Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Bupati Herdiat Tekankan Higienitas dan Gizi Seimbang dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Bupati Herdiat Tekankan Higienitas dan Gizi Seimbang dalam Program Makan Bergizi Gratis

    JABAR EKSPRES – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD, SLTP, dan SLTA di tiga lokasi percontohan yakni di Kecamatan Baregbeg, Kertasari, dan SMA Negeri 1 Ciamis, Senin (14/4/2025).

    Program ini merupakan implementasi arahan Presiden dan Wakil Presiden RI guna meningkatkan kesehatan dan kecerdasan pelajar melalui penyediaan makanan bergizi.

    “Prioritas utama adalah menjaga higienitas dapur dan sterilisasi peralatan agar terhindar dari risiko keracunan. Selain itu, komposisi gizi harus memenuhi standar ‘4 sehat 5 sempurna’,” tegas Herdiat dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, program yang menargetkan 26.000 siswa se-Kabupaten Ciamis ini masih dalam tahap pengembangan dan belum menjangkau seluruh sekolah.

    Kunjungan Herdiat ke SMA Negeri 1 Ciamis, tempat ia menempuh pendidikan pada 1979, menjadi momen spesial. Bupati berharap sekolah tersebut dapat melahirkan calon pemimpin daerah, termasuk Bupati masa depan. “Saya percaya generasi muda dari sini akan membawa Ciamis semakin maju,” ucapnya.

    Pada hari pertama, menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, sayuran segar, tahu goreng krispi, ayam teriyaki, dan buah jeruk. Herdiat berharap program ini dapat menjadi langkah konkret dalam memastikan asupan gizi seimbang bagi pelajar serta mendukung terciptanya generasi cerdas dan sehat.

    Kepala SMA Negeri 1 Ciamis, Dede Mulyadi, melaporkan pelaksanaan MBG hari pertama berjalan tertib dengan partisipasi 858 siswa kelas 10 dan 11. Siswa kelas 12 tidak terlibat karena sedang mempersiapkan pendaftaran UTBK.

    “Sebanyak 0,2% siswa memiliki alergi makanan, namun kami telah berkoordinasi dengan Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) untuk menyediakan menu alternatif dengan nilai gizi setara,” jelasnya.

    Salah satu siswi, Milna Syahara (kelas XI IPS 1), mengaku terbantu dengan program ini. “MBG mengurangi pengeluaran uang jajan. Menunya enak, dan saya tidak perlu repot membawa bekal dari rumah,” ungkapnya. (CEP)

  • Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun Megapolitan 14 April 2025

    Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun Megapolitan 14 April 2025

    Jalan di Batu Tulis Ambles, Dedi Mulyadi Minta Jalur Pengganti Segera Dibangun
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meninjau jalan ambles di Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (14/4/2025) sore.
    Dalam kunjungannya, Dedi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera membangun akses atau jalur baru sebagai pengganti jalan ambles tersebut. 
    “Tahun ini harus segera dibebaskan, tahun ini harus segera dibangun (jalur baru). Kemudian ini (jalan ambles) diubah menjadi Leweung Batu Tulis,” kata Dedie.
    Dedi menyampaikan, kondisi jalan amblas yang menghubungkan wilayah Cipaku dengan Batu Tulis itu sudah tak layak untuk diperbaiki lagi.
    Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan solusi untuk membuka akses atau jalan baru sebagai penghubung.
    “Solusinya adalah jalannya dipindah, alokasinya dibagi dua. Setengah Pemerintah Provinsi (Pemprov), setengah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor,” sebutnya.
    Sementara, Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, Pemkot Bogor telah menyiapkan skema pergantian jalan ambles dengan membuka akses atau jalur baru.
    Jalur baru itu dimulai dari area Sumur Tujuh langsung turun menuju Jalan Saleh Danasasmita.
    “Kurang lebih nanti panjangnya sekitar 200 meter,” tuturnya.
    Dedie menambahkan, Pemkot Bogor akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum membuka akses baru tersebut. Termasuk, dalam menentukan harga pembebasan lahan.
    “Dari pembicaraan kami tadi disepakati soal pembebasan lahan itu nanti anggarannya 50 persen dari Pemprov, setengahnya lagi dari Pemkot. Intinya kita coba cari harga yang sesuai,” imbuhnya.
    “Terus tadi Pak Gubernur bilang jalan yang ambles ini nantinya akan dijadikan taman, ditanami pohon-pohon khas Bogor,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Anti Preman, GRIB Jaya Jabar akan Bikin Satgas Anti Preman Birokrasi

    Dedi Mulyadi Bentuk Satgas Anti Preman, GRIB Jaya Jabar akan Bikin Satgas Anti Preman Birokrasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, menanggapi terkait langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

    Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

    Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

    “Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu,” katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

    Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam ‘tubuh’ pemerintahan. 

    Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. 

    “Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar.”

    “Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat,” ujarnya. 

    Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

    “Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi.”

    “Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan,” katanya. 

    Dedi Mulyadi bentuk satgas

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

    TANTANG DEDI MULYADI – Ketua GRIB Jaya DPD Jawa Barat, Gabriyel Alexander, menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu membahas terkait dengan satgas premanisme yang dibentak Dedi Mulyadi. (Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan tangkapan layart Youtube Titik Temu Podcast). (Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan tangkapan layart Youtube Titik Temu Podcast)

    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Mulai Hari Ini, Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya

    Mulai Hari Ini, Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 37/HUB.02/KESRA yang melarang segala bentuk pungutan, termasuk pungutan sumbangan, di jalan raya mulai Senin, 14 April 2025 hari ini.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71, dikutip pada Senin, 14 April 2025.

    Menurut Dedi, aktivitas penggalangan sumbangan di jalan raya bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan berlalu lintas. Maka dari itu, larangan tersebut diberlakukan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban para pengguna jalan.

    “Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah, atau sumbangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan,” katanya.

    Dedi pun meminta seluruh kepala daerah untuk segera mengambil langkah aktif dari kebijakan tersebut.

    “Untuk itu kepada para kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, dan wali kota, segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari larangan tersebut,” tuturnya.

    Di sisi lain, Dedi mengingatkan seluruh pihak untuk selalu menghormati hak para pengguna jalan. Menurutnya, penggalangan dana di jalan raya seringkali dilakukan untuk pembangunan fasilitas ibadah.

    “Kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut. Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” tandasnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • 5 Fakta Kasus Perkosaan oleh Dokter Spesialis terhadap Keluarga Pasien – Page 3

    5 Fakta Kasus Perkosaan oleh Dokter Spesialis terhadap Keluarga Pasien – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjalani tes kesehtan mental. Langkah tersebut guna mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan yang dipicu masalah kejiwaan yang melibatkan peserta PPDS.

    “Ini kan bisa dicegah, masalah mental, masalah kejiwaan. Sekarang Kementerian Kesehatan akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu dan setiap tahun,” ujar Menkes Budi Gunadi di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 11 April, dilansir Antara.

    Langkah tersebut juga dilakukan sebagai imbas dari kasus dokter residen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang melakukan perkosaan terhadap anak pasien rawat inap di RS Hasan Sadikin Bandung.

    Hal tersebut dilakukan, kata Budi, karena tekanan mental yang dialami peserta PPDS cukup besar.

    “Jadi setiap tahun harus tes mental, sehingga kita bisa lihat kalau ada yang cemas atau depresi bisa ketahuan lebih dini sehingga bisa diperbaiki,” ucap Budi.

    Adapun terkait kasus yang melibatkan dokter PPDS Unpad, Menkes mengatakan perlu adanya perbaikan.

    “Perbaikan yang pertama kami akan membekukan dulu anestesi di Unpad dan RS Hasan Sadikin Bandung untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki,” jelasnya.

    Menkes Budi menjelaskan mengapa diberlakukan pembekuan karena perbaikan akan sulit jika dilakukan tanpa pemberhentian sementara. “Maka di-freeze dulu satu bulan, diperbaiki seperti apa,” ujar Menkes.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga angkat bicara agar hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, demi membangun kepercayaan.

    “Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas,” kata Dedi seperti dilansir Antara.

    Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

    “Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan,” ujar Dedi.

    Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

    Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

    “Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucap Dedi.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

    “Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup,” kata Dedi.

    Berikut sederet 5 Fakta Kasus Dugaan Perkosaan oleh Dokter Spesialis terhadap Keluarga Pasien dihimpun Tim News Liputan6.com:

    Polda Jabar ungkap adanya korban baru dalam kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Namun sejauh ini belum ada laporan resmi dari para korban.

  • Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    Bandung Bebas Macet Belum Terealisasi, Akankah Kembali Masuk RPJMD? 

    JABAR EKSPRES – Kota Macet jadi predikat yang semakin melekat bagi Kota Bandung. Dua kali masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, 2018-2023 dengan realisasi “Bandung Bebas Macet”, wacana tersebut tak kunjung terlaksana.

    Masalah kemacetan jadi kompleksitas ditengah masifnya kemajuan di tiap wilayah Kota Bandung. Padahal, kemacetan jadi isu yang kerap kali dibahas di setiap pergantian kepala daerah maupun wakil rakyat.

    Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengebut bahasan soal perampung RKPD maupun RPJMD guna pembangunan kota ke depan.

    BACA JUGA:Bikin Macet, Dedi Mulyadi Larang Penggalangan Dana di Jalan

    “Saya setiap hari akan melakukan 3 kali rapat, pertama tentang sampah, rapat kedua tentang pengelolaan sumber daya manusia, rapat ketiga tentang persiapan RPJMD dan RKPD,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Seperti diketahui, penyelesaian macet jadi mimpi yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bandung. Terlebih, pinggiran kota yang dinilai kurang pengawasan akan penguraian kemacetan.

    Warga asal Sukamiskin, Dadan Kurniawan (29) berharap, kemacetan jadi prioritas penyelesaian para pemangku kepentingan. Diakuinya, macet mengular kerap terjadi di wilayah tersebut pada sore hari.

    “Bisa sampai Cicaheum macetnya. Mumpung ada kesempatan, kang Farhan coba main kesini pas jam 04.00 (WIB) sampai maghrib, bisa dilihat macetnya kaya gimana,” katanya kepada Jabar Ekspres.

    BACA JUGA:Antrean Samsat Cimareme Bandung Barat Bikin Macet, Pengendara Ngeluh: Tiga Jam Gak Gerak!

    Belum lagi, diakuinya, kendaraan yang melintas di jalan ini bercampur dengan operasional bus yang kemudian terjadi penyempitan jalur atau bottleneck.

    “Yang saya kesel ‘mah, mobil buat berempat tapi yang ngisi sendiri. Belum lagi bus kan banyak ya lalulalang disini, harusnya mah ada kebijakan lah entah aturan berkendara, atau diperbanyak transportasi publiknya,” ujarnya.

    “Udah mah jalan kecil, tambah banyak bus, udah aja pasti padat gak gerak sama sekali,” tambahnya.

    Untuk itu, Dadan menaruh harapan besar kepada Farhan dan Erwin untuk membuat solusi konkret demi menuntaskan permasalahan macet.

    Menurutnya, selain banjir, permasalahan kemacetan harus jadi prioritas penyelesaian Pemkot Bandung. (Dam)

  • Soal Usulan Nama CDOB, Sekda Bogor: Fokus Utama Bukan Nama, tapi Pembangunan

    Soal Usulan Nama CDOB, Sekda Bogor: Fokus Utama Bukan Nama, tapi Pembangunan

    JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menanggapi dengan santai usulan penamaan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi menyarankan agar CDOB tidak lagi menggunakan nama konvensional seperti Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.

    Ia mengusulkan nama-nama yang memiliki nilai sejarah dan identitas kesundaan yang kuat, seperti Kabupaten Jasinga untuk wilayah barat dan Kabupaten Bogor Jonggol atau Kabupaten Sangga Buana untuk wilayah timur.

    “Nama-nama itu punya nilai sejarah dan ciri khas Sunda yang kuat. Kita jangan kehilangan identitas lokal dalam proses pemekaran ini,” ujar Dedi dalam keterangannya.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Upayakan Warga yang Tinggal di Kawasan Hutan Bisa Punya Legalitas Lahan

    Namun, Ajat menegaskan bahwa usulan tersebut masih berupa opini pribadi, belum menjadi kebijakan resmi yang harus segera diikuti.

    “Itu baru pendapat, belum menjadi kebijakan,” ujar Ajat saat ditemui pada Minggu (13/4).

    Ia menambahkan, perubahan nama CDOB memang memungkinkan, namun seharusnya berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata kehendak pejabat di tingkat provinsi.

    “Nama itu bisa berubah, bisa juga tidak. Semuanya bergantung pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten hanya memfasilitasi, dan Pak Bupati yang nanti akan mengambil langkah. Bukan soal namanya yang utama, tapi bagaimana proses DOB-nya,” jelas Ajat.

    BACA JUGA: Bogor Guyub! Ribuan Warga Ramaikan Halal Bihalal, Setu Cibinong jadi Lokasi Mancing Gratis Berikutnya

    Ajat juga menekankan bahwa saat ini fokus utama bukan pada penamaan wilayah, melainkan pembangunan infrastruktur dan perencanaan kawasan pemerintahan di dua wilayah tersebut.

    “Yang penting sekarang, kita mulai membangun. Jalan-jalan diperbaiki, pusat pemerintahan disiapkan, itu yang menjadi fokus utama,” tutupnya.

  • 4 Tahun Menjanda, Aura Kasih Mendadak Dijodohkan dengan Dedi Mulyadi

    4 Tahun Menjanda, Aura Kasih Mendadak Dijodohkan dengan Dedi Mulyadi

    GELORA.CO – 4 tahun menjada, kini penyanyi Aura Kasih mendadak dijodohkan dengan Dedi Mulyadi, gubernur Jawa Barat.

    Perjodohan Aura Kasih dan Dedi Mulyadi ini terjalin setelah ibu satu anak itu memberikan ucapan ulang tahun.

    Melalui postingan Instagramnya, Aura Kasih memang terlihat memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Dedi Mulyadi.

    Dalam foto yang dibagikan, ada banyak orang dalam pertemuan Dedi dan Aura, termasuk ada Gus Miftah.

    “Wilujeung tepang taun kang @dedimulyadi71,” tulis Aura Kasih di Instagramnya.

    Ternyata momen pertemuan Aura Kasih dengan Dedi Mulyadi ini dalam rangka perayaan ulang tahun.

    Dilansir dari YouTube Purwakarta TV, kehadiran Aura Kasih disana atas ajakan Gus Miftah.

    Dimana saat itu Aura Kasih menjadi bintang tamu penyanyi, sedangkan Gus Miftah sebagai pendakwah.

    Dalam ceramahnya, Gus Miftah secara terang-terangan menjodoh-jodohkan Aura Kasih dengan Dedi Mulyadi.

    “Makanya hari ini saya datang sama Aura Kasih. Siapa tahu jodoh,” celetuk Gus Miftah.

    Mendengar celetukan Gus Miftah yang malah menjodoh-jodohkan Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Aura Kasih sempat menyebut kriteria calon suaminya.

    Aura Kasih tidak akan mudah memberikan hatinya kepada pria yang mendekatinya.

    Alih-alih berpacaran, pelantun Mari Bercinta ini memilih untuk langsung menikah.

    Dikutip dari Grid.id, Aura Kasih kini hanya mau mencari pria yang benar-benar serius dengannya.

    “Aku enggak mau pacaran lah, mungkin bisa dibilang kayak orang kampung ya,bodo amat.

    Tapi bisa dibilang ya nggak usah pacaran, langsung saja menikah,” kata Aura Kasih.

    Lebih lanjut Aura Kasih mengaku tak mau muluk-muluk.

    Diakui Aura Kasih kini lebih menginginkan pria yang baik, agamis dan bisa membimbingnya.

    Ia tak mempermasalahkan penghasilan pria yang akan menjadi pasangannya selama masih cukup menghidupinya.

    Mengaku bukan wanita yang hobi hedon, AUra Kasih pun tidak mematok pria yang mendekatinya harus tajir melintir.

    “Agamanya bagus, bisa membimbing, namanya juga imam ya harus bisa membimbing. Terus juga masalah finansial ya semua juga, yang penting cukup lah,” jelasnya.

    “Karena aku juga orangnya gini saja, sederhana, nggak hedon-hedon, biasa saja. Yang penting hidup tuh cukup, mau ngapain bisa, mau beli apa bisa, cukup,” pungkas Aura Kaih.

  • Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya, Bikin Bahaya!

    Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan Raya, Bikin Bahaya!

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melarang pungutan sumbangan yang digelar di jalan raya. Pungutan sumbangan di jalan raya itu dianggap mengganggu lalu lintas.

    Melalui akun Instagramnya, Dedi Mulyadi mengumumkan akan mengeluarkan surat edaran untuk larangan pungutan sumbangan tersebut. Sebab, pungutan sumbangan di jalan disebut bikin bahaya dan bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas. Larangan itu berlaku mulai besok, Senin (14/4/2025).

    “Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya,” kata Dedi dalam akun Instagramnya.

    “Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas kami akan menyampaikan surat edaran larangan,” sambungnya.

    Dedi meminta kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati dan walikota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut.

    “Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musala dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” katanya.

    Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebenarnya sudah ada larangannya di undang-undang. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah mengalami perubahan kedua di Undang-Undang No. 2 Tahun 2022.

    Tertulis pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dilanjutkan pada ayat (2), setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Dan ayat (3) menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

    Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

    (rgr/mhg)

  • Top 5 News: Kecelakaan Bus Suporter Persebaya hingga Kasus Dokter PPDS

    Top 5 News: Kecelakaan Bus Suporter Persebaya hingga Kasus Dokter PPDS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kecelakaan bus yang mengangkut suporter Persebaya hingga korban aksi cabul dokter PPDS mengalami tekanan menjadi dua di antara top 5 news Beritasatu.com sepanjang akhir pekan ini.

    Selain itu juga ada kelanjutan berita mengenai PHK massal yang terjadi di PT Yihong dan kehadiran artis Aura Kasih dalam perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Berikut Top 5 News Beritasatu.com

    1. Bus Suporter Persebaya Tabrak BR-V Lawan Arah, 1 Tewas di Tol Jateng

    Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah KM 332+000. Sebuah bus PO Fransindo Trans bernomor polisi W 7842 UO yang sedang membawa suporter Persebaya Surabaya menuju ke arah Jakarta beradu banteng dengan Honda BR-V bernomor polisi F 1859 MO yang bermuatan rokok yang diduga ilegal tanpa cukai, Sabtu (12/4/2025).

    Akibat kecelakaan tersebut satu penumpang Honda BR-V meninggal dunia dan seorang pengemudi mobil yang sama dalam kondisi kritis sehingga dievakuasi ke IGD rumah sakit terdekat.

    2. Curhat Dirman yang Kena PHK PT Yihong: Tenaga dan Pikiran Dicurahkan

    Salah satu pekerja PT Yihong Novatex Indonesia, Dirman, mengaku telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan yang berada di Cirebon tersebut. Namun, ketika perusahaan berkembang, ia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Yihong.

    “Tenaga dan pikiran dicurahkan penuh demi kemajuan perusahaan. Namun, ironi terjadi ketika perusahaan telah berkembang pesat. Saya justru diberhentikan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Kamis (10/4/2025).