan juga bisa di rumah,” tambahnya.

     

    Work From Home: Antara Fleksibilitas dan Tantangan

    Kebijakan ini sekaligus menjawab kebutuhan fleksibilitas kerja di era modern, tanpa melupakan tantangan yang menyertainya.

    Work From Home (WFH) memang memberi kemudahan, tapi juga mengharuskan ASN untuk disiplin dan mampu mengelola waktu dengan baik.

    Manfaat WFH bagi ASN:

    Menghemat biaya transportasi harian.

    Memberi fleksibilitas jam kerja.

    Memperkuat waktu kebersamaan dengan keluarga.

    Menjaga kesehatan di tengah ancaman penyakit menular.

    Tantangan WFH yang Perlu Diwaspadai:

    Potensi distraksi dari lingkungan rumah.

    Turunnya produktivitas jika tidak dikelola dengan baik.

    Beban biaya pribadi untuk internet dan listrik.

    Rasa jenuh atau isolasi sosial jika bekerja terlalu lama dari rumah.

    Ilustrasi ASN WFH (Angela Lam Turpin)

    Tips WFH Agar Tetap Produktif untuk ASN

    Agar kebijakan ini bisa dijalankan secara maksimal, berikut beberapa tips agar ASN tetap profesional selama bekerja dari rumah:

    Selalu absen tepat waktu dan bersikap responsif.

    Siapkan ruang kerja yang nyaman dan bebas gangguan.

    Susun to-do list harian berdasarkan prioritas pekerjaan.

    Kelola waktu dengan bijak, jangan lupa istirahat.

    Langkah Dedi Mulyadi ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2025, yang memperbolehkan skema kerja WFH, WFO (Work From Office), dan WFA (Work From Anywhere) bagi ASN.

    Sistem kerja fleksibel ini tak hanya menjawab tantangan zaman, tapi juga memberi ruang kemanusiaan dalam birokrasi.

    Kebijakan ini bukan sekadar aturan kerja, melainkan simbol cinta dan pengabdian seorang anak kepada ibu.

    Melalui WFH, ASN Jabar tetap bisa melayani masyarakat tanpa mengorbankan waktu berharga bersama orang tercinta.

  • HUT ke-111 Kota Sukabumi, Dedi Mulyadi Soroti Penataan Kota

    HUT ke-111 Kota Sukabumi, Dedi Mulyadi Soroti Penataan Kota

    Liputan6.com, Sukabumi – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-111 Kota Sukabumi turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pada momen ini, ia menyampaikan soal penguatan identitas kota serta peningkatan pelayanan publik agar semakin maju dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. 

    Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan dasar yang optimal. 

    “Pertama, Sukabumi harus segera menata diri sebagai kota. Dulu itu pusat kota perkebunan. Silsilah sejarahnya harus dicari, nomenklaturnya serta rangkaian sejarahnya, cari dasar-dasarnya supaya bisa dibangun branding sebagai kota perkebunan zaman dulu,” kata Dedi Mulyadi di DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). 

    Dedi menekankan bahwa sejarah dan identitas kota merupakan pondasi penting dalam pembangunan. Meskipun seiring perubahan iklim dan fungsi wilayah, nuansa kota harus tetap dijaga agar memiliki ciri khas yang kuat. Termasuk perlunya perbaikan infrastruktur kota yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Air bersih, jaringan sampah harus segera ditata, jalan-jalan harus rapi. Kemiskinan juga harus diselesaikan dengan cepat karena jumlah penduduknya relatif kecil,” ungkapnya.

    Dirinya juga menyoroti layanan pendidikan, terlebih menjelang masa penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK. Gubernur Jawa Barat menegaskan seluruh anak usia sekolah harus tertampung.

    “Layanan pendidikan dasar dan menengah harus dipastikan berjalan dengan baik. Apalagi sekarang masuk musim rekrutmen siswa baru,” tuturnya.

     

  • Diduga Picu Bencana, Gubernur Jabar Minta Kaji Ulang Perizinan Tambang di Sukabumi

    Diduga Picu Bencana, Gubernur Jabar Minta Kaji Ulang Perizinan Tambang di Sukabumi

    Liputan6.com, Sukabumi – Aktivitas tambang di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Puluhan hektare lahan pertanian wilayah di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dilaporkan terendam air bercampur lumpur. 

    Kejadian tersebut diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan emas milik sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut. Banjir lumpur ini menyebabkan kerugian besar bagi warga.

    Lahan pertanian menjadi rusak yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian para petani, sementara rumah-rumah penduduk juga turut terdampak oleh aliran lumpur.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pentingnya evaluasi terhadap izin tambang yang beroperasi di daerah, khususnya jika terbukti menimbulkan dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur.

    “Kalau terdampak tambang, kita lihat dulu izin tambangnya. Di Kabupaten harus dievaluasi. Saya, di pemerintah provinsi, sudah berkomitmen dengan seluruh kabupaten dan kota, para bupati, mari kita evaluasi tata ruang,” kata Dedi Mulyadi di Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025).

    Dia mengatakan, jika aktivitas tambang terbukti menyebabkan masalah lingkungan, kerusakan infrastruktur, hingga bencana alam, maka langkah evaluasi tata ruang harus dilakukan.

    “Kalau tambang-tambang itu menimbulkan problem lingkungan, menimbulkan kerusakan infrastruktur, bencana, ya sudah, di tata ruangnya dievaluasi dan dikembalikan pada fungsi semula, seperti perkebunan, perhutanan, dan persawahan,” jelasnya.

    Menurutnya, pemanfaatan ruang tak boleh mengabaikan fungsi ekologis, baik itu area persawahan, perkebunan, maupun kawasan hutan lindung. Mengingat efek domino dari aktivitas tambang tak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam ekonomi warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

    “Kami di provinsi sudah sepakat dengan para bupati dan wali kota. Tata ruang harus dikembalikan pada fungsinya, bukan hanya untuk mengejar keuntungan sesaat,” tuturnya.

     

     

  • Boleh, yang Penting Bukan Selingkuhan

    Boleh, yang Penting Bukan Selingkuhan

    GELORA.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan santai namun tegas terhadap sorotan publik mengenai Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail atau yang dikenal sebagai Jeje Govinda, yang membawa istri dan dua anaknya ke kantor dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat di Ngamprah.

    Dalam pertemuan bersama para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat di kediamannya di Subang. Dedi memberikan pernyataan yang disambut gelak tawa para hadirin.

    “Bawa anak ke kantor boleh, Pak. Yang tidak boleh itu bawa selingkuhan,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikutip via ANTARA, Jumat 11 April 2025. 

    Pernyataan ini merespons viralnya unggahan media sosial oleh istri Jeje Ritchie Ismail, Syahnaz Sadiqah, yang membagikan momen kehadirannya bersama dua buah hati mereka, Zayn dan Zunaira, di lingkungan kantor dinas bupati KBB. 

    Adapun unggahan yang dilakukan Syahnaz Sadiqah tersebut menuai berbagai komentar dari publik, terutama terkait profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

    Meski demikian, Dedi Mulyadi sendiri tidak melihat adanya masalah dalam membawa anak ke tempat kerja. Bahkan mendorong budaya kerja yang ramah keluarga. Dalam kesempatan lain saat menghadiri acara Halal bi Halal ASN Jawa Barat di Bandung, Dedi menyatakan bahwa anak-anak bukanlah gangguan di kantor.

    “Anak-anak tidak akan mengganggu. Justru itu menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya,”ucapnya. 

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pun mengaku selalu mengajak putrinya, Ni Hyang, dalam berbagai kegiatan dinas. Sebagai pengingat nilai-nilai luhur, Dedi juga mengangkat contoh dari Nabi Muhammad SAW.

    “Nabi saja ketika shalat membiarkan cucunya naik ke punggungnya. Itu teladan. Pemimpin besar selalu menyayangi anak-anaknya,” tambahnya.

    Di tengah kritik yang menyeruak, Dedi memilih untuk mengedepankan empati dan pendekatan humanis terhadap pejabat publik yang juga berperan sebagai orang tua.***

  • Lisa Mariana Tampil ke Publik, Ridwan Kamil Posting Instagram Berlatar Hitam Singgung ‘Jangan Lari’

    Lisa Mariana Tampil ke Publik, Ridwan Kamil Posting Instagram Berlatar Hitam Singgung ‘Jangan Lari’

    TRIBUNJAKARTA.COM – Unggahan instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan netizen pada Jumat (11/4/2025).

    Pasalnya, unggahan tersebut berisikan foto lingkaran berwarna merah dan putih serta siluet jas berdasi.

    Kemudian terdapat tulisan ‘Eng ing eng kami kembali kawan…Ridwan Kamil Tanggung Jawab Jangan Lari…’

    “Eng ing eng,” tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun instagram terverifikasi @ridwankamil pada Jumat (11/4/2025) sore.

    Unggahan tersebut pun mendapatkan 29.376 suka. Follower Ridwan Kamil pun bereaksi atas unggahan tersebut. 

    Sebagian netizen menganggap akun instagram Ridwan Kamil mengalami pembajakan atau sedang dihack.

    @sobat.kuliner.ig: Waduh ini dihack apa dihook?
    @jalikarta: Gubrakannya Selalu Ada, Ini Siapa lg yg ngehack
    @yulliati: akun kena hack pak ?

    Lisa Mariana Tampil ke Publik

    Unggahan Ridwan Kamil itu bersamaan dengan Selebgram Lisa Mariana yang akhirnya muncul ke publik dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

    Losa menggelar jumpa pers terkait dugaan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga diduga memiliki anak.

    Lisa tampil mengenakan blazer berwarna pink dan kaos hitam.

    KLIK SELENGKAPNYA: Bupati Indramayu Lucky Hakim Siap-siap Menerima Sanksi karena Pelesiran ke Jepang pada Masa Libur Lebaran 2025. Dedi Mulyadi Kena Sindiran.

    Lisa tampak didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Ia tampak tersenyum saat menyampaikan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil pada Mei 2021.

    Dia mengaku dikenalkan dengan RK oleh kawannya berinisial AA.

    Setelah itu, Lisa mengklaim RK yang pertama kali menyapanya melalui fitur pesan atau Direct Message (DM) pada aplikasi Instagram.

    “Saya dikenalkan oleh AA. Berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram, di Mei 2021,” kata Lisa, dalam konferensi pers di Jakarta, pada Jumat (11/4/2025).

    Setelah perkenalan melalui media sosial itu, kata Lisa, hubungannya dengan RK berkembang hingga berpacaran.

    Kemudian, pada Juni 2021, Lisa mengaku diundang oleh RK untuk bertemu di Palembang, Sumatera Selatan.

    “Dari bulan Mei lanjut ke Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK. Itu hubungannya udah pacaran saat itu,” ucapnya.

    Komunikasi selanjutnya dengan Ridwan Kamil, kata Lisa, berlanjut melalui telegram selayaknya orang pacaran.

    Dari pertemuannya dengan Ridwan kamil di Palembang itu, Lisa Mariana mengaku positif hamil.

    “Positif hamil setelah dua atau tiga minggu kemudian. Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil,” bebernya.

    Namun, Ridwan Kamil memberikan jawaban yang kurang menyenangkan terkait pemberitahuan dari Lisa Mariana itu.

    “Dan beliau meminta saya untuk menggugurkan kandungan,” akunya dengan suara bergetar.

    Alasan yang diberikan RK, kata Lisa, saat itu dirinya masih berusia 21 tahun. 

    Lisa mengatakan Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah uang untuk menggugurkan kandungan.

    INSTAGRAM RIDWAN KAMIL- Gambar tangkap layar unggahan akun instagram @ridwankamil berlatar belakang hitam.

    Namun Lisa tidak melakukan aborsi. Ia menggunakan uang yang dikirimkan Ridwan Kamil untuk bertahan hidup.

    “Karena saya tidak bisa kerja. Karena keadaan saya sedang hamil,” imbuhnya.

    Saat ditanya bukti percakapan dengan RK soal permintaan untuk menggugurkan anak, Lisa mengaku tidak ada karena melalui aplikasi telegram.

    “Enggak ada, karena itu lewat telegram, dan itu by phone,” ujarnya.

    Lisa menuturkan Ridwan Kamil menghilan setelah dirinya  menceritakan kehamilannya lewat Telegram.

    “Dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram karena ketahuan istri,” katanya.

    Lisa meyakini anak yang dikandungnya tersebut merupakan anak Ridwan Kamil lantaran menurutnya, selama tiga pekan setelah pertemuannya dengan RK di Palembang, tidak ada lagi aktivitas berhubungan seksual yang dilakukannya dengan pria lain.

    “Tidak ada (pria lain). Saya bersama teman saya perempuan. 100 persen yakin (anak yang dikandung Lisa merupakan anak RK). Karena Bapak itu sangat protect dan saya enggak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK,” kata Lisa.

    Selain itu, keyakinan lain dari Lisa adalah Ridwan Kamil turut menafkahi dirinya dan anaknya tersebut.

    Namun, Lisa menyebut pada delapan bulan ke belakang, Ridwan Kamil sudah tidak pernah menafkahi dirinya dan anaknya.

    “Pokoknya menafkahi itu sudah tidak ada delapan bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis,” kata dia.

    Respon RK

    Sementara itu, pihak Ridwan Kamil membantah keras ucapan Lisa dan menyebutnya sebagai fitnah keji.

    Namun pihak Ridwan tak menampik pernah membantu biaya kuliah Lisa Mariana. Hal ini dikatakan sendiri oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

    Muslim mengungkap awal mula kliennya mau membantu Lisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia menyebut hal itu dilandasi rasa empati.

    “Dengan mengajukan permohonan waktu itu bantuan uang kuliah. Nah, tentunya selaku gubernur yang punya empati kepada setiap orang, saya kira beliau memiliki rasa peduli,” ujar Muslim, dikutip dari video YouTube Intens Investigasi, Jumat (11/4/2025). 

    Muslim menegaskan, bantuan yang diberikan bukan berasal dari dana pemerintah, melainkan sepenuhnya dari pribadi Ridwan Kamil.

    Bantuan itu diberikan karena Lisa tengah hamil dan membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikannya.

    “RK menyampaikan bahwa saat itu LM dalam kondisi hamil kemudian minta bantuan uang kuliah, bantuan itu bukan dari pemerintahan tapi yang jelas menemui RK itu untuk meminta bantuan kuliah,” tambah Muslim. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya