Tag: Mulyadi

  • Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebutkan, Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme yang ia bentuk dengan melibatkan unsur TNI dan Polri sudah bekerja di lapangan.
    Dengan adanya satgas tersebut, Dedi mengeklaim, angka pungutan liar berkedok permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan-perusahaan sudah berkurang. 
    Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).
    “Jangan melihat kejadian Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah menurun (unsur premanisme). Tanya lurah soal yang minta THR ke perusahaan, itu sudah turun total,” kata Dedi kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (22/4/2025).
    Dedi mengatakan, satgas ini tak bisa langsung menghapus seluruh aksi premanisme di Jawa Barat. Apalagi, di Depok, masyarakatnya sangat beragam.
    Namun, Dedi menargetkan, satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat.
    “Kita tidak bisa melakukan kebijakan itu (premanisme) sekaligus hilang, karena tantangan pembangunan berat, manusia sudah multikultur di Depok, kemudian jumlah manusianya banyak,” ujar dia.
    Saat ini, Dedi tengah merumuskan anggaran untuk Satgas Anti-premanisme di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. 
    “Kami lagi merumuskan setiap kabupaten/kota kan operasional harus ada pembiayaannya, harus ada posko, mobil operasional tambahannya, ini yang akan ditata oleh kita (Pemprov Jabar),” jelas Dedi.
    “Kesbangpol sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi walupun teknis di lapangan sudah jalan,” tambahnya.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, negara tak boleh kalah oleh aksi premanisme yang dilakukan oleh siapa pun.
    Hal ini disampaikan Dedi merespons aksi pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). 
    “Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun dan atas nama apa pun harus dilawan oleh negara,” kata Dedi saat ditemui di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Selasa (22/4/2025).
    Dedi mengatakan, aksi pembakaran mobil dan pengeroyokan polisi ini harus difokuskan pada perbuatan pelaku, bukan organisasi yang melekat ke para tersangka.
    Sebab, menurutnya, unsur premanisme menjadi tanggung jawab masing-masing individu di hadapan hukum.
    Oleh karenanya, kata Dedi, jika ada anggota ormas yang melanggar hukum, pelaku hendaknya dipecat dari organisasi. 
    “Selama bahwa itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan,” terang Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri blusukan ke lokasi perusakan kendaraan milik kepolisian di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Dedi ingin melihat langsung lokasi permasalahan lahan dan kondisi kehidupan masyarakat.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku belum dapat memastikan status lahan di Kampung Baru, dikarenakan baru mendatangi lokasi tersebut. Meskipun begitu pada pekan depan, Dedi akan mendatangi kembali Kota Depok.

    “Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok,” ujar Dedi di Polres Metro Depok, Selasa (22/4/2025).

    Dedi akan menekankan terkait simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku di Kota Depok. Nantinya akan melebur dengan tradisi Kota Depok dan tidak mengedepankan ego terhadap tradisi asalnya.

    “Kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan, penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis,” terang Dedi.

    Dedi sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di Kampung Baru. Dedi mendapati masyarakat yang tinggal di sana memiliki profesi sebagai pedagang.

    “Misalnya tadi di pedagang juga lucu kan, misalnya dia jual LPG, tapi LPG nya dari Bekasi,” ucap Dedi.

    Berdasarkan pengetahuannya, lanjut Dedi, penjualan LPG 3 kilogram harus berdasarkan daerah tempat area penjualannya. Namun di Kampung Baru didapati LPG 3 kilogram dijual berasal dari luar wilayah Depok.

    “Tetapi tadi LPG nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai,” tutur Dedi.

     

  • Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    JABAR EKSPRES – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025-2026 bakal bergulir, siswa Rawan Melanjut Pendidikan (RMP) di Kota Bandung mulai khawatir akan kelanjutan studinya.

    Terkait hal ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pihaknya tinggal menunggu lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, terkait hibah RMP bagi siswa SMA maupun SMK di Kota Bandung.

    “Kita lagi nunggu lampu hijau dari Pemprov, untuk Disdik Kota Bandung bisa menyerahkan hibah untuk RMP, terutama untuk SMK-SMA,” kata Farhan, Selasa (22/4).

    BACA JUGA: Pemprov Jabar Pangkas Dana Hibah ke Pesantren di Pergerseran APBD, Ini Alasannya! 

    Menurut Farhan, pelaksanaan program RMP nantinya bakal mengacu kepada siswa yang kesulitan dari segi biaya guna kelangsungan pendidikannya.

    Hal ini bertujuan guna siswa dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK, khususnya yang berpotensi RMP. Tahun lalu, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran mencapai Rp 33 miliar mencakup siswa SMA/SMK swasta.

    “RMP mah iyalah rata-rata lah, rata-rata sekolah swastakan yang mesti tebus ijazahnya atau apa gitu,” ujarnya.

    Pemkot Bandung sendiri saat ini masih menunggu petunjuk resmi dan aturan teknis terkait pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, atau sebelumnya dikenal dengan istilah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    BACA JUGA: Layangkan 17 Tuntutan, Walhi Desak Dedi Mulyadi Tangani Krisis Lingkungan!

    Aturan resmi SPMB 2025 dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menjadi landasan penetapan aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) SPMB tahun ini di Kota Bandung.

    Nantinya, Juklak dan juknis ini bakal terangkum dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) tentang Tata Cara SPMB 2025 jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan jumlah kuota penerimaan berbeda pada masing-masing jalur penerimaan yaitu Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. (Dam)

  • Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri melihat langsung lokasi pembakaran mobil polisi, dilakukan oknum ormas di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025) lalu. Dedi Mulyadi turut mendatangi Polres Metro Depok terkait kejadian tersebut.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kedatangannya ke Depok untuk memberikan penegasan, Depok adalah etalase dari provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan DKI Jakarta. Dedi ingin memastikan kondisi Kamtibmas Kota Depok berjalan dengan baik.

    “Tidak ada problem-problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme, harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ujar Dedi, Selasa (22/4/2025).

    Dedi menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini berat dan manusia sudah multikultural di Depok. Tidak hanya itu, jumlah penduduk di Kota Depok sudah banyak, baik yang memiliki KTP Depok maupun tidak memiliki KTP Depok.

    “Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya nya,” jelas Dedi.

    Berkaca dari kasus pembakaran kendaraan kepolisian berawal permasalahan tanah, Dedi Mulyadi turut memperhatikan hal tersebut. Dedi menilai, konflik Pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan.

    “Ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Polres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Walikota sampai jajaran RT, RW nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” ucap Dedi.

    Dedi menyempatkan diri mendatangi lokasi Kampung Baru, Cimanggis. Menurutnya, mendapatkan identitas merupakan hak setiap warga negara dan harus memiliki identitas.

    “Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ (Kampung Baru), tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus,” terang Dedi.

     

  • Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Jakarta

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkap kemajuan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

    KDM menyebut saat ini pembangunan pabrik BYD Subang sedang dalam tahap pembebasan tanah.

    “BYD sudah lagi progres berjalan, tinggal pembebasan tanah. Minggu depan mau kita undang para pihak agar cepat pembebasannya,” kata Dedi dikutip dari detikJabar, Selasa (22/4/2025).

    Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan detikcom sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.

    Kawasan industri Subang Smartpolitan terintegrasi dengan berbagai infrastruktur strategis nasional. Lokasi ini diklaim mudah untuk diakses melalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di KM 89 yang sedang dalam tahap pengembangan.

    Selain itu, kawasan juga dekat dengan Jalan Tol Akses Patimban yang langsung terhubung ke Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan menuju Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    (riar/dry)

  • Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    Kepala Perindag ESDM Sumut Resmi Dicopot, Ini Kata Bobby Nasution

    GELORA.CO – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi menonaktifkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang, pada Kamis, 17 April 2025. Salah satu alasan pencopotan Mulyadi adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap Bobby.

    Saat diminta menjelaskan lebih lanjut, Bobby enggan membeberkan detail. Ia hanya menyebut Mulyadi mengirim pesan yang dinilainya tidak pantas di grup WhatsApp resmi Pemerintah Provinsi Sumut.

    “Kemarin dia (Mulyadi) ada mengirim percakapan di grup resmi pemerintah, kan enggak cocok ya,” ujar Bobby usai menghadiri acara Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Pelayanan Vasektomi Serentak di Kota Binjai, dikutip RMOLSumut, Senin, 21 April 2025.

    Bobby kemudian meninggalkan lokasi tanpa memberikan rincian isi pesan tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan bahwa tindakan Mulyadi dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Namun, belum dijelaskan bentuk atau isi pencemaran dimaksud. 

    Sulaiman mengungkapkan, Bobby memilih menyelesaikan masalah secara internal, meski secara hukum kasus ini bisa dibawa ke ranah pidana.

    “Sebenarnya (persoalan) ini sudah (bisa) masuk ranah pidana. Tapi karena kebijaksanaan daripada Pak Gubernur, dia tidak mau membawanya ke ranah hukum, tapi melalui penanganan internal saja,” kata Sulaiman, Jumat, 18 April 2025.

    Ia menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Mulyadi masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir.

    Mulyadi menjadi pejabat kelima yang dinonaktifkan Bobby Nasution dalam sepekan terakhir. Adapun empat pejabat lain yang dicopot adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butar-butar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, serta Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis.

    Penonaktifan para pejabat ini dilakukan atas dugaan berbagai pelanggaran, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan jabatan.

  • Kelakuan Pemilik Tanah di Ponorogo Bikin Warga Terpaksa Gotong Jenazah Seberangi Sungai – Halaman all

    Kelakuan Pemilik Tanah di Ponorogo Bikin Warga Terpaksa Gotong Jenazah Seberangi Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral di media sosial, sekelompok warga menggotong keranda jenazah menyeberangi sungai.

    Peristiwa itu terjadi di Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Jenazah Mulyadi (38) dibawa menyeberangi sungai menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Guyangan Desa Tugurejo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

    Rombongan jenazah itu melewati sungai bukan karena keterbatasan infrastruktur di desa setempat.

    Namun, hal itu karena kelakuan seorang warga yang tak mau tanahnya dilewati jenazah.

    Padahal, jalan itu merupakan satu-satunya jalur menuju jembatan yang dibangun swadaya oleh warga untuk mengakses TPU.

    “Kemarin kejadiannya, kalua warga Desa Wates yang sebelah sini (perbatasan) dekat dengan Desa Tugurejo, dimakamkan di Desa Tugurejo. Tidak boleh lewat situ (tanah warga),” kata warga setempat, Tri Utami, Minggu (20/4/2025), dilansir TribunJatim.com.

    Tri Utami mengungkapkan, kasus ini bukan yang pertama, namun kejadian serupa sudah terjadi berulang kali.

    “Sudah berulang kali kejadian seperti itu. Akhirnya ya warga memilih lewat sungai,” tandasnya.

    Senada, Kepala Desa Tugurejo, Siswanto juga membenarkan, peristiwa ini bukan yang pertama kali.

    “Sudah puluhan tahun, yang viral kemarin adalah kejadian kesekian kali,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

    Ia menjelaskan, warga di dua dukuh di Desa Wates tidak memiliki pemakaman.

    Sehingga, jika ada warga yang meninggal, selalu dimakamkan di TPU Desa Tugurejo.

    Karena alasan itu, warga kemudian secara swadaya membangun jembatan.

    Namun, malah ada warga yang melarang tanahnya dilewati jenazah.

    “Namun, ada salah satu keluarga yang merupakan penduduk Desa Wates melarang keranda jenazah melintas jalan yang di depan rumahnya,” terangnya.

    Siswanto menuturkan, Pemerintah Desa Tugurejo dan Wates telah melakukan upaya mediasi dengan warga dan keluarga yang menolak tanahnya dilewati jenazah.

    Akan tetapi, mediasi itu menemui jalan buntu.

    “Namun buntu, sampai sekarang mereka tidak mau dilewati untuk membawa jenazah,” jelasnya.

    Adapun alasan keluarga tersebut menolak tanahnya dilewati jenazah karena takut sial.

    “Alasannya itu pemahaman Jawa yang tua-tua. Katanya, jika dilewati jenazah menjadi sangar atau kurang bagus,” jelas Siswanto.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Heboh Rombongan Warga di Ponorogo Bawa Keranda Jenazah via Sungai, Bukan Karena Jembatan Rusak

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJatim.com/Pramita Kusumaningrum)

  • Pesan Semangat Kartini Masa Kini, Bangkit Bersama PNM Mekaar

    Pesan Semangat Kartini Masa Kini, Bangkit Bersama PNM Mekaar

    PIKIRAN RAKYAT – Ditinggal sosok andalan seumur hidup, membuat Ibu Faizal sangat terpuruk. Namun, ia sadar, perannya sebagai tulang punggung ada di depan mata. Kehilangan suami menjadi titik baliknya untuk bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk puluhan anak di Panti Asuhan Raudhatul Ummat, Kota Palu. Panti yang dibangun oleh suaminya semasa hidup, kini harus ia rawat dengan kasih dan sepenuh hati.

    Bagi Ibu Faizal, panti itu bukan sekadar tempat tinggal melainkan rumah yang dibangun dari kasih dan diperjuangkan tanpa pamrih. Ia mulai memutar otak untuk mencari penghasilan agar peninggalan suaminya bias terus ada.

    Bermodalkan pembiayaan dari PNM Mekaar, Ibu Faizal mulai membuat kue dan menitipkannya ke kios-kios setiap pagi. Langkah kecil yang ia tempuh menjadi bukti bahwa perjuangan seorang perempuan adalah kekuatan yang dapat mengubah masa depan.

    Ibu Faizal adalah sosok Kartini masa kini. Yang tak bersuara lantang, tapi dampak kehadirannya menjadi terang bagi 35 anak-anak yang membutuhkan. Ia tak hanya melahirkan harapan, tapi juga membuat gelap menjadi terang bagi kehidupan di seluruh penjuru panti asuhan.

    Semangat Kartini nyatanya terus hidup di tengah masyarakat dengan perjuangan yang jauh dari sorotan mata. Di sana lah PNM hadir, Melalui program PNM Mekaar, ribuan perempuan Indonesia mendapatkan dukungan untuk tumbuh dan berdaya secara ekonomi maupun sosial.

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi mengapresiasi tangguhnya perempuan Indonesia khususnya ibu-ibu nasabah PNM Mekaar. Baginya perjuangan ibu-ibu hebat seperti Ibu Faizal adalah potret nyata Kartini masa kini. 

    “Mereka bukan hanya membangun usaha, tetapi juga membangun harapan. Di balik langkah kecil mereka, ada kekuatan besar yang menghidupi keluarga dan komunitas. PNM bangga bisa mendampingi setiap proses tumbuh mereka, karena Kartini hari ini layak diberi ruang, diberi dukungan, dan terus disemangati,” Jelas Arief.

    PNM Mekaar akan terus hadir mendampingi perjuangan perempuan tangguh Indonesia. Di Hari Kartini ini, mari terus gaungkan semangat untuk bangkit, berbagi, dan membangun masa depan bersama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan Bandung 21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan
    Editor
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mendapat
    ancaman pembunuhan
    dari seseorang dengan nama akun “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”.
    Ancaman itu disampaikan dalam komentar Live Chat di
    YouTube
    Kang Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam. Dalam komentar itu, akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi.
    Bahkan, jika gagal, dia akan menggunakan bom untuk diledakkan ke dekat Dedi Mulyadi.
    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi an jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!,” ucap akun tersebut.
    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon WhatsApp, Senin malam, Dedi Mulyadi membenarkan ada ancaman tersebut.
    Dedi mengatakan bahwa pemimpin dalam setiap langkah bisa ada yang suka dan tidak suka. Ancaman itu adalah bagian dari orang yang tidak suka terhadap dirinya.
    “Kalau ada ancaman itu ya risiko bagi seorang pemimpin,” kata Dedi.
    Saat ditanya apakah akan melaporkan akun tersebut ke polisi, Dedi mengaku akan melihatkan perkembangannya terlebih dahulu.
    “Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Tapi apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun sekarang saya akan lebih waspada,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.