Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji ikut menanggapi terkait kasus dugaan penyiksaan terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

    Susno berharap KDM, singkatan dari Kang Dedi Mulyadi, melihat podcastnya yang diunggahnya hari ini Jumat (25/4/2025). 

    Ia meminta agar KDM yang tangani langsung kasus yang diduga melibatkan pihak Taman Safari Indonesia. 

    “KDM saya imbau, kalau dengar podcast saya, ini terjadi di wilayah Pak KDM, Taman Safari itu di daerah Bogor, Puncak, Jawa Barat, jangan Pak KDM hanya melihat bangunan-bangunan yang melanggar saja, tapi ada satu hal yang menyayat hati, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wilayah bapak,” kata Dedi dikutip dari podcast Susno Duadji pada Jumat (25/4/2025). ‘

    Susno optimistis jika Gubernur Jawa Barat tersebut turun tangan, kasus tersebut dapat segera tuntas. 

    “Saya yakin, kalau KDM sudah turun tangan, ada penyelesaiannya,” pungkasnya. 

    Tanggapan Dedi soal kasus OCI

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keprihatinan atas dugaan penganiayaan dan kekerasan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap para pekerja sirkusnya.

    Pernyataan ini disampaikan melalui video yang diunggah Dedi Mulyadi di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa (22/4/2025).

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap korban dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia Taman Safari kepada para eks pekerja sirkus,” ujar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun di wilayah Jawa Barat.

    Menurutnya, setiap warga berhak atas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera.

    “Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa yang memiliki nuansa kekerasan, menghilangkan hak-hak orang, rasa tenang dan rasa nyaman, dan sejahtera hidupnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum pidana maupun ketenagakerjaan.

    Gubernur Dedi Mulyadi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. 

    “Saya ucapkan apresiasi tinggi terhadap jajaran pengacara dan para pihak, termasuk Komisi III DPR RI yang melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut, sehingga apabila ada dugaan pidananya, bisa berjalan dengan baik dan apabila ada dugaan pelanggaran UU ketenagakerjaan, semuanya bisa berjalan baik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk kepedulian langsung, Gubernur Dedi menyatakan akan menemui para korban dan keluarga untuk mendengar langsung serta memberikan dukungan moral.

    Pihaknya juga berencana mendatangi manajemen terkait untuk meminta klarifikasi. 

    “Kami juga akan menemui keluarga dan korban dugaan kekerasan atas peristiwa itu, serta mendatangi manajemen untuk klarifikasi terkait kejadian tersebut,” ungkapnya.

    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi berharap para korban dapat segera pulih secara psikologis dan mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan yang lebih manusiawi.

    “Semoga keluarga serta korban kekerasan bisa hidup tenang dan recovery psikologis, sehingga bisa bekerja di tempat lain yang manusiawi,” pungkas

    Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dedi Mulyadi Prihatin atas Dugaan Kekerasan ke Eks Pekerja Sirkus Taman Safari” dan “Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Penganiayaan Eks Pekerja Sirkus Taman Safari: Di Jawa Barat Tidak Boleh Ada Kekerasan”.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    –
    SMK Karya Pembaharuan
    Kabupaten Bekasi ternyata sudah beberapa kali menggelar perpisahan siswa di luar kota jauh sebelum disentil Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin mengungkapkan, sekolah yang ia pimpin pernah menggelar perpisahan di Bali dan Yogyakarta.
    “Untuk ke Bali baru sekali tahun kemarin, sebelumnya perpisahannya di Jogja,” kata Tetuko usai dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko juga mengatakan, kegiatan perpisahan ke Bali telah disepakati wali murid sejak awal siswa menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan. Hal itu disepakati dengan dasar surat penerimaan siswa baru.
    Dalam kesepakatan itu, tidak ada satu pun wali murid yang keberatan dengan program perpisahan tersebut.
    “Karena ini konsensus yang sudah dari mereka kelas 10, saya pikir selama tiga tahun ini juga berjalan saja, enggak ada komplain. Kalau di akhir ada komplain ya mungkin hanya yang komplain saja,” jelasnya.
    Adapun rencana kegiatan perpisahan siswa  SMK Karya Pembaharuan ke Bali pada Juni 2025 mendatang dipastikan batal.
    Rencana itu dibatalkan setelah SMK tersebut disentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menerima aduan seorang wali murid yang keberatan atas iuran kegiatan ini.
    Selanjutnya, pihak sekolah akan mengembalikan uang iuran yang setiap bulan dibayarkan oleh 179 siswa kelas 12 angkatan 2022/2023 sebesar Rp 100.000. 
    Total nilai iuran yang dikumpulkan selama tiga tahun lebih kurang mencapai Rp 500 juta.
    Sebagian sudah dicairkan untuk memesan kamar, bus, seragam perpisahan, dan makanan selama kegiatan di Bali.
    “Total uang yang buat
    booking
    ratusan juta,” jelas Tetuko. 
    Pihak sekolah pun mempertimbangkan untuk menggelar perpisahan di lingkungan sekolah.
    “Ya kita selenggarakan nanti secara internal saja, barang kali di dalam lingkungan sekolah,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadu ke Dedi Mulyadi terkait kegiatan
    study tour
    ke Bali yang diselenggarakan sekolah anaknya yang memakan biaya Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).
    Aduan itu direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.
    “Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?” kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu, dikutip
    Kompas.com
    , Kamis.
    Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan.
    “Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang
    study tour
    ke luar kota Pak?” kata ibu tersebut.
    “Harus bayar berapa?” tanya Dedi.
    Ibu itu menjelaskan, sebelum
    study tour
    digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.
    Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.
    Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.
    “Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya,” ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.
    Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.
    “Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak,” ungkapnya.
    Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK Karya Pembaharuan segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.
    “Oke, untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    “Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?” sambung eks Bupati Purwakarta itu.
    Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega. Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan
    study tour
    sekolah anaknya.
    Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    “Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” tambah Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ”Korban Songong & Sok Pinter” Pelaku Berani Habisi Rekan Kerja & Jasadnya Dibuang di Got Tangerang

    ”Korban Songong & Sok Pinter” Pelaku Berani Habisi Rekan Kerja & Jasadnya Dibuang di Got Tangerang

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Polisi membeberkan kronologi pembunuhan yang jasad korbannya dibuang dalam karung di Jalan Daan Mogot KM 21, Batuceper, Tangerang.

    Diketahui, pembunuhan dilakukan oleh N alias R (23) kepada Al-Bashar (32) pada Minggu (20/4/2025).

    Adapun korban dan pelaku sebenarnya baru kenal sehari sebelumnya lantaran korban merupakan karyawan baru di sebuah konveksi yang ada di kawasan Jakarta Selatan.

    “Pada hari Jumat tanggal 18 April 2025, korban datang dari Lampung menuju ke Hera Bodir dengan tujuan untuk bekerja ditempat tersebut,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra saat merilis kasus tersebut, Jumat (24/4/2025).

    “Pemilik dari Hera Bodir yang bernama E pernah bekerja bersama-sama dengan korban di konveksi yang berada di Cidodol Jakarta Selatan tahun 2011,” sambungnya.

    Wira menuturkan, tersangka mengaku sampai tega untuk menghilangkan nyawa korban karena dua alasan.

    Faktor pertama karena kesal dengan tingkah korban yang disebutnya tak sopan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka ini, si korban kalau berkata agak songong,” katanya.

    “Yang kedua, bahwa si korban ini merasa pintar. Jadi seolah-olah si tersangka ini harus diajari,” bebernya.

    Hal itu membuat tersangka yang juga tengah kesulitan masalah ekonomi menjadi emosi. 

    Selain itu, tersangka juga tergur untuk menguasai motor korban yang baru kembali merantau ke Jakarta.

    Motor itu jugalah yang digunakan oleh pelaku untuk membuang jasad korban di Jalan Daan Mogot KM 21.

    “Dari tempat kejadian. Sambil jalan, lurus saja ketemu tempat yang sepi langsung dibuang.

    Sedangkan untuk motornya masih disimpan oleh tersangka di suatu tempat dan belum sempat dijual,” ujar Wira.

    Sementara itu, saat ditanyakan oleh awak media saat hendak dibawa ke ruang tahanan, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Ia berdalih melakukan hal tersebut karena sebuah kekhilafan.

    MAYAT PRIA DALAM KARUNG – Kolase pelaku pembunuhan mayat dalam karung. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pembunuh pria yang jasadnya terbungkus karung di dalam got di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Pelaku yang merupakan pria berinisial N alias R ditangkap di kawasan Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, Rabu (23/4/2025). Aksi pelaku pembunuhan saat membawa jasad korbannya yang terbungkus karung terekam CCTV. Si pembunuh membuang korbannya di bilangan Batuceper, Kota Tangerang, Minggu (20/4/2025) (ISTIMEWA)

    “Saya menyesal, khilaf,” kata dia.

    Diketahui, penemuan mayat dalam karung di got pinggir Jalan Daan Mogot, KM 21, Batuceper, Kota Tangerang terjadi pada Selasa (22/4/2025) pagi sekira pukul 08.15.

    Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    Pengamat Baca Maksud Kritik PDIP Atas Konten Monolog Wapres Gibran: Apa yang Sudah Dilakukan?

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti ramainya reaksi atas konten video monolog Wapres Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu terakhir.

    Salah satunya adalah kritik dari Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus.

    Deddy tegas meminta Gibran tak perlu membuat video dan menyarankannya untuk menunaikan pekerjaannya saja.

    Bagi Adi, isu pada monolog Gibran tentang bonus demografi penting dimunculkan ke permukaan.

    Gagasan soal momen emas perjalanan kemerdekaan Indonesia itu patut dikawal dengan pemikiran konstruktif.

    “Jadi kalau kita mau meletakkan perdebatan ataupun kritik Deddy Sitorus terkait dengan pernyataan Gibran adalah supaya anak-anak muda yang katanya nanti puncak bonusnya 2030 hingga 2045, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh negara, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Wapres mempersiapkan anak-anak muda yang perhari ini.”

    “Itu memang exposur-nya adalah sebagai tameng dan garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masa yang akan datang,” papar Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, Jumat (25/4/2025).

    Di sisi lain, Adi membaca kritik Deddy Sitorus sebagai penagihan atas realisasi konkret dari sosok Gibran.

    Sebagai orang nomor dua di negeri ini, wacana harus berbarengan tindakan aktualisasinya.

    “Bagi saya di situ saya senang kalau ada wakil presiden, presiden dan pejabat publik itu sering bicara hal-hal yang besar tapi pada saat yang bersamaan tentu harus diikuti dengan pembuktian yang nyata dan itu terukur sebagai bentuk bagaimana bukan hanya ngomong yang penting tapi konkret merealisasikan,” jelasnya.

    Kritik Deddy Sitorus

    Diberitakan sebelumnya, Deddyt mengkritik Gibran karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Calo Tanah di Subang

    Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi Ungkap Masalah Calo Tanah di Subang

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Dia menjelaskan terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia mengatakan pembangunan pabrik berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa kendala.

    “Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik,” kata Luther kepada detikOto, Selasa (22/4/2025).

    “Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah,” tambah dia.

    (riar/rgr)

  • Ono Surono Soroti Penghapusan Hibah Pesantren

    Ono Surono Soroti Penghapusan Hibah Pesantren

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono angkat bicara terkait dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menghapus hibah pesantren guna mencegah ‘relasi politik’.

    Menurut Ono, semangat membangun bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan falsafah negara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

    Prinsip ini semestinya terwujud melalui keterlibatan semua elemen dari masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga pejabat politik dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

    “Implementasi prinsip kolaboratif di Jabar saat ini masih jauh dari harapan. Harusnya, kolaborasi hadir tidak hanya sebagai jargon dalam pidato atau dokumen formal, tetapi harus menjadi pijakan nyata dalam penyusunan kebijakan,” ujar Ketu DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini dalam keterangannya, Jumat (25/4).

    Ono mengatakan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, kolaborasi itu idealnya dilandasi beberapa aspek, yakni teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up.

    “Kolaborasi yang melibatkan kajian akademik dari perguruan tinggi, menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek pembangunan. Ada juga aspek politis yang mengakomodasi visi misi kepala daerah serta anggota DPRD, kemudian melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Ini memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dari atas ke bawah dan sebalinya,” kata Ono.

    Namun, imbuh dia, dalam realitas 2025 ini, pelaksanaan kolaborasi tersebut menuai banyak respon.

    Salah satu tertuju pada penyusunan APBD Jawa Barat, yang disebut-sebut menghapus sejumlah usulan dari masyarakat tanpa melalui pembahasan yang melibatkan DPRD.

    Beberapa program yang terkena dampaknya antara lain hibah pesantren atau pondok pesantren (ponpes), bantuan organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan usulan kabupaten/kota.

    Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat dan sejumlah fraksi di DPRD Jawa Barat.

    Mereka menilai keputusan penghapusan tersebut tidak hanya mengabaikan aspirasi publik, tetapi juga mencederai semangat kolaborasi dan prinsip musyawarah.

    “Misalnya hibah pesantren. Kalaupun ada ponpes yang diduga oleh gubernur memperoleh anggaran besar, maka perlu verifikasi. Jangan dicoret begitu saja tanpa melibatkan DPRD maupun dari ponpes tersebut. Kalaupun Ponpes menerima hibah hanya untuk memenuhi unsur atau aspek politik (relasi politik) itu sah saja. Sama halnya dengan gubernur datang ke suatu tempat, desa atau satu organisasi dan dia menjanjikan akan membantu,” tegas dia.

  • Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    7 Kepala SMK di Bekasi Dipanggil KCD Buntut Rencana Study Tour Rp 6 Juta ke Bali Megapolitan

    Kepala SMK di Bekasi Dipanggil KCD Buntut Rencana Study Tour Rp 6 Juta ke Bali
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Kepala
    SMK Karya Pembaharuan
    , Ahmad Tetuko Taqiyudin, dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat pada Jumat (25/4/2025).
    Pemanggilan ini dilakukan setelah seorang wali murid mengadukan rencana kegiatan
    study tour
    ke Bali yang memerlukan biaya sebesar Rp 5-6 juta kepada Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    “Saya lagi di jalan, mau ke kantor KCD, dipanggil, nanti ya,” kata Tetuko saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat.
    SMK Karya Pembaharuan merupakan sekolah swasta yang berlokasi di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
    Sekolah ini didirikan di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin yang telah menjalankan kegiatan belajar mengajar sejak tahun 2007.
    Penelusuran Kompas.com di lokasi, gedung sekolah didominasi warna hijau dan tampak sepi karena sedang berlangsung uji kompetensi keahlian.
    Seorang siswa kelas III yang enggan disebutkan namanya mengkonfirmasi adanya rencana kegiatan
    study tour
    ke Bali, namun menyatakan bahwa biaya yang disebutkan tidak akurat.
    “Enggak segitu, sekitar Rp 3 juta, itu salah infonya,” ungkap siswa yang mengenakan seragam sekolah berwarna merah marun.
    Sebelumnya, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadukan kepada Gubernur Dedi Mulyadi terkait biaya
    study tour
    ke Bali yang diselenggarakan oleh sekolah anaknya.
    Aduan tersebut disampaikan saat Dedi mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi pada Kamis (24/4/2025) dan direkam serta diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.
    “Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?” tanya Dedi kepada ibu tersebut.
    Wanita berbaju katun rayon itu menjelaskan bahwa anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan dan menyinggung larangan kegiatan
    study tour
    ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi.
    “Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang
    study tour
    ke luar kota?” tanya ibu tersebut.
    Dedi kemudian menanyakan jumlah biaya yang harus dibayar.
    Ibu itu menjelaskan bahwa sebelum
    study tour
    digelar, orangtua siswa diharuskan membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan, di samping uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.
    “Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya,” jelas ibu tersebut.
    Ia mengungkapkan bahwa total biaya untuk
    study tour
    ke Bali berkisar antara Rp 5-6 juta.
    “Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak,” ungkapnya.
    Mendengar keluhan tersebut, Dedi meminta SMK Karya Pembaharuan untuk segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour
    .
    “Oke, untuk SMK KP Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    “Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya, bu ya?” tambah Dedi.
    Setelah mendengar tanggapan Dedi, ibu tersebut merasa sedikit lega, namun tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan
    study tour
    tersebut.
    Dedi memastikan akan meminta anak buahnya untuk menghubungi sekolah agar menghentikan rencana kegiatan
    study tour
    .
    “Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    Publik Soroti Hercules yang Ultimatum Dedi Mulyadi: Kita Butuh Negara, Bukan Preman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Dedi Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

    “Demokrasi harusnya ajang adu ide, bukan ajang pamer intimidasi,” cetusnya.

    Tommy juga mengingatkan bahwa jika premanisme merambah ke ruang kekuasaan, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil.

    “Kalau premanisme masuk ke arena kekuasaan, yang kalah bukan cuma lawan politik, tapi rakyat kecil yang nonton dari pinggir arena,” tegasnya.

    Komentar Tommy menambah polemik soal peran ormas dan aktor-aktor kekuasaan di panggung politik nasional. Peringatan soal demokrasi yang terancam oleh kekuatan non-konstitusional pun kembali mencuat ke permukaan.

    “Kita butuh negara, bukan preman,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Ormas Ganggu BYD dan VinFast di Subang, Bisa Coreng Indonesia di Mata Dunia

    Jakarta –

    Proses pembangunan pabrik BYD dan VinFast dilaporkan mendapat gangguan dari organisasi masyarakat. Imbas dari kejadian ini, investor asing bisa ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Pengamat otomotif, sekaligus akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu menyebut BYD merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Pabrikan tersebut punya arti penting bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia dalam ekosistem EV.

    Dia melanjutkan akibat isu premanisme bisa berdampak buruk terhadap citra Indonesia di mata investor.

    “Mengingat posisi strategis BYD dalam ekosistem EV dunia, maka hal ini dan berbagai kompleksitas lainnya dapat mempengaruhi persepsi internasional tentang kemampuan Indonesia dalam menarik investasi asing dan berpotensi menciptakan keraguan berbagai investor asing lainnya terkait kepastian serta penegakan hukum untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Yannes.

    “Pada akhirnya, reputasi Indonesia sebagai lokasi yang ramah investasi dan yang menjanjikan juga tampaknya terancam, terutama dalam sektor strategis seperti memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri EV dunia,” jelasnya lagi.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Minggu (20/4/2025).

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tambah dia.

    Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengatakan gangguan kelompok masyarakat terhadap pembangunan pabrik di Indonesia juga sempat terjadi pada pabrikan Vietnam, VinFast.

    “Saya secara pribadi saya pernah dilaporin, seperti VinFast, ada gangguan-gangguan, saya sudah bantu komunikasikan ke wilayah,” kata Moeldoko di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Moeldoko menilai semestinya masyarakat bisa turut andil dalam menjaga iklim investasi.

    “Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.

    “Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.

    “Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan pabrik BYD tidak lagi diganggu aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Namun dia mengungkap adanya masalah lain terkait pembebasan lahan.

    “Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

    “Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang, nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan,” ungkapnya.

    Dedi mengungkapkan masalah yang timbul saat ini pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

    “Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah,” kata Dedi.

    Terdapat pihak yang coba mencari untung dengan menjual harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

    “Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta,” ujar Dedi.

    (riar/rgr)

  • Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    Dana Hibah Pesantren Dihapus, Dedi Mulyadi Soroti Akses Politik dan Yayasan Bodong

    BANDUNG – Gubernur Jabar (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan dana hibah Provinsi Jabar untuk pondok pesantren pada tahun anggaran 2025 ini guna membenahi tata kelola hibah.

    “Ini upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah, agar hibah ini tidak jatuh pada pondok pesantren yang itu-itu saja,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dikutip di Bandung, Antara, Kamis, 24 April. 

    Kemudian, kata Dedi, diharapkan agar hibah tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik, seperti terhadap DPRD atau gubernur.

    “Karenanya saya telah rapat dengan Kemenag seluruh Jabar. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah, yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik,” ujarnya.

    Ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu malam, Dedi mengatakan pertimbangan pemberian dana hibah nantinya adalah pertimbangan kebutuhan dan teknis, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    “Jadi bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu, selalu pertimbangannya politik,” ujarnya.

    Hal ini, kata Dedi, adalah untuk perbaikan sistem mekanismenya, terlebih diketahui juga banyak yayasan bodong yang mendapatkan bantuan, bahkan dengan nilai antara Rp2 miliar sampai dengan Rp50 miliar tiap yayasan.

    “Jadi ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama,” tuturnya.

    Sebelumnya Pemprov Jabar mencukur rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren dalam pergeseran APBD 2025, dimana tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah, yang tertera di  Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.

    Lembaga-lembaga itu akhirnya batal menerima hibah karena kebijakan pergeseran anggaran, dan tersisa hanya pada dua lembaga, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp250 juta.

    Selain hibah ke pondok pesantren yang dihapuskan, kucuran hibah masih mengalir ke sejumlah lembaga.

    Kucuran hibah itu tercatat dalam dokumen Pergub Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, antara lain PMI Jabar dengan nilai Rp1,8 miliar, meski sudah terpangkas dari rencana sebelumnya Rp2,1 miliar.

    Kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Rp 3,4 miliar, DPD KNPI Jabar Rp2 miliar dari rencana sebelumnya Rp5,5 miliar dan NPCI Jabar Rp10 miliar dari sebelumnya Rp12,1 miliar.

    Lalu Kormi Jabar Rp1 miliar dari sebelumnya Rp3,7 miliar. Ada juga KONI Jabar untuk pembinaan prestasi Rp30 miliar dari sebelumnya Rp31,1 miliar.

    Selanjutnya ada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jabar Rp1 miliar, Kanwil Kemenag Jabar untuk layanan petugas haji Rp19,2 miliar, PWNU Jabar Rp1,7 miliar, dan Persis Jabar Rp560 juta.

    Berikutnya yang nilainya tak terusik atau tergeser adalah hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jabar, nilainya dihitung berdasar perolehan suara masing-masing.

    Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar, nilai anggarannya juga tak terusik. Misalnya untuk Polda Jabar Rp44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp54 miliar.