Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Konferda PDIP Jabar serukan gotong royong dan pelestarian alam

    Bandung (ANTARA) – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat yang digelar di Bandung pada Minggu ini menyerukan pentingnya semangat gotong royong dan mengarusutamakan upaya pelestarian alam.

    Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menjelaskan tema konferda kali ini adalah “Sabilulungan Ngarawat Bumi” atau ‘Gotong Royong Merawat Bumi’. Tema ini menjadi komitmen PDIP merawat lingkungan, sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Berbagai bencana yang kita saksikan adalah akibat dari kesewenangan manusia. Karena itu, merawat Bumi Jawa Barat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi kerja kolektif,” kata Ono dalam sambutannya saat pembukaan konferda tersebut.

    Ono tidak luput menyampaikan dukacita mendalam atas bencana banjir yang menimpa sejumlah daerah di wilayah utara Sumatera.

    “Semoga para korban yang meninggal husnul khatimah dan yang masih berada di pengungsian diberikan kekuatan,” tuturnya.

    Di samping itu, Ono menyampaikan bahwa kader PDIP Jawa Barat telah mengumpulkan donasi senilai Rp1 miliar yang akan disalurkan melalui Megawati Institute kepada wilayah terdampak bencana.

    Konferda tersebut, jelas dia, didukung 81 putusan dari KSB DPC di 27 kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, digelar pula konferensi cabang (konfercab) di empat wilayah yang dijadwalkan pada Senin (8/12).

    Ono menyampaikan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, jajaran DPP PDIP, hingga Forkopimda Jawa Barat yang turut hadir. “Kami mohon arahan bagi kesinambungan perjuangan partai di Jawa Barat,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dalam sambutannya melalui video, mengapresiasi PDIP. Menurut dia, partai berlambang banteng moncong putih itu konsisten mengoreksi kebijakan pembangunan yang tidak berkeadilan.

    “Kelahiran PDI Perjuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan kebangsaan kita. PDI Perjuangan menginginkan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Dedi.

    Diakuinya, berbagai persoalan lingkungan muncul akibat pengelolaan sumber daya alam yang merusak. Banjir tidak hanya terjadi di Sumatera, tetapi juga di Jabar, provinsi yang ia pimpin.

    “Itu karena masih adanya kelompok yang mengelola sumber daya alam secara ugal-ugalan, tidak memperhatikan aspek ekologi dan keberlangsungan alam,” ujarnya.

    Ia pun menegaskan perlunya mengembalikan tata kelola lingkungan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda yang menghargai keseimbangan alam.

    Dalam hal ini, Dedi mencontohkan prinsip yang dianut masyarakat Sunda, seperti “gunung kudu awian, lengkong kudu balongan, lebak kudu sawahan” atau ‘gunung harus ditanami bambu, cekungan harus dijadikan kolam, lahan rendah harus dijadikan sawah’.

    Ia berharap pembangunan Jabar ke depan dapat bertumpu pada nilai budaya, pluralisme, serta aspek keadilan. Dedi turut mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konferda PDIP Jawa Barat.

    “Konferda ini adalah proses mewujudkan postur partai yang kokoh, visioner, dan berakar kuat pada kerakyatan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM Nasional 7 Desember 2025

    KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM Nasional 7 Desember 2025

    KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) mendalami aliran penerimaan uang yang melibatkan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait pengurusan izin sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
    Pendalaman materi dilakukan KPK saat memeriksa tiga saksi, yakni Nur Aisyah Astuti selaku Marketing PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia (PT KEM), Etty Wahyuni dari PT KEM, dan Asep Juhud Mulyadi selaku PNS di Kemenaker. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).
    “Dari ketiga saksi ini, penyidik meminta konfirmasi terkait tahapan dan proses yang dilakukan dalam sertifikasi K3 di Kemenaker, serta pemberian sejumlah uang kepada oknum Kemenaker dalam proses tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (7/12/2025).
    Kasus ini sebelumnya telah menjerat eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan 10 tersangka lain. Penetapan tersangka dilakukan KPK pada Jumat (22/8/2025).
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jumat.
    Dalam perkara ini, Setyo menjelaskan, Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022–2025, menerima aliran uang sebesar Rp 69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan
    sertifikat K3
    .
    Aliran uang tersebut diterima selama kurun waktu 2019–2024 melalui perantara dan digunakan untuk down payment rumah, belanja, dan hiburan. Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel juga menerima aliran uang tersebut.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” ujar Setyo.
    Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
    Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
    reward
    secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
    Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
    craving
    ) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
    irritable
    ), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
    Buku
    Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
    yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari. 
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. 
    Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
    Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
    bullying
    ), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
    Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
    eksploitasi data pribadi
    , dan
    cyberbullying
    . 
    Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 
    Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
    “Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
    Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
    PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
    Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
    Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua. 
    Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
    screen time
    yang bisa digunakan orangtua.
    Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
    Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
    Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
    sharing
    pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
    “Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
    games
    yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
    Beberapa pengamat dan praktisi
    perlindungan anak
    menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
    Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. 
    “Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025). 
    Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
    chat
    bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
    online
    . 
    “Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
    Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan. 
    Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
    “Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    DPRD Jabar akan periksa langkah Dedi normalisasi Kali Wadas Karawang

    Bandung (ANTARA) – Komisi I DPRD Jawa Barat mengungkapkan akan memeriksa kesesuaian langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam usahanya menormalisasikan Kali Wadas di Kabupaten Karawang, yang kerap disiarkan pada platform media sosialnya.

    Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati di Bandung, Jumat, mengatakan pemeriksaan itu utamanya terkait pemberian uang pengganti untuk mengontrak rumah bagi pemilik bangunan yang dibongkar, walaupun bangunannya berdiri di atas lahan Perum Jasa Tirta (PJT) dan area Kali Wadas.

    “Kita akan periksa, kita lagi monitoring dan evaluasi. Kan di sana ada yang dibongkar, lalu dikasih buat ngontrak dulu. Ini bagus, tapi kita tetap monitor agar jangan sporadis, artinya harus terencana, terukur dan teranggarkan (kalau gunakan APBD),” kata Rahmat.

    Rahmat mengaku secara umum langkah tersebut didukung oleh jajaran legislatif, bahkan menurutnya, bila perlu sebelum dibongkar, disiapkan terlebih dahulu rumah susun atau apartemennya seperti di Jakarta.

    Namun demikian, dia juga menyoroti informasi banyaknya yang menempati lahan tersebut secara tidak resmi adalah pendatang dalam artian bukan asli penduduk Karawang.

    “Nanti kita juga periksa, kalau dia bukan orang Karawang, dan tidak mau menjadi orang situ, ya sudah memang solusinya ya dibongkar,” ucapnya.

    Proyek normalisasi Kali Wadas di Karawang, menurut Rahmat, masuk dalam pos anggaran program penataan irigasi dan sungai dengan jumlah anggaran total Rp20 miliar yang dipergunakan, di antaranya untuk penataan lingkungan dan saluran air.

    “Jadi totalnya Rp20 miliar untuk tata air di seluruh Jawa Barat dengan termasuk di dalamnya Kali Wadas,” kata legislator Dapil Karawang dan Purwakarta tersebut.

    Namun demikian, ujar Rahmat, langkah Dedi untuk melakukan penataan bangunan liar yang berdiri di atas lahan PJT yang seharusnya menjadi jalur sungai itu, perlu didukung dan pihaknya sangat menyepakati langkah tersebut.

    “Karena kan begitu di atasnya berdiri bangunan tanpa izin, bangli (bangunan liar) ya kita kenalnya, otomatis memang menyendat saluran air. Karenanya kita setuju dan mendukung langkah ini,” katanya.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi kerap mengunggah kegiatannya meninjau normalisasi Kali Wadas Karawang dalam media sosialnya, dan kerap kali dia terlihat memberi bantuan bagi mereka yang bangunannya terdampak proyek itu, meskipun berdiri di atas lahan PJT.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Mulyadi Ingin Bangun Kampung untuk Korban Banjir Bandang, Minta Pemkot Padang Carikan Lahan

    Dedi Mulyadi Ingin Bangun Kampung untuk Korban Banjir Bandang, Minta Pemkot Padang Carikan Lahan

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana membangun satu kampung bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Rencana itu mencuat setelah Dedi Mulyadi mengunjungi korban banjir bandang di Padang.

    “Alhamdulillah, Pak KDM (Dedi Mulyadi) menyampaikan keinginannya untuk membangun satu kampung di sini (Padang),” kata Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Padang, Jumat (5/12/2025). Dilansir Antara.

    Menurutnya, Kota Padang saat ini memang tengah berusaha memfasilitasi warga terdampak bencana. Termasuk menyiapkan rumah khusus (rusus) yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah.

    Terkait rencana dari Gubernur Jabar, Pemkot Padang sangat mendukung dan berterima kasih jika pembangunan satu kampung tersebut benar terealisasi. Bantuan ini sangat dibutuhkan warga yang terimbas bencana.

    “Saat mendengarkan langsung keluhan dan harapan warga, KDM meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Padang untuk mencarikan lahan agar dapat menampung warga yang terkena musibah,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi sejumlah daerah terdampak bencana di Kota Padang pada Kamis (4/12), termasuk di daerah Gunung Nago, Kecamatan Kuranji.

    Di sisi lain Pemkot Padang saat ini tengah menyiapkan sekaligus membersihkan hunian sementara bagi korban terdampak bencana berupa rumah khusus di Kecamatan Koto Tangah.

  • Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga Bandung 5 Desember 2025

    Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga Bandung 5 Desember 2025

    Dari Bandara Sibolga, Dedi Mulyadi Pantau Banjir Rob Indramayu dan Instruksikan Bupati Relokasi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menelepon Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk menanyakan kondisi banjir yang menerjang dua desa di Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Jumat (5/12/2025).
    Dalam rekaman video yang diterima Kompas.com,
    Dedi Mulyadi
    yang saat itu berada di Bandara Sibolga, Sumatera Utara, terlihat menghubungi Lucky melalui gawai pribadinya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan perkembangan dua desa yang kerap menjadi langganan
    banjir rob
    saat musim hujan.
    “Nah ini kan banjir terus-terusan, kalau saya tuh enggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau dua desa Bupati yang
    nanganin
    ,” kata Dedi.
    Lucky menjelaskan bahwa banjir disebabkan rob yang berulang serta luapan air sungai di sekitar wilayah tersebut, sehingga memperparah tinggi genangan.
    “Kalau rob sudah biasa tuh, datang lagi datang lagi, nah ini ditambah lagi, apa air mungkin debit dari hilir (sungai) masuk,” ujar Lucky.
    Ia menambahkan, Pemkab
    Indramayu
    sebenarnya sudah melakukan pengerukan di bantaran sungai.
    Namun, pekerjaan terhambat karena ratusan warga yang tinggal di sepanjang bantaran menolak untuk direlokasi.
    “Ini ada kendala juga ketika kemarin kami rapat dengan BBWS dan PU pusat juga. Ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Mereka enggak mau pindah,” kata Lucky.
    Kendala lain, lanjutnya, adalah keberadaan lahan milik sebuah koperasi di sekitar lokasi.
    Penggunaan lahan tersebut membutuhkan izin.
    “Ada jalan yang memang akses ke rumah-rumah masyarakat, tetapi jalanan itu dimiliki koperasi,” ujarnya.
    Mendengar laporan tersebut, Dedi meminta Lucky segera mendata warga yang tinggal di bantaran sungai.
    Ia memastikan pemerintah provinsi akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga untuk biaya kontrak rumah sementara.
    “Oke, 200 rumah di PDF kirim datanya ke saya. Kemudian, nanti saya kasih bantuan Rp 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain,” kata Dedi.
    Adapun untuk lahan milik koperasi, Dedi meminta bupati segera bertemu pihak koperasi dan mengupayakan agar lahan itu dapat dipinjam pakai untuk kepentingan umum.
    “Nah, maksud saya kalau itu diibahkan ke saya (Pemprov Jabar) biar saya yang rawat, saya tinggikan,” ujarnya.
    Dedi menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, instansi, maupun masyarakat.
    “Jadi, jangan cerita-cerita,
    nangis-nangis
    , drama-drama bencana, tetapi kemudian ketika diberikan solusi, susahnya luar biasa masyarakatnya,” ucap Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana Bandung

    6 Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana Bandung

    Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Baru tiba di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung bergerak mengoordinasikan penyaluran bantuan, Kamis (4/12/2025).
    Dalam perjalanan menuju hotel, ia meminta sopir taksi yang mengantarnya, yakni Uda Firdaus, untuk menjadi
    relawan
    sementara dalam distribusi bantuan dari Jawa Barat.
    Di dalam taksi, Dedi membuka percakapan santai dengan Uda Firdaus untuk membantu penyaluran bantuan bagi korban bencana di
    Sumatera Barat
    .
    “Nih saya sudah di taksi Uda Firdaus, ini sangat jujur orangnya,” ucapnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Mantan Bupati Purwakarta itu lantas menanyakan apakah Uda Firdaus memiliki kendaraan yang bisa digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan warga terdampak.
    “Ada, Pak,” jawab Uda Firdaus.
    Dedi juga meminta sopir taksi tersebut menghubungi rekan-rekannya yang memiliki mobil bak terbuka.
    Uda Firdaus menyebut ada beberapa rekannya di kampung, sekitar 1,5 jam dari Padang.
    “Ya sudah, nanti ditelepon saja teman-teman yang dari kampungnya. Tiga mobil atau empat mobil bawa sini. Kemudian, nanti Uda itu sama saya belanja barang-barang kebutuhan. Dianterin sama Uda ke daerah-daerah tujuan,” kata Dedi.
    Ia menjelaskan, relawan lokal penting untuk mempercepat distribusi bantuan dari Jawa Barat karena lebih hafal jalan menuju lokasi bencana dengan lebih cepat.
    “Ini Uda nih salah satu relawan saya yang ada di sini. Nanti akan
    nganter
    barang-barang yang dibutuhkan ke warga Sumatera Barat. Nanti kita sore bareng belanja. Nanti Uda belanjanya bareng sama saya,” tutur Dedi.
    Bersama para relawan dadakan ini, Dedi akan membeli logistik untuk para warga terdampak di Pasar Raya Padang.
    Diketahui, kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke Sumatera Barat bertujuan untuk memastikan bantuan dari Jabar tersalurkan cepat ke wilayah terdampak bencana.
    Selain lewat darat, bantuan tersebut juga akan diangkut oleh dua unit pesawat Ultra Cargo Ranger (UCR) yang telah disiapkan dan berada di lokasi.
    Kedua pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut bantuan logistik yang dibutuhkan warga terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Saat ini, saya sudah berada di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya, kedua pesawat UCR sudah berada di bandara dan kami akan segera membeli kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera Barat,” katanya.
    Dedi menjelaskan bahwa setiap pesawat memiliki kapasitas angkut hingga satu ton sekali terbang.
    Bantuan akan diterbangkan ke sejumlah titik yang dapat dijangkau pesawat UCR, sebelum kemudian diteruskan melalui jalur darat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Bank Muamalat gandeng agen Saudia Airlines perkuat ekosistem umrah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan PT Ayuberga, agen penjualan umum (general sales agent/GSA) resmi yang ditunjuk Saudia Airlines di Indonesia, untuk memperkuat ekosistem layanan haji dan umrah di Tanah Air.

    Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kolaborasi strategis antara Bank Muamalat dengan PT Ayuberga merupakan komitmen nyata misi perseroan dalam memperkuat ekosistem haji dan umrah.

    Dalam hal ini, ia mengatakan Bank Muamalat senantiasa mendukung peningkatan aktivitas mitra bisnis dalam ekosistem tersebut.

    “Sebagai bank syariah yang fokus kepada aktivitas haji dan umrah, kami terus menjaga dan memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di ekosistem ini. Sinergi dengan PT Ayuberga kami ikhtiarkan agar dapat melayani umat dengan lebih baik,” kata Ricky.

    Bagi Bank Muamalat, lanjutnya, kerja sama dengan PT Ayuberga diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi produk dan mendorong pengembangan bisnis pembiayaan pemesanan tiket untuk para mitra travel umrah.

    Apalagi, menurut dia, hal itu didukung dengan koneksi sistem yang andal antara para pihak.

    Ricky mengatakan bahwa sektor haji dan umrah memiliki potensi ekonomi yang besar didukung loyalitas konsumen yang tinggi dan antusiasme jemaah muda untuk beribadah ke Tanah Suci, ditambah pula ikatan historis kami dengan sektor ini.

    “Oleh sebab itu, kami bertekad untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan di ekosistem haji dan umrah dari hulu ke hilir,” ujar dia.

    Sementara itu, Presiden Direktur PT Ayuberga Andri Bermawi mengapresiasi kolaborasi tersebut.

    Dengan pengalaman yang matang di industri masing-masing, Andri optimistis kolaborasi PT Ayuberga dengan Bank Muamalat bisa membawa dampak positif bagi ekosistem perjalanan haji dan umrah di Tanah Air.

    “Dengan lebih dari satu juta jemaah haji dan umrah yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahun, layanan yang andal pada semua aspek akan sangat memudahkan travel dan jamaah mewujudkan pengalaman perjalanan ibadah yang berkesan,” kata Andri.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menata Ulang Hidup di Rumah Berdinding Anyaman Kayu

    Menata Ulang Hidup di Rumah Berdinding Anyaman Kayu

    Kepala Desa Mekarsari M. Ilham Maulana menjelaskan Kampung KDM singkatan yang diberikan warga sebagai bentuk apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

    Dari target 28 rumah, saat ini 26 unit rumah telah berdiri di lahan seluas 2.700 meter persegi yang menampung 21 KK dari Desa Mekarsari. 

    “Total semua dari Pak Gubernur ada 20 unit rumah, Pak Bupati 5 unit, dan dari desa kita baru 1 unit. Sekarang sudah 26 unit yang berdiri,” jelas Ilham.

    Rumah-rumah tersebut dibangun dengan desain unik, yakni rumah panggung berukuran 5×7 meter, dengan ruang utama 5×5 meter dan dapur dan WC seluas 5 meter. Ilham menyebut desain ini adalah permintaan khusus dari Gubernur Jawa Barat. 

    “Pak Gubernur langsung meminta supaya pembangunan itu dikembalikan ke ornamen zaman dulu. Inginnya rumah panggung,” ujarnya. 

    Desain rumah panggung ini berbeda dengan rencana awal BNPB yang mengusulkan bangunan permanen. Menurut Misbah, desain kayu ini memberikan kenyamanan.

    “Kalau di sini adem, kalau panas gini kita masuk ke dalam enak adem gitu. Ini karena kayu, jadi tidak dingin kalau malam,” tuturnya.  

    Anggaran untuk pembangunan ini mencapai ratusan juta rupiah. Meliputi bantuan provinsi sejumlah Rp 800 juta, dengan rincian Rp 40 juta kali 20 unit rumah, bersumber dari CSR Bank BJB.

    “Jadi Rp 800 juta itu dari Gubernur, Rp 200 juta dari Bupati, dari desa baru satu di angka Rp 40 juta,” jelasnya. 

    Misbah, yang kini kembali bekerja sebagai petani sawah dan kebun di sekitar lokasi baru, merasakan manfaat relokasi ini. 

    “Paling kita dari rumah yang awal dipindah ke sini. Kita tinggal terima kunci saja, tidak ada biaya tambahan,” katanya.

     

  • Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Dana Desa Belum Cair, Para Kades Wadul DPRD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Gedung DPRD Ponorogo mendadak riuh pada awal pekan ini. Perwakilan kepala desa (kades) di Bumi Reog mendatangi kantor wakil rakyat untuk wadul.

    Ya, para kades itu meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke tingkat pusat. Yakni terkait dengan kejelasan soal pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang tak kunjung turun. Para kades mengaku was-was karena proyek fisik telah berjalan, tetapi pembayaran belum bisa dipenuhi akibat macetnya dana dari pusat.

    Kedatangan mereka difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Ponorogo. Para kepala desa berharap ada jalan keluar cepat, mengingat beban tanggungan mereka makin membesar menjelang tutup tahun.

    Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ponorogo, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 81/2025 pada pertengahan November. Aturan baru tersebut menghentikan pencairan kegiatan pembangunan non-earmark per 17 September, dan hanya memprioritaskan program BLT Desa, ketahanan pangan, dan stunting.

    “Sementara teman-teman desa sudah melakukan kegiatan lapangan pembangunan, kalau tidak cair tentu menjadi beban,” kata Eko usai RDP di DPRD Ponorogo, Senin (1/12/2025).

    Eko merinci bahwa dari 281 desa, sebanyak 231 desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II. Para kades yang sudah terlanjur mengerjakan proyek fisik kini harus menalangi modal menggunakan dana pribadi. Besaran utangnya pun bervariasi antara Rp30 juta sampai Rp400 juta.

    “Kami tidak protes peraturan ini, tapi kami harapkan aturannya ditunda terlebih dahulu, dan bisa diterapkan tahun mendatang,” ungkapnya.

    Dalam RDP tersebut, APDESI juga menyampaikan aspirasi lain, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan keluhan soal beberapa kegiatan OPD yang kini dibebankan ke anggaran desa. Namun fokus utama tetap sama, yakni kepastian pencairan dana desa tahap II.

    Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, menyatakan memahami keresahan para kades. Dia memastikan surat aspirasi itu, akan segera dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut dewan. “Kami akan kirimkan dalam waktu dekat, paling lama besok (2/12) kami sampaikan suratnya,” pungkasnya. [end/suf]