Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    Yayasan Bodong Kebagian Miliaran, Dana Hibah Pendidikan Dihentikan!

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama.

    Keputusan ini diambil setelah ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, namun justru diselewengkan.

    “Saya tidak ingin dana hibah hanya dinikmati segelintir pihak. Ini harus dihentikan dulu. Ke depan, bantuan akan diberikan berdasarkan program pembangunan yang terukur, bukan karena kedekatan politik atau sekadar aspirasi,” tegas Dedi saat memberikan keterangan di Bandung, Minggu (27/4) kemarin.

    Dedi mencontohkan kasus mencengangkan di mana sebuah yayasan pendidikan yang belum terverifikasi bisa mendapatkan kucuran dana hingga miliaran rupiah, padahal tidak jelas penggunaannya.

    BACA JUGA: Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    Temuan seperti ini membuat sistem hibah terkesan tidak adil dan rawan disalahgunakan.

    Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar akan menunggu proses verifikasi institusi pendidikan yang kini sedang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar.

    “Langkah ini sudah mendapat dukungan penuh dari DPRD Jabar,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedi tetap membuka peluang bantuan untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota, asalkan memiliki data siswa yang jelas dan akuntabel.

    BACA JUGA: Jaga Iklim Investasi, Satgas Anti Premanisme Bentukan Dedi Mulyadi di Dukung Ketua Komisi III DPR RI

    “Kalau ada madrasah yang memang butuh dan datanya jelas, Pemprov siap bantu. Tapi saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Data resmi dari Kemenag Jabar yang akan jadi acuan,” kata Dedi.

    Tak hanya soal dana, Dedi juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh di dunia pendidikan Jabar, termasuk sistem penerimaan siswa baru yang kerap menimbulkan polemik, khususnya di jenjang SMA dan Madrasah Aliyah.

  • 5 Populer Regional: Remaja Ngotot Minta Perpisahan Sekolah- Camat Padang Selatan Digerebek Istri Sah – Halaman all

    5 Populer Regional: Remaja Ngotot Minta Perpisahan Sekolah- Camat Padang Selatan Digerebek Istri Sah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai dari aksi seorang remaja putri ngoto meminta perpisahan sekolah diadakan.

    Ia bahkan sempat berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi dalam pertemuan tersebut menegaskan perpisahan sekolah memberatkan orang tua siswa.

    Kemudian ada Camat Padang Selatan, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), digerebek oleh istri sah.

    Pria bernama Anhal Mulya Perkasa alias AMP tertangkap basah berduaan dalam rumahnya bersama seorang staf perempuan.

    Kasus ini berbuntut panjang karena AMP langsung dinonaktifkan guna pemeriksaan lebih lanjut.

    Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil seorang gadis remaja dan ibunya yang bersikeras ingin diadakan perpisahan untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat.

    Keinginan itu disampaikan remaja tersebut saat hadir bersama sang ibu dan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang rumahnya dibongkar.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggusur ratusan rumah yang dibangun di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut.

    Gadis remaja dan sang ibu termasuk salah satu warga yang rumahnya digusur karena dibangun di bantaran sungai.

    “Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan,” kata si gadis remaja yang baru lulus SMA, dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (26/4/2025).

    Dedi lantas mengingatkan, selama ini sekolah selalu memungut biaya perpisahan kepada orang tua murid.

    Hal itu dinilai Dedi memberatkan sebab tak sedikit orang tua yang berutang untuk membayar kegiatan perpisahan atau study tour sekolah.

    Gadis remaja itu juga mengakui, pembayaran biaya perpisahan cukup membebani orang tuanya.

    Baca selengkapnya.

    KISAH MBAH TUPON – Mbah Tupon, korban dugaan mafia tanah, di rumahnya setelah cari pakan ternak, Sabtu (26/4/2025). Nasib pilu menimpa Mbah Tupon (68) seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  (TribunJogja.com)

    Nasib pilu menimpa Tupon atau akrab disapa Mbah Tupon (68) seorang warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

    Pada usia senjanya Mbah Tupon terpaksa harus berhadapan dengan mafia tanah. 

    Tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya, beserta rumahnya dan rumah sang anak terancam disita bank.

    Mbah Tupon yang kesehariannya bekerja sebagai petani itu diduga menjadi korban mafia tanah yang mengubah sertifikat miliknya.

    Kisah Mbah Tupon ini pun dibagikan ke sosial media dan viral hingga mendapat atensi dari DPC Gerindra Sleman. 

    Bermula dari Jual Beli Tanah 

    Kisah ini bermula pada tahun 2020 saat Tupon ingin menjul sebagian tanah miliknya, yaitu 298 meter persegi dari total 2.100 meter persegi. 

    Tanah itu dijual pada sosok bernisial BR. 

    Tanah tersebut dijual Rp 1 juta per meter.

    Baca selengkapnya.

    PENCARIAN IPTU TOMI MARBUN – Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang saat mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Operasi intensif ini dimulai sejak Rabu (23/4/2025). (HO/Tribunnews.com)

    Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 masih melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang saat mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    Sebanyak tiga jenderal Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jomantara, dan Karobinops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis ikut terjun dalam pencarian.

    Operasi intensif ini dimulai sejak Rabu (23/4/2025). 

    Kapolda Papua Barat memimpin perjalanan darat dari Poskotis Meyado menuju Pos Aju Mayerga. 

    Medan licin, curam, dan penuh risiko menguji ketangguhan tim selama tiga jam perjalanan.

    Keesokan harinya, Kamis (24/4/2025), Kapolda bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju Pos Aju Cempedak. 

    Perjalanan ini menempuh waktu lebih dari sembilan jam berjalan kaki, melewati hutan lebat, rawa-rawa, dan jalur ekstrem lainnya.

    Pada Jumat (25/4/2025), sebanyak 145 personel gabungan dari Tim SAR Korbrimob Polri, Satbrimob Polda Papua Barat, dan Infafis berhasil mencapai titik lokasi dugaan hanyutnya Iptu Tomi. Lokasi tersebut berada di Zona Merah, wilayah rawan aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

    Tanpa membuang waktu, tim langsung melakukan penyisiran dan pengumpulan data di area tersebut.

    Baca selengkapnya.

    TEMBAK IBU KANDUNG — Gusmadi Wiranata (23), pelaku penembakan ibu kandungnya sendiri, Hely Febriyanti (50). Korban merupakan Pjs Kades Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur. (Dokumen Polisi)

    Seorang mahasiswa berusia 23 tahun, Gusmadi Wiranata, ditangkap setelah menembak mati ibu kandungnya, Hely Febriyanti (50), di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

    Peristiwa terjadi pada Kamis, 25 April 2025, setelah terjadi pertengkaran di rumah mereka.

    Hely, yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Puskesmas Purwodadi, meninggal dunia akibat luka tembak di paha kanan yang menyebabkan pendarahan hebat.

    Penyebab Pertengkaran

    Menurut pengakuan Gusmadi kepada pihak kepolisian, pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah pribadi.

    “Ibu bilang, ‘Jangan anggap aku ibu kamu lagi, aku ini bukan ibu kamu lagi.’ Saya sakit hati mendengarnya,” ucap Gusmadi dengan suara lirih saat dihadapan penyidik.

    Setelah cekcok, Gusmadi mengambil senjata api milik ayahnya, yang menjabat sebagai Kepala Desa, dan menembakkan satu peluru ke arah ibunya.

    Setelah kejadian, Gusmadi melarikan diri dan membuang senjata api tersebut di dekat kolam belakang rumah.

    Saat ditangkap, ia mengungkapkan penyesalannya.

    “Saya sangat menyesal, kenapa bukan saya saja yang mati. Saya sering bertengkar dengan ibu, ibu juga sering bertengkar dengan papa,” katanya sambil menunduk.

    Baca selengkapnya.

    CAMAT DIDUGA SELINGKUH – (Kiri) Foto AMP, camat Padang Selatan yang diunduh dari padang.go.id pada Minggu (27/4/2025) dan (Kanan) Ilustrasi perselingkuhan. Berikut fakta-fakta Camat Padang Selatan digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya. (Kolase: IMCNews.ID dan lama.padang.go.id)

    Kasus dugaan perselingkuhan melibatkan Camat Padang Selatan , Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), bernama Anhal Mulya Perkasa alias AMP.

    Ia digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya.

    Sang camat dan stafnya kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

    Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Padang sedang mendalami dugaan perselingkuhan keduanya.

    Berikut fakta-fakta Camat Padang Selatan digerebek istri sah saat berduaan dengan stafnya, dirangkum dari TribunPadang.com, Minggu (27/4/2025):

    Berawal kecurigaan istri

    Penggerebekan berawal saat istri AMP pulang kampung bersama anak-anaknya.

    Sementara, AMP tidak ikut dan tidur di rumah pribadinya di kawasan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

    Ketika hendak pergi, istri AMP sudah merasa curiga dengan gelagat suaminya sejak awal.

    Sesampainya di kampung halaman, istri AMP memendam rasa penasaran.

    Baca selengkapnya.

    (Tribunnews.com)

  • Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    Pemerhati Sejarah hingga Budayawan Cirebon Respons Pergantian Nama Gedung Negara Menjadi Bale Jaya Dewata

    “Peresmian nama baru pun saya tidak dengar ada acara khusus,” ujar Chaidir.

    Sementara itu, Budayawan Cirebon Mustakim Asteja mengatakan, gedung negara sudah lebih dari dua kali ganti nama. Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, gedung tersebut bernama Residentwoning Tangkil Cheribon.

    Saat Indonesia sudah merdeka, gedung tersebut berubah nama menjadi Gedong Karesidenan Cirebon, kemudian berganti lagi menjadi Gedung Negara Karesidenan Cirebon.

    Pada zaman Gubernur Ridwan Kamil, gedung tersebut berganti nama menjadi Creative Center Ahmad Juhara. Kemudian di era Gubernur Dedi Mulyadi saat ini berganti nama Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata.

    “Mantep ceritae sejarahe nambah dawa (mantap ceritanya sejarahnya semakin panjang),” ujar Mustakim.

    Pustakawan Kasultanan Kanoman Cirebon Farihin menilai adanya miskomunikasi antara pemimpin daerah dengan sebagian seniman dan budayawan Cirebon. Namun, kata dia, dilihat dari penamaan gedung tersebut, ia mencoba memahami alasan Dedi Mulyadi mengganti nama.

    Diperkirakan, pergantian nama gedung creative center menjadi Bale Jaya Dewata karena penyesuaian dengan nama Jalan Siliwangi yang juga terdapat tempat bersejarah yakni Balai Kota Cirebon. Ia menjelaskan, Jaya Dewata adalah nama lain dari Prabu Siliwangi selain Raden Pamanah Rasa, Rajasunu dan nama lainnya berdasarkan catatan sejarah.

    “Kalau gelar resminya Prabu Guru Dewataprana, nama ayahnya Dewa Niskala. Kalau dari asal usul penamaan, sepertinya nama Bale Jaya Dewata ini ide langsung dari Pak Gubernur yang memahami tentang sosok Prabu Siliwangi,” ujarnmya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan lima kantor gubernur di berbagai wilayah di Jawa Barat. Keputusan ini didasarkan pada lima karakter budaya yang ada di provinsi tersebut, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi).

    “Jawa Barat memiliki lima karakter budaya, yaitu Priangan Garut, Priangan Bandung Raya, Cirebon, Purwakarta, dan Wilayah Bogor (Sunda Betawi),” ujar Dedi Mulyadi mengutip jabarprov.go.id.

    Kelima wilayah ini pada masa lalu dikenal sebagai wilayah karesidenan atau wilayah administratif di bawah gubernur. Untuk memperkuat pelayanan dan akses masyarakat, eks kantor karesidenan tersebut kini diaktifkan kembali sebagai kantor wilayah gubernur.

    Adapun sebutan untuk kantor gubernur di lima wilayah tersebut adalah Bale Pakuan Padjadjaran di Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga di Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Wilayah Cirebon, Bale Dewa Niskala di Wilayah Priangan Garut, dan Bale Pakuan di Wilayah Bandung Raya.

    Masing-masing kantor wilayah ini melayani sedikitnya tiga hingga lima kabupaten/kota yang berdekatan, guna memastikan pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat.

  • Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    Ibu-Anak Merasa Miskin Tapi Mau Perpisahan Sekolah Rp1,2Juta, Dedi Mulyadi: Jangan Sok Kaya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik orangtua dan putrinya yang ngotot adanya perpisahan sekolah.

    Pasalnya, ibu dan putrinya itu merasa sebagai orang miskin.

    Namun, keduanya tetap menginginkan adanya acara perpisahan sekolah yang berbiaya Rp 1,2 juta.

    Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi menemui warga Cikarang, Kabupaten Bekasi yang digusur lantaran rumahnya berada di tanah negara Bantaran Kali Bekasi.

    Awalnya, Dedi Mulyadi bertanya kepada remaja putri yang menginginkan acara perpisahan sekolah itu.

    Remaja putri itu mengaku bersekolah di SMA 1 Cikarang Utara. Ia mengatakan tidak ada biaya SPP sekolah.

    “Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa?” tanya Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    “Waktu itu sih sekitar Rp 1,2 juta doang pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi lalu bertanya kepada ibu remaja putri tersebut terkait pekerjaan sehari-hari.

    “Ibu rumah tangga,” kata ibu tersebut.

    Sedangkan, ayah remaja putri itu berjualan botol bensin.

    Ibu mengaku setuju adanya perpisahan sekolah meskipun harus membayar jutaan rupiah.

    “Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Soalnya kan emang enggak setiap ini apalagi SMA ya. Jadi ke depannya ya kalau enggak ada, kenangan kan ini,” katanya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Ia mengatakan uang perpisahan sekolah itu dibayarkan secara dicicil.

    “Kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani,” kata ibu itu.

    “Rumah saja enggak punya,” kata Dedi Mulyadi.

    “Iya tapi kalau saya demi anak enggak apa-apa loh,” kata ibu itu.

    “Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai,” jawab Dedi.

    Ibu tersebut mengaku rumah yang ditinggalinya didapat dari mertua.

    Dedi kembali menyidir sikap yang ditunjukkan ibu tersebut.

    “Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai kenapa gaya hidup begininya> Sekarang teriak minta penggantian. Saya ngapain ngeluarin uang Rp10 juta buat ibu, sdah kasihin orang miskin aja yang lain,” kata Politikus Gerindra itu.

    “Saya juga miskin,” kata ibu itu.

    “Ya miskin kan. Kenapa miskin gayanya orang kaya kan ini harus dibenerin cara berpikir begini,” ujar Dedi.

    Ibu itu lalu bercerita dirinya bersama keluarga akhirnya mengontrak setelah rumahnya digusur. Ia juga mengaku membayar kontrakan secara mencicil.

    “Kalau gitu saya enggak usah bantu Ibu deh. Kenapa? karena ibu mapan orang sekolah aja igin ada wisuda berarti kan punya kemampuan. Saya enggak usah bantu ya?” kata Dedi.

    Pertanyaan Dedi Mulyadi itu lalu dibalas sang anak. Ia mengatakan bahwa video yang berisi protes ke Dedi Mulyadi bukan untuk meminta uang kerohiman tetapi keadilan.

    Dimana, saat penggusuran tidak ada musyawarah tetapi hanya ada petugas Satpol PP.

    “Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya tinggal di tanah orang lain harus bayar enggak sama yang punya tanah bayar,” kata Dedi.

    “Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak,” kata remaja putri itu.

    “Oke kamu miskin enggak,” tanya Dedi.

    “Iya,” jawab remaja putri.

    “Kenapa miskin ingin hidup bergaya sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan digunakan untuk yang positif,” kata Dedi.

    “Logikanya harus dipakai, hidup tuh jangan sombong gitu loh ibu ngontrak aja enggak punya tapi Ibu merasa bahwa wisuda lebih penting,” jawab Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    Rumahnya di Tepi Kali Bekasi Digusur, Siswi Ngotot Perpisahan Sekolah, Jawaban Dedi Mulyadi Menohok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jawaban Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menohok saat berdebat dengan siswi SMA Cikarang Utara 1 yang ngotot menginginkan perpisahan sekolah.

    Padahal, rumah siswi SMA itu digusur lantaran berada di tanah negara di bantaran Kali Bekasi.

    Perdebatan itu terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi bertemu dengan warga Bantaran Kali Bekasi yang rumahnya digusur. 

    Rencananya, Dedi Mulyadi memberikan uang kerohiman kepada warga Cikarang tersebut.

    Namun, Dedi mengajak bicara siswi SMA yang sempat mengkritiknya di media sosial.

    Remaja putri tersebut mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang acara wisuda perpisahan sekolah. 

    Ternyata, rumah remaja putri itu juga digusur lantaran berada di bantaran Kali Bekasi.

    “Ada yang menarik bukan urusan yang digusurnya, yang menarik adalah ini, sekolah enggak boleh ada perpisahan, enggak boleh ada study tour,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025).

    Remaja putri itu lalu menjelaskan mengenai alasannya meminta tetap diadakan perpisahan sekolah.

    “Gini pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan enggak mampu ya pak, banyak rakyat miskin,” katanya.

    “Enggak punya rumah lagi, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi tapi sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda?” tanya Dedi.

    Dedi lalu menjelaskan hanya ada di Indonesia, acara wisuda mulai dari TK, SMP hingga SMA. Padahal, wisuda hanya digelar untuk orang yang lulus kuliah.

    Bahkan, Dedi Mulyadi mengaku baru saja mendapatkan curhatan dari seorang ibu yang menangis karena harus membayar Rp 5,4 juta untuk biaya study tour anaknya ke Bali.

    KLIK SELENGKAPNYA: Dedi Mulyadi Terima Keluhan Rencana SMK di Bekasi Gelar Ttudy Tour ke Bali. Jawaban Gubernur Jabar Buat Emak-emak Sedikit Lega.

    Politikus Gerindra itu akhirnya menghubungi kepala dinas pendidikan agar sekolah tersebut membatalkan kegiatan tersebut.

    “Saya nanya gubernur melakukan itu buat siapa ya?” tanya Dedi.

    “Untuk rakyat semua pak,” kata remaja putri itu.

    “Lah iya untuk orang tua kan lebih tepatnya?” kata Dedi.

    Tetapi, remaja putri itu tetap ngotot bahwa perpisahan sekolah tetap diadakan dengan alasan keadilan.

    “Bukan gitu sih pak. Saya kan biar adil nih ya pak, semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan,” kata remaja tersebut.

    Dedi lalu bertanya sumber uang perpisahan itu. Remaja putri itu mengatakan uang itu berasal dari orang tua.

    “Membebani enggak?” kata Dedi.

    Remaja putri itu mengatakan bisa membebani. Lalu Dedi bertanya apakah sekolah akan bubar bila tidak menggelar perpisahan.

    “Enggak pak, kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA,” kata remaja putri.

    “Kalau tanpa perpisahan memangnya kehilangan kenangan?” tanya Dedi.

    Dedi mengatakan kenangan indah itu terjadi saat proses belajar selama tiga tahun.

    “Enggak juga sih pak. Saya ngerasa kan sudah lulus ya kalau misalnya enggak ada perpisahan kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya, interaktif sama teman-teman gitu pak,” kata remaja putri itu.

    Dedi kembali menegaskan uang perpisahan yang harus dibayarkan oleh orangtua.

    “Rumah aja enggak punya, bayar perpisahan gimana?” kata Dedi.

    Dedi menuturkan penjelasan remaja putri itu akhirnya mendapatkan bully dari netizen. Pasalnya, logika yang digunakan remaja putri itu tidak tepat.

    “jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis, kalau sekolah sudah dibikin gratis maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran,” ujarnya.

    “Bukan mengkritik Pak lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya enggak adil pak,” katanya.

    Dedi lalu meminta remaja putri itu untuk membuat perpisahan sendiri tanpa melibatkan sekolah bila tetap ngotot. 

    Pasalnya, kepala sekolah dan guru akan kena bully bila tetap memungut uang perpisahan sekolah karena dianggap mencari keuntungan.

    “Kamu saja bikin, saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan enggak akan ngelibatin sekolah saya bikin acara sendiri,” kata Dedi.

    “Bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah tidak boleh ada beban bagi orang tua jangan sampai BOS-nya dibayarin pemerintah tapi siswanya hura-hura. Enggak ada orang sukses waktu SMP-SMA-nya hura-hura,” tegasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput Bandung 27 April 2025

    Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput Bandung 27 April 2025

    Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , meluncurkan rencana untuk mendidik siswa bermasalah melalui program pendidikan karakter di
    barak militer
    .
    Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat, bekerja sama dengan
    TNI
    dan Polri.
    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan pers di Bandung, seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/4/2025).
    Dalam program ini, siswa terpilih akan menjalani pembinaan selama enam bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
    Peserta ditentukan berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
    “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
    Pembiayaan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang berpartisipasi.
    Selain menyoroti pembinaan karakter siswa, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
    Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen guru ke depan harus dilakukan secara transparan dan profesional.
    “Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter,” tutur Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    Remaja Ngotot Minta Perpisahan, Dedi Mulyadi Sindir Langsung Ibunya: Tinggal Aja Masih di Bantaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyentil seorang gadis remaja dan ibunya yang bersikeras ingin diadakan perpisahan untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat.

    Keinginan itu disampaikan remaja tersebut saat hadir bersama sang ibu dan warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang rumahnya dibongkar.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggusur ratusan rumah yang dibangun di bantaran Kali Cikarang Bekasi Laut.

    Gadis remaja dan sang ibu termasuk salah satu warga yang rumahnya digusur karena dibangun di bantaran sungai.

    “Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan,” kata si gadis remaja yang baru lulus SMA, dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (26/4/2025).

    Dedi lantas mengingatkan, selama ini sekolah selalu memungut biaya perpisahan kepada orang tua murid.

    Hal itu dinilai Dedi memberatkan sebab tak sedikit orang tua yang berutang untuk membayar kegiatan perpisahan atau study tour sekolah.

    Gadis remaja itu juga mengakui, pembayaran biaya perpisahan cukup membebani orang tuanya.

    Tetapi, ia bersikeras berpendapat perpisahan penting digelar sebab tak semua anak bisa merasakannya.

    “Ngerasain perpisahan, duit dari siapa?” tanya Dedi.

    “Orang tua,” jawab gadis remaja.

    “Membebani nggak?” tanya Dedi lagi.

    “Iya membebani, Pak. (Tapi) kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA,” sahut si gadis.

    Saat kembali ditanya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar perpisahan ketika SMP, si gadis menyebut nominal Rp1 juta.

    Padahal, sang ibu yang duduk di sampingnya, mengaku hanya sebagai ibu rumah tangga.

    Sementara, sang ayah hanya bekerja menjual botol-botol kaca yang biasa digunakan untuk bensin eceran.

    “Waktu (SMP) itu (bayar sekitar Rp1 juta doang, Rp1,2 juta,” ungkap si gadis.

    “Ibuknya kerja apa? Ayahnya kerja apa?” tanya Dedi.

    “(Saya) ibu rumah tangga. (Ayahnya) wiraswasta, dagang. Dagang botol-botol (untuk) bensin (eceran)” jelas ibu si gadis.

    Meski penghasilannya tak berlebih, si ibu mengaku rela membayar untuk perpisahan agar sang anak memiliki  kenangan bersama teman-teman.

    Ia juga mengaku tak masalah keluar banyak uang untuk kegiatan perpisahan sekolah anak, alih-alih ditabung supaya bisa membeli rumah.

    “Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit?” tanya Dedi.

    “Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini,” jawab si ibu.

    “Ibu rumah aja ga punya?” sindir Dedi.

    “Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak,” kata si ibu.

    Mendengar jawaban itu, Dedi lantas menyindir keluarga si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai hingga rumahnya berakhir digusur.

    Ia pun mempertanyakan mengapa si ibu yang masih tinggal di bantaran sungai, tak paham prioritas kehidupan.

    “Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini (selangit)?” sentil Dedi sembari membuat gestur tangan ke atas.

    “Ini kan harus diubah,” tegasnya.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan perpisahan maupun study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Ia menilai kegiatan tersebut membebani keuangan orang tua siswa.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W)

  • “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    “Kenapa Miskin Bergaya?”, Dedi Mulyadi Balas Aura Cinta Remaja Viral yang Kritik Pemerintah

    TRIBUNJATENG.COM – Beberapa waktu lalu viral seorang remaja yang mengunggah video mengritik pemerintah pasca rumahnya digusur.

    Remaja tersebut bernama Aura Cinta yang yang dibongkar akibat kebijakan normalisasi sungai yang dijalankan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam unggahan videonya Aura Cinta menyuarakan keluhan dan kekecewaannya.

    Ia menyebut pembongkaran terjadi tanpa komunikasi atau pemberitahuan yang layak.

    Aura Cinta juga menyoroti proyek-proyek besar pemerintah yang menurutnya justru menyulitkan rakyat kecil.

    Selain protes penggusuran rumahnya, di depan Dedi Mulyadi Aura Cinta juga mempertanyakan kebijakan larangan study tour dan perpisahan sekolah.

    Aura Cinta yang merupakan calon mahasiswi Universitas Indonesia itu meminta Dedi Mulyadi mengkaji kembali larangan tersebut.

    Pasalnya perpisahan merupakan kenangan terakhir dirinya dan teman-temannya di masa SMA.

    Saat menyuarakan pendapatnya, Dedi Mulyadi menyinggung kondisi ekonomi keluarga Aura Cinta.

    “Tinggal aja di bantaran sungai, tapi gaya hidup begini (tinggi) ini kan harus diubah rakyatnya.

    Sekarang teriak-teriak minta penggantian, saya kalau tega-tegaan saya layak ganti gak?

    Tanah tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyek kabupaten (Bekasi), terus kemudian saya ngapain ngeluarin uang Rp 10 juta buat ibu,

    udah kasihin orang miskin aja yang lain,” kata Dedi Mulyadi.

    “Saya juga miskin,” timpal ibu Aura yang merupakan asli Solo, Jawa Tengah.

    “Kenapa miskin gayanya kayak orang kaya,” kata Dedi Mulyadi.

    Dedi mengatakan dengan gaya Aura yang sinis mengkritik kebijakan larangan perpisahan sekolah, seharunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

    “Anak ibu kalau modelnya begini gak bisa. Kan harus dibenerin, rumah gak punya, sekarang ngontrak udah punya?”

    “Udah nyicil berapa bulan,” katanya.

    Dedi Mulyadi menganggap keluarga Aura masuk dalam kategori mampu.

    “Udah saya gak usah bantu ibu deh. Karena ibu mapan, orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya gak usah bantu yah,” kata Dedi Mulyadi.

    Mendengar tak akan dapat uang kerohiman dari Dedi Mulyadi, Aura Cinta langsung bersuara.

    “Gak gitu pak, waktu bikin video TikTok bukan untuk minta kerohiman. Saya cuma minta keadilan aja.

    Waktu digusur itu gak ada musyawarah cuma ada stapol pp datang,” kata Aura.

    Dedi Mulyadi pun mengatakan bagaimana jika kondisinya diballik.

    “Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang harus bayar gak?

    Kalau saya balik nuntut pemdanya suruh minta tagihan dihitung berapa tahun ke belakang bayar tipa tahun,” tambah Dedi Mulyadi.

    Aura justru memintta Dedi melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

    “Ya bapak kan bisa lihat latar belakang saya miskin atau gak terus mampu bayar apa gak,” kata Aura.

    “Kamu miskin gak ?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Iya, saya mengakui,” kata Aura.

    “Kenapa miskin hidup bergaya? Sekolah harus perpisahan. Kamu kan miskin kenapa orang miskin gak prihatin?” tanya Dedi.

    Aura menjelaskan ia hanya meminta kebijakan agar perpisahan sekolah tetap diizinkan karena tidak semua setuju.

    “Gini pak mohon maaf ya pak saya bukan menolak kebijakan bapak apapun itu saya mendukung cuma jangan dihapus pak.

    Gak semua orang bisa menerima terus kalau misal wisuda dihapus terus bapaknya juga minta pajak ke saya padahal saya miskin,” kata Aura.

    Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun memberi jawaban pedas.

    “Bukan minta pajak. Saya balik, anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan.

    Digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah gak punya, tinggal di bantaran sungai.

    Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus, keluarga ini menolak wisuda dihapus, ya kalau gitu saya gak usah kasih kerohiman,” jelas Dedi Mulyadi.

    Ibu Aura Cinta juga mengaku membutuhkan uang kerohiman itu untuk membayar kontrakan.

    “Perlu uang gak? Kalau ibu buat ngontrak aja gak punya, ngapain protes wisuda harus ada.

    Kan logika harus ada, hidup tuh jangan sombong. Ibu buat ngontrak aja gak punya, tapi ibu merasa wisuda lebih penting.

    Lebih penting mana kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda?

    Anda teriak-teriak gak punya untuk ngontrak tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda, saya kan pusing dengerinnya,” kata Dedi Mulyadi. (*)

  • Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk kerja dibandingkan membuat video. Juri menyebut tak ada yang salah dari langkah Wapres untuk menyampaikan informasi.

    “Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/4/2025).

    Juri menyebut hal itu semestinya tak dipermasalahkan. Ia mengatakan apa yang disampaikan Wapres baik untuk suatu kebijakan.

    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    “Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI
    Juri Ardiantoro
    membela Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    yang dikritik Ketua DPP PDI-P
    Deddy Yevri Sitorus
    terkait tayangan video monolognya.
    Deddy menyarankan agar Gibran jangan hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    Juri menambahkan, pejabat juga perlu menyampaikan hal yang menjadi kebijakannya.
    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” katanya lagi.
    Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran tiba-tiba berbicara mengenai berbagai isu kekinian seperti bonus demografi hingga hilirisasi lewat
    video monolog
    yang diunggah di akun YouTube miliknya, @GibranTV, dalam beberapa waktu ini.
    Hal ini mendapat kritik dari Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
    Deddy juga menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri melalui video. “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” ungkap anggota DPR RI ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.