Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Warga Ponorogo Antar Jenazah Lewat Sungai gegara Dilarang Lintasi Jalan, Kades: Sudah Puluhan Tahun – Halaman all

    Warga Ponorogo Antar Jenazah Lewat Sungai gegara Dilarang Lintasi Jalan, Kades: Sudah Puluhan Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral video di media sosial yang memperlihatkan puluhan warga mengantar keranda jenazah menyeberangi sungai berarus deras dan berbatu.

    Peristiwa dalam video viral tersebut terjadi di Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (19/4/2025).

    Bukan sekali terjadi, rupanya aksi warga Desa Wates yang terpaksa menyeberangi sungai demi mengantar jenazah ke pemakaman itu sudah terjadi sejak puluhan tahun belakangan.

    Bukan karena akses jalan atau jembatan menuju lokasi pemakaman yang rusak, melainkan karena keberatan dari seorang warga pemilik tanah.

    Warga tersebut menolak tanahnya dilewati guna prosesi pengantaran jenazah.

    Sedangkan, jalan tersebut  merupakan satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk mengakses pemakaman di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Ponorogo.

    “Sudah puluhan tahun. Yang viral kemarin adalah kejadian kesekian kali,” kata Kepala Desa (Kades) Tugurejo, Siswanto, Senin (21/4/2025), dilansir Tribunjatim-timur.com.

    Dijelaskan Siswanto, jika ada warga di dua dukuh di Desa Wates yang meninggal, memang biasanya selalu dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tugurejo.

    Sebab, Desa Wates tidak mempunyai pemakaman. Sehingga setiap warga Desa Wates yang meninggal biasanya dimakamkan di TPU desa sebelah.

    “Karena itu kami sudah membuatkan jembatan dengan dana swadaya. Namun ada salah satu keluarga yang merupakan penduduk Desa Wates melarang keranda jenazah melintas jalan yang di depan rumahnya,” beber Siswanto.

    Siswanto mengaku bahwa kejadian pengantaran keranda jenazah melalui sungai sudah terjadi berkali-kali.

    “Setiap kejadian selalu geger,” sebutnya.

    Menurut Siswanto, Pemerintah Desa (Pemdes) Tugurejo dan Wates melakukan upaya mediasi antara warga dengan keluarga yang menolak tersebut tetapi tetap tidak ditemukan jalan tengah.

    “Namun buntu, sampai sekarang mereka tidak mau dilewati untuk membawa jenazah. Alasannya itu pemahaman jawa yang tua-tua. Katanya jika dilewati jenazah menjadi sangar atau kurang bagus,” tandasnya.

    Viral

    Sebelumnya, beredar video berdurasi 58 detik di medsos yang memperlihatkan beberapa warga yang memanggul keranda tampak berhati-hati turun dan meniti batu batu untuk melintasi sungai.

    “Yo dulur wates ky ngene lo susah e (iya saudara Desa Wates, seperti ini lo susahnya),” ujar seseorang dalam video yang didapatkan, Minggu (20/4/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga membawa jenazah Mulyadi (38), warga Desa Wates, Kecamatan Slahung, Ponorogo. 

    Warga menyeberangi sungai menuju TPU Guyangan di Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung.

    Bukan karena jembatan putus atau jalan rusak, namun karena rombongan pengantar jenazah itu memang dilarang melewati depan rumah seorang warga menuju TPU.

    Padahal jalan setapak di depan rumah warga itu adalah satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk menuju TPU di Desa Tugurejo.

    “Ada warga Desa Wates yang berbatasan dengan Desa Tugurejo, dimakamkan di Desa Tugurejo. Tetapi pengantar tidak boleh lewat di tanah warga,” ujar salah seorang warga, Tri Utami, Minggu, dilansir Surya.co.id.

    Tri mengungkapkan bahwa sudah beberapa kali warga harus menggotong keranda melintasi sungai karena alasan yang sama.

    “Sudah berulang kali kejadian seperti itu. Akhirnya warga memilih lewat sungai,” beber Tri.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul Bukan Karena Jembatan Rusak, Ini Penyebab Warga Ponorogo Angkut Keranda Jenazah Lewat Sungai

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (Tribunjatim-timur.com/Sri Wahyunik) (Surya.co.id/Pramita Kusumaningrum)

  • Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    JABAR EKSPRES -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Jabar. Ia juga tidak segan mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan.

    Hal itu diungkapkan, Minggu (20/4). Ia menguraikan, sejauh ini pihaknya banyak menerima keluhan terkait aktivitas pertambangan di Jabar.

    “Mohon maaf tidak dapat mendatangi satu per satu. Tapi sikap kami jelas bahwa saya tidak akan berpihak pada penambang yang melanggar apalagi yang tidak berizin,” ucapnya dalam video yang juga dibagikan melalui akun medsosnya itu.

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dalam waktu dekat bakal mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

    “Karena di era sebelumnya banyak izin yang dikeluarkan untuk tambang,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Komitmen Ketahanan Pangan dan Upaya Peningkatan Ekonomi Peternak Lewat Pesta Patok Domba

    Menurut KDM, tambang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, kesinambungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan merusak infrastruktur akan dievaluasi.

    “Saya tegaskan tidak akan segan cabut izin tersebut. Bagi saya keberpihakan pada alam lingkungan dan masyarakat jauh di atas kepentingan penambang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satu tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, ditutup. Alasanya, pertambangan itu tidak berizin dan merusak lingkungan.

    Penutupan dilakukan oleh Tim Gabungan Pemprov Jabar, mereka terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

    Selain itu, KDM juga sempat dibuat geram oleh aktivitas penambangan di Subang, kegiatan itu cukup mengotori jalan.

    BACA JUGA: Berhasil Juara, Domba Pesta Patok Alami Kenaikan Harga Jual

    Di sisi lain, Dinas ESDM Jabar sepanjang 2024, telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Hal tersebut, bagian dari respon aduan dari masyarakat. Tindak lanjutnya cenderung bersifat administratif, misalnya dalam bentuk surat teguran.

    Sebanyak 176 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah kota kabupaten di Jabar.

    Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.

  • Rifai-Yevri Klaim Menang 52 Persen di PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Rifai-Yevri Klaim Menang 52 Persen di PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Bengkuku, Beritasatu.com – Pasangan Rifai Tajudin-Yevri Sudianto mengeklaim menang 52% dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Bengkulu Selatan berdasarkan hasil hitung cepat C1 yang dikumpulkan para saksinya, Sabtu (19/4/2025).

    Rifai Tajudin mengatakan para saksinya sudah 100% mengumpulkan hasil formulir C1 yang didapat dari tempat pemungutan suara (TPS).

    “Hasil penghitungan internal didapat dari C1 saksi internal kami unggul 52%, posisi kedua 45% pasangan nomor urut dua, dan 2% diperoleh (paslon) nomor urut 1. Ini versi hitung internal kami,” kata Rifai Tajudin dalam konferensi pers seusai PSU Pilkada Bengkulu Selatan.

    Berdasarkan hitungan internal Tim Rifai-Yevri, paslon nomor urut 1 Elva Hartati-Makrizal memperoleh suara sebanyak 2.189 atau 2%. Pasangan nomor urut 2 Suryatati-Ii Mersyah memperoleh suara 41.325 atau 42%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Rifai Tajudin-Yevri Sudianto mengumpulkan 47.725 suara atau 52%.

    Rifai-Yevri berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia akan berupaya mengemban amanah rakyat dengan baik.
    “Kemenangan sebenarnya adalah keberhasilan kita menjalankan tugas dengan baik untuk membantu rakyat,” ujar Rifai.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi dalam Pilkada Bengkulu Selatan karena dianggap telah menjabat selama dua periode dalam putusan yang dibacakan pada Senin 24 Februari 2025. 

    MK kemudian memerintahkan KPU untuk menggelar PSU Pilkada Bengkulu Selatan tanpa mengikutsertakan Gusnan.

  • Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi murka saat mendapati bahwa Gerbang Tol Kalijati, Subang, berlumuran tanah karena truk proyek yang melintasi jalus tersebut.

    Amarahnya makin memuncak tatkala jalan provinsi itu juga rusak di beberapa bagian.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, mengaku telah menyemprot jalanan tersebut sebanyak tiga kali untuk membersihkan jalan dari tanah yang menempel.

    Menurutnya, usaha proyek galian tanah tersebut telah mendapat keuntungan, tetapi tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain dengan menghilangkan rasa nyaman dan merusak fasilitas umum.

    “Jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan dan ini di dalam akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan,” kata Mulyadi, dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (20/4/2025).

    “Lihat alur jalan Kalijati saya sudah seminggu enggak pulang ke sini seperti ini,” imbuhnya.

    Dedi Mulyadi masuk ke kawasan galian tanah.

    Ia juga langsung memerintahkan satpam untuk membuka gerbang tanpa basa-basi.

    “Sampein aja, biarain aja. Saya Dedi pak, Gubernur Jawa Barat, buka pintunya,” ujarnya,

    Gerbang kemudian tak lama dibuka dan Dedi Mulyadi masuk ke dalam kawasan proyek itu.

    Setelah turun dari mobilnya, nada tegas Dedi Mulyadi menguat.

    Ia bertanya siapa penanggung jawab proyek tersebut kepada beberapa orang yang ada di sana.

    “Penanggung jawab proyeknya siapa? Saya tanya, penanggung jawab proyeknya siapa?” tegasnya.

    Dedi Mulyadi lalu terus berjalan di antara galian tanah sambil emosi, dan menempatkan kedua tangannya di pinggul.

    “Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu!” ucap eks Bupati Purwakarta sambil geram.

    “Anda belajar K3 gak?! Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan?!” ujar Dedi Mulyadi.

    Setelah itu, seorang pria berhelm proyek dipanggil Dedi Mulyadi untuk menjelaskan pihaknya sudah berupaya menyiram untuk membersihkan tanah di jalan.

    “Nggak bisa! Saya sudah tiga kali nyiram di Tol Kalijati. Anda lihat ke depan, jalan hancur, kotornya luar biasa!” tutur Dedi.

    “Anda dapat untung, tapi rakyat dirugikan,” imbuhnya.

    Pria berhelm proyek itu hanya menganggukan kepalanya.

    “Itu gerbang tol yang paling kotor itu Gerbang Tol Kalijati. Bapak berhantikan dulu, sesuaikan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak gak bersihkan, saya kerahin Damkar,” ujar Dedi.

    Situasi berubah menjadi sumringah saat para pekerja tambang dipanggil dan diberi uang.

    “Pak benerin dulu ya, maaf saya marah. Kalau saya urusan begini pasti ngambek aing (saya) mah,” tutur Dedi Mulyadi.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Warga Kampung Ciluncat Resah Terkait Rencana Reaktivasi Jalur KA Bandung–Ciwidey

    Warga Kampung Ciluncat Resah Terkait Rencana Reaktivasi Jalur KA Bandung–Ciwidey

    JABAR EKSPRES – Terkait rencana menghidupkan kembali jalur kereta api Bandung–Ciwidey yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,  menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

    Meski disebut-sebut dapat mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian, sejumlah warga justru merasa cemas, terutama mereka yang tinggal di sepanjang jalur lama yang kini akan direaktivasi.

    Salah satu daerah terdampak adalah Kampung Ciluncat, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA: Gencarkan Dukungan Kemanusian untuk Gaza, 15 Ribu Masyarakat Jabar Turun Aksi Bela Palestina

    Ketua RT 07/RW 01, Dadan Rustandi (42), mengungkapkan keresahan warganya yang tinggal tepat di atas jalur kereta yang sudah lama tidak digunakan.

    Terlebih sudah ada kabar Reaktivasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

    “Sebenernya udah mulai resah semuanya, apalagi ada kabar lima tahun ke depan mau dijalankan lagi jalur KA Bandung–Ciwidey,” ujarnya, Minggu (20/4/2025).

    Dadan menjelaskan jika hampir selama lebih dari 18 tahun tinggal di wilayah tersebut, banyak warga juga yang sudah membangun rumah di atas jalur rel. Menurutnya di RT 07 semua bangunan dibangun bersifat permanen.

    BACA JUGA: Tanggapi Putusan PTUN soal Sengketa Lahan SMANSA Kota Bandung, Biro Hukum Jabar: Ajukan Banding!

    “Jadi hampir semua di RT ini bangunannya bersifat permanen. Ada yang deket di samping rel kereta api. Terus ada juga yang di atas rel, terus ada juga di dalam rumah masih ada rel kereta apinya,” tuturnya.

    Saat ini banyak juga aktivitas warga yang dilakukan hampir semuanya menyatu dengan jalur rel. Bahkan rel pun kini sudah dibangun akses jalan dan bangunan lainnya.

    Menurut Dadan, jika reaktivasi dilakukan, sekitar 60 kepala keluarga yang merupakan warga asli dan lebih dari 70 KK termasuk penyewa, dengan total lebih dari 200 jiwa, akan terdampak langsung.

    Tidak hanya rumah, satu masjid di wilayah tersebut juga terancam tergusur. Meski begitu, Dadan menegaskan bahwa warga bukan anti terhadap kemajuan.

    BACA JUGA: Soroti Pengelolaan Sampah di Bandung, Farhan Sebut Perlu Paradigma Baru

    Dirinya pun tidak mempermasalahkan jika memang terjadinya Reaktivasi lantaran tidak mungkin pemerintah menelantarkan warganya.

  • Kecelakaan Kijang Vs Bus Bagong di Jombang: 8 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

    Kecelakaan Kijang Vs Bus Bagong di Jombang: 8 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Toyota Kijang dan bus PO Bagong terjadi di Jalan Raya Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Minggu (20/4/2025).

    Akibat insiden tersebut, delapan orang terluka. Rinciannya, satu orang mengalami luka berat dan tujuh lainnya luka ringan. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 25 juta.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi pada jalur selatan ke utara tersebut. “Awalnya mobil Toyota Kijang nopol S 1940 DU melaju dari selatan ke utara. Diduga kurang menjaga jarak, kendaraan tersebut menabrak pantat bus Bagong nopol N 7311 UI yang berjalan di depannya. Maka terjadilah kecelakaan itu,” ujarnya.

    Toyota Kijang dengan nomor polisi S 1940 DU dikemudikan oleh Soekardjo (58), seorang pensiunan PNS asal Jl. Dr Sutomo GG Kecamatan II/5, Kelurahan Jombatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Ia mengalami luka dan saat ini sedang dirawat di RSUD Kabupaten Jombang. Seluruh korban luka dilarikan ke RSUD Kabupaten Jombang untuk mendapatkan perawatan medis.

    Sementara itu, bus Hino PO Bagong dengan nomor polisi N 7311 UI dikemudikan oleh Eko Bagus Nurianto (42), warga Kediri, tidak mengalami luka. Pihak kepolisian juga telah memeriksa dua orang saksi, yakni Akhirudin Lubis (35), warga Desa Gondangmanis, dan Fadla Novan (28), warga Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

    Satlantas Polres Jombang saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan serta memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. [suf]

    Selain sopir Kijang, berikut nama korban akibat kecelakaan tersebut:

    1. Mulyadi (58), penumpang depan kiri, mengalami luka dan dirawat
    2. Ilvi Laili Hayati (58), penumpang kursi tengah kiri, mengalami luka
    3. Maslikhah (58), penumpang tengah kursi tengah, mengalami luka
    4. Musrifam (58), penumpang kanan kursi tengah, mengalami luka

    5. Suhartono (58), penumpang kiri kursi belakang, mengalami luka
    6. Irsyad (58), penumpang tengah kursi belakang, mengalami luka
    7. Irfan Zakariyah (58), penumpang kanan kursi belakang, mengalami luka

  • 2 "Rel Jadi Rumah", Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey Bandung

    2 "Rel Jadi Rumah", Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey Bandung

    “Rel Jadi Rumah”, Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey
    Editor
    KOMPAS.com
    – Wacana pengaktifan kembali jalur
    Kereta Api
    (KA)
    Bandung
    –
    Ciwidey
    oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengundang harapan sekaligus kecemasan, terutama dari warga yang telah lama bermukim di atas bekas lintasan rel tersebut.
    Rel KA Bandung–Ciwidey kini lebih dikenal sebagai permukiman. Ribuan rumah warga, baik permanen maupun semi-permanen, berdiri di atasnya, membentang dari Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung.
    Kampung Ciluncat di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, menjadi salah satu potret jelas dari perubahan ini.
    Di sana, rel yang dulu dilalui lokomotif kini menjadi fondasi rumah, jalan setapak, hingga jembatan. Warga menutup rel dengan semen, menciptakan jalur alternatif yang kokoh dan bermanfaat.
    Hal serupa juga terjadi di Kampung Cibeureum Jati, Desa Sadu, Kecamatan Soreang. Jembatan tua bekas rel kereta digunakan sebagai penghubung antar-kampung, menghindarkan warga dari jalur arteri yang lebih jauh dan padat.
    Namun, bayang-bayang
    reaktivasi
    mulai memicu kecemasan.
    Iim (36), warga yang sudah lebih dari 15 tahun tinggal dan membuka usaha di atas rel, mengaku waswas jika jalur KA kembali diaktifkan.
    Ia mengenang masa lalu jalur kereta itu dengan rasa hormat, tetapi juga mempertanyakan nasib keluarganya.
    “Sebetulnya boleh saja (jalur KA Bandung–Ciwidey) kembali diaktifkan, soalnya memang kebijakan pemerintah. Namun, saya bingung nanti usaha di mana lagi. Soalnya, pasti bangunan ini dibongkar,” ujarnya.
    Keresahan itu semakin dalam ketika anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menanyakan kemungkinan mereka akan diusir dari rumah.
    “Jadi, kalaupun rencana itu ada, harapannya pemerintah menyiapkan tempat tinggal buat kami,” katanya penuh harap.
    Tantangan Nyata Reaktivasi Jalur KA
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana menghidupkan kembali sejumlah jalur KA yang lama tak berfungsi.
    Jalur Bandung–Ciwidey termasuk dalam daftar prioritas, selain Bandung–Pangandaran, Garut–Cikajang, Bogor–Sukabumi–Cianjur, Padalarang–Cipatat, Banjar–Cijulang, dan Rancaekek–Tanjungsari.
    Reaktivasi ini disebut sebagai langkah strategis mengurangi kemacetan, khususnya saat musim liburan.
    Namun, di balik deru pembangunan dan harapan atas moda transportasi masa depan, ada kehidupan yang telah lama berakar di atas rel tersebut.
    (Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Elgana Mubarokah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Listrik Tabrak Gerobak Tahu Bulat dan 22 Motor di Tanjung Priok, Pengemudi Diduga Mabuk

    Mobil Listrik Tabrak Gerobak Tahu Bulat dan 22 Motor di Tanjung Priok, Pengemudi Diduga Mabuk

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tragedi kecelakaan kelam terjadi di wilayah Jakarta Utara, pada Sabtu (19/4/2025) dini hari WIB melibatkan mobil mewah menabrak puluhan motor.

    Peristiwa nahas tersebut terjadi di depan Diskotik Helen’s, Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kejadian ini ditenggarai dari pengemudi mobil listrikberkendara diduga dalam kondisi mabuk.

    Pengemudi pria berinisial MPK menggunakan mobil listrik itu menabrak seorang pejalan kaki, seorang pengendara motor, dua gerobak tahu bulat, dan 22 sepeda motor yang terparkir.

    “Pengemudi ini diduga dalam keadaan mabuk dan saat ini kami masih meminta keterangan,” Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara AKBP Donni Bagus Wibisono di Jakarta, Sabtu (19/4/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Donni mengungkap awalnya pengemudi itu melintas dari arah timur ke barat.

    Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut oleng ke kanan jalan.

    “Oleng ke kanan dan menabrak pejalan kaki atas nama saudara AJ yang sedang berdiri di sisi kanan jalan,” ucapnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Amarah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Pemborong Tanah Tak Terbendung Setelah Melintasi Jalan Kalijati, Subang, Jawa Barat.

    Kemudian, mobil tersebut kembali oleng ke kiri jalan dan menabrak pengemudi sepeda motor berinisial AD yang saat itu berboncengan tiga dengan FF dan MAG.

    “Sepeda motor terpental membentur pedagang gerobak tahu bulat saudara IM dan saudara SH yang sedang berjualan di pinggir kiri jalan,” tuturnya.

    Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. 

    Seorang pejalan kaki berinisial AJ mengalami patah tulang lengan kanan dan dilarikan ke RS Royal Progress.

    Pengendara motor berinisial AD mengalami luka lecet di siku pada tangan kanan. 

    Sementara dua pengendara motor lainnya, FF dan MAG, luka di paha kanan, betis kiri dan dada.

    “Ketiganya berobat di RS Satyanegara,” kata Donni. 

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    “Barang bukti yang dikumpulkan polisi satu unit mobil, 23 motor dan dua gerobak,” kata dia. 

    Saat ini, lanjut Donni, pihaknya tengah memeriksa sopir mobil Hyundai Ionic 5 tersebut.

    “Perkara tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara,” ucapnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. 

    Hal itu mencuat usai terjadinya pembakaran tiga mobil polisi saat menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

    “Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi? Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Sabtu (19/4/2025). 

    Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

    AKBP Bambang menerangkan penjemputan terhadap pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum itu dilakukan setelah dua kali melayangkan surat panggilan terhadap pelaku untuk diperiksa, tetapi pelaku tak memenuhi panggilan tersebut.

    Saat dijemput paksa, pimpinan ormas itu melakukan perlawanan terhadap anggota Polres Metro Depok hingga mengundang perhatian warga. 

    Mengingat tersangka juga tokoh setempat, sekelompok warga melakukan pengejaran terhadap anggota polisi untuk mencegah tersangka dibawa ke Mako Polres Metro Depok. 

    Ketika dilakukan pengejaran terhadap anggota polisi yang membawa empat mobil, tiga di antaranya tertahan oleh sekelompok warga dan dibakar oleh mereka sampai hangus. 

    Meski begitu anggota Polres Metro Depok tetap berhasil membawa pelaku ke Mako Polres Metro Depok dengan satu mobil yang tersisa.

    Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Antipremanisme oleh Gubernur Dedi, Abduh juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.

    Tindakan tegas mesti dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dengan jumlah massa berapa pun.

    “Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum.”

    “Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum,” kata Abduh.

    Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. 

    “Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas,” ujar Abduh. 

    Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. 

    “Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Abduh.

  • Kadin Kelautan dan Perikanan Ajak Semua Pihak Bersinergi Menghadapi Kebijakan Ekonomi AS

    Kadin Kelautan dan Perikanan Ajak Semua Pihak Bersinergi Menghadapi Kebijakan Ekonomi AS

    Jakarta: Masyarakat dan pemerintah diajak selalu optimis dan bersinergi menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah harus aktif melibatkan dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama perang tarif yang sedang berlangsung.
     
    Hal itu terungkap saat halalbihalal yang digelar Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat.
     
    “Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan AS, kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.
     
    “Intinya kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.
     
    Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka.
     
    “Kalau seumpama tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” katanya.
     
    Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama BPS dan para pemangku kepentingan sedang mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.
     
    “Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik,” ujarnya.
     
    Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan,” katanya.
     
    Yugi yakin isu sosial dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam mengambil keputusan dagang.
     
    “AS biasanya sangat prihatin kalau berkaitan dengan social issues. Mereka tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting,” kata Yugi.
     
    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Tornanda Syaifullah menegaskan, Pemerintah sedang menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.
     
    “Ini momen penting untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita harus menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar AS tidak lagi memungkinkan karena tarif terlalu tinggi, kita harus membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, atau Eropa,” kata Tornanda.
     
    Bedasarkan data KKP, AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai USD1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.
     
    Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.
     
    AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)