Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Pemuda Pancasila Jabar Dukung Langkah Gubernur Berantas Premanisme

    Pemuda Pancasila Jabar Dukung Langkah Gubernur Berantas Premanisme

    GELORA.CO –  Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya mendukung upaya Pemprov Jabar dalam memberantas premanisme.

    “Kami ingin menjadi organisasi yang benar-benar hadir membawa nilai positif, bukan sebaliknya,” ucap Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, Dian Rahadian, kepada RMOLJabar, Kamis 24 April 2025.

    Dirinya memberikan dukungan penuh atas pembentukan Satgas Anti-Premanisme oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang menggandeng TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik-praktik premanisme.

    “Langkah Pak Dedi sangat tepat dan strategis. Kami yakin beliau tidak ingin ada masyarakat yang hidup dalam ketakutan, keresahan, atau kecemasan. Itu tidak boleh terjadi di Republik ini, khususnya di Jawa Barat,” jelas Dian.

    Ia menegaskan bahwa premanisme bukanlah bagian dari organisasi manapun. Sebab menurut Dian, organisasi lahir untuk ikut terlibat dalam membangun setiap wilayahnya. 

    “Tidak ada satupun pasal dalam anggaran dasar dan rumah tangga organisasi yang menyuruh anggotanya untuk melakukan praktik premanisme. Premanisme itu perilaku, dan bisa terjadi di berbagai tempat baik di ormas, OKP, LSM, bahkan di kalangan birokrat maupun aparat,” tuturnya. 

    Ia pun menegaskan kesiapan Pemuda Pancasila untuk mendukung penuh kebijakan Gubernur dan bekerja sama dengan seluruh pihak. 

    “Kami siap bersinergi dengan Gubernur, TNI, dan Polri untuk memberantas perilaku premanisme demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

  • Pemkot Bekasi perpanjang insentif PBB-P2 hingga akhir Mei 2025

    Pemkot Bekasi perpanjang insentif PBB-P2 hingga akhir Mei 2025

    Kebijakan ini menetapkan pemberian insentif pengurangan pokok ketetapan serta penghapusan sanksi administratif PBB-P2 untuk tahun pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya

    Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat memperpanjang kebijakan pemberian insentif pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Mei 2025 sebagai upaya meningkatkan antusias warga dalam membayar pajak secara tepat waktu.

    “Kota Bekasi mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menyangkut kepatuhan warga dalam menunaikan wajib pajak dan kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan antusias warga dalam membayar pajak,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Bekasi, Kamis.

    Ia menyatakan selain meningkatkan antusias warga dalam kepatuhan membayar pajak, kebijakan ini juga bertujuan memberikan kemudahan dalam pembayaran PBB-P2.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 900.1.13.1/Kep.69-Bapenda/I/2025 tentang pemberian insentif berupa pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif pembayaran PBB-P2.

    “Kebijakan ini menetapkan pemberian insentif pengurangan pokok ketetapan serta penghapusan sanksi administratif PBB-P2 untuk tahun pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.

    Dia merinci ketentuan pemberian insentif dimaksud mencakup masa berlaku insentif 1 Februari hingga 31 Mei 2025 dengan skema pengurangan pembayaran pajak sebesar 10 persen untuk pembayaran pajak tahun ini apabila dibayarkan pada bulan ini hingga Mei.

    “Diskon 10 persen juga diberlakukan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 tahun 2019-2024 apabila menyetorkan pembayaran di Bulan April-Mei 2025,” katanya.

    Potongan bayar sebesar 20 persen diberlakukan kepada wajib pajak yang menyetorkan pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2018 sebelum batas akhir periode kebijakan ini yakni akhir Mei 2025.

    Selanjutnya untuk tahun pajak sebelum 2013 dikenakan diskon hingga 50 persen dengan ketentuan wajib pajak menyetorkan pembayaran pada Februari-Maret sedangkan setoran pajak di April-Mei tetap mendapatkan potongan sebesar 40 persen.

    “Seluruh pembayaran yang dilakukan dalam periode insentif akan dibebaskan dari sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

    Pemerintah Kota Bekasi juga membuka layanan informasi berkaitan kebijakan dimaksud.

    “Diharapkan seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan insentif ini dengan sebaik-baiknya. Bersama warga membangun Kota Bekasi yang lebih keren dan tertib pajak,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar bukan masalah premanisme namun calo tanah.

    “Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi yang dikutip di Bandung, Kamis.

    Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.

    Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini.

    Pasalnya, sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ucapnya.

    Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.

    “Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala,” katanya.

    Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.

    “Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar,” tuturnya.

    Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagram dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan reaktivasi rel kereta Banjar – Pangandaran dibanding lainnya, adalah yang paling rasional saat ini dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

    “Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

    Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

    Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

    “Terkait nilai pembiayaan Rp20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kita sudah punya mimpi. Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

    “Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya,” ujarnya.

    Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

    “Alternatif anggarannya yang pertama tentu kita harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya. Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah Bayar, Hanya Tunggu Proses Mutasi

    Sudah Bayar, Hanya Tunggu Proses Mutasi

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membantah dirinya menunggak membayar pajak mobil Lexus miliknya di tengah kebijakannya tentang penghapusan pajak kendaraan, seperti yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Dedi menceritakan hal ini terjadi karena mobil miliknya itu saat dibeli masih atas nama pemilik lama yang berdomisili di Jakarta dan ia ingin memindahkan nama kepemilikan kendaraan tersebut menjadi namanya. Hal itu telah diurus termasuk pembayarannya.

    “Saya tanya, kalau dipindahkan nomor Jawa Barat bisa enggak, bisa pak, harus prosesnya mutasi. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa langsung. Biaya segala macam lumayan tuh, hampir Rp70 juta. Itu pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya enggak tahu banyak istilahnya dan itu sudah saya bayar, cuma mutasinya belum bisa dilakukan, mungkin satu dua minggu ke depan,” kata Dedi dikutip ANTARA, Kamis, 24 April.

    Saat ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (23/4), Dedi mengaku tidak mau menggunakan jabatannya agar proses balik nama kendaraannya bisa dipercepat.

    “Karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi, maka saya itu tidak cerita sama siapa pun, sehingga kemarin Plt Bapenda Jabar telepon saya, ‘Pak kenapa enggak minta bantuan?’ saya bilang ini kan urusan pribadi, bukan urusan pemerintah,” kata dia.

    Dedi mengaku ditawari untuk dibantu agar proses balik nama kendaraan itu bisa lebih cepat dan dia setuju tapi ada syaratnya yakni tidak boleh ada pengurangan biaya.

    “Saya bilang jangan dikurangi biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya. Karena saya sudah bayar, jadi enggak ada persoalan namanya nunggak. Dan kemudian jatuh temponya itu Januari, sekarang baru April. Dan proses mutasinya kan jalan. Mudah-mudahan dengan mungkin sudah tahu itu yang mutasi saya, siapa tahu agak cepat,” kata dia.

    Di tengah kebijakannya tentang penghapusan pajak kendaraan, mobil pribadi Dedi Mulyadi bertipe Lexus LX600 menjadi sorotan. Mobil dengan nomor polisi B 2600 SME milik Dedi tercatat menunggak pajak hingga Rp41 juta. Pajak kendaraannya itu melewati jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

  • Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Sampang (beritajatim.com) – Aksi warga Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, mengeluhkan kerusakan jalan akibat longsor lewat media sosial TikTok tengah ramai diperbincangkan. Dalam video yang viral, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena jalan yang menjadi akses utama ke pasar dan sekolah itu sudah dua bulan lebih rusak parah tanpa ada penanganan berarti dari pemerintah.

    Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Maz Aruel yang memiliki 7,8 juta sukarelawan (likes) dan 352,9 ribu pengikut, dan kemudian diteruskan oleh akun Warganet.id. Dalam unggahan tersebut, warga menunjukkan kondisi jalan yang longsor dan meminta perhatian dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

    “Ayo pak satu bulan aja jadi Gubernur Jawa Timur, soalnya jalan ini longsor sudah hampir dua bulan lebih,” ujar pria dalam video, sembari menyebut nama Dedy Mulyadi sebagai pembanding.

    Unggahan tersebut mengundang empati sekaligus kritik dari netizen. Dalam narasinya, warga menyebut bahwa jalan tersebut adalah satu-satunya akses vital yang menghubungkan pemukiman dengan fasilitas penting seperti pasar dan sekolah. Saat ini, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh dan tidak efisien.

    Warga juga berharap agar Gubernur Jatim tidak tutup mata terhadap kondisi ini. Harapan serupa juga diarahkan kepada Bupati Sampang agar segera melakukan perbaikan sebelum kondisi jalan makin memburuk dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Segerakan pembangunan jalan ini, karena ini merupakan akses satu-satunya,” ucap warga dalam video dengan penuh harap.

    Fenomena viralnya keluhan warga melalui TikTok menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi saluran efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka dan menuntut aksi dari pejabat publik. [sar/beq]

  • Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    JABAR EKSPRES – Pemkot Banjar bersama PT KAI telah melakukan survei kondisi jalur rel kereta yang telah lama nonaktif. Hal itu berkaitan dengan rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Banjar-Pangandaran, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp3 triliun.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Banjar, H Andi Bastian, mengonfirmasi bahwa survei bersama PT KAI telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk meninjau kelayakan infrastruktur.

    “Banyak bagian rel dan sarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai,” ujarnya pada Kamis (24/4/2025).

    BACA JUGA:Reaktivasi Jalur Kereta Api Jabar Butuh Proses Panjang?

    Disadur dari berbagai sumber, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa jalur Banjar–Pangandaran diprioritaskan sebagai proyek reaktivasi pertama di Jabar karena potensinya mendongkrak ekonomi, terutama sektor pariwisata Pangandaran.

    “Ini opsi paling realistis. Dampaknya akan langsung terasa bagi pertumbuhan wilayah sekitar,” kata Dedi.

    Meski demikian, waktu pelaksanaan proyek belum dapat dipastikan. Dedi menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan anggaran.

    BACA JUGA:Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    “Kita harus punya mimpi dulu. Jika fiskal membaik, ini bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

    Sebelumnya juga, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan rapat teknis lebih lanjut dengan pemangku kepentingan.

    Selain Banjar–Pangandaran (82 km), empat jalur lain yang masuk rencana reaktivasi adalah Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), dan Cipatat–Padalarang (17 km). Proyek ini diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan ekonomi regional. (CEP)

  • Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    JABAR EKSPRES  – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi turut merespon terkait ancaman yang diterima Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya itu lebih kepada aksi kejengkelan pihak yang dirugikan dari kebijakan out of the box Gubernur.

    Prof. Muradi menguraikan, secara teoritik pola kejahatan politik yang terjadi di Indonesia itu tidak demikian atau melempar ancaman yang kemudian ada tindakan.

    “Polanya itu biasanya tindakan dulu baru declare,” cetusnya, Kamis (24/4).

    Pola itu contohnya pada kejadian penyiaraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

    “Jadi ada aksi penyiraman dulu baru kemudian ada klaim,” sambungnya.

    Menurut Prof Muradi, ancaman itu merupakan buntut dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Jangan Dilepas, Ini Fungsi Penting Pelindung Knalpot Sepeda Motor

    Setelah menjabat, Dedi Mulyadi banyak mengambil langkah yang bisa dibilang out of the box. Misalnya pembongkaran wahana wisata Hibisc di Puncak Bogor, hingga pembongkaran bangunan di area sungai di Bekasi.

    Lalu berbagai kebijakan itu bisa dibilang mengganggu sebagian orang atau kelompok tertentu. Kemudian orang yang “jengkel” terkait kebijakan tersebut kemudian melampiaskan dalam narasi ancaman.

    “Itu wajar dalam konteks politik, kebijakan tidak selalu diterima semua pihak,” terangnya.

    Menurut Prof Muradi, sebenarnya ancaman itu bisa juga ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, petugas bisa melacak akun yang menyebarkan ancaman tersebut. Sehingga nanti bisa memberikan titik terang.

    “Paling tidak mengetahui latar belakang atau motif dari ancaman tersebut,” sambungnya.

    Prof Muradi juga menyarankan agar Dedi Mulyadi juga tidak perlu terlalu khawatir. “Jadi tidak perlu dispelekan, tapi juga tidak perlu ditanggai terlalu serius,” bebernya.

    BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Menurut Prof Muradi aksi ancaman itu juga bukan bagian dari manuver lawan politik, karena dari sisi waktu masih terbilang cukup lama untuk menuju 2029.

    “Ini kan baru sekitar 100 hari kerja, masih lama juga menuju 2029. Apalagi Presiden juga satu partai dengan KDM, itu lebih efek kejengkelan dari kebijakan yang diambil Pak KDM saja,” tutupnya.(son)

  • Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengaktifkan kembali (reaktivasi) jalur-jalur kereta, termasuk rute Bandung- Pangandaran guna memacu peningkatan ekonomi daerah tersebut.

    “Kita sih mendukung kalau memang itu dinilai sebagai salah satu menggerakan ekonomi atau pariwisata di Jawa Barat,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dudy menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai apakah telah ada komunikasi antara dirinya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai reaktivasi jalur-jalur kereta di Jabar.

    “Kemarin kan Gubernur (Jawa Barat) menginginkan supaya ada beberapa jalur yang reaktivasi,” ujar Menhub.

    Menurut Menhub, reaktivasi jalur kereta memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi serta sektor pariwisata daerah, terutama bagi destinasi yang memiliki potensi wisata seperti Pangandaran.

    Meski tidak menjelaskan secara rinci bentuk dukungan Kementerian Perhubungan, Menhub menegaskan bahwa langkah itu akan sangat positif apabila dilaksanakan untuk mendongkrak perekonomian daerah.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, reaktivasi jalur kereta Bandung – Pangandaran menjadi fokus pertama dari Provinsi Jawa Barat, dibandingkan rencana reaktivasi lainnya.

    “Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu yang eksistensi saat ini baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Rabu (16/4).

    Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat dengan memanfaatkan kereta api yang disebutnya merupakan transportasi yang paling murah.

    Menurut Dedi, kereta api bisa mendukung pariwisata karena sifatnya yang massal dan antimacet.

    “Kereta api sebenarnya jalur transportasi yang paling murah, ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya,” ujar Dedi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertama Kali Gelar Karya di Luar Sekolah, SMKN 3 Bandung Adakan D3KAVAGANZA

    Pertama Kali Gelar Karya di Luar Sekolah, SMKN 3 Bandung Adakan D3KAVAGANZA

    JABAR EKSPRES – Untuk pertama kalinya SMKN 3 Bandung melaksanakan gelar karya dan pemutaran film siswa di luar sekolah. Event yang bertajuk ‘D3KAVAGANZA’ berlangsung selama dua hari di Bandung Creative Hub (BCH), mulai dari Kamis (24/4) sampai Jumat (25/4) besok.

    Kepala Program Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV) SMKN 3 Bandung, Mohamad Ismail mengatakan, gelar karya tersebut merupakan hasil kolaborasi siswa dengan guru. Termasuk melibatkan sponsor dari pihak eksternal.

    Untuk event sendiri DK Vaganza ini projek kolaborasi pembelajaran berbasis projek. Kita kita berkolaborasi siswa dengan guru untuk merancang sebuah gelar karya.

    “Dimana khusus siswa kelas 12 program DKV menampilkan film. Ini inline dengan uji kompetensi. Lalu lantai satu BCH ada menampilkan hasil siswa belajar kelas satu dan dua,” ungkap Ismail kepada Jabar Ekspres di sela-sela pemutaran film, Kamis (24/4).

    BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Dia menjelaskan, D3KAVAGANZA hasil kolaborasi tiga angkatan. Menurutnya ini ibarat tugas akhir bagi siswa DKV. Inipun merupakan proyek jangka panjang. Disusun secara terencana dari sejumlah tahapan. Mulai praproduksi hingga post produksi.

    “Tapi produksi dari Januari sampai maret. Hampir semua film mereka membuat post atau original song sendiri. Kami serahkan kepada anak soal produksi, kami guru hanya memonitoring, fasilitasi, memotivasi dan membimbing,” jelasnya.

    “Ini mungkin puncak dari gelar karya tapi kita melibatkan kelas 10 dan 11, mereka menampilkan kerajinan dan hasil karya tugas pelajaran; ada nirmana, design logo, digital art, video iklan,” sambung Ismail.

    Dia menambahkan, khusus bagi siswa kelas 11, mereka terlibat dalam unsur panitia. Mulai dari venue hingga sponsorship. Jelas ini kali pertama digelar di luar sekolah. Biasanya menurut Ismail, gelar karya berada di dalam sekolah.

    BACA JUGA: Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    “Kita berani ekspose melihat potensi dari anak-anak. Sudah saatnya ekspose di luar. Untuk karya tiap kelas satu. Tinggal bahan evaluasi tahun berikutnya adalah kekompakan kelas. Karena ini kerja tim yang tidak kecil. Satu kelas 36 siswa,” tambahnya.