Tag: Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 April 2025

    Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi Bandung 12 April 2025

    Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menghormati langkah Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, yang melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen surat, termasuk penggunaan kop surat dan stempel, yang ditujukan kepada para camat dan kepala desa.
    Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri urusan tersebut karena sudah masuk ke ranah hukum.
     
    Ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum.
    “Kalau sudah pelaporan kan aspeknya sudah hukum ya. Ya, kita ikuti aja mekanisme hukum yang berjalan,” ujar Dedi kepada awak media di Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
    Dedi juga memastikan bahwa persoalan pelaporan ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025, termasuk dari segi pendanaannya.
    Menurutnya, pelaksanaan PSU tetap harus berjalan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanpa terpengaruh masalah internal di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
    “Nggak lah, kan aspek keuangan tetap hal yang berbeda dengan pelaporan tadi. Pelaporan tadi kan berbeda dengan aspek keuangan pembiayaan (PSU). Ya, nggak ada problem,” katanya.
    Dedi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk membiayai setengah dari total biaya pelaksanaan PSU Kabupaten Tasikmalaya yang diperkirakan mencapai Rp43 miliar.
    “Sudah, anggaran Pemprov kan setengah dari biaya pelaksanaan. Yang provinsi, saya ngecek ya, kalau kita sih sudah
    ready
    uang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, melalui kuasa hukumnya, Bupati Ade Sugianto mengeklaim terdapat sekitar 30 surat yang dipalsukan oleh wakilnya.
    Dalam setiap surat yang dipalsukan, diduga terdapat unsur yang merugikan keuangan Rp 15 juta-20 juta.
    Surat-surat tersebut berkaitan dengan biaya perjalanan dinas wakil bupati beserta para camat dan kepala desa.
    Tim pengacara Bupati, Bambang Lesmana, menyebut pemalsuan surat tersebut mencakup penggunaan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya.
    “Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya, termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara,” ungkap Bambang kepada wartawan di Satreskrim Polres Tasikmalaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Profil Abuwa, Kapolda GAM Jadi Sekjen Partai Aceh Gantikan Abu Razak

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf resmi menunjuk Aiyub Abbas alias Abuwa sebagai sekretaris jenderal Partai Aceh (PA) sisa masa jabatan periode 2023-2028, menggantikan Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak yang sudah meninggal dunia.

    Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, sebelumnya sempat menugaskan Zulfadli alias Abang Samalanga sebagai plt sekjen Partai Aceh setelah Abu Razak meninggal saat menjalankan ibadah umrah Ramadan 1446 Hijrah di Makkah, Arab Saudi pada Rabu (19/3/2025).

    Sekarang ia memutuskan mengangkat Abuwa sebagai sekjen partai yang dibentuk oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

    Siapa Aiyub Abbas alias Abuwa?

    Aiyub Abbas merupakan bupati Pidie Jaya dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2023 serta ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

    Abuwa punya kedekatan dengan Muzakir Manaf karena dahulu keduanya merupakan pejuang GAM. Jika Mualem sebagai panglima GAM, Abuwa menjabat kepala kepolisian GAM komando pusat Tiro.

    Pernah Latihan Militer di Libya

    Abuwa dan Mualem pernah sama-sama pernah mengikuti pendidikan militer di Camp Tajura, Triploli, Libya pada 1987, sebelum pulang ke Aceh pada awal 90-an melanjutkan perjuangan untuk memerdekakan Aceh dari Indonesia saat itu.

    Abuwa yang dianggap sebagai salah satu prajurit elite alumni Tripoli masuk dalam jajaran pasukan komando pusat GAM di Tiro, kemudian dipercaya menjadi majelis muda komando pusat GAM bersama Abu Razak dan Sarjani Abdullah pada 1998. Saat Abdullah Syafi’i menjabat panglima GAM, Abuwa ditunjuk menjadi kapolda GAM wilayah Pidie. 

    Abdullah Syafi’i meninggal dunia dalam pertempuran sengit antara pasukan GAM dengan TNI di hutan Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya (dahulu Pidie) pada 22 Januari 2022. 

    Pimpinan GAM Hasan Tiro kemudian menunjuk Muzakir Manaf sebagai panglima militer menggantikan Abdullah.  Masa Mualem sebagai panglima, Abuwa dipercaya menjadi kepala kepolisian GAM hingga 2005. 

    Setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai pada 15 Agustus 2005, pasukan GAM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Abuwa bergabung dalam Partai Aceh melanjutkan perjuangan melalui jalur politik. Ia kemudian maju di Pilkada Pidie Jaya 2013 berpasangan dengan Said Mulyadi dan terpilih sebagai bupati dan berlanjut ke periode kedua.

    Tugas Berat Gantikan Abu Razak

    Wakil Bendahara Umum Partai Aceh Muharuddin mengatakan penunjukan Aiyub Abbas sebagai sekjen Partai Aceh dapat memperkuat internal partai yang dibentuk oleh para mantan kombatan GAM tersebut, serta meningkatkan komunikasi lintas pimpinan partai politik untuk bersinergi membangun Aceh.

    “Abuwa pernah menimba ilmu di negeri Tajura, Tripoli, Libya. Beliau juga memiliki kemampuan dan berpengalaman mengelola partai sebagai ketua DPW Partai Aceh Pidie Jaya. Maka sikap Mualem menunjuk beliau sebagai sekjen DPP PA sangat tepat,” katanya, Sabtu (12/4/2025).

    Menurutnya, keputusan Mualem menunjuk Abuwa sebagai sekjen harus didukung dan dihormati oleh seluruh kader dan pengurus Partai Aceh baik di tingkat pusat hingga wilayah. 

    Abuwa dihadapkan pada tugas berat karena diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Abu Razak untuk membangun kembali komunikasi dengan lintas pimpinan partai politik, serta jajaran stakeholder lokal maupun nasional.

    “Dukungan partai politik lain sangat diperlukan untuk Mualem dan Partai Aceh agar semua pihak di Aceh bersatu membangun Aceh,” ujarnya.

  • Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    JABAR EKSPRES  – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

    Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

    “Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

    Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

    Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

    “Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

    Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

    “Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

    Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

    “Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya

  • Ada Aura Kasih di Ulang Tahun Dedi Mulyadi, Gus Miftah: Semoga Jodoh

    Ada Aura Kasih di Ulang Tahun Dedi Mulyadi, Gus Miftah: Semoga Jodoh

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Aura Kasih ikut menghadiri perayaan ulang tahun ke-54 Dedi Mulyadi yang digelar pada Jumat (11/4/2025) di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kehadirannya terekam dalam tayangan kanal YouTube Purwakarta TV dan langsung mencuri perhatian publik.

    Tak hanya hadir, Aura Kasih juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut melalui akun Instagram resminya. “Wilujeng tepang tahun Kang Dedi Mulyadi,” tulis Aura dalam unggahan yang kolom komentarnya langsung ia tutup dikutip Beritasatu.com, Sabtu (12/4/2025). 

    Aura bahkan turut mengisi acara dalam perayaan ulang tahun tersebut. Meski tak banyak bicara soal kehadiran sang penyanyi, Gus Miftah yang juga datang ke acara itu sempat menyinggungnya dalam sambutan pembuka.

    Gus Miftah menyampaikan pandangannya tentang sosok Dedi Mulyadi yang dianggapnya mampu mematahkan anggapan umum bahwa di balik pria hebat selalu ada perempuan kuat. Dengan nada bercanda, ia kemudian menyelipkan harapan.

    “Makanya hari ini saya datang sama Aura Kasih. Siapa tahu jodoh,” ucap Gus Miftah disambut tawa para tamu undangan.

    Perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk para kepala daerah di Jawa Barat serta keluarga besar Dedi Mulyadi, mulai dari anak-anak hingga cucu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi memiliki tiga anak yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibie, Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip, dan Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. Ia sebelumnya pernah menikah dua kali, dengan Sri Setyawati dan Anne Ratna Mustika. Pernikahan keduanya dengan Anne Ratna Mustika berakhir pada 2023.

    Tak heran jika kehadiran Aura Kasih di perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi tersebut mendorong Gus Miftah berdoa dan berharap semoga ada jodoh di antara mereka.

  • Abdi Nagri Nganjang ka Warga Bakal Keliling 27 Kota Kabupaten

    Abdi Nagri Nganjang ka Warga Bakal Keliling 27 Kota Kabupaten

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Terobosan giat Abdi Nagri Nganjang ka Warga tidak hanya bakal dilakukan sekali. Tapi, gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu bakal berlanjut dengan roadshow ke 27 Kota Kabupaten di Jabar.

    Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman di sela meninjau kegiatan di Halaman Gedung Pakuan, Sabtu (12/4). “Ini kan bentuk layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Herman menerangkan, kegiatan itu rencananya bakal dilakukan di setiap Rabu. Lalu lokasinya juga akan berganti. Artinya tidak hanya di Kota Bandung atau Gedung Pakuan saja. “Berlanjut ke 27 kota kabupaten, bisa di kecamatan sampai desa atau kelurahan,” cetusnya.

    Pada pekan depan misalnya, Abdi Nagri Nganjang ka Warga itu direncankan bakal digelar di Kabupaten Bandung. Dengan lokasi tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot. “Nanti setiap Rabu. keliling 27 kota kabupaten. Target tuntas sampai Desember,” sambungnya.

    Menurut Herman, giat tersebut sebenarnya hanya pemantik. Karena secara prinsip Pemprov Jabar maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Berbagai layanan itu sebenarnya juga sudah tersedia sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Misalnya ada layanan di samsat, di kantor imigrasi, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau di Mall Pelayanan Publik. Abdi Nagri Nganjang ka Warga ini sebagai pemantik dan semangatnya adalah mendekatkan layanan ke masyarakat.

    Giat itu juga bisa dipadukan dengan pertunjukan budaya. Seperti yang dilakukan di Gedung Pakuan. Bakal ada pertunjukan wayang golek pada malam hari. Lalu ada juga komunitas yang mengkampanyekan berbagai permainan tradisional.

    Artinya selain mengakses layanan, masyarakat juga mendapat hiburan. Namun hiburan itu juga berisi edukasi. Termasuk kental dengan edukasi kebudayaan Jawa Barat.(son)

  • Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertatap muka.

    Gabriyel ingin bertemu Dedi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme. 

    Diketahui, pembentukan satgas itu menyusul dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

    “Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” ujar Gabriyel seperti dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada Kamis (10/4/2025). 

    Jika Dedi bersedia, Gabriyel akan mengundangnya ke Kantor DPD GRIB Jaya Barat langsung. 

    “Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya. 

    Gabriyel menyarankan agar sebaiknya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ dari internal pemerintahan terlebih dahulu sebelum membentuk satgas premanisme. 

    Pasalnya, ia melihat aksi premanisme juga marak di dalam birokrasi pemerintahan. 

    “Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar,” ujarnya. 

    “Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” tambahnya. 

    Dedi Mulyadi bentuk satgas

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 358,2 Juta Pergerakan Masyarakat Terjadi saat Lebaran 2025, Pengguna Angkutan Umum Naik – Page 3

    358,2 Juta Pergerakan Masyarakat Terjadi saat Lebaran 2025, Pengguna Angkutan Umum Naik – Page 3

    Sebelumnya, guna mendukung kelancaran dan kenyamanan masyarakat selama musim Arus Balik Lebaran 2025, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berpartisipasi aktif dalam program Posko Mudik Bersama BUMN.

    PNM mendukung operasional dua posko strategis yakni di ruas Tol Balikpapan-Samarinda KM 36 B dan di ruang tunggu Bandara Internasional Minangkabau, Padang.

    Program Posko Mudik Bersama BUMN hadir di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, termasuk saat arus balik menuju kota asal masing-masing.

    Tersebar di 42 titik, posko-posko ini merupakan bentuk sinergi BUMN dalam memastikan masyarakat dapat beristirahat, mendapatkan layanan kesehatan, serta menikmati fasilitas penunjang perjalanan secara gratis.

    Di posko yang difasilitasi PNM misalnya, pemudik dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari tempat istirahat yang nyaman, layanan obat-obatan gratis, snack, hingga photobooth untuk mengabadikan momen perjalanan.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan di ruas Tol Balikpapan-Samarinda, TIP KM 36 B menjadi lokasi strategis untuk mendukung kelancaran arus balik kendaraan pribadi dan umum.

    Adapun di Padang, lanjut dia, posko di ruang tunggu Bandara Internasional Minangkabau melayani para pemudik yang menggunakan jalur udara untuk memberikan kenyamanan ekstra menjelang keberangkatan mereka.

    Dengan semangat melayani negeri, PNM hadir di berbagai jalur arus balik Lebaran, memastikan perjalanan masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Ribuan pemudik merasakan manfaat layanan yang dihadirkan BUMN selama masa mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

     

  • IHSG Sempat Anjlok, Praktisi Sebut Transparansi Kebijakan Pemerintah Kunci Stabilkan Pasar – Halaman all

    IHSG Sempat Anjlok, Praktisi Sebut Transparansi Kebijakan Pemerintah Kunci Stabilkan Pasar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktisi ekonomi, Mulyadi Siregar mengatakan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga lebih dari 5 persen beberapa waktu lalu diakibatkan adanya ketidakpastian ekonomi global yang membuat para investor memilih bersikap ‘menunggu dan melihat’.

    Kejatuhan tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) kemudian menyetop sementara perdagangan atau trading halt.

    “Situasi global yang tidak menentu membuat investor menahan diri. Mereka menunggu kejelasan sebelum masuk kembali ke pasar,” kata Mulyadi kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

    Namun, menurut Mulyadi, faktor dalam negeri juga turut berperan. Ia menyebut adanya spekulasi terkait arah kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan tambahan mengapa IHSG tertekan cukup dalam.

    Meski sempat melemah, ia tetap optimistis kondisi ini tidak akan terulang.

    Komisaris di perusahaan sekuritas saham/pasar modal itu menjelaskan, alasannya, kebijakan pemerintah yang mengarah pada transparansi, terutama dalam proyek seperti Danantara, bisa memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada pasar dan investor. Dirinya meyakini transparansi menjadi kunci agar pasar makin stabil.

    “Transparansi adalah kunci. Ketika pemerintah terbuka dan jelas soal kebijakan, maka pasar akan lebih stabil,” tutupnya.

    Faktos ekstrenal

    Perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dibuka kembali setelah libur panjang Idul Fitri 28 Maret hingga 7 April 2025. 

    Seperti yang diperkirakan oleh para pelaku pasar modal, saat dibuka kembali pada Selasa, 8 April 2025, IHSG sempat turun 9,19 persen dan menyentuh level 5.912,06. 

    Penurunan yang terjadi pada hari pertama pasca libur Idul Fitri membuat BEI mengambil langkah untuk melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan.

    Gejolak ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, serta depresiasi nilai tukar Rupiah yang menembus sempat menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. 

  • 9
                    
                        Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin
                        Bandung

    9 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin Bandung

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin
    Editor
    KOMPAS.com
    — Mulai Senin, 14 April 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya.
    Larangan ini disampaikan langsung oleh
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , dalam keterangan resminya yang disampaikan dalam video dan diunggah di media sosial.
    “Berbagai kegiatan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan sampaikan
    surat edaran
    larangan,” tegas Dedi yang dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (12/4/2025).
    Kebijakan ini diambil guna menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, serta menghindari potensi kecelakaan akibat aktivitas penggalangan dana di area lalu lintas.
    Gubernur Dedi juga mengimbau seluruh elemen pemerintahan daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan ini.
    “Kami imbau desa, camat, bupati/wali kota untuk segera melakukan antisipasi dampak dari pelarangan tersebut,” ujarnya.
    Ia mencontohkan, dalam hal pembangunan masjid, mushala, atau tempat ibadah lainnya, Pemprov Jabar siap berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik.
    “Kita akan sama-sama menyelesaikan problem pembangunan tersebut karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” jelas Dedi.
    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh warga Jawa Barat atas dukungan terhadap kebijakan ini.
    “Terima kasih, salam untuk semuanya. Tetap semangat, mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur,” tutupnya.
    Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ruang lalu lintas di Jawa Barat dapat kembali steril dari pungutan jalanan, sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang lebih tertib dan berkeadaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Bebas Biaya Mutasi Kendaraan 2025 di Jabar Dikeluhkan Warga, Kenapa?

    Program Bebas Biaya Mutasi Kendaraan 2025 di Jabar Dikeluhkan Warga, Kenapa?

    JABAR EKSPRES – Program terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengumumkan kabar gembira soal pembebasan biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke Jawa Barat mulai tahun 2025. Namun, alih-alih disambut suka cita, program ini justru menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

    Program ini sejatinya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin memindahkan data kendaraan dari luar provinsi ke Jawa Barat. Mulai tanggal 9 April hingga 30 Juni 2025, seluruh kendaraan pribadi, milik swasta, hingga milik pemerintah yang dimutasi ke wilayah Jabar akan dibebaskan dari biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan tahun berjalan.

    Namun, realita di lapangan tak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah warga justru mengungkapkan kekecewaan dan kebingungan mereka terhadap pelaksanaan program ini, terutama soal ketidaksesuaian biaya dan proses administratif yang membingungkan.

    Baca Juga : Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Online di Jawa Barat dengan e-Samsat

    Salah satu warga bernama Rizky, mengaku mengalami kebingungan saat mencoba membayar pajak motornya yang sudah mati selama lima tahun. Ia mengecek melalui aplikasi resmi Bapenda Jabar, dan hasilnya menunjukkan total pembayaran sebesar Rp481 ribu. Namun saat mendatangi kantor Samsat, dirinya diminta membayar hingga Rp1,3 juta.

    “Aku udah cabut berkas di DKI, tapi pas mutasi di Bogor cuma dikasih lembaran surat. Katanya tunggu ditelepon buat dapat plat baru… bingung,” tulis netizen lain yang juga membagikan pengalamannya di akun TikTok Info Bekasi.

    Komentar lain juga menyayangkan bahwa program ini tidak memberikan insentif bagi warga yang taat pajak. “Yang taat pajak nggak diberi keringanan juga? Misalnya setahun gratis gitu,” keluh akun bernama Detri.

    Tak sedikit juga yang menganggap program ini masih mahal, khususnya bagi kendaraan yang dimutasi antar daerah di dalam provinsi Jabar sendiri. “Kemarin nanya mutasi dari kota ke kabupaten, masih mahal,” kata Oddy, pengguna TikTok lainnya.

    Menanggapi berbagai reaksi tersebut, Kang Dedi sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pembebasan biaya ini berlaku hanya untuk kendaraan dari luar provinsi yang ingin dimutasi ke Jawa Barat. Dengan kata lain, kendaraan yang sudah terdaftar di dalam wilayah Jabar, namun ingin pindah antar kabupaten/kota, tidak termasuk dalam program ini.