Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya, Bikin Bahaya!

    Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya, Bikin Bahaya!

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melarang pungutan sumbangan yang digelar di jalan raya. Pungutan sumbangan di jalan raya itu dianggap mengganggu lalu lintas.

    Melalui akun Instagramnya, Dedi Mulyadi mengumumkan akan mengeluarkan surat edaran untuk larangan pungutan sumbangan tersebut. Sebab, pungutan sumbangan di jalan disebut bikin bahaya dan bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas. Larangan itu berlaku mulai besok, Senin (14/4/2025).

    “Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya,” kata Dedi dalam akun Instagramnya.

    “Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas kami akan menyampaikan surat edaran larangan,” sambungnya.

    Dedi meminta kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati dan walikota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut.

    “Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musala dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” katanya.

    Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebenarnya sudah ada larangannya di undang-undang. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah mengalami perubahan kedua di Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.

    Tertulis pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dilanjutkan pada ayat (2), setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Dan ayat (3) menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

    Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

    (rgr/mhg)

  • Top 5 News: Kecelakaan Bus Suporter Persebaya hingga Kasus Dokter PPDS

    Top 5 News: Kecelakaan Bus Suporter Persebaya hingga Kasus Dokter PPDS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kecelakaan bus yang mengangkut suporter Persebaya hingga korban aksi cabul dokter PPDS mengalami tekanan menjadi dua di antara top 5 news Beritasatu.com sepanjang akhir pekan ini.

    Selain itu juga ada kelanjutan berita mengenai PHK massal yang terjadi di PT Yihong dan kehadiran artis Aura Kasih dalam perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Berikut Top 5 News Beritasatu.com

    1. Bus Suporter Persebaya Tabrak BR-V Lawan Arah, 1 Tewas di Tol Jateng

    Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah KM 332+000. Sebuah bus PO Fransindo Trans bernomor polisi W 7842 UO yang sedang membawa suporter Persebaya Surabaya menuju ke arah Jakarta beradu banteng dengan Honda BR-V bernomor polisi F 1859 MO yang bermuatan rokok yang diduga ilegal tanpa cukai, Sabtu (12/4/2025).

    Akibat kecelakaan tersebut satu penumpang Honda BR-V meninggal dunia dan seorang pengemudi mobil yang sama dalam kondisi kritis sehingga dievakuasi ke IGD rumah sakit terdekat.

    2. Curhat Dirman yang Kena PHK PT Yihong: Tenaga dan Pikiran Dicurahkan

    Salah satu pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, Dirman, mengaku telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan yang berada di Cirebon tersebut. Namun, ketika perusahaan berkembang, ia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Yihong.

    “Tenaga dan pikiran dicurahkan penuh demi kemajuan perusahaan. Namun, ironi terjadi ketika perusahaan telah berkembang pesat. Saya justru diberhentikan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Kamis (10/4/2025).

  • H-9 PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, KPU Jabar Sebut Anggaran Belum Cair

    H-9 PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, KPU Jabar Sebut Anggaran Belum Cair

    Dilansir kanal Regional Liputan6, Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menyiapkan bantuan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. 

    Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dari hasil rapat koordinasi tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, PSU akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

    “PSU dilaksanakan, biayanya dibagi dua provinsi dan kabupaten,” kata Dedi Mulyadi usai rakor secara daring, Selasa (25/2/2025).

    Dedi mengatakan dari perhitungan sementara, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar. 

    Dedi memastikan Pemerintah Jabar akan membantu PSU dengan proporsi yang saat ini masih dihitung. 

    “Rp 60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan (nilainya) masih dihitung,” kata Dedi.

    Dedi juga memastikan, dana untuk PSU ini tidak akan menganggu rencana pihaknya melakukan efisiensi anggaran. Dari hasil rapat, dana tersebut akan diambil dari dana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang masih tersisa di KPU Jabar dan Bawaslu Jabar. 

    “Dana sisa yang kemarin di Bawaslu Jabar dan KPU Jabar masih ada, aman, jadi tidak mengganggu efisiensi,” ucap Dedi.

    Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman memastikan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi menaruh perhatian serius pada penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya pascaputusan hasil sengketa oleh MK. 

    “Pak Gubernur sangat peduli, bagaimanapun juga ini kepentingan bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” kata Herman.

    Herman menyebutkan dalam rapat daring yang dipimpin oleh Dedi, pihaknya membahas dan mencermati sejumlah konsekuensi teknis dari putusan MK. 

    “Apa saja yang harus disiapkan, kegiatan apa yang harus dilakukan, A-Z, tentu ini domainnya KPU ya,” sebut Herman.

    Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur KPU, Bawaslu dan Sekda Tasikmalaya tersebut membahas aspek dari mulai pembiayaan, metoda pelaksanaan hingga material PSU. 

    “Agar pelaksanaannya berjalan baik,” ujar Herman.

    Terkait pembiayaan, Herman memastikan bahwa Pemprov Jabar mengikuti arahan dari gubernur setelah melihat data dan fakta yang ada serta aturan terkait hal ini. 

    “Yang jelas ini adalah kepentingan bersama sehingga harus diantisipasi dengan baik,” ucap Herman.

  • Berkaca dari Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi: Masuk Kedokteran Pintar Aja Tak Cukup Bandung 12 April 2025

    Berkaca dari Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi: Masuk Kedokteran Pintar Aja Tak Cukup Bandung 12 April 2025

    Berkaca dari Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi: Masuk Kedokteran Pintar Aja Tak Cukup
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
     Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengingatkan Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mengevaluasi kembali proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran.
    Menurut Dedi, langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus
    pelecehan seksual
    yang melibatkan seorang mahasiswa kedokteran, seperti dilakukan Priguna Anugerah, tersangka pemerkosaan di
    Rumah Sakit Hasan Sadikin
    (RSHS) Bandung.
    Dedi menegaskan bahwa seleksi mahasiswa kedokteran tidak hanya harus mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga integritas moral yang harus dimiliki oleh setiap calon dokter.
    “Jangan sampai hal serupa kembali terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Kita jujur deh, hari ini yang masuk kedokteran tuh yang punya duit, pintar aja nggak cukup,” ujar Dedi kepada awak media Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
    Pernyataan ini muncul sebagai respons atas tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh Priguna, yang kini menghadapi proses hukum setelah dilaporkan atas kasus pemerkosaan terhadap tiga wanita di RSHS.
     
    Dedi mengingatkan bahwa dunia kedokteran dan perguruan tinggi harus menjaga kepercayaan publik agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
    Dedi juga memberikan apresiasi kepada Unpad yang telah bertindak tegas dengan memecat Priguna Anugerah dari statusnya sebagai mahasiswa.
    Langkah tersebut, menurut Dedi, merupakan tindakan yang tepat untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dan menjaga citra kedua institusi tersebut.
    “Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan,” kata Dedi.
    Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam dunia medis tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng citra profesi kedokteran yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.
    Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap profesi ini tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi Bandung 12 April 2025

    Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi Bandung 12 April 2025

    Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menghormati langkah Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, yang melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen surat, termasuk penggunaan kop surat dan stempel, yang ditujukan kepada para camat dan kepala desa.
    Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri urusan tersebut karena sudah masuk ke ranah hukum.
     
    Ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum.
    “Kalau sudah pelaporan kan aspeknya sudah hukum ya. Ya, kita ikuti aja mekanisme hukum yang berjalan,” ujar Dedi kepada awak media di Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
    Dedi juga memastikan bahwa persoalan pelaporan ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025, termasuk dari segi pendanaannya.
    Menurutnya, pelaksanaan PSU tetap harus berjalan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanpa terpengaruh masalah internal di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
    “Nggak lah, kan aspek keuangan tetap hal yang berbeda dengan pelaporan tadi. Pelaporan tadi kan berbeda dengan aspek keuangan pembiayaan (PSU). Ya, nggak ada problem,” katanya.
    Dedi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk membiayai setengah dari total biaya pelaksanaan PSU Kabupaten Tasikmalaya yang diperkirakan mencapai Rp43 miliar.
    “Sudah, anggaran Pemprov kan setengah dari biaya pelaksanaan. Yang provinsi, saya ngecek ya, kalau kita sih sudah
    ready
    uang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, melalui kuasa hukumnya, Bupati Ade Sugianto mengeklaim terdapat sekitar 30 surat yang dipalsukan oleh wakilnya.
    Dalam setiap surat yang dipalsukan, diduga terdapat unsur yang merugikan keuangan Rp 15 juta-20 juta.
    Surat-surat tersebut berkaitan dengan biaya perjalanan dinas wakil bupati beserta para camat dan kepala desa.
    Tim pengacara Bupati, Bambang Lesmana, menyebut pemalsuan surat tersebut mencakup penggunaan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya.
    “Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya, termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara,” ungkap Bambang kepada wartawan di Satreskrim Polres Tasikmalaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf resmi menunjuk Aiyub Abbas alias Abuwa sebagai sekretaris jenderal Partai Aceh (PA) sisa masa jabatan periode 2023-2028, menggantikan Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak yang sudah meninggal dunia.

    Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, sebelumnya sempat menugaskan Zulfadli alias Abang Samalanga sebagai plt sekjen Partai Aceh setelah Abu Razak meninggal saat menjalankan ibadah umrah Ramadan 1446 Hijrah di Makkah, Arab Saudi pada Rabu (19/3/2025).

    Sekarang ia memutuskan mengangkat Abuwa sebagai sekjen partai yang dibentuk oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

    Siapa Aiyub Abbas alias Abuwa?

    Aiyub Abbas merupakan bupati Pidie Jaya dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2023 serta ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

    Abuwa punya kedekatan dengan Muzakir Manaf karena dahulu keduanya merupakan pejuang GAM. Jika Mualem sebagai panglima GAM, Abuwa menjabat kepala kepolisian GAM komando pusat Tiro.

    Pernah Latihan Militer di Libya

    Abuwa dan Mualem pernah sama-sama pernah mengikuti pendidikan militer di Camp Tajura, Triploli, Libya pada 1987, sebelum pulang ke Aceh pada awal 90-an melanjutkan perjuangan untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia saat itu.

    Abuwa yang dianggap sebagai salah satu prajurit elite alumni Tripoli masuk dalam jajaran pasukan komando pusat GAM di Tiro, kemudian dipercaya menjadi majelis muda komando pusat GAM bersama Abu Razak dan Sarjani Abdullah pada 1998. Saat Abdullah Syafi’i menjabat panglima GAM, Abuwa ditunjuk menjadi kapolda GAM wilayah Pidie. 

    Abdullah Syafi’i meninggal dunia dalam pertempuran sengit antara pasukan GAM dengan TNI di hutan Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya (dahulu Pidie) pada 22 Januari 2022. 

    Pimpinan GAM Hasan Tiro kemudian menunjuk Muzakir Manaf sebagai panglima militer menggantikan Abdullah.  Masa Mualem sebagai panglima, Abuwa dipercaya menjadi kepala kepolisian GAM hingga 2005. 

    Setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai pada 15 Agustus 2005, pasukan GAM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Abuwa bergabung dalam Partai Aceh melanjutkan perjuangan melalui jalur politik. Ia kemudian maju di Pilkada Pidie Jaya 2013 berpasangan dengan Said Mulyadi dan terpilih sebagai bupati dan berlanjut ke periode kedua.

    Tugas Berat Gantikan Abu Razak

    Wakil Bendahara Umum Partai Aceh Muharuddin mengatakan penunjukan Aiyub Abbas sebagai sekjen Partai Aceh dapat memperkuat internal partai yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM tersebut, serta meningkatkan komunikasi lintas pimpinan partai politik untuk bersinergi membangun Aceh.

    “Abuwa pernah menimba ilmu di negeri Tajura, Tripoli, Libya. Beliau juga memiliki kemampuan dan berpengalaman mengelola partai sebagai ketua DPW Partai Aceh Pidie Jaya. Maka sikap Mualem menunjuk beliau sebagai sekjen DPP PA sangat tepat,” katanya, Sabtu (12/4/2025).

    Menurutnya, keputusan Mualem menunjuk Abuwa sebagai sekjen harus didukung dan dihormati oleh seluruh kader dan pengurus Partai Aceh baik di tingkat pusat hingga wilayah. 

    Abuwa dihadapkan pada tugas berat karena diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Abu Razak untuk membangun kembali komunikasi dengan lintas pimpinan partai politik, serta jajaran stakeholder lokal maupun nasional.

    “Dukungan partai politik lain sangat diperlukan untuk Mualem dan Partai Aceh agar semua pihak di Aceh bersatu membangun Aceh,” ujarnya.

  • Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    JABAR EKSPRES  – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

    Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

    “Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

    Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

    Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

    “Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

    Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

    “Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

    Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

    “Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya

  • Ada Aura Kasih di Ulang Tahun Dedi Mulyadi, Gus Miftah: Semoga Jodoh

    Ada Aura Kasih di Ulang Tahun Dedi Mulyadi, Gus Miftah: Semoga Jodoh

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Aura Kasih ikut menghadiri perayaan ulang tahun ke-54 Dedi Mulyadi yang digelar pada Jumat (11/4/2025) di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kehadirannya terekam dalam tayangan kanal YouTube Purwakarta TV dan langsung mencuri perhatian publik.

    Tak hanya hadir, Aura Kasih juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut melalui akun Instagram resminya. “Wilujeng tepang tahun Kang Dedi Mulyadi,” tulis Aura dalam unggahan yang kolom komentarnya langsung ia tutup dikutip Beritasatu.com, Sabtu (12/4/2025). 

    Aura bahkan turut mengisi acara dalam perayaan ulang tahun tersebut. Meski tak banyak bicara soal kehadiran sang penyanyi, Gus Miftah yang juga datang ke acara itu sempat menyinggungnya dalam sambutan pembuka.

    Gus Miftah menyampaikan pandangannya tentang sosok Dedi Mulyadi yang dianggapnya mampu mematahkan anggapan umum bahwa di balik pria hebat selalu ada perempuan kuat. Dengan nada bercanda, ia kemudian menyelipkan harapan.

    “Makanya hari ini saya datang sama Aura Kasih. Siapa tahu jodoh,” ucap Gus Miftah disambut tawa para tamu undangan.

    Perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk para kepala daerah di Jawa Barat serta keluarga besar Dedi Mulyadi, mulai dari anak-anak hingga cucu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi memiliki tiga anak yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibie, Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip, dan Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. Ia sebelumnya pernah menikah dua kali, dengan Sri Setyawati dan Anne Ratna Mustika. Pernikahan keduanya dengan Anne Ratna Mustika berakhir pada 2023.

    Tak heran jika kehadiran Aura Kasih di perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi tersebut mendorong Gus Miftah berdoa dan berharap semoga ada jodoh di antara mereka.

  • Abdi Nagri Nganjang ka Warga Bakal Keliling 27 Kota Kabupaten

    Abdi Nagri Nganjang ka Warga Bakal Keliling 27 Kota Kabupaten

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Terobosan giat Abdi Nagri Nganjang ka Warga tidak hanya bakal dilakukan sekali. Tapi, gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu bakal berlanjut dengan roadshow ke 27 Kota Kabupaten di Jabar.

    Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman di sela meninjau kegiatan di Halaman Gedung Pakuan, Sabtu (12/4). “Ini kan bentuk layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Herman menerangkan, kegiatan itu rencananya bakal dilakukan di setiap Rabu. Lalu lokasinya juga akan berganti. Artinya tidak hanya di Kota Bandung atau Gedung Pakuan saja. “Berlanjut ke 27 kota kabupaten, bisa di kecamatan sampai desa atau kelurahan,” cetusnya.

    Pada pekan depan misalnya, Abdi Nagri Nganjang ka Warga itu direncankan bakal digelar di Kabupaten Bandung. Dengan lokasi tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot. “Nanti setiap Rabu. keliling 27 kota kabupaten. Target tuntas sampai Desember,” sambungnya.

    Menurut Herman, giat tersebut sebenarnya hanya pemantik. Karena secara prinsip Pemprov Jabar maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Berbagai layanan itu sebenarnya juga sudah tersedia sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Misalnya ada layanan di samsat, di kantor imigrasi, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau di Mall Pelayanan Publik. Abdi Nagri Nganjang ka Warga ini sebagai pemantik dan semangatnya adalah mendekatkan layanan ke masyarakat.

    Giat itu juga bisa dipadukan dengan pertunjukan budaya. Seperti yang dilakukan di Gedung Pakuan. Bakal ada pertunjukan wayang golek pada malam hari. Lalu ada juga komunitas yang mengkampanyekan berbagai permainan tradisional.

    Artinya selain mengakses layanan, masyarakat juga mendapat hiburan. Namun hiburan itu juga berisi edukasi. Termasuk kental dengan edukasi kebudayaan Jawa Barat.(son)

  • Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertatap muka.

    Gabriyel ingin bertemu Dedi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme. 

    Diketahui, pembentukan satgas itu menyusul dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

    “Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” ujar Gabriyel seperti dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada Kamis (10/4/2025). 

    Jika Dedi bersedia, Gabriyel akan mengundangnya ke Kantor DPD GRIB Jaya Barat langsung. 

    “Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya. 

    Gabriyel menyarankan agar sebaiknya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ dari internal pemerintahan terlebih dahulu sebelum membentuk satgas premanisme. 

    Pasalnya, ia melihat aksi premanisme juga marak di dalam birokrasi pemerintahan. 

    “Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar,” ujarnya. 

    “Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” tambahnya. 

    Dedi Mulyadi bentuk satgas

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya