Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkap kemajuan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

    KDM menyebut saat ini pembangunan pabrik BYD Subang sedang dalam tahap pembebasan tanah.

    “BYD sudah lagi progres berjalan, tinggal pembebasan tanah. Minggu depan mau kita undang para pihak agar cepat pembebasannya,” kata Dedi dikutip dari detikJabar, Selasa (22/4/2025).

    Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan detikcom sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.

    Kawasan industri Subang Smartpolitan terintegrasi dengan berbagai infrastruktur strategis nasional. Lokasi ini diklaim mudah untuk diakses melalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di KM 89 yang sedang dalam tahap pengembangan.

    Selain itu, kawasan juga dekat dengan Jalan Tol Akses Patimban yang langsung terhubung ke Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan menuju Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    (riar/dry)

  • Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang, pada Kamis, 17 April 2025. Salah satu alasan pencopotan Mulyadi adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap Bobby.

    Saat diminta menjelaskan lebih lanjut, Bobby enggan membeberkan detail. Ia hanya menyebut Mulyadi mengirim pesan yang dinilainya tidak pantas di grup WhatsApp resmi Pemerintah Provinsi Sumut.

    “Kemarin dia (Mulyadi) ada mengirim percakapan di grup resmi pemerintah, kan enggak cocok ya,” ujar Bobby usai menghadiri acara Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Pelayanan Vasektomi Serentak di Kota Binjai, dikutip RMOLSumut, Senin, 21 April 2025.

    Bobby kemudian meninggalkan lokasi tanpa memberikan rincian isi pesan tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa tindakan Mulyadi dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Namun, belum dijelaskan bentuk atau isi pencemaran dimaksud. 

    Sulaiman mengungkapkan, Bobby memilih menyelesaikan masalah secara internal, meski secara hukum kasus ini bisa dibawa ke ranah pidana.

    “Sebenarnya (persoalan) ini sudah (bisa) masuk ranah pidana. Tapi karena kebijaksanaan daripada Pak Gubernur, dia tidak mau membawanya ke ranah hukum, tapi melalui penanganan internal saja,” kata Sulaiman, Jumat, 18 April 2025.

    Ia menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Mulyadi masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir.

    Mulyadi menjadi pejabat kelima yang dinonaktifkan Bobby Nasution dalam sepekan terakhir. Adapun empat pejabat lain yang dicopot adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butar-butar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, serta Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis.

    Penonaktifan para pejabat ini dilakukan atas dugaan berbagai pelanggaran, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan jabatan.

  • Kelakuan Pemilik Tanah di Ponorogo Bikin Warga Terpaksa Gotong Jenazah Seberangi Sungai – Halaman all

    Kelakuan Pemilik Tanah di Ponorogo Bikin Warga Terpaksa Gotong Jenazah Seberangi Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral di media sosial, sekelompok warga menggotong keranda jenazah menyeberangi sungai.

    Peristiwa itu terjadi di Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Jenazah Mulyadi (38) dibawa menyeberangi sungai menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Guyangan Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

    Rombongan jenazah itu melewati sungai bukan karena keterbatasan infrastruktur di desa setempat.

    Namun, hal itu karena kelakuan seorang warga yang tak mau tanahnya dilewati jenazah.

    Padahal, jalan itu merupakan satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk mengakses TPU.

    “Kemarin kejadiannya, kalua warga Desa Wates yang sebelah sini (perbatasan) dekat dengan Desa Tugurejo, dimakamkan di Desa Tugurejo. Tidak boleh lewat situ (tanah warga),” kata warga setempat, Tri Utami, Minggu (20/4/2025), dilansir TribunJatim.com.

    Tri Utami mengungkapkan, kasus ini bukan yang pertama, namun kejadian serupa sudah terjadi berulang kali.

    “Sudah berulang kali kejadian seperti itu. Akhirnya ya warga memilih lewat sungai,” tandasnya.

    Senada, Kepala Desa Tugurejo, Siswanto juga membenarkan, peristiwa ini bukan yang pertama kali.

    “Sudah puluhan tahun, yang viral kemarin adalah kejadian kesekian kali,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

    Ia menjelaskan, warga di dua dukuh di Desa Wates tidak memiliki pemakaman.

    Sehingga, jika ada warga yang meninggal, selalu dimakamkan di TPU Desa Tugurejo.

    Karena alasan itu, warga kemudian secara swadaya membangun jembatan.

    Namun, malah ada warga yang melarang tanahnya dilewati jenazah.

    “Namun, ada salah satu keluarga yang merupakan penduduk Desa Wates melarang keranda jenazah melintas jalan yang di depan rumahnya,” terangnya.

    Siswanto menuturkan, Pemerintah Desa Tugurejo dan Wates telah melakukan upaya mediasi dengan warga dan keluarga yang menolak tanahnya dilewati jenazah.

    Akan tetapi, mediasi itu menemui jalan buntu.

    “Namun buntu, sampai sekarang mereka tidak mau dilewati untuk membawa jenazah,” jelasnya.

    Adapun alasan keluarga tersebut menolak tanahnya dilewati jenazah karena takut sial.

    “Alasannya itu pemahaman Jawa yang tua-tua. Katanya, jika dilewati jenazah menjadi sangar atau kurang bagus,” jelas Siswanto.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Heboh Rombongan Warga di Ponorogo Bawa Keranda Jenazah via Sungai, Bukan Karena Jembatan Rusak

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJatim.com/Pramita Kusumaningrum)

  • Pesan Semangat Kartini Masa Kini, Bangkit Bersama PNM Mekaar

    Pesan Semangat Kartini Masa Kini, Bangkit Bersama PNM Mekaar

    PIKIRAN RAKYAT – Ditinggal sosok andalan seumur hidup, membuat Ibu Faizal sangat terpuruk. Namun, ia sadar, perannya sebagai tulang punggung ada di depan mata. Kehilangan suami menjadi titik baliknya untuk bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk puluhan anak di Panti Asuhan Raudhatul Ummat, Kota Palu. Panti yang dibangun oleh suaminya semasa hidup, kini harus ia rawat dengan kasih dan sepenuh hati.

    Bagi Ibu Faizal, panti itu bukan sekadar tempat tinggal melainkan rumah yang dibangun dari kasih dan diperjuangkan tanpa pamrih. Ia mulai memutar otak untuk mencari penghasilan agar peninggalan suaminya bias terus ada.

    Bermodalkan pembiayaan dari PNM Mekaar, Ibu Faizal mulai membuat kue dan menitipkannya ke kios-kios setiap pagi. Langkah kecil yang ia tempuh menjadi bukti bahwa perjuangan seorang perempuan adalah kekuatan yang dapat mengubah masa depan.

    Ibu Faizal adalah sosok Kartini masa kini. Yang tak bersuara lantang, tapi dampak kehadirannya menjadi terang bagi 35 anak-anak yang membutuhkan. Ia tak hanya melahirkan harapan, tapi juga membuat gelap menjadi terang bagi kehidupan di seluruh penjuru panti asuhan.

    Semangat Kartini nyatanya terus hidup di tengah masyarakat dengan perjuangan yang jauh dari sorotan mata. Di sana lah PNM hadir, Melalui program PNM Mekaar, ribuan perempuan Indonesia mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berdaya secara ekonomi maupun sosial.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengapresiasi tangguhnya perempuan Indonesia khususnya ibu-ibu nasabah PNM Mekaar. Baginya perjuangan ibu-ibu hebat seperti Ibu Faizal adalah potret nyata Kartini masa kini. 

    “Mereka bukan hanya membangun usaha, tetapi juga membangun harapan. Di balik langkah kecil mereka, ada kekuatan besar yang menghidupi keluarga dan komunitas. PNM bangga bisa mendampingi setiap proses tumbuh mereka, karena Kartini hari ini layak diberi ruang, diberi dukungan, dan terus disemangati,” Jelas Arief.

    PNM Mekaar akan terus hadir mendampingi perjuangan perempuan tangguh Indonesia. Di Hari Kartini ini, mari terus gaungkan semangat untuk bangkit, berbagi, dan membangun masa depan bersama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan Bandung 21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan Bandung 21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mendapat
    ancaman pembunuhan
    dari seseorang dengan nama akun “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”.
    Ancaman itu disampaikan dalam komentar Live Chat di
    YouTube
    Kang Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam. Dalam komentar itu, akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi.
    Bahkan, jika gagal, dia akan menggunakan bom untuk diledakkan ke dekat Dedi Mulyadi.
    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi an jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!,” ucap akun tersebut.
    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon WhatsApp, Senin malam, Dedi Mulyadi membenarkan ada ancaman tersebut.
    Dedi mengatakan bahwa pemimpin dalam setiap langkah bisa ada yang suka dan tidak suka. Ancaman itu adalah bagian dari orang yang tidak suka terhadap dirinya.
    “Kalau ada ancaman itu ya risiko bagi seorang pemimpin,” kata Dedi.
    Saat ditanya apakah akan melaporkan akun tersebut ke polisi, Dedi mengaku akan melihatkan perkembangannya terlebih dahulu.
    “Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Tapi apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun sekarang saya akan lebih waspada,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi Megapolitan

    7 Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi Megapolitan

    Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    diminta bertanggung jawab membuatkan jembatan baru bagi warga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Hal ini disampaikan pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, merespons polemik rencana pembongkaran jembatan yang mengancam penghuni terisolir.
    “Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki,” kata Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025).
    Adapun jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence berdiri di atas sebuah saluran air di Jalan Kong Isah yang tengah dinormalisasi oleh Dedi Mulyadi.
    Jembatan tersebut bakal dibongkar karena diduga spesifikasi bangunannya melanggar.
    Sebagai perbandingan, lebar saluran air sekitar 15 meter, sementara lebar gorong-gorong jembatan tersebut tak sampai dua meter.
    Andri menyatakan, program normalisasi dicetuskan oleh Dedi Mulyadi, sehingga menurutnya, Pemprov Jawa Barat yang harus bertanggung jawab.
    Dia menekankan, program normalisasi tersebut jangan sampai merugikan hak masyarakat.
    “Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat,” jelasnya.
    Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan baru.
    “Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada
    developer
    , karena
    developer
    kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut,” tegas Aan di Kantor Desa Sriamur.
    Aan mengungkapkan, total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar.
    Dari seluruh bangunan, hanya jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence yang masih tarik ulur. Penyebabnya, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga setempat.
    “Kalau dibongkar sekarang kelihatannya masyarakat sudah tidak bisa akan melaksanakan kegiatan sehari-hari, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya,” kata Aan.
    Aan pun berjanji akan melaporkan persoalan ini ke pimpinannya, dengan tembusan ke Dedi Mulyadi.
    “Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar,” imbuh dia.
    Sebelumnya, 38 keluarga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence terancam terisolir.
    Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas SDA Jawa Barat dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.
    Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak
    developer
    lepas tangan.
    “Di perumahan ini
    developer
    sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua,” ujar Beben kepada
    Kompas.com
    di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).
    Beben mengatakan, mobilitas warga sangat terganggu apabila jembatan dibongkar. Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.
    Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.
    “Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak,” jelasnya.
    Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan. Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.
    Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.
    “Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku baru bakal mengkaji soal pelarangan siswa membawa motor ke sekolah, selepas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026.

    “Belum-belum, saya masih fokus ke SPMB. SPMB udah clear, baru kita akan lihat nanti peraturan-peraturan tambahan apa yang bisa diberikan,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Senin (21/4).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar pihak sekolah mulai melarang siswanya membawa kendaraan pribadi. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan siswa sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini.

    Tak tanggung-tanggung, sanksi pengeluaran bakal diberlakukan apabila siswa di bawah umur nekat membawa kendaraan ke sekolah.

    BACA JUGA:Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Kendati demikian, diakui Farhan, pihaknya bakal terlebih dahulu mencari solusi sebelum diberlakukannya pelarangan pelajar membawa motor ke sekolah.

    Hal ini dinilai penting mengingat kelayakan infrastruktur maupun transportasi di Kota Bandung belum memadai.

    “Masalah bawa, karena kan gini, kalau saya melarang bawa kendaraan, terus marake naon (pakai apa). Karena kan saya mesti menjawab ini dulu,” ungkapnya.

    BACA JUGA:pemkotPemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Disinggung soal pengoperasionalan kembali bus sekolah di Kota Bandung, menurut Farhan, kelayakan menjadi letak masalah apakah hal ini bisa kembali dilakukan atau tidak.

    Maka dari itu, pihaknya bakal kembali mendata ulang terkait kesiapan maupun penghidupan kembalinoperasional bus sekolah di Kota Bandung.

    “Kendaraan umumnya banyak, tapi kan sekarang masalahnya layak atau tidak, itu kita lagi berusaha untuk di data dulu,” pungkasnya. (Dam)

  • Warga Ponorogo Antar Jenazah Lewat Sungai gegara Dilarang Lintasi Jalan, Kades: Sudah Puluhan Tahun – Halaman all

    Warga Ponorogo Antar Jenazah Lewat Sungai gegara Dilarang Lintasi Jalan, Kades: Sudah Puluhan Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral video di media sosial yang memperlihatkan puluhan warga mengantar keranda jenazah menyeberangi sungai berarus deras dan berbatu.

    Peristiwa dalam video viral tersebut terjadi di Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (19/4/2025).

    Bukan sekali terjadi, rupanya aksi warga Desa Wates yang terpaksa menyeberangi sungai demi mengantar jenazah ke pemakaman itu sudah terjadi sejak puluhan tahun belakangan.

    Bukan karena akses jalan atau jembatan menuju lokasi pemakaman yang rusak, melainkan karena keberatan dari seorang warga pemilik tanah.

    Warga tersebut menolak tanahnya dilewati guna prosesi pengantaran jenazah.

    Sedangkan, jalan tersebut  merupakan satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk mengakses pemakaman di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Ponorogo.

    “Sudah puluhan tahun. Yang viral kemarin adalah kejadian kesekian kali,” kata Kepala Desa (Kades) Tugurejo, Siswanto, Senin (21/4/2025), dilansir Tribunjatim-timur.com.

    Dijelaskan Siswanto, jika ada warga di dua dukuh di Desa Wates yang meninggal, memang biasanya selalu dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tugurejo.

    Sebab, Desa Wates tidak mempunyai pemakaman. Sehingga setiap warga Desa Wates yang meninggal biasanya dimakamkan di TPU desa sebelah.

    “Karena itu kami sudah membuatkan jembatan dengan dana swadaya. Namun ada salah satu keluarga yang merupakan penduduk Desa Wates melarang keranda jenazah melintas jalan yang di depan rumahnya,” beber Siswanto.

    Siswanto mengaku bahwa kejadian pengantaran keranda jenazah melalui sungai sudah terjadi berkali-kali.

    “Setiap kejadian selalu geger,” sebutnya.

    Menurut Siswanto, Pemerintah Desa (Pemdes) Tugurejo dan Wates melakukan upaya mediasi antara warga dengan keluarga yang menolak tersebut tetapi tetap tidak ditemukan jalan tengah.

    “Namun buntu, sampai sekarang mereka tidak mau dilewati untuk membawa jenazah. Alasannya itu pemahaman jawa yang tua-tua. Katanya jika dilewati jenazah menjadi sangar atau kurang bagus,” tandasnya.

    Viral

    Sebelumnya, beredar video berdurasi 58 detik di medsos yang memperlihatkan beberapa warga yang memanggul keranda tampak berhati-hati turun dan meniti batu batu untuk melintasi sungai.

    “Yo dulur wates ky ngene lo susah e (iya saudara Desa Wates, seperti ini lo susahnya),” ujar seseorang dalam video yang didapatkan, Minggu (20/4/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga membawa jenazah Mulyadi (38), warga Desa Wates, Kecamatan Slahung, Ponorogo. 

    Warga menyeberangi sungai menuju TPU Guyangan di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung.

    Bukan karena jembatan putus atau jalan rusak, namun karena rombongan pengantar jenazah itu memang dilarang melewati depan rumah seorang warga menuju TPU.

    Padahal jalan setapak di depan rumah warga itu adalah satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk menuju TPU di Desa Tugurejo.

    “Ada warga Desa Wates yang berbatasan dengan Desa Tugurejo, dimakamkan di Desa Tugurejo. Tetapi pengantar tidak boleh lewat di tanah warga,” ujar salah seorang warga, Tri Utami, Minggu, dilansir Surya.co.id.

    Tri mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali warga harus menggotong keranda melintasi sungai karena alasan yang sama.

    “Sudah berulang kali kejadian seperti itu. Akhirnya warga memilih lewat sungai,” beber Tri.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul Bukan Karena Jembatan Rusak, Ini Penyebab Warga Ponorogo Angkut Keranda Jenazah Lewat Sungai

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (Tribunjatim-timur.com/Sri Wahyunik) (Surya.co.id/Pramita Kusumaningrum)

  • Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    JABAR EKSPRES -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Jabar. Ia juga tidak segan mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan.

    Hal itu diungkapkan, Minggu (20/4). Ia menguraikan, sejauh ini pihaknya banyak menerima keluhan terkait aktivitas pertambangan di Jabar.

    “Mohon maaf tidak dapat mendatangi satu per satu. Tapi sikap kami jelas bahwa saya tidak akan berpihak pada penambang yang melanggar apalagi yang tidak berizin,” ucapnya dalam video yang juga dibagikan melalui akun medsosnya itu.

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dalam waktu dekat bakal mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

    “Karena di era sebelumnya banyak izin yang dikeluarkan untuk tambang,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Komitmen Ketahanan Pangan dan Upaya Peningkatan Ekonomi Peternak Lewat Pesta Patok Domba

    Menurut KDM, tambang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, kesinambungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan merusak infrastruktur akan dievaluasi.

    “Saya tegaskan tidak akan segan cabut izin tersebut. Bagi saya keberpihakan pada alam lingkungan dan masyarakat jauh di atas kepentingan penambang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satu tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, ditutup. Alasanya, pertambangan itu tidak berizin dan merusak lingkungan.

    Penutupan dilakukan oleh Tim Gabungan Pemprov Jabar, mereka terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

    Selain itu, KDM juga sempat dibuat geram oleh aktivitas penambangan di Subang, kegiatan itu cukup mengotori jalan.

    BACA JUGA: Berhasil Juara, Domba Pesta Patok Alami Kenaikan Harga Jual

    Di sisi lain, Dinas ESDM Jabar sepanjang 2024, telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Hal tersebut, bagian dari respon aduan dari masyarakat. Tindak lanjutnya cenderung bersifat administratif, misalnya dalam bentuk surat teguran.

    Sebanyak 176 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah kota kabupaten di Jabar.

    Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.