Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka minta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama untuk melindungi dan memperjuangkan hak anak.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi usai melakukan audiensi kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka Rabu 23 April 2025 di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat

    Menurut pria yang akrab disapa Kak Seto itu, perlindungan dan memperjuangkan hak anak sudah sesuai dengan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin perlindungan ke anak terus ditingkatkan.

    Kak Seto mengatakan bahwa Gibran pun berpesan agar semangat dan komitmen yang telah dibangun sejak lama dapat terus dipertahankan.

    “Pesannya (Wapres) adalah mohon terus pertahankan apa yang sudah dirintis,” tutur Kak Seto dikutip, Kamis (24/4/2025).

    Selain itu, Kak Seto juga mengaku dirinya mendapatkan pesan dari Wapres Gibran agar menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak-anak untuk menjauhi kebiasaan buruk, termasuk penyediaan fasilitas alternatif yang lebih positif seperti olahraga, permainan tradisional, dan seni.

    Upaya ini juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap ketergantungan berlebihan pada gawai, yang bisa berisiko membawa dampak negatif karena derasnya arus informasi yang tidak terkendali.

    “Agar anak-anak juga diberi kesempatan untuk tersedianya berbagai fasilitas-fasilitas yang lebih sehat, seperti olahraga, lalu permainan tradisional, kesenian dan sebagainya,” katanya.

    Kak Seto menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kak Seto menyebutkan sinergi antar lembaga menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak.

    “Kemudian juga ada dukungan dari Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kemudian beliau juga akan terus bersinergi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan memastikan bahwa pihaknya sudah siap menyediakan prasarana, termasuk jaringan internet yang memadai.

    Dia menilai bahwa hal itu sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Pak Wapres juga menyampaikan bahwa sudah terjun ke lapangan, karena ini kam menjadi programnya Asta Cita kan. Jadj Pendidikan itu menjadi prioritas penting,” tutur Veronica.

  • Eks Pemain Sirkus OCI Berencana Temui Gubernur Dedi Mulyadi Hari Ini

    Eks Pemain Sirkus OCI Berencana Temui Gubernur Dedi Mulyadi Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI direncanakan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hari ini, Kamis (24/4/2025) di Bandung, Jawa Barat.

    Penasihat hukum mantan pemain OCI, Muhammad Soleh menerangkan pihaknya ingin bertemu Dedi lantaran Taman Safari Indonesia (TSI) yang dimaksud lokasinya di Jawa Barat dan beberapa mantan pemain OCI juga ber-KTP Jawa Barat.

    “Dedi Mulyadi juga menyampaikan mau ketemu. Maka besok [Kamis] pagi kita ke Bandung, minta dukungan moral, supaya kasus ini, proses hukumnya tidak boleh mandek. Jangan sampai diselewengkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Lebih jauh, Soleh menyebut sejak awal yang pihaknya inginkan adalah pembentukan tim pencari fakta yang baru untuk mengusut dugaan eksploitasi dan penganiyaan terhadap eks pemain OCI.

    Menurutnya, ini dibutuhkan karena rekomendasi Komnas HAM pada 1997 lalu tidak pernah dijalankan. Kemudian, nama pelaku seperti Tony Sumampau, Frans Manansang, hingga Jansen Manansang tidak pernah disebutkan.

    “Yang ketiga, kami melihat, apa yang direkomendasikan tadi oleh Komnas HAM pun tidak ada giginya. Yang punya gigi itu dari rekomendasi Komnas Perempuan. Itu sesuai dengan keinginan kami bahwa hukum harus didahulukan,” bebernya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kasus tersebut. Dia juga menyatakan akan segera menemui pihak OCI dan TSI.

    Melalui akun Instagram @dedimulyadi71 yang dikutip Kamis (24/4/2025), Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaan akrabnya, berharap kasus ini bisa segera dituntaskan, baik dari aspek ketenagakerjaannya maupun dugaan tindak pidananya.

    “Sebagai Gubernur Jawa Barat, saya nanti akan menemui keluarga dan menanyakan langsung bagaimana peristiwa tersebut. Dan saya juga akan menemui manajemen Taman Safari untuk mendapat klarifikasi dari peristiwa tersebut,” ucap KDM.

  • Telat Bayar Pajak, Dedi Mulyadi Ngaku Punya Tradisi Mutasi Pelat Nomor

    Telat Bayar Pajak, Dedi Mulyadi Ngaku Punya Tradisi Mutasi Pelat Nomor

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku punya kebiasaan mutasi registrasi kendaraan. Dedi meminta maaf atas keterlambatan membayar pajak Lexus LX600 berpelat B 2600 SME miliknya lantaran sedang proses mutasi ke Jawa Barat.

    “Dalam proses itu nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI-nya akan lunas dan dilunasi, kemudian nomornya di Jawa Barat, dan nanti saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” jelas dia.

    Dia bilang mutasi registrasi kendaraan bermotor miliknya dilakukan saat dia menjadi pemimpin di suatu tempat.

    “Saya ucapkan terima kasih atas seluruh sifat kritisnya, karena saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya gunakan semuanya sudah bernomor Jawa Barat.”

    “Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta seluruh nomornya itu nomor Purwakarta, dan hari ini saya Gubernur Jawa Barat seluruh nomornya nomor Jawa Barat. Karena pemimpin harus memberikan contoh bagi seluruh rakyat, terima kasih mohon maaf atas keterlambatannya,” jelasnya lagi.

    Dedi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008 mendampingi Bupati saat itu Lily Hambali Hasan.Lalu menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dan 2013-2018.

    Usai menjadi Bupati, Dedi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari dapil Jabar VII dan menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Dedi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.

    Soal isi garasinya, Lexus LX600 itu termasuk mobil yang didaftarkan Dedi pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selengkapnya, berikut ini isi garasinya:

    1. Sepeda Motor Honda Tahun 2003, perolehan atas hasil sendiri, Rp 24 juta
    2. Polygon Collous T8 tahun 2017, perolehan atas hasil sendiri, Rp 20 juta
    3. Sepeda Motor Triumph Scrambler 1.200 XE tahun 2019, perolehan atas hasil sendiri, Rp 440 juta
    4. Sepeda Motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020, perolehan atas hasil sendiri Rp 170 juta
    5. Mobil Lexus LX600 tahun 2022, perolehan atas hasil sendiri, Rp 3,9 miliar
    6. Mobil Mercedes Benz E300 Coupe tahun 2018, perolehan atas hasil sendiri Rp 1,5 miliar
    7. Mobil Lexus Minibus tahun 2023, perolehan atas hasil sendiri, Rp 1.950.000.000

    (riar/din)

  • 4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mengunjungi Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, buntut dari kasus pembakaran mobil polisi oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Selasa (22/4/2025) lalu.
    Dalam kunjungannya, Dedi melihat kebanyakan dari penduduk di sana merupakan warga liar yang mempunyai KTP di luar Depok.
    Mereka juga diduga tinggal di sana hingga puluhan tahun, tetapi tidak mengantongi sertifikat resmi untuk bangunan rumahnya.
    “Kemudian ada yang punya rumah bersertifikat, lalu ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa.
    Hal ini yang mengakibatkan mereka tidak terdata secara administratif oleh pemerintah kota (Pemkot) Depok.
    Lalu, bagaimana kondisi kehidupan warga Kampung Baru yang seolah beraktivitas di Depok sebagai “penduduk bayangan”?
    Salah seorang warga bernama Hutagaol memperkirakan jumlah kepala keluarga (KK) yang memadati wilayah Kampung Baru mencapai 450 KK. Jika dikalkulasi, jumlah warga Kampung Baru yang tak ber-KTP Depok mencapai 1.800 jiwa.
    Ratusan KK itu menyebar di berbagai seluruh rumah sepanjang Jalan Dahlan Raya, Jalan Dahlan I, Jalan Dahlan II, Jalan Dahlan III, dan Jalan Dahlan Ujung.
    “Ada sekitar 450 KK di sini kalau enggak salah, ya kalau satu KK empat orang saja, lebih dari seribu,” kata Hutagaol kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (23/4/2025).
    Ribuan warga ini memang tampaknya mayoritas masih berstatus sebagai penduduk luar Depok, yaitu Bekasi dan Jakarta.
    Bahkan, Hutagaol mengaku masih memegang status sebagai warga Kranggan, Bekasi Selatan, sejak kepindahannya pertama kali pada tahun 2001.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, setiap rumah yang berderet ditempelkan pelat alamat RT dan RW. Di rumah Hutagaol, ia dicatut sebagai warga RT 01 RW 07, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.
    Namun, RT dan RW itu ternyata masih tidak bisa dikonfirmasi apakah sudah terdata secara administratif di Pemkot Depok.
    Pasalnya, warga Kampung Baru tidak mempunyai pengurus lingkungan, termasuk RT dan RW, yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak terdata sebagai penduduk Depok.
    Mereka justru mengandalkan sosok yang biasa disebut sebagai ketua lingkungan.
    “Ya itu (ketua lingkungan) ada, ada yang di-tua-kan lah di sini,” ujar Hutagaol.
    Ketua lingkungan di mata warga Kampung Baru berperan menjembatani kebutuhan warga dan statusnya termasuk orang yang dihormati.
    Namun, ketua lingkungan bukan ketua RT atau ketua RW. Sosok ketua lingkungan itu selama ini menjadi fasilitator sekaligus mediator para warga Kampung Baru.
    “Kalau ketua lingkungan, dia lah yang fasilitasin warga di sini. Jadi ada bapak, dia lah menengah, dia panutan di sini,” terang Hutagaol.
    Penerapan ini yang justru menjadi pondasi kuat warga Kampung Baru saling gotong royong.
    Salah satu contohnya, Hutagaol mengeklaim, Jalan Dahlan Raya yang kini berupa cor adalah hasil jerih payah swadaya masyarakat.
    Sebab, akses utama ini dulunya adalah tanah merah dan kemudian mulai dicor pada tahun 2015.
    Sebelumnya, Kampung Baru menjadi sorotan publik usai tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Pemain Sirkus OCI Minta Dukungan Dedi Mulyadi Bongkar Kasus HAM

    Eks Pemain Sirkus OCI Minta Dukungan Dedi Mulyadi Bongkar Kasus HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) berencana menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (24/4/2025). Mereka meminta dukungan moral agar proses hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat yang mereka alami tak mandek dan tidak diselewengkan.

    Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum eks pemain sirkus OCI, Muhammad Soleh, seusai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    “Insyaallah besok kami akan menemui KDM (Kang Dedi Mulyadi). Apalagi, Taman Safari Indonesia yang terkait kasus ini berlokasi di Jawa Barat, dan beberapa korban juga ber-KTP Jawa Barat,” ujar Soleh.

    Ia menambahkan bahwa Dedi Mulyadi telah menyatakan kesediaannya untuk bertemu. Menurut Soleh, dukungan moral dari berbagai elemen bangsa sangat dibutuhkan agar kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang telah terpendam selama 28 tahun bisa diungkap dan ditindak secara hukum.

    “Beliau sudah menyampaikan kesediaannya untuk bertemu. Maka besok pagi kami ke Bandung untuk meminta dukungan moral, supaya proses hukum kasus ini tidak mandek dan tidak diselewengkan,” tegasnya.

    Soleh menegaskan bahwa apa yang dialami para mantan pemain sirkus OCI sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, kata dia, kasus tersebut tidak bisa ditangani melalui mekanisme hukum pidana biasa, melainkan harus melalui pengadilan ad hoc HAM.

    “Tadi kami juga sampaikan ke Komisi III DPR agar dibentuk pengadilan HAM. Karena 60 anak dipisahkan secara paksa, itu sudah termasuk perampasan kemerdekaan dan pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

    Menurut Soleh, para korban berharap para pelaku di balik kasus tersebut, yang diduga berasal dari internal OCI, bisa diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Pasalnya, selama 28 tahun kasus tersebut belum tersentuh penegakan hukum.

    “Kami berterima kasih kepada Komisi III DPR dan pemerintahan baru. Tidak ada pilihan lain, pengadilan HAM harus dibentuk agar sejarah kelam ini tidak terulang kembali,” pungkas Soleh.

  • FOTO Kondisi Bangli Bekas Digusur KDM, Proyek Lanjut Pelebaran Jalan: Kampung Gabus Makin Rapih

    FOTO Kondisi Bangli Bekas Digusur KDM, Proyek Lanjut Pelebaran Jalan: Kampung Gabus Makin Rapih

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBUN UTARA – Bangunan liar (bangli) di sepanjang Kali Sepak, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM).

    Pantauan TribunJakarta.com, bantaran Kali Sepak telah bersih dari bangunan liar serta sedimentasi lumpur dan sampah yang menghambat aliran air.

    Kegiatan penggusuran sudah tidak ada lagi, kini digantikan dengan aktivitas pemasangan turap untuk proyek pelebaran jalan.

    Turap dipasang di sisi utara kali, sejumlah alat berat dan beton ditanam berjajar sepanjang Kali Sepak yang sudah steril dari bangli.

    Kegiatan Proyek pembangunan dikerjakan Pemerintah Kabupaten Bekasi, hal ini tertera pada papan informasi yang dipasang dekat lokasi.

    Pada papan informasi, nama proyek Pelebaran Exit Tol Gabus, waktu pelaksanaan 180 hari dimulai 28 Februari sampai 26 Agustus 2025.

    Proyek pelebaran jalan merupakan kegiatan Pemkab Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi.

    Menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025, pelaksana proyek PT Zaki Karya Membangun.

    Teguh warga setempat mengatakan, dia merasa senang dengan progres pembangunan di kampung tempat tinggalnya.

    Setelah Gubernur Jawa Barat KDM menggusur bangli, kegiatan langsung dilanjutkan dengan pelebaran jalan yang dapat mengurangi kemacetan.

    “Seneng si, biar enggak macet, sering macet soalnya kalau pagi, dulu jalanannya berlobang kalau pagi banyak yang kerja, nganter sekolah,” kata Teguh.

    Kampung Gabus juga sekarang jauh lebih enak dipandang, bangunan yang menutupi sepanjang bantaran kali tak lagi menggangu pemandangan.

    “Enak dilihat sekarang mah, udah diurug, lebih bersihan dikit. Kalau dulu banyak sampah sering banjir,” ucap Teguh.

    Foto Kondisi Terkini di Kali Sepak

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Bangli rampung digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM), kegiatan kini dilanjut pelebaran Jalan Raya Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • VIDEO: Dedi Mulyadi Tegaskan Bakal Memberantas Premanisme!

    VIDEO: Dedi Mulyadi Tegaskan Bakal Memberantas Premanisme!

    VIDEO: Dedi Mulyadi Tegaskan Bakal Memberantas Premanisme!

  • Warga Puas, Gebrakan Dedi Mulyadi Gusur Bangunan Liar Bikin Kampung Gabus Bekasi Lebih Enak Dilihat

    Warga Puas, Gebrakan Dedi Mulyadi Gusur Bangunan Liar Bikin Kampung Gabus Bekasi Lebih Enak Dilihat

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar

    TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI – Wajah Kampung Gabus, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi kian asri setelah bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak digusur Kang Dedi Mulyadi (KDM).

    Kebijakan konkret dalam upaya penanggulangan banjir itu direspons positif, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berhasil membuat gebrakan yang membuat warga setempat puas.

    Seperti yang diutarakan warga bernama Raihan, semenjak bangunan liar digusur wajah kampung Gabus jauh lebih baik.

    “Semenjak ada Kang Dedi jadi makin asri, jalanan juga kan digede-gedein,” kata Raihan dijumpai di Gabus, Rabu (23/4/2025).

    Sebelum bangunan liar digusur, kampung tempat tinggalnya kerap dilanda banjir saat hujan lebat mengguyur wilayah setempat.

    “Gampang bangat banjir dulu mah, udah gitu kadang banyak jalan rusak, tapi sekarang jadi digedein, jadi warga Gabus puas si,” ucap Raihan.

    Pantauan TribunJakarta.com, bantaran Kali Sepak telah bersih dari bangunan liar serta sedimentasi lumpur dan sampah yang menghambat aliran air.

    BERSIH DARI BANGUNAN LIAR – Bantaran Kali Sepak di Kampung Gabus, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah bersih dari bangunan liar, kini hanya terlihat progres pemasangan turap. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bikin warga puasa, Rabu (23/4/2025).

    Kegiatan penggusuran sudah tidak ada lagi, kini digantikan dengan aktivitas pemasangan turap untuk proyek pelebaran jalan.

    “Udah enggak ada di (kegiatan penggusuran), dari ujung ke ke ujung rata tinggal penggedean jalan aja,” ucapnya.

    Hal yang sama dikatakan Teguh, dia merasa senang dengan progres kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kampung tempat tinggalnya.

    “Seneng si, biar enggak macet, sering macet soalnya kalau pagi, dulu jalanannya berlobang kalau pagi banyak yang kerja, nganter sekolah,” kata Teguh.

    Kampung Gabus juga sekarang jauh lebih enak dipandang, bangunan yang menutupi sepanjang bantaran kali tak lagi menggangu pemandangan.

    “Enak dilihat sekarang mah, udah diurug, lebih bersihan dikit. Kalau dulu banyak sampah sering banjir,” ucap Teguh.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diancam Dibunuh Saat Siaran Langsung, Dedi Mulyadi: Ini Risiko Seorang Pemimpin

    Diancam Dibunuh Saat Siaran Langsung, Dedi Mulyadi: Ini Risiko Seorang Pemimpin

    BANDUNG – Ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terjadi secara terang-terangan saat siaran langsung di kanal YouTube miliknya pada Senin malam.

    Ancaman itu ditulis berulang kali oleh akun-akun anonim seperti “Wowo” dan “Dedi Mulyadi sesat!” di kolom komentar, dan berlangsung selama sesi live berlangsung. Namun, respons dari pihak Dedi maupun kepolisian dinilai terlalu pasif.

    Saat dimintai keterangan, Dedi hanya menyebut bahwa ancaman itu adalah “risiko seorang pemimpin”, tanpa menunjukkan urgensi untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

    Ia menyatakan masih menunggu perkembangan situasi dan belum dapat memastikan apakah akun yang mengancam itu asli atau tidak.

    “Kalau ada ancaman seperti itu, saya anggap sebagai risiko seorang pemimpin,” ujarnya di Bandung. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kekhawatiran akan sikap permisif terhadap potensi kekerasan terhadap pejabat publik.

    Sementara itu, Polda Jawa Barat menyatakan telah memantau komentar yang mengandung unsur pembunuhan, namun belum mengambil tindakan karena belum ada laporan resmi dari korban.

    “Kami siap melakukan penyelidikan apabila ada laporan resmi,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan.

    Pernyataan tersebut menuai kritik, karena dalam banyak kasus, ancaman pembunuhan—apalagi terhadap pejabat negara—seharusnya bisa ditindak secara proaktif meski belum dilaporkan oleh korban secara langsung. Apalagi jika bukti digital sudah tersedia secara publik dan dapat diverifikasi dengan mudah oleh tim siber kepolisian.

    Kombes Hendra juga menambahkan bahwa komentar bernada ancaman memang bisa dijerat hukum, tetapi hanya jika ada permintaan dari pelapor. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan berkomentar di ruang digital.

    Ancaman terhadap tokoh publik di era digital bukan pertama kali terjadi. Namun, lemahnya sistem tanggap darurat terhadap kekerasan verbal dan ancaman di media sosial memperlihatkan celah hukum dan teknis yang belum ditangani secara serius oleh negara.

    Ancaman yang disampaikan secara terbuka, berulang, dan dalam siaran langsung seharusnya menjadi sinyal bahaya. Ketidakseriusan penanganan bisa menjadi preseden buruk, seolah memperbolehkan siapa pun mengancam tokoh publik tanpa konsekuensi yang jelas.

  • Ini Janji Dedi Mulyadi ke Istri Pelaku Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Warga Sontak Tepuk Tangan

    Ini Janji Dedi Mulyadi ke Istri Pelaku Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Warga Sontak Tepuk Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berbincang dengan istri pelaku pembakaran mobil polisi berinisial GR di Jalan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok.

    “Kemarin ada apa?” tanya Dedi Mulyadi kepada wanita tersebut.

    “Saya enggak tahu Pak, saya enggak ada di situ Pak,” ucap wanita berkaos hijau itu.

    Dengan mata yang berkaca-kaca, wanita tersebut lalu mengaku suaminya ditangkap bersama 4 pelaku pembakaran mobil polisi lainnya.

    Sekedar informasi dalam kasus ini, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap lima pelaku.

    Empat di antaranya merupakan pengurus ormas berinisial RS, GR alias AR, LA, dan LS. 

    Sedangkan satu pelaku lainnya yaitu warga berinisial ASR.

    “Ada keluarga yang ditangkap enggak?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Ada Pak, suami saya,” ucap wanita tersebut.

    Wanita itu lalu menangis, mengaku memiliki dua orang anak yang masih kecil.

    Setelah sang suami ditangkap, wanita tersebut mengaku tak ada lagi yang mencari nafkah untuk memberi makan anak-anaknya.

    “Anak saya dua pak. Masih kecil-kecil, suamiku tukang parkir Pak,” katanya.

    “Sekarang yang ngasih makan siapa?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Enggak ada Pak,” ucap wanita itu.

    Istri pelaku pembakaran mobil tersebut, lalu menyebut suaminya hanya ikut-ikutan.

    “Kenapa nakal suaminya?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Bukan nakal Pak dia ikut-ikutan doang,” ucap istri pelaku.

    Air mata istri pelaku kembali tumpah mengingat nasib kedua anaknya.

    “Nama suaminya siapa?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Gomar Rumahorbo Pak, sedih kali Pak, siapa yang kasih makan anak-anakku,” kata wanita itu.

    Dedi Mulyadi lalu menegaskan dirinya tak bisa membantu soal permasalahan hukum yang menjerat pelaku pembakaran mobil.

    Namun ia mengaku bersedia membantu anak-anak pelaku pembakaran mobil atas nama kemanusiaan.

    Mendengar janji Dedi Mulyadi, warga yang ada di lokasi kejadian langsung heboh bertepuk tangan.

    “Kalau soal hukum, soal penahan itu urusan polisi, tapi kalau soal urusan makan anak-anak itu urusan kemanuasian, nanti saya bantu untuk makan anak-anak,” ucap Dedi Mulyadi.

    “Terima kasih Pak,” kata istri pelaku seraya mencium tangan Dedi Mulyadi.

    “Anak tidak bersalah, tidak boleh dia kelaparan karena kesalahan bapaknya,” imbuh Dedi Mulyadi.

    Para tersangka kasus pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, saat dihadirkan dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    Adapun peristiwa ini bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap Ketua ormas GRIB Harjamukti berinisial TS.

    TS ditangkap terkait kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api.

    “Tim gabungan Satreskrim Polres Depok dengan menggunakan tiga unit kendaraan berangkat dari Mapolres Depok menuju ke lokasi di mana tersangka TS sedang berlakukan aktivitas di tempat tersebut,” kata Wira saat merilis kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

    Saat polisi tiba di lokasi, salah satu anggota ormas mengirimkan pesan di WhatsApp Group (WAG) yang mengabarkan bahwa TS ditangkap.

    “Mengirimkan pesan ke dalam grup Whatsapp yang merupakan grup daripada ormas yang isinya ‘dimohon semuanya, Pak Tiano ditangkap’,” ungkap Wira.

    Anggota ormas lainnya kemudian meminta agar akses jalan keluar dari kampung tersebut ditutup dengan menurunkan portal.

    “Kemudian pada saat empat mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok, setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS maupun saudara RSS,” ujar Dirreskrimum.

    Polisi berusaha membuka portal tersebut, namun simpatisan dari TS langsung menahannya.

    Singkat cerita, satu mobil polisi yang membawa tersangka TS berhasil lolos dan menuju ke Mapolres Metro Depok. Sedangkan tiga mobil lainnya tertahan di tempat kejadian perkara.

    “Jadi ada tiga mobil yang tertinggal dilakukan, dirusak oleh simpatisan serta terdengar suara atau seruan untuk ‘bakar-bakar’, yang dilakukan oleh saudari LA,” tutur Wira.

    Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pembakaran itu dilakukan atas perintah TS yang sempat melakukan video call dengan sejumlah simpatisannya.

    “Tersangka TS sempat melakukan panggilan video call kepada sodara RS yang disaksikan oleh banyak orang simpatisan yang ada di lokasi, yang intinya bahwa tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” ungkap Wira.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya