Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • 3 Fakta Baru Dokter Kandungan di Garut Lecehkan Pasien Hamil: Karier Terancam Melayang, Tim Khusus – Halaman all

    3 Fakta Baru Dokter Kandungan di Garut Lecehkan Pasien Hamil: Karier Terancam Melayang, Tim Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar terkini menyangkut dokter kandungan di Garut melakukan pelecehan terhadap pasiennya yang merupakan ibu hamil menjadi atensi berbagai pihak.

    Aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Garut masih memburu dokter terduga pelaku bernama M Syafril Firdaus (MSF).

    Satreskrim Polres Garut pun telah membentuk tim khusus untuk mengejar dokter tersebut. 

    Sementara, karier dokter kandungan MSF terancam melayang.

    Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi(STR) dokter spesialis obgyn di Garut itu.

    Jika nanti STR dicabut, yang bersangkutan tidak akan bisa melakukan praktik sebagai dokter seumur hidup.

    Berikut fakta-fakta baru tentang kasus dokter kandungan di Garut diduga lecehkan pasien hamil:

    1. Tim Khusus

    Adapun Unit Reserse Kriminal Polres Garut telah membentuk sebuah tim khusus untuk memburu dokter kandungan berinisial MSF, yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat.

    Tim tersebut diketahui mulai melakukan pergerakan sejak malam kemarin untuk melacak keberadaan M Syafril Firdaus, yang diduga sebagai pelaku utama dalam kasus ini.

    “Posisi tim sudah dalam perjalanan, kita sudah lakukan pengejaran terhadap MSF,” ujar AKP Joko Prihatin, Kepala Satreskrim Polres Garut, kepada wartawan pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

    AKP Joko menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menangani perkara ini secara cepat dan menyeluruh.

    Di samping upaya pengejaran, polisi juga mulai mendekati para korban yang disebut mengalami pelecehan oleh tersangka.

    “Ada beberapa tim yang sudah terbagi, satu tim untuk mengejar terduga pelaku, satu tim lain menjemput bola terhadap korban,” paparnya.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan atas kasus viral dokter tersebut.

    “Kita sudah minta keterangan pemilik klinik, dan kasus ini sedang dilakukan penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    AKP Joko mengatakan, dari hasil pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP), penyelidik telah berhasil mengantongi identitas dari dokter tersebut.

    Meski demikian, keberadaan dari terduga pelaku belum diketahui pasti.

    “Untuk saat ini kita masih mencari identitas pelaku sudah kita kantongi,” ujarnya.

    Pihak kepolisian pun mengimbau kepada korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut. 

    Hal itu guna memudahkan proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung.

    “Karena sampai saat ini belum ada laporan tapi kita tidak fokus kesitu, karena ini sudah menjadi berita nasional,” tambahnya.

    2. Tak Bisa Praktik Seumur Hidup

    Kemenkes akan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi(STR) dokter spesialis obgyn di Garut tersebut.

    “Untuk saat ini, Kemenkes sudah koordinasi dengan KKI untuk minta nonaktifkan sementara STR-nya sambil menunggu investigasi lebih lanjut,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman saat dikonfirmasi Tribun, Selasa.

    DOKTER KANDUNGAN CABUL – Sosok dokter kandungan di Garut yang viral di media sosial karena diduga melecehkan ibu hamil jadi sorotan, foto kolase video viral dan unggahan mantan istrinya di media sosial @thianandita, dua bulan lalu, Februari 2025. Kini keduanya sudah bercerai (tribunnews.com)

    Namun, Aji tidak menjelaskan lebih lanjut sampai kapan STR tersebut dinonaktifkan. 

    “Kalau ada perkembangan, nanti akan diinfokan lagi,” kata Aji.

    Menurut hukum tepatnya yang tertulis pada Pasal 260 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga medis dan kesehatan berlaku seumur hidup. 

    STR merupakan syarat mutlak dokter untuk mengurus Surat Izin Praktik (SIP).

    Lantas apabila STR dicabut, SIP juga turut tak berlaku.

    Si pemegang surat izin tersebut lantas tak bisa melakukan praktik kedokteran di bidang kesehatan.

    3. Gubernur Dedi Tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter kandungan terhadap pasien saat pemeriksaan USG di salah satu klinik di Garut.

    Dedi menekankan bahwa profesi dokter memiliki standar etika yang ketat, dan pelanggaran terhadap etika itu harus disikapi dengan tegas. Ia mendorong agar izin praktik sang dokter dicabut apabila terbukti bersalah.

    “Kalau dokter lecehkan pasien, ada kode etiknya, cabut izin dokternya. Cabut izin praktik dokternya, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter,” tegasnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

    KEPALA DESA THR – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Tak hanya soal izin praktik, Dedi juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Ia mendorong agar kasus tersebut diproses secara hukum demi memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi dunia medis.

    “Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik diambil sumpah profesi. Harus ada tindakan tegas dan tidak bertele-tele. Sementara kasus pelecehannya proses sesuai hukum,” tambahnya.

    Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya rekaman CCTV dari sebuah klinik di Garut yang menunjukkan dugaan perilaku tidak pantas oleh dokter spesialis kandungan saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien.

    Peristiwa itu terjadi di Klinik Karya Harsa yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Garut. Video rekaman tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu kecaman publik serta desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak.

    Dokter yang bersangkutan terekam kamera sedang melakukan gerakan mencurigakan saat menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa USG.

    Rekaman tersebut pertama kali dibagikan oleh drg. Mirza Mangku Anom, seorang dokter spesialis konservasi gigi, melalui akun Instagram pribadinya.

    “Ini semua bukti aku punya lengkap lho, rekaman CCTV versi lengkap aku juga punya dan aku selalu kesel ngeliat yang begini-begini,” tulis drg. Mirza dalam unggahannya.

    Keterangan Dinkes

    Dinas Kesehatan Kabupaten Garut buka suara terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di Garut, Jawa Barat.

    Aksi dokter spesialis kandungan itu terekam CCTV, dia diduga melakukan hal tak senonoh terhadap pasiennya saat pemeriksaan USG.

    Namun, dari pihak Dinkes menyatakan bahwa kasus itu sudah terjadi pada 2024 lalu di klinik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pakuwon.

    Kepala Dinas Kesehatan Garut dr. Leli Yuliani mengatakan, terduga pelaku juga sudah tidak lagi praktik di klinik tersebut.

    Hal itu diketahui dari sistem informasi sumber daya manusia dinas kesehatan.

    “(Sekarang) yang bersangkutan sudah tidak ada izin praktek satu pun di wilayah Kabupaten Garut,” ujar Leli kepada awak media melalui keterangan resminya, Selasa (15/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Leli mengatakan, dulu memang sempat ada laporan ke dinkes mengenai hal tersebut.

    Namun, katanya, kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

    Leli mengakui, pihaknya memang belum sempat melakukan pemeriksaan secara mental dan psikologis terhadap pasien itu.

    Pasalnya, pasien atau korban saat ini sudah tidak berada di Garut.

    Leli kemudian menegaskan bahwa terduga pelaku bukan aparatur sipil negara (ASN).

    Berdasarkan dari riwayat praktiknya, terduga pelaku pernah bekerja di beberapa fasilitas kesehatan.

    Di antaranya adalah Rumah Sakit Malangbong hingga beberapa klinik dan rumah sakit di Garut.

    Selain itu, dokter kandungan tersebut juga diketahui bukan orang asli Garut.

    “Yang bersangkutan juga bukan orang sini (Garut),” ungkap Leli.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dokter Kandungan Lecehkan Pasien di Garut Terjadi di 2024, Dinkes Klaim Selesai secara Kekeluargaan, Soroti Kasus Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien di Garut, Dedi Mulyadi Tegas: Cabut Izinnya!

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Rifqah, Williem Jonata) (TribunJabar.id/Sidqi Al Ghifari, Muhamad Nandri, Nazmi Abdurrahman)

  • Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    JABAR EKSPRES  – Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengapresiasi sikap berani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait penertiban sejumlah bangunan yang dinilai merusak lahan atau lingkungan di kawasan hutan ataupun puncak di Jabar.

    Wahyudin menuturkan, setidaknya sudah lebih dari 15 Walhi bersuara keras terkait berbagai upaya kerusakan atau alih fungsi lahan di Jawa Barat, mulai dari Kawasan Bandung Utara (KBU), Bogor, maupun daerah lainnya.

    Namun dalam perjalanannya belum ada sosok pemimpin yang cukup berani mengambil langkah tegas.

    “Baru kali ini, dan keberanian dari pak KDM itu cukup bagus, kami apresiasi,” cetusnya di sela Rapat Gabungan bersama DPRD Jabar dan beberapa Stakehokder terkait lainya, (15/4).

    BACA JUGA: WALHI Jabar: Degradasi Lahan Hulu Jadi Biang Banjir Bandung Timur

    Tetapi, lanjut Wahyudin, sikap dan keberanian itu memang perlu diperkuat dengan landasan hukum atau regulasi. Sehingga upaya menjaga lahan di Jabar ini benar – benar optimal.

    Menurut Wahyudin, beberapa lahan di Jabar memiliki fungsi penting dalam keberlanjutan lingkungan ataupun masyarakat, misalnya KBU yang berfungsi sebagai daerah resapan dan pencegah banjir, termasuk kawasan Puncak Bogor.

    Kawasan – kawasan itu akan berdampak sistemik jika keberadaanya beralih fungsi atau tergerus.

    “KBU penting, ketika degradasi meningkat maka kawasan di bawah akan terancam,” terangnya.

    BACA JUGA: Aktivitas Pengerukan Tanah di Desa Cihaur Sukabumi Dinilai Merusak Alam, Walhi Jabar: Pemerintah Perlu Tegas

    KBU itu sebenarnya dilindungi dengan berbagai payung hukum, misal Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU, ataupun Perda RTRW Jabar.

    Tapi sayangnya penegakkannya kurang, tidak sedikit perizinan yang dikeluarkan kota kabupaten kurang sejalan.

    Wahyudin menambahkan, aspek lain yang perlu jadi perhatian adalah konsep pengembangan wisata alam yang keliru. Dalam desainnya, sejumlah pihak berupaya membangun di kawasan hutan atau alam dengan konsep wisata alam, tapi nyatanya banyak bangunan beton. (son)

  • Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    Kantor Gubernur Jabar Bakal Berganti Nama, Gedung Bakorwil Bogor Jadi Gedung Pakuan Pajajaran

    JABAR EKSPRES – Salah satu tempat yang bakal dijadikan kantor oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) I Bogor bakal berganti nama.

    Hal ini disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menjelaskan, dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat, Senin (14/4), Dedi Mulyadi memberikan nama baru untuk Bakorwil Bogor, yaitu Gedung Pakuan Pajajaran.

    “Kalau di Bandung namanya Gedung Pakuan, di Bogor ditambahkan ‘Pajajaran’. Ini menunjukkan hubungan emosional dan historis yang kuat antara Bogor dan Kerajaan Pajajaran, sehingga menurut beliau, Bogor memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jawa Barat,” kata Dedie dikutip Selasa (15/4).

    Terkait penggunaan Gedung Bakorwil yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, sebagai kantor orang nomor satu di Jawa Barat, Dedie Rachim menilai bahwa secara fisik bangunan sudah tersedia, namun belum ditunjang fasilitas perkantoran yang memadai.

    Karena itu, Gubernur Jawa Barat meminta agar gedung yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan Bogor ini bisa segera dijadikan tempatnya berkantor.

    Analis Kebijakan Ahli Utama di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Raden Iip Hidayat, menambahkan, bahwa gedung yang semula bernama Bakorwil dan kini menjadi Gedung Pakuan Pajajaran merupakan salah satu kantor yang akan digunakan oleh Dedi Mulyadi.

    “Karena beliau nantinya akan berkantor di lima lokasi, di Bandung, Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut. Ini adalah bekas kantor-kantor karesidenan pada zaman dulu,” terangnya.

    Saat ini, kantor tersebut masih dalam proses penataan, karena tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saat ini ada pembicaraan mengenai bagaimana gedung ini bisa difungsikan, termasuk penataan ruangan. Tadi, seperti yang disampaikan, ada kemungkinan pagarnya atau tembok di luar bangunan yang dekat Samsat dibuka agar menyatu antara pelayanan dan kantor gubernur,” jelas Raden Iip.

    Untuk ruang berkantor Gubernur Jawa Barat yang nantinya akan berada di lantai dua, saat ini masih dalam tahap konsepsi oleh Biro Umum Provinsi Jawa Barat.

    “Sedang merencanakan penataannya. Mungkin bulan depan atau pekan depan penataan ini sudah bisa dimulai. Pak Gubernur sudah memberikan arahan agar setiap kantor ini bisa dijadikan tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

  • KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    KDM Puji Keberadaan Museum Pajajaran di Kota Bogor: Perkuat Literasi Peradaban Sunda

    JABAR EKSPRES – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun gedung Museum Pajajaran ‘Bumi Ageung Batutulis’ tuai pujian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Menurut KDM, sapaan Dedi Mulyadi, meski belum terwujud alias masih belum dilengkapi fasilitas penunjang maupun kelengkapan koleksi, dirinya sangat mengapresiasi.

    Hal itu disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat di ajak melihat Situs Prasasti Batutulis dan Bumi Ageung Batutulis oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Senin (14/4).

    “Semangat membangun museum juga sudah luar biasa. Tinggal nanti ada sentuhan arsitekturnya supaya lebih mengesankan sebagai sebuah museum sejarah masa lalu,” puji Dedi Mulyadi di lokasi Situs Prasasti Batutulis setelah meninjau longsor di Jalan Saleh Danasasmita yang tak jauh dari situs.

    BACA JUGA: KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM juga memberikan masukan untuk bangunan Prasasti Batutulis yang kini dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, UPTD Kementerian Kebudayaan, agar disesuaikan dengan keberadaan Batutulis itu sendiri, sehingga memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi.

    “Karena bangunannya tidak menunjang sebagai bangunan kebudayaan. Kalau diperbolehkan oleh Kementerian Kebudayaan, saya akan bangun tahun ini juga, dengan desain arsitektur yang disesuaikan dengan peradaban Sunda,” dorong dia.

    Pihaknya juga berencana akan meminta tim ahli geologi, ahli bahasa, ahli sejarah, dan filologi untuk menyusun buku yang dapat menjelaskan Batutulis secara akademis.

    “Sehingga saat kita berkunjung ke tempat bersejarah, kita bisa memahami bahwa dulu pernah ada peradaban. Raja itu dilantik dengan membuat tulisan di batu yang abadi. Ini menunjukkan bahwa orang Sunda punya leluhur yang cerdas, pintar, dan hebat pada masanya,” tutur KDM.

    Dengan begitu, sambung dia, ke depan siapapun yang menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota bisa menceritakan sejarah peradaban Sunda dan Pakuan Pajajaran.

    Hal itupun disambut baik Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Dirinya melihat antusiasme tinggi dari KDM saat berkunjung ke Batutulis dan Bumi Ageung.

  • Tim Hukum Jabar Istimewa Dampingi Korban Pemerkosaan PPDS di RSHS

    Tim Hukum Jabar Istimewa Dampingi Korban Pemerkosaan PPDS di RSHS

    Bandung, Beritasatu.com – Kasus dugaan pemerkosaan di RSHS Bandung yang melibatkan seorang dokter PPDS Anestesi Unpad terus menjadi sorotan publik. Kini, korban tidak lagi sendiri. Tim Hukum Jabar Istimewa resmi ditunjuk untuk mendampingi korban dalam proses hukum yang tengah berjalan.

    Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat kuasa langsung dari keluarga korban, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan.

    “Keluarga korban telah mencabut kuasa dari kuasa hukum sebelumnya dan secara resmi menunjuk kami. Ini juga atas permintaan dari Gubernur Jabar,” ungkap Jutek kepada media, Senin (15/4/2025).

    Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis

    Kasus ini akan ditangani menyeluruh, baik dari sisi pidana maupun perdata, demi memastikan pelaku mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Jutek menambahkan, proses pergantian kuasa hukum dilakukan dengan tetap menjaga etika profesi.

    “Kami akan mengawal penuh proses hukum ini. Korban saat ini masih trauma berat, sehingga segala urusan hukum akan kami tangani sambil mendukung proses pemulihannya,” ujarnya.

    Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Jabar Istimewa Dr Ruli Panggabean juga turut terlibat dalam pendampingan kasus ini.

    RSHS Diminta Berikan Perlindungan Maksimal

    Tim hukum telah mengajukan permintaan kepada pihak RSUP Hasan Sadikin (RSHS) untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi korban. RSHS pun telah menyatakan kesiapannya membantu proses pemulihan kesehatan korban, termasuk kebutuhan lain yang dibutuhkan selama masa trauma.

    “Kami juga telah meminta adanya koreksi dan langkah preventif dari rumah sakit agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” tegas Jutek.

    Tak Hanya Satu, Korban Lain Mulai Muncul

    Meski baru satu korban yang secara resmi memberikan kuasa, Tim Hukum Jabar Istimewa mengungkapkan, mereka telah membuka komunikasi dengan dua korban dugaan pemerkosaan lainnya di lingkungan RSHS.

    “Kami sudah menjalin komunikasi dengan dua korban tambahan. Dalam waktu dekat, kami akan mendampingi mereka secara resmi juga,” ucap Jutek.

    Kasus ini pun mengungkap dugaan bahwa peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di rumah sakit tersebut, membuka peluang lebih luas bagi penyelidikan mendalam.

    Kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS di RSHS ini telah menggugah keprihatinan publik. Dengan pendampingan dari Tim Hukum Jabar Istimewa, harapannya keadilan bagi korban dapat benar-benar ditegakkan. Lebih dari itu, sistem pengawasan dan perlindungan di lingkungan rumah sakit diharapkan bisa diperbaiki agar kejadian serupa tak terulang.

  • Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Padalarang Swadaya Buat Jembatan Darurat dari Bambu

    Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Padalarang Swadaya Buat Jembatan Darurat dari Bambu

    JABAR EKSPRES  – Warga di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terpaksa menggunakan anyaman bambu untuk menyeberang.

    Pasalnya, jembatan yang menghubungkan dua kampung itu tidak kunjung diperbaiki setelah ambruk diterjang banjir pada satu bulan lalu.

    Warga terpaksa membuat anyaman bambu secara swadaya agar masyarakat di dua kampung tersebut tetap bisa beraktivitas sehari-hari.

    “Jalan ini sebetulnya bukan jalan alternatif, melainkan akses hidup atau jalan utama masyarakat. Mulai dari anak sekolah maupun mobilisasi ekonomi,” ujar Nendi (42), tokoh masyarakat di Kampung Sukamaju, Selasa (15/4/2025).

    Nendi mengatakan, kondisi jembatan yang terbuat dari anyaman bambu rawan tersapu oleh derasnya aliran sungai. Karena itu, dirinya berharap agar jembatan yang lama terputus itu segera diperbaiki.

    BACA JUGA: WALHI Jabar: Degradasi Lahan Hulu Jadi Biang Banjir Bandung Timur

    “Cukup banyak yang melintas di jembatan ini, dan berharap agar segera diperbaiki, mengingat mereka sendiri was-was ketika melintas,” katanya.

    Sekedar diketahui, jembatan tersebut ambruk pada Senin 24 Maret 2025 lalu. Jembatan tersebut ambruk setelah fondasinya tergerus banjir akibat aliran sungai yang meluap. Alhasil aktivitas warga terhambat lantaran harus memutar ke jalur lain sejauh lima kilometer.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun sempat merespons keluhan warga Padalarang terkait penanganan jembatan tersebut. Dia menegaskan aparat kewilayahan mulai dari Bupati, Camat hingga Kepala Desa segera memperbaiki jembatan itu.

    “Sampai sekarang belum ada, dan masih dalam pembahasan kata pihak desa maupun kecamatan. Tapi kalau bisa secepatnya karena saya rasa tidak memerlukan anggaran besar,” kata Nendi.

    Terpisah Camat Padalarang, Agus Achmad Setiawan mengaku, sudah mengecek langsung jembatan penghubung dua kampung yang ambruk tersebut.

    BACA JUGA: Bupati Bandung Pastikan Eksekusi Lahan di Tenjolaya Ditunda, Janji Mediasi Semua Pihak

    “Sudah kami cek langsung ke lokasi kemarin. Memang penyebabnya karena terkikis air sungai, kami ajukan untuk segera diperbaiki,” kata Agus.

    Agus menyebut bahwa laporan tertulis juga telah dikirimkan kepada pimpinan daerah, dan sejak viralnya kejadian tersebut, koordinasi lintas sektor terus dilakukan.

  • Viral Ular King Kobra Masuk ke Rumah Dedi Mulyadi, Dikaitkan dengan Hal Goib

    Viral Ular King Kobra Masuk ke Rumah Dedi Mulyadi, Dikaitkan dengan Hal Goib

    GELORA.CO – Sebuah berita viral mengejutkan sekaligus menegangkan sempat mewarnai kediaman pribadi Dedi Mulyadi, yang saat itu tengah menjabat sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Seekor ular king kobra berukuran besar dilaporkan berhasil masuk ke dalam rumah yang berlokasi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Insiden ini, yang terjadi pada September 2024, baru-baru ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu beragam reaksi dan doa dari para warganet untuk keselamatan sang pemimpin.

    Ular Berukuran Raksasa Menyusup ke Kamar Pribadi Dedi Mulyadi

    Kabar mengenai masuknya ular king kobra ke rumah Dedi Mulyadi pertama kali mencuat melalui video yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas ukuran ular yang tidak lazim, membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikannya berdiri.

    Lebih mengkhawatirkan lagi, ular berbisa tersebut dilaporkan telah berhasil menyusup masuk hingga ke dalam kamar pribadi Dedi Mulyadi.

    Panji Petualang Turun Tangan, Kondisi Ular Setelah Diamankan

    Setelah kejadian yang menghebohkan tersebut, ular king kobra itu dikabarkan telah dievakuasi dan dibawa ke kediaman Panji Petualang, seorang tokoh yang dikenal luas sebagai ahli penanganan satwa liar.

    Perkembangan terkini mengenai kondisi ular tersebut bahkan menarik perhatian Maulana Akbar Mulyadi, putra Dedi Mulyadi yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Maulana Akbar terlihat menyambangi kediaman Panji Petualang untuk melihat secara langsung kondisi ular yang sempat menjadi ancaman di rumah keluarganya.

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Panji Petualang, terlihat momen interaksi antara Maulana Akbar dengan ular king kobra tersebut.

    Dengan nada bertanya namun penuh keheranan, Maulana Akbar melontarkan pertanyaan kepada ular yang berada di hadapannya, “Naha asup ka kamar KDM? ke kamar beliau? Dititah ku saha (kenapa masuk ke kamar KDM? disuruh siapa)?” Ular berukuran besar itu tampak tenang dalam pengawasan beberapa orang di rumah Panji Petualang pada momen yang terjadi pada Februari 2025 tersebut.

    Video Viral di Media Sosial, Warganet Kirimkan Doa untuk Keselamatan Gubernur Jawa Barat

    Meskipun kejadian ini terjadi beberapa bulan sebelumnya, video mengenai ular king kobra di rumah Dedi Mulyadi kembali menjadi viral setelah diunggah ulang oleh berbagai akun media sosial. Salah satu akun Instagram, @ywidi927, memposting ulang video tersebut pada 10 April 2025, dan hingga Senin (14/4/2025), video itu telah ditonton sebanyak 289 ribu kali, serta memicu ratusan komentar dari para warganet.

    Reaksi warganet terhadap video viral ini didominasi oleh ungkapan keprihatinan dan doa untuk keselamatan Dedi Mulyadi. Banyak dari mereka yang mengingatkan agar Dedi Mulyadi lebih berhati-hati, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat.

    Dukungan moral dan harapan agar Dedi Mulyadi selalu dalam lindungan Tuhan juga membanjiri kolom komentar. “Semoga bapak gubernur selalu dalam lindungan Allah, bantu doa semua warga Jabar,” tulis salah seorang warganet.

    Komentar senada juga datang dari warganet lainnya, “Hati-hati Pak Dedi, kita tidak tahu sifat orang bagaimana semoga Allah selalu melindungi beliau,” dan “Lindungi selalu bapak kami tercinta, karena kami sangat mencintai dan merindukan pemimpin seperti beliau,” menunjukkan betapa besar perhatian dan harapan masyarakat Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi.

    Kisah September 2024: Dedi Mulyadi Bersyukur Ular Gagal Masuk Kamar

    Terungkap bahwa peristiwa masuknya ular king kobra ke rumah Dedi Mulyadi sebenarnya terjadi pada bulan September 2024. Pada saat itu, Dedi Mulyadi masih berstatus sebagai calon gubernur Jawa Barat. Informasi mengenai kronologi kejadian dan kondisi ular setelah diamankan juga sempat diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 8 September 2024.

    Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Dedi Mulyadi terlihat mengenakan kaos hitam dan berkesempatan untuk melihat langsung kondisi ular kobra yang sempat mengancam kediamannya.

    Dedi Mulyadi menceritakan bahwa ular tersebut nyaris berhasil masuk ke dalam kamar tidurnya, namun beruntung aksinya segera diketahui. Ular kobra dengan panjang mencapai dua meter dan memiliki bisa yang mematikan itu kini telah diamankan di rumah Panji Petualang.

    Saat bertemu dengan ular yang pernah berupaya masuk ke kamarnya, Dedi Mulyadi terlihat bersyukur. Ular tersebut berada di dalam kandang di rumah Panji Petualang. Dedi Mulyadi mengungkapkan rasa syukurnya karena kejadian tersebut segera diketahui dan ia selamat dari potensi bahaya.

    Ia secara khusus menyebut nama Bi Iyah, seorang yang berada di rumahnya, yang pertama kali menyadari keberadaan ular tersebut. “Ya Allah untung masih diselamatkan Ya Allah, untung aya Bi Iyah. Ada ular mau masuk kamar,” ucap Dedi Mulyadi dengan nada lega.

    Bahkan, dalam nada bercanda namun tetap menyimpan pertanyaan, Dedi Mulyadi sempat melontarkan dugaan bahwa ada pihak yang sengaja mengirimkan ular tersebut ke rumahnya.

    “Ari maneh ngirim oray ka imah saya, teu karunya ka saya? (Kamu kenapa ngirim ular ke rumah saya, gak kasihan sama saya?),” kata Dedi Mulyadi dalam video tersebut. Meskipun demikian, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai siapa atau motif di balik dugaan pengiriman ular tersebut.

    Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal, bahkan bagi seorang tokoh publik sekaliber gubernur.***

  • Dedi Mulyadi Tiba-tiba Minta Maaf: Untuk Masyarakat Jabar, Maaf Jika Saya Setiap Hari Buat Kegaduhan – Halaman all

    Dedi Mulyadi Tiba-tiba Minta Maaf: Untuk Masyarakat Jabar, Maaf Jika Saya Setiap Hari Buat Kegaduhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, tiba-tiba menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jabar.

    Permohonan maaf tersebut ia unggah di akun media sosialnya dengan judul caption “Maafkan kalau saya selalu bikin kegaduhan” pada Minggu (13/4/2025).

    Orang nomor satu di Jabar tersebut meminta maaf atas tindakannya sebagai Gubernur Jabar acap kali membuat kegaduhan.

    Ia mengakui bahwa sejumlah kebijakannya sebagai pemimpin di Jabar kerap mendapat respons yang tidak disukai oleh sebagian orang.

    “Untuk seluruh masyarkat jawa barat saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya setiap hari membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan dan tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (14/4/2025).

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berujar memang banyak yang sudah secara terbuka melontarkan kritikan terhadap kebijakannya.

    Walau demikian, ia mengaku menerima kritikan itu dengan baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan autokritik, dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Sejumlah kritikan tersebut di antaranya disampaikan dalam debat suatu acara televisi.

    Ia dinilai saat bertindak tegas terkesan buru-buru sehingga prosedur dan aturan saat bertindak menjadi pertanyaan.

    Akan tetapi, di sisi lain menurut Dedi tak sedikit warga yang merasa puas dengan tindakan dan gebrakannya itu.

    “Tetapi juga banyak publik yang punya harapan terpuaskan,” ujarnya.

    “Saya jadi pemimpin hidup di antara dua, yang suka dan tidak suka, yang menyetujui dan yang tidak menyetujui.”

    “Dan keduanya adalah warga saya, warga Jawa Barat, meski pun sekarang yang berkomentar bukan rakyat Jawa Barat saja,” tuturnya.

    Toni RM, pengacara kasus Vina, menyampaikan kritikan terhadap kebijakan Dedi Mulyadi dalam debat di acara televisi.

    Dedi Mulyadi dinilai ketika bertindak tegas terkesan buru-buru atau langsung sehingga prosedur dan aturan saat bertindak menjadi pertanyaan.

    Selain itu, terbaru Dedi Mulyadi juga menerima kritikan dari Ketua GRIB Jaya Jabar yakni Gabryel Alexander.

    Ketua ormas itu menantang Dedi Mulyadi setelah memberikan pernyataan soal premanisme.

    Diketahui, Dedi Mulyadi berencana membentuk Satgas Antipremanisme.

    Pembentukan satgas tersebut sebagai respons maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar (pungli).

    Walau begitu, ternyata kebijakan Dedi Mulyadi tersebut ternyata sempat menyinggung ormas atau LSM.
     
    Lewat tayangan Youtube Titik Temu Podcast, Gabryel Alexander Etwiorry memberikan tantangan terbuka kepada Dedi Mulyadi soal pemberantasan preman.

    Gabriyel mengaku ingin bertemu Dedi Mulyadi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme.

    “Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” ujar Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry  dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast, Sabtu (12/4/2025).

    Gabriyel bahkan mengundang Dedi datang ke kantornya secara langsung.

    “Saya ingin belajar dari Bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya. 

    Selain memberikan tantangan, Gabriyel juga memberikan saran agar Dedi Mulyadi juga memberantas preman di birokrasi.

    Menurutnya, ia juga melihat aksi premanisme yang marak di dalam birokrasi pemerintahan.

    “Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu,” ujarnya.

    “Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar.”

    “Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” ucap dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Ditantang Ketua Ormas, Ucapan Gubernur Jawa Barat Dianggap Menyesatkan

    (Tribunnews.com/Rakli) (TribunJabar.id/Giri)

  • KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    KDM Tegaskan Siap Bantu Pembebasan Lahan Akses Jalan Baru di Batutulis Bogor, Tahun Ini Harus Terealisasikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siap membantu proses pembebasan lahan akses pembangunan jalan baru di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

    Hal itu disampaikan KDM, sapaanya, saat melakukan kunjungan ke lokasi amblasnya Jalan R. Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kota Bogor pada Senin (14/4) Sore.

    Kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, KDM memastikan bahwa proses pembangunan jalan baru harus dilakukan secepatnya dan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segera menuntaskan polemik terputusnya akses jalan di kawasan Stasiun Batutulis tersebut.

    “Sudah pak aman pak, beresin pak. Targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat harus segera di bangun. Anggaplah pembebasan jalan sudah selesai anggaplah pengecekan sudah. Itung berapa rencana biayanya. Itu di perubahan anggaran artinya tahun ini harus sudah di bangun,” kata KDM saat berkomunikasi dengan Dedie A. Rachim saat meninjau Jalan R. Saleh Danasasmita.

    Diketahui, untuk pembangunan jalan baru tersebut, Pemkot Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar sebagai konvensasi pembebasan lahan sekitar 4500 meter persegi atau Rp10 juta per meter persegi.

    Dalam hal ini, KDM menyampaikan bahwa dari total tersebut pihaknya siap membantu anggaran setengahnya.

    “Solusinya nanti jalannya dipindah alokasinya dibagi dua, setengah provinsi setengah Kota Bogor. Tahun ini harus segera sudah dibebaskan dan tahun ini harus segera dibangun,” tegasnya kepada wartawan.

    KDM juga menyebut bahwa nantinya lokasi jalan ambruk akses dari Jalan Lawang Gintung menuju Stasiun Batutulis, akan didorong untuk dibangun lokasi kawasan penghijauan (hutan) dan tidak akan dipergunakan kembali sebagai akses jalan.

    “Kemudian ini dirubah menjadi Leuweung (Hutan) Batutulis. Terkait akses jalan yang baru sesuai dengan trase yang awal (Rumusan Pemkot Bogor). Tapi nanti dicek dulu, tentu ada kajiannya dulu dan kontur tanahnya dicek dulu,” ucap KDM.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengapresiasi upaya bantuan dari Pemprov Jawa Barat dalam menyikapi kondisi dan keluhan yang dirasakan masyarakat Kota Bogor.

  • Survei: Urbanisasi setelah Lebaran Meningkat, Warga Desa Serbu Kota

    Survei: Urbanisasi setelah Lebaran Meningkat, Warga Desa Serbu Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei KedaiKopi merilis hasil survei terkait mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 2–8 April 2025 terhadap 1.062 responden di wilayah Jabodetabek, ditemukan peningkatan jumlah pemudik yang mengajak kerabatnya untuk menetap di kota dibandingkan tahun sebelumnya.

    Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKopi Ibnu Dwi Cahyo menyatakan, 31,5% pemudik menyatakan mengajak anggota keluarga atau kerabat untuk ikut berdomisili di kota, khususnya Jabodetabek. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2024, yang hanya mencatat 17,8%.

    “Tahun ini, persentase pemudik yang mengajak kerabatnya ikut menetap di kota mengalami peningkatan signifikan. Dari 17,8% di tahun lalu, kini menjadi 31,5%,” jelas Ibnu Dwi Cahyo kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

    Sebaliknya, jumlah pemudik yang tidak mengajak kerabatnya menetap mengalami penurunan. Tahun ini, 68,5% pemudik tidak mengajak kerabatnya ke kota, menurun dari tahun lalu mencapai 82,2%.

    “Ada pergeseran perilaku. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat daerah yang melihat kota sebagai tempat peluang,” tambahnya.

    Namun, dalam survei ini, tidak menanyakan secara langsung alasan para responden mengajak kerabat mereka pindah ke kota.

    Ia memperkirakan bahwa motivasi utama adalah harapan untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan status sosial.

    “Kota masih dianggap sebagai tempat yang memberikan harapan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, terutama bagi masyarakat di pedesaan atau daerah,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memprediksi akan terjadi gelombang urbanisasi pasca-Lebaran menuju wilayah Jawa Barat.

    Sebagai provinsi yang menjadi pusat industri dan ekonomi nasional, Jawa Barat kerap menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin memperbaiki taraf hidup.

    “Urbanisasi itu logis dalam konteks negara kesatuan. Kita tak perlu cemas. Warga Jabar pun banyak yang merantau ke Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi untuk bekerja di sektor perkebunan dan perdagangan. Maka kita juga harus terbuka terhadap pendatang,” ujar Dedi Mulyadi saat menghadiri peringatan HUT ke-77 Kabupaten Subang, Rabu (9/4/2025).

    Dengan tren urbanisasi saat pemudik setelah Lebaran terus meningkat, Dedi Mulyadi mengingatkan kepala daerah di Jawa Barat untuk terus meningkatkan daya saing wilayah, agar masyarakat lokal tidak tertinggal dalam persaingan.