Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Cemarkan Nama Baik Bobby Nasution, Pejabat ESDM Sumut Dinonaktifkan, Sempat Mau Dijerat Pidana – Halaman all

    Cemarkan Nama Baik Bobby Nasution, Pejabat ESDM Sumut Dinonaktifkan, Sempat Mau Dijerat Pidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadisperindag ESDM) Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Mulyadi Simatupang dinonaktifkan dari jabatannya setelah mencemarkan nama baik Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Insepktorat Pemprov Sumut, Sulaiman Harahap.

    Sulaiman menuturkan Mulyadi sudah dinonaktifkan dari jabatannya sejak Kamis (17/4/2025) kemarin.

    “Iya dinonaktifkan (Kepala Dinas Perindang ESDM Mulyadi Simatupang) sejak kemarin,” jelasnya pada Jumat (18/4/2025), dikutip dari Tribun Medan.

    Sulaiman menuturkan sebenarnya ada rencana Mulyadi untuk dijerat pidana terkait pencemaran baik terhadap Bobby Nasution.

    Namun, sambungnya, Bobby memutuskan agar hal tersebut tidak dilakukan.

    “Salah satu alasan dinonaktifkan itu karena melakukan pencemaran nama baik pak Gubernur Sumut (Bobby Nasution). Harusnya sudah masuk ranah pidana.”

    “Tetapi, pak Gubernur  tidak mau dibawa ke ranah hukum. Jadi minta diperiksa di inspektorat saja,” tuturnya.

    Sulaiman menjelaskan penonaktifan terhadap Mulyadi sebenarnya tidak hanya terkait pencemaran nama baik terhadap Bobby saja, tetapi adal beberapa hal lainnya.

    Salah satunya adalah terkait penyalahgunaan wewenang sebagai Kadisperindag ESDM Pemprov Sumut.

    “Penyebab lainnya adalah penyalahgunaan wewenang. Cuma, ini masih diperiksa di inspektorat,” jelasnya. 

    Namun, Sulaiman tidak merinci pencemaran nama baik seperti apa yang dilakukan Mulyadi kepada Bobby dan terkait penyalahgunaan wewenang sehingga berujung penonaktifan.

    Dia hanya mengungkapkan hal tersebut masih diselidiki.

    “Masih dalam pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

    Ada 4 Pejabat Pemprov Sumut yang Sudah Dinonaktifkan 

    Sementara, selain Mulyadi, ada empat pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang sudah terlebih dahulu dinonaktifkan.

    Adapun mereka adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah, Harianto Butarbutar, Kepala BPSDM Abdul Haris Lubis dan Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus.

    Namun, tidak diketahui alasan mereka dinonaktifan oleh Bobbby.

    Selain penonaktifan, Bobby juga sempat melakukan pencopotan dan rotasi di beberapa jabatan di lingkungan Pemprov Sumut.

    Jabatan yang kosong itu pun diisi oleh anak buah Bobby saat masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Diantaranya adalah, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruski Pemko Medan, Topan Obaja Ginting menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut. 

    Kemudian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Medan Sutan Tolang Lubis menjadi Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Sumut. 

    Lalu, Inspektorat Medan Sulaiman menjadi Inspektorat Sumut dan terakhir adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Medan Alex Sinulingga yang saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Medan dengan judul “Alasan Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dinonaktifkan, Lakukan Pencemaran Nama Baik”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Medan/Anisa Rahmadani)

  • Cegah Kekurangan Siswa, Pemkot Bandung Bakal Kolaborasi dengan Sekolah Swasta

    Cegah Kekurangan Siswa, Pemkot Bandung Bakal Kolaborasi dengan Sekolah Swasta

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan berkolaborasi dengan sekolah swasta untuk memastikan jumlah siswa di setiap sekolah lebih merata.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan dan kuota sekoalh di Kota Bandung yang lebih merata.

    “Kita akan berkolaborasi supaya kuota siswa masuk ke sekolah baik swasta dan negeri akan dibagi kuota,” kata Erwin usai menghadiri silaturahmi bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, di Masjid Al Jabbar pada Rabu, 16 April 2025.

    Menurutnya, hal itu diupayakan agar sekolah swasta maupun negeri di Kota Bandung bisa bertahan dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

    “Supaya sekolah swasta maupun negeri di Kota Bandung bertahan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyebut tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya berada pada tingkat pendidikan.

    Menurutnya, akses pendidikan pun perlu ditingkatkan. Berdasarkan data pada 2024, jumlah SD negeri di Kota Bandung mencapai 274. Sedangkan SD swasta 198.

    “Sementara SMP negeri 75 sekolah dan swasta 186 sekolah,” ujarnya.

    Berdasarkan data tersebut, dia menilai Kota Bandung membutuhkan kajian dan strategi untuk akses pendidikan lebih merata.

    “Sekolah harus bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Kita dorong juga untuk menghadirkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

     

  • Pemerintah Larang Penggunaan Sawah untuk Proyek Perumahan – Halaman all

    Pemerintah Larang Penggunaan Sawah untuk Proyek Perumahan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melarang pemakaian lahan persawahan untuk pembangunan perumahan.

    Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, pelarangan ini dilakukan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah mencapai swasembada pangan.

    “Kementerian PKP memang mau membangun rumah buat rakyat, tetapi juga mau ketahanan pangan tetap terjaga,” katanya di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Jumat (18/4/2025).

    “Pemerintah juga mau swasembada pangan, jadi tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan,” ujar Ara.

    Dia menyatakan, keterbatasan lahan kini menjadi tantangan di sektor perumahan.

    Namun, ia tak ingin tantangan tersebut sampai mengancam ketahanan pangan Indonesia. Ia memandang ini perlu dihadapi dan dicari solusi bersama seluruh pemangku kepentingan.

    “Jangan kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah. Kami khawatir produksi pangan turun karena lahan sawah dijadikan rumah,” ucap Ara.

    Dia menyoroti Jawa Barat yang memiliki banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi perumahan.

    Pihkanya akan segera melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Saya juga akan mengundang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi,” kata Ara.

     

  • Profil Bossman Mardigu, Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Independen Bank BJB

    Profil Bossman Mardigu, Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Independen Bank BJB

    Liputan6.com, Bandung – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) mengangkat sejumlah pengurus baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada Rabu (16/4/2025) di Gedung Bank BJB, Bandung.

    Adapun pelaksanaan rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, dan 27 Kepala Daerah serta para pemegang saham BJB lainnya.

    Mengutip dari Antara dalam rapat tersebut ditetapkan Direktur Utama dijabat oleh Yusuf Saadudin yang sebelumnya merupakan Plt Dirut Bank BJB. Kemudian Mardigu Wowiek Prasantyo (Bossman Mardigu) dan Helmy Yahya ditunjuk jadi Komisaris.

    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyebutkan pemilihan komposisi jajaran komisaris dan direksi PT Bank BJB Tbk dilakukan atas dasar sikap profesional dan disepakati oleh seluruh pemegang saham.

    “Diusulkan berdasarkan pada aspek-aspek yang bersifat profesionalitas. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak mengenal orangnya, saya hanya membaca foto profil dan pengalaman organisasi perbankannya,” kata Dedi.

    Pihaknya juga menjelaskan bahwa jajaran komisaris dipilih berdasarkan aspek-aspek profesionalitas sehingga dalam prosesnya Dedi menegaskan bahwa  tidak ada campur tangan politik.

    “Tidak ada satupun aspek yang bersifat politik,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Wowiek Prasantyo atau Bossman Mardigu ditunjuk menjadi komisaris utama independen menggantikan bankir senior Taswin Zakaria.

  • Dedi Mulyadi Minta Cabut Izin dan Gelar Dokter Kandungan Tersangka Kekerasan Seksual di Garut

    Dedi Mulyadi Minta Cabut Izin dan Gelar Dokter Kandungan Tersangka Kekerasan Seksual di Garut

    Sebelumnya diberitakan, MSF, dokter kandungan pelaku pelecehan seksual kepada pasiennya di klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat, yang tengah viral saat ini kini statusnya telah jadi tersangka. Diketahui MSF sudah beberapa kali melancarkan aksi bejatnya itu.

    Kapolres Garut AKBP Mochammad Fajar Gemilang, salam rilis kasus di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025) mengatakan, pelaku mengaku sudah melakukan aksi bejatnya itu sebanyak empat kali. 

    “Pelaku mengaku hanya empat kali, tapi nanti tentu kami akan memeriksa berapa korban yang telah mendapatkan perlakukan kekerasan seksual baik di dalam fasilitas kesehatan maupun di luar. Jadi untuk sementara yang diakui pelaku hanya empat kali, tapi nanti tentu kami akan memeriksa beberapa korban,” ujar Kapolres Garut AKBP Mochammad Fajar Gemilang, salam rilis kasus di Mapolres Garut, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, pengungakan kasus tersangka MSF, berasal dari laporan AED (24), seorang korban di luar korban yang berada dalam video yang tengah viral saat ini.

    “Peristiwa dimulai saat korban konsultasi dengan pelaku, kemudian mendatangi klinik di wilayah Garut karena masalah kesehatan,” kata Fajar.

    Kemudian beberapa hari kemudian, pelaku menawarkan kunjungan praktik di kediaman korban, hingga tiga hari kemudian pelaku datang ke rumah korban dan melakukan pemeriksaan.

    “Pelaku melakukan pemeriksaan, seperti menyuntik dan pemeriksaan lainnya, namun pembayarannya diminta dilakukan di tempat tinggal pelaku,” kata Fajar menceritakan.

    Karena pelaku menggunakan ojek online, kemudian pelaku meminta korban untuk mengantarkannya, dengan alasan masih satu arah jalur perjalanan.

    “Kebetulan rumah korban dan pelaku satu arah,” katanya.

    Saat berencana melakukan pembayaran biaya perawatan sebesar Rp6 juta di luar rumah pelaku, tersangka MSF meminta korban untuk membayarnya di dalam rumah milik pelaku.

    “Saat di dalam rumah, pelaku mencium leher dan sebagainya, dan korban menolak bahkan korban mengancam akan melaporkannya,” ujar dia.

    Tak terima dengan perlakuan tak pantas itu, korban kemudian melaporkan tersangka MSF ke Mapolres Garut.

    “Jadi saya pastikan sampai hari ini, laporan polisi baru satu sesuai yang tadi sudah dilaporkan Kabid Humas Polda jabar,” ujar dia.

  • Profil Bossman Mardigu, Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Independen Bank BJB

    Bossman Mardigu Masuk Jajaran Komisaris Bank BJB

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diketahui telah mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 di Menara bank bjb, Kota Bandung, Rabu (16/4/2025). 

    Dengan struktur pimpinan yang baru, kata Dedi Mulyadi, Pemda Provinsi Jabar sebagai pemegang saham tertinggi akan mengedepankan profesionalitas dengan tidak adanya intervensi dalam setiap kebijakan. 

    “Dari Pemda Provinsi Jabar sebagai pemegang saham 36 persen, kami mengedepankan profesionalitas. Sikap profesional itu bisa dibuktikan dari komposisi (pimpinan) yang diusulkan, kemudian disepakati oleh seluruh pemegang saham,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya.

    Menurutnya, penunjukkan komisaris utama di bank bjb berdasarkan aspek profesionalitas. 

    “Untuk jajaran komisaris, kami juga berdasarkan aspek profesionalitas, tidak ada satu pun aspek yang bersifat politik,” sebutnya. 

    Kemudian Dedi pun mengungkapkan bahwa yang diusulkan menjadi direktur utama bank bjb dilihat dari rekam jejaknya.

    “Yang diusulkan (menjadi pimpinan) didasarkan pada aspek-aspek profesionalitas,” ucap Dedi.

  • Dukung Program ‘Nyaah Ka Indung’, Ribuan Ibu Lansia Bakal Dapat Perhatian Khusus dari ASN Bandung Barat

    Dukung Program ‘Nyaah Ka Indung’, Ribuan Ibu Lansia Bakal Dapat Perhatian Khusus dari ASN Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), secara resmi meluncurkan program “Nyaah ka Indung”. Program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi itu dimaksudkan agar pemerintah peduli terhadap kaum ibu lanjut usia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

    Selain itu, program ini ditujukan untuk membantu ibu lansia yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.

    “Tanggal 11 April 2025, Gubernur Jabar mencanangkan program Jawa Barat nyaah ka indung. Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan ini maka Bandung Barat pun mencanangkan program serupa,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail di Ngamprah, Kamis (17/4/2025).

    BACA JUGA:Nyaah Ka Indung, Upaya Pemkot Fasilitasi Kelompok Rentan di Kota Bandung

    Jeje mengatakan, program “Nyaah ka Indung” bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi ini adalah gerakan kemanusiaan, bentuk nyata dari kepedulian pemerintah kepada para kaum ibu lanjut usia.

    “Seperti yang kita ketahui, kondisi ibu-ibu lansia di Bandung Barat sangat beragam. Ada yang masih mandiri, ada yang semi tergantung, dan ada yang sepenuhnya membutuhkan bantuan,” katanya.

    Ia menambahkan, melalui program ini, sebanyak 1.348 ibu lanjut usia bakal mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan mereka baik secara sosial, ekonomi, maupun spiritual.

    “Kita ingin hadir bukan sekadar sebagai pemerintah. Kita ingin hadir sebagai anak-anak yang menyayangi ibunya. Kita rawat bukan hanya raganya, tetapi juga semangat hidup dan harapan mereka di usia senja,” jelas Jeje.

    BACA JUGA:Bukti Nyata Program ‘Nyaah ka Indung Bapa’, Kadis Kominfo Banjar Ajak Ibu Asuh Belanja

    Dalam menyukseskan kebijakan ini, lanjut Jeje, program tersebut akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Bandung Barat, termasuk ASN di Kecamatan.

    Setiap ASN wajib mengikuti program ini dengan cara mendampingi atau membantu ibu-ibu lansia, baik dari sisi ekonomi maupun perhatian secara langsung.

    “Saya mengajak semua ASN di Bandung Barat untuk aktif ambil bagian. Bentuknya bisa macam-macam. Sesuaikan dengan kemampuan, tapi jangan sampai kita abai. Karena menyayangi ibu adalah fondasi akhlak dan kemanusiaan,” katanya.

  • Warga Sukahaji Kecewa Usai Bertemu Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan

    Warga Sukahaji Kecewa Usai Bertemu Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan

    JABAR EKSPRES — Ratusan warga Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sempat mendatangi Gedung Pakuan untuk bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu (16/4) kemarin.

    Namun, pertemuan yang diharapkan membawa kejelasan atas status lahan yang disengketakan itu justru berakhir tanpa hasil konkret. Warga pun kecewa.

    Apit (46), warga Sukahaji, mengatakan mereka datang atas undangan lisan yang diterima beberapa jam sebelum pertemuan berlangsung.

    Dirinya mempertanyakan keabsahan undangan yang tidak disertai kop surat resmi. “Ada yang diundang jam 12, jam setengah 2, bahkan ada yang jam 5 sore. Tidak jelas,” ujarnya.

    BACA JUGA:Terkait Dugaan Mafia Tanah di Sengketa Lahan Sukahaji, BPN Masih Tunggu Validasi Polisi

    Dalam pertemuan sebelumnya di lokasi sengketa, Gubernur Dedi menyatakan lahan yang ditempati warga adalah milik sebuah perusahaan. Namun Apit menolak klaim itu karena belum ada putusan pengadilan yang inkrah. “Kalau pengadilan sudah memutuskan, saya legowo. Tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.

    Warga lainnya, Ronald (46), menyebut pertemuan di Gedung Pakuan tidak membahas substansi persoalan hukum yang menjadi tuntutan warga. “Ini sangat mengecewakan. Terlihat justru seperti strategi memecah belah,” kata dia.

    Ronald menegaskan warga akan terus bertahan dan menolak pengosongan lahan sampai ada putusan pengadilan yang sah. Sampai ke presiden pun, katanya, warga bakal tetap melawan.

    Sementara itu, sebagian warga disebut masih menolak uang kerohiman sebesar Rp5 juta dari pihak pengklaim lahan. “Kami belum bisa ambil keputusan. Tawaran kontrakan juga masih didiskusikan,” kata Sobbin, warga RW 4. Ia mengaku telah tinggal di lahan tersebut sejak 1998.

    BACA JUGA:Menanti Ujung Sengketa Lahan di Sukahaji

    Kuasa hukum warga, Fredi Pangabean, menyebut belum ada keputusan final usai pertemuan dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, keputusan akan diambil setelah warga melakukan musyawarah. “Kami hanya mendukung apa yang menjadi keputusan masyarakat,” kata Fredi.

    Fredi menyebut para kliennya adalah penggarap yang sah. Hal ini lantaran mereka telah menetap selama puluhan tahun di atas lahan yang diklaim sebagai tanah guntai.

    Ia menyayangkan munculnya klaim sepihak dari pihak lain. “Tiba-tiba saja ada yang mengaku itu miliknya,” sesalnya.

  • Dedi Mulyadi Tembak Mardigu dan Helmy Yahya: Mau Jadi Komisaris BJB?

    Dedi Mulyadi Tembak Mardigu dan Helmy Yahya: Mau Jadi Komisaris BJB?

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penunjukan komisaris baru Bank BJB dilakukan murni atas dasar profesionalitas. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan 2024 yang berlangsung di gedung Bank BJB, Bandung, Rabu (16/4/2025), Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya resmi ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris.

    RUPS yang dihadiri oleh Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, serta 27 kepala daerah dan para pemegang saham lainnya, juga menetapkan Yusuf Saadudin sebagai direktur utama Bank BJB. Yusuf sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) dirut.

    Dalam keterangannya seusai rapat, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa ia tidak pernah sebelumnya mendiskusikan penunjukan Mardigu maupun Helmy secara personal.

    Namun, setelah mengetahui rekam jejak dan pengalaman profesional keduanya, ia langsung menghubungi mereka yang saat itu sedang berada di luar negeri.

    “Saya tidak pernah bertemu atau ngobrol secara langsung dengan keduanya. Saya hanya menghubungi lewat telepon, dan mereka saat itu sedang di Eropa. Saya tawarkan untuk menjadi komisaris Bank Jabar,” jelas Dedi.

    Ia menekankan bahwa pemilihan jajaran komisaris dan direksi dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional, bukan politik. “Saya hanya membaca profil dan rekam jejak di sektor perbankan. Tidak ada aspek politik dalam keputusan ini,” tegasnya.

    Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB Hasil RUPS 2024:

    Komisaris Utama Independen: Wowiek PrasantyoKomisaris: Herman SuryatmanKomisaris: Rudie KusmayadiKomisaris: Tomsi TohirKomisaris Independen: Helmy YahyaKomisaris Independen: Novian HerodwijantoDirektur Utama: Yusuf SaadudinDirektur Kepatuhan: Joko Hartono KalismanDirektur Korporasi dan UMKM: MulyanaDirektur Konsumer dan Ritel: Nunung SuhartiniDirektur Operasional dan Teknologi Informasi: Ayi SubarnaDirektur Keuangan: Hana Dartiwan

    Dengan penegasan dari Dedi Mulyadi terkait proses seleksi yang bersih dari intervensi politik dan berbasis profesionalitas, diharapkan jajaran baru Bank BJB dapat membawa kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi di industri perbankan nasional.

  • Ditantang Diskusi Ormas GRIB Jaya Terkait Premanisme, Dedi Mulyadi: Rakyat Jawa Barat Itu Banyak – Halaman all

    Ditantang Diskusi Ormas GRIB Jaya Terkait Premanisme, Dedi Mulyadi: Rakyat Jawa Barat Itu Banyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan menanggapi tantangan diskusi orang per orang.

    Hal itu dinyatakan Dedi Mulyadi menanggapi tantangan diskusi dari Ketua Ormas GRIB Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry terkait pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Merespons hal ini, Dedi Mulyadi menyebut bahwa saat ini dirinya tengah fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.

    Menurut Dedi, ia tidak bisa menangani permasalahan perseorangan satu per satu.

    “Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat,” ungkap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (16/4/2025).

    “Kalau setiap orang harus ditangani satu-satu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong,” lanjut dia.

    Politisi Gerindra itu menerangkan, ia bertugas menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat serta menjamin kesejahteraan mereka.

    “Tugas kita ini adalah mewujudkan apa yang menjadi mimpi rakyat,” katanya.

    Lebih lanjut, Dedi Mulyadi pun enggan ambil pusing atas berbagai tudingan di media sosial terkait kinerja dan kebijakannya.

    “Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayani-nya cukup netizen, enggak usah saya,” katanya.

    Pernyataan Ketua GRIB Jaya Jabar

    Sebelumnya, Gabryel Alexander Etwiorry mengatakan ucapan Dedi Mulyadi soal premanisme menyesatkan hingga membuat stigma ormas jelek di mata publik.

    Gabryel mengatakan ormas GRIB Jaya punya AD/ART dan berbadan hukum. Menurut Gabryel, yang perlu diberantas adalah oknum.

    Gabryel Alexander kemudian meminta agar Dedi Mulyadi juga membentuk Satgas Antipreman di birokrasi atau internal pemerintahan Jawa Barat.

    Menurut Gabryel, Dedi juga harus adil melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

    Gebrakan Antipremanisme di Jawa Barat

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi Mulyadi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.
    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Penulis: Rheina Sukmawati