Tag: Mulyadi

  • Saat Mobil Polisi Depok Ungkap Keberadaan Warga Liar Tanpa KTP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 April 2025

    Saat Mobil Polisi Depok Ungkap Keberadaan Warga Liar Tanpa KTP Megapolitan 23 April 2025

    Saat Mobil Polisi Depok Ungkap Keberadaan Warga Liar Tanpa KTP
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Lokasi
    pembakaran mobil polisi
    di Harjamukti, Cimanggis, membuka babak baru usai ditemukannya
    penduduk liar
    tak ber-KTP Depok di sekitar TKP.
    Hal ini berdasarkan temuan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    yang sempat mendatangi lokasi pada Selasa (22/4/2025).
    Dedi mendapati banyak warga di sana sudah tinggal selama puluhan tahun meski KTP berasal dari luar Depok.
    “Yang jadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tapi KTP-nya ada yang di Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat, bisa jadi ada yang tidak ber-KTP, kan ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus,” ucap Dedi kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (22/4/2025).
    Penduduk yang lebih banyak memiliki identitas Bekasi dan Karawang itu seolah hidup dalam senyap, meski saat diperiksa kebanyakan rumah di sana juga tidak mengantongi sertifikat resmi.
    “Kemudian ada yang punya rumah bersertifikat, lalu ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya,” ujar Dedi.
    Tak hanya itu, penduduk setempat juga diketahui beberapa kali absen dalam menggunakan hak memilihnya di pemilu.
    “Tidak pernah memilih (pemilu) karena ikut di Jakarta juga enggak, milih di Jakarta dan di Depok pun enggak,” tutur Dedi.
    Persoalan kependudukan ini menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan, terlebih karena erat kaitannya dengan konflik tanah.
    Dedi berujar, persoalan tanah di sana yang statusnya juga tidak jelas akan menjadi target yang diselesaikannya dalam waktu dekat.
    Rencananya, Dedi akan kembali ke Depok pada Selasa (29/4/2025) untuk memastikan status tanah yang ditempati para penduduk liar.
    Selanjutnya, ia akan merumuskan solusi bersama Pemkot Depok dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
    Wali Kota Depok
    Supian Suri
    menerangkan kendala yang menjadi penghambat pendataan kependudukan tidak merata.
    Menurutnya, status tanah Kampung Baru yang samar adalah salah satu kendalanya.
    “Ini kan ada dua hal permasalahan yang melatarbelakangi. Pertama, permasalahan tanah, ini yang menjadi hal berkaitan dengan permasalahan kependudukan karena sampai saat ini kependudukan kita masih berdasarkan terhadap wilayah,” tutur Supian.
    Sampai saat ini, penduduk yang hendak pindah KTP biasanya harus menyertakan surat domisili yang dikeluarkan pihak RT dan RW di wilayah tersebut.
    Sementara, status tanah Kampung Baru masih belum jelas kepemilikannya. Bahkan Pemkot Depok tidak menemukan pengurus RT dan RW di wilayah tersebut.
    “Selama ini pegangannya untuk bisa punya KTP harus bisa dapat izin dari pemilik lahan, sehingga ini yang belum ketemu solusinya,” ujar Supian.
    Sebelumnya, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku.
    Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi.
    Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru.
    Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Saat ini, polisi telah menetapkan sembilan tersangka yang empat orang di antaranya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Status Masih Nunggak, Segini Pajak Lexus yang Harus Dibayar Dedi Mulyadi

    Status Masih Nunggak, Segini Pajak Lexus yang Harus Dibayar Dedi Mulyadi

    Jakarta

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan telat membayar pajak Lexus LX600 miliknya. Dia bilang akan segera melunasi tunggakan pajak tersebut. Seberapa besar pajak yang mesti dibayarkan?

    Dikutip dari Samsat Jakarta, mobil berpelat B 2600 SME itu statusnya masa pajak habis. Lexus LX600 berpenggerak 4×4 itu lansiran tahun 2022 warna putih. Total pajak beserta denda yang perlu dibayarkan sebesar Rp 42.233.200, rinciannya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 40.404.000PKB Denda: Rp 1.616.200SWDKLLJ: Rp 143.000SWDKLLJ Denda: Rp 70.000

    Dedi mengungkap alasan mobil mewahnya itu belum membayar pajak. Hal ini menjadi sorotan lantaran Dedi sedang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda pajak di Jawa Barat.

    “Ada berita menarik mobil Lexus atas nama Dedi Mulyadi masih nunggak pajak. Saya sampaikan bahwa mobil itu bernomor Jakarta, karena itu masih kredit belum lunas maka saya akan melakukan mutasi ke Jawa Barat,” kata Dedi dalam akun TikTok miliknya, dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Karena sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok rasanya kalau saya menggunakan nomor di Jakarta, karena itu masih di bawah kendali leasing, maka pihak leasing sedang memproses untuk mutasi,” kata Dedi.

    Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mengkritiknya terkait keterlambatan pembayaran pajak.

    “Dalam proses itu nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI-nya akan lunas dan dilunasi, kemudian nomornya di Jawa Barat, dan nanti saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” jelas dia.

    “Saya ucapkan terima kasih atas seluruh sifat kritisnya, karena saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya gunakan semuanya sudah bernomor Jawa Barat,” jelas Dedi.

    (riar/din)

  • Mobil Polisi Dibakar di Kampung Baru Harjamukti Depok, Warganya Tidak Pernah Ikut Pemilu – Halaman all

    Mobil Polisi Dibakar di Kampung Baru Harjamukti Depok, Warganya Tidak Pernah Ikut Pemilu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Kawasan permukiman di bilangan Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat menjadi sorotan imbas kasus pembakaran mobil polisi.

    Mobil polisi diserang dan dibakar massa di Kampung Baru pada Jumat (18/4/2025).

    Legalitas lahan permukiman Kampung Baru yang tak jelas, hingga warganya yang telah menetap puluhan tahun namun tak memiliki KTP Kota Depok.

    Lebih mencengangkan lagi, warga yang menempati Kampung Baru tidak pernah mengikuti pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu). 

    Melihat ketidakjelasan administrasi Kampung Baru, Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan permukiman tersebut masih di dalam wilayahnya.

    Area permukiman tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta dan Kota Bekasi.

    Supian mengakui ada persoalan pertanahan yang berkaitan dengan persoalan kependudukan.

    “Ada dua hal permasalahan yang melatarbelakangi, pertama permasalahan pertanahan, ini menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahan kependudukan,” kata Supian, Selasa (22/4/2025).

    Warga Kampung Baru tidak dapat mengurus identitas kependudukan karena mereka menempati lahan yang bukan miliknya.

    “Selama ini pegangannya bahwa untuk bisa punya KTP harus dapat izin dari si pemilik lahan, pemilik dalam hal ini adalah beberapa tadi yang disampaikan PP Properti itu yang dimiliki lahan itu,” ungkapnya.

    Melihat fenomena tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi akan merumuskan solusi bersama.

    Nantinya, Kang Dedi sapaannya, akan mempertemukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

    “Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP,” kata Kang Dedi.

    Kang Dedi menilai, seluruh warga negara Indonesia berhak memiliki identitas kependudukan berupa KTP.

    Bupati Purwakarta periode 2008-2018 itu juga telah meninjau langsung masyarakat Kampung Baru.

    Kepada mereka, Kang Dedi berpesan agar warga tidak membuat kegaduhan dan kerusuhan.

    “Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat silih asah, silih asih silih, asuh,” pungkasnya.

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

  • Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Bos PPI Nilai Serangan Deddy Sitorus ke Gibran Buntut Konflik PDIP dan Jokowi

    Jakarta

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak terlalu banyak buat video dan mulai bekerja. Pernyataan Deddy Sitorus dinilai sebagai gambaran konflik politik PDIP dengan keluarga besar Presiden ke-6 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentu ini tak bisa dilepaskan dalam konteks konflik politik antara PDIP dengan keluarga besar Jokowi,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

    Adi menyebut tidak mengherankan ketika ada sejumlah elite hingga kader PDIP yang tidak berhenti menyerang Gibran. Ia melihat apapun komentar terhadap Gibran pasti akan bernada negatif.

    “Tak mengherankan jika sejumlah elite dan kader PDIP terus agresif menyerang Gibran yang notabenenya Wapres anak Jokowi tanpa henti. Apapun yang terkait dengan Gibran tonenya memang negatif,” ucapnya.

    Kemudian, Adi menilai pernyataan Deddy Sitorus juga ada benarnya. Namun, ia menyebut narasi politik juga diperlukan sebagai pemimpin.

    “Pemimpin memang harus harus banyak kerja dan merealisasikan janji politik, dan pada saat bersamaan narasi politik pemimpin juga penting. Karena pemimpin juga perlu menyampaikan narasi besar sebagai proyeksi masa depan. Sepertinya Deddy kritik pemimpin jangan banyak bicara yang penting pembuktian kinerja,” jelasnya.

    “Tapi pemimpin perlu juga sering-sering bicara membangun narasi dan pada saat bersamaan narasi pemimpin itu dikongkretkan sebagai bukti kinerja ke rakyat. Tak mudah jadi Gibran memang. Ngomong salah, tak ngomong pun salah,” tutur dia.

    Pernyataan Deddy Sitorus PDIP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    Deddy Sitorus kemudian menyebut nama Dedi Mulyadi. Namun Dedi tidak memerinci apa maksudnya menyebut nama Dedi Mulyadi dalam sesi doorstop bersama sejumlah jurnalis itu.

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mobil Lexusnya Nunggak Pajak Rp41,7 Juta, Dedi Mulyadi: Masih Kredit, Dibayar Jika Mutasi Selesai – Halaman all

    Mobil Lexusnya Nunggak Pajak Rp41,7 Juta, Dedi Mulyadi: Masih Kredit, Dibayar Jika Mutasi Selesai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membeberkan alasan mobil Lexus miliknya masih menunggak pajak hingga Rp41,7 juta.

    Dedi mengatakan, karena mobil tersebut masih berpelat nomor Jakarta dan berstatus kredit, ia belum akan membayar pajak kendaraan.

    Ia mengungkapkan pihak leasing saat ini tengah memproses mutasi pelat nomor mobilnya.

    “Mobil itu bernomor Jakarta dan masih kredit, belum lunas. Karena itu masih di bawah kendali leasing, maka pihak leasing sedang memproses untuk mutasi,” jelas Dedi lewat akun TikToknya, @dedimulyadiofficial, Senin (21/4/2025).

    Dedi menambahkan, apabila proses mutasi sudah selesai, maka ia akan melunasi tunggakan pajak tersebut.

    “Dalam proses itu, nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI akan lunas,” tegas dia.

    Dedi lantas menjelaskan alasan mengapa ia memilih untuk memutasi pelat nomor mobilnya dari Jakarta ke Jawa Barat.

    Ia merasa tak elok apabila dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat, justru menggunakan pelat nomor Jakarta.

    Sebab, jika Dedi menggunakan pelat nomor Jawa Barat, maka pajak yang ia bayarkan akan diperuntukkan bagi warga Jabar.

    “Saya melakukan mutasi ke Jawa Barat, karena sebagai Gubernur Jawa Barat tidak elok kalau saya menggunakan nomor Jakarta,” ujar dia.

    “(Kalau pelat nomor) Jabar, nanti saya membayar pajaknya di Jabar untuk kepentingan Jabar,” sambungnya.

    Dedi pun memastikan, semua kendaraannya berpelat nomor Jawa Barat.

    Hal itu, kata dia, sudah menjadi tradisi sejak menjadi Bupati Purwakarta.

    Ia memilih menggunakan pelat nomor wilayahnya memimpin agar pajak tersalurkan untuk warganya.

    “Saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai, sudah bernomor Jabar.”

    “Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta, seluruh nomornya itu nomor Purwakarta,” pungkas dia.

    Dikutip dari TribunJabar.id, mobil Lexus milik Dedi diketahui berpelat nomor B 2600 SME.

    Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 19 April 2025, Lexus LX600 4×4 AT milik Dedi merupakan produksi tahun 2022.

    Meski STNK itu masih berlaku  hingga 19 Januari 2029, status pajak kendaraannya sudah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

    Sehingga, total pajak kendaraan yang harus dilunasi Dedi adalah senilai Rp41.794.200 atau hampir Rp42 juta.

    Punya 2 Mobil Lexus

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan Dedi Mulyadi saat mencalonkan diri Pilkada Jabar 2024, ia memiliki tujuh kendaraan.

    Tujuh kendaraan itu terdiri dari satu sepeda, tiga motor, dan tiga mobil.

    Tiga mobil milik Dedi diketahui merupakan kendaraan mewah, yakni Mercedes Benz dan Lexus.

    Ketiga mobil itu nilainya lebih dari Rp1 miliar.

    Bahkan, Lexus yang menunggak pajak, Lexus LX600, memiliki nilai Rp3,9 miliar.

    Berikut daftar kendaraan milik Dedi, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
    LAINNYA, POLYGON COLLOUS T8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
    MOTOR, TRIUMPH SCRAMBLER 1.200 XE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
    MOTOR, VESPA SEI GIORNI LIMITED EDITION Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
    MOBIL, LEXUS LX 600 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000
    MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN / E 300 COUPE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
    MOBIL, LEXUS MICRO/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Alasan Dedi Mulyadi Mobil Lexusnya Belum Dibayar Pajaknya, Nunggak hingga Total Rp 41 Juta

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

  • Polda Jabar Siap Dalami Dugaan Ancaman Pembunuhan terhadap Dedi Mulyadi

    Polda Jabar Siap Dalami Dugaan Ancaman Pembunuhan terhadap Dedi Mulyadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan siap untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi oleh sebuah akun dalam kolom komentar di kanal YouTube milik Dedi pada Senin (21/4/2025).

    Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan bahwa pihaknya telah memantau adanya ancaman tersebut dan siap menindaklanjuti jika Dedi Mulyadi melaporkannya secara resmi.

    “Kami monitoring. Apabila ada permintaan pemantauan, tim siber siap bantu beliau [Dedi Mulyadi] selaku pelapor,” kata Kombes Pol. Hendra, dikutip Antara, Selasa (22/4/2025).

    Dikatakan bahwa ancaman tersebut diketahui dilakukan oleh akun yang secara berulang kali menuliskan komentar bernada pembunuhan terhadap Dedi Mulyadi saat siaran langsung.

    “Bahkan, bila melaporkan secara resmi, kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pengancaman,” ujar Kombes Pol. Hendra.

    Kombes Pol. Hendra juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat atau komentar di ruang digital.

    “Imbauan kepada netizen agar lebih bijaksana dan berperilaku baik dalam menanggapi suatu informasi karena ini adalah ruang publik,” katanya.

    Menurut dia, segala bentuk komentar yang mengandung ancaman maupun hujatan dapat terkena sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Komentar bersifat ancaman dapat berisiko dilaporkan atau diproses hukum langsung oleh aparat penegak hukum,” kata Kombes Pol. Hendra.

    Sebelumnya, ancaman itu disampaikan dalam komentar siaran langsung di YouTube Kang Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/) malam. Dalam komentar itu, sebuah akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi.

    “Kalau rencana saya gagal, saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi. Jika sudah ketemu, saya akan mendekatinya dan duarr!!!,” tulis akun tersebut.

  • 7
                    
                        Luruskan soal Rp 27 M untuk Kediaman Dedi Mulyadi Lembur Pakuan, Sekda Jabar: Itu Miskomunikasi
                        Bandung

    7 Luruskan soal Rp 27 M untuk Kediaman Dedi Mulyadi Lembur Pakuan, Sekda Jabar: Itu Miskomunikasi Bandung

    Luruskan soal Rp 27 M untuk Kediaman Dedi Mulyadi Lembur Pakuan, Sekda Jabar: Itu Miskomunikasi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat meluruskan informasi perihal anggaran sebesar Rp 27 miliar dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk kegiatan
    Lembur Pakuan
    .
    Diketahui, Lembur Pakuan merupakan kediaman
    Gubernur Jabar
    ,
    Dedi Mulyadi
    , yang berlokasi di Kabupaten Subang.
    “Kami jelaskan ya, itu miskomunikasi, jadi tidak ada sama sekali anggaran Rp 27 miliar untuk Lembur Pakuan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).
    Dia mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan untuk keperluan penerbitan kamus atau buku budaya.
    Di dalamnya, terdapat riset komprehensif
    budaya Jabar
    untuk mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan.
    Selain itu, sebut Herman, anggaran tersebut juga akan dipakai untuk penataan kawasan wisata dan penyelenggaraan pentas seni dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jabar.
    “Untuk kamus ya, kamus usulan dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tadi sudah disepakati,” kata Herman.
    Herman juga mengklaim, anggaran tersebut disepakati oleh Pemprov dan DPRD Jabar.
    Kemudian, penggunaannya akan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah.
    “Agar lebih fleksibel sehingga berbagai aspirasi masyarakat bisa terantisipasi di SIPD,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sampah Membawa Berkah, Ema Warga Bandung Barat Jabar Sukses Budidaya Belatung Berujung Untung – Halaman all

    Sampah Membawa Berkah, Ema Warga Bandung Barat Jabar Sukses Budidaya Belatung Berujung Untung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berawal dari kegelisahan memandangi gunungan sampah yang menumpuk di desa tempat tinggalnya, serta kenangan memilukan tragedi Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Leuwigajah, Ema Suranta memiliki ide mendirikan Bank Sampah di di Desa Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat bersama ibu-ibu di sekitarnya.

    Dengan semangat yang menyala dan tekad yang teguh, ia mengubah tumpukan sampah menjadi sumber harapan bagi lingkungan, masyarakat, dan masa depan.

    Bukan hanya sebagai tempat pemilahan, tetapi sebagai pusat edukasi, pemberdayaan, dan gerakan sosial lingkungan.

    Dengan dukungan dari PNM, Ema mulai membudidayakan larva Black Soldier Fly atau yang dikenal dengan sebutan maggot atau belatung untuk mengolah sampah organik. 

    Dari modal awal yang didapatkan saat bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar, ia kini berhasil mengolah hingga 2 ton sampah per minggu dan menghasilkan maggot segar serta kasgot (pupuk organik).

    Meski secara fisik maggot menjijikan, akan tetapi banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan dari hewan kecil ini. Maggot ini dapat menjadi agen dekomposer dan juga sebagai agen biokonservasi sampah, terutama sampah organik.

    Produk-produk ini tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Ema kini menjadi simbol bahwa perempuan, dengan semangat Kartini, mampu menjawab tantangan sesuai zamannya dengan aksi nyata dan solusi berkelanjutan.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, menyampaikan penghargaan atas semangat juang para nasabah perempuan yang telah menjadi motor perubahan di komunitasnya.

    “Kartini hari ini bukan hanya bicara tentang emansipasi, tapi juga tentang keberanian mengambil tanggung jawab atas lingkungan dan sesama. Ibu Ema dan ribuan nasabah PNM lainnya membuktikan bahwa pemberdayaan ultra mikro bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga tentang membangun masa depan bersama,” ujar Arief pada Selasa (22/4/2025).

    Melalui program PNM Mekaar, PNM telah mendampingi jutaan perempuan Indonesia agar mandiri secara finansial, percaya diri secara sosial, dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. 

    PNM berharap semakin banyak sosok seperti Ema yang dapat diberikan pendampingan dan pembiayaan agar menjadi inspirasi perwujudan Kartini di masa kini.

     

  • Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 April 2025

    Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar Megapolitan 22 April 2025

    Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah merumuskan anggaran dan rencana kerja Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme di tiap kabupaten/kota. 
    Dedi mengatakan, satgas bentukannya ini membutuhkan anggaran untuk pengadaan posko, mobil operasional, dan kebutuhan lain yang terpisah dari pembiayaan anggaran Polri dan TNI. 
    “Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi walupun teknis di lapangan (satgas) sudah jalan,” kata Dedi kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (22/4/2025).
    Meski rumusan anggaran masih disusun, Dedi menyebut, Satgas Anti-premanisme sudah bekerja. 
    Buktinya, klaim Dedi, angka pungutan liar berkedok permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan-perusahaan jelang Lebaran 2025 kemarin sudah berkurang.
    “Lebaran kemarin itu sudah menurun (unsur premanisme). Tanya lurah soal yang minta THR ke perusahaan, itu sudah turun total,” ujar Dedi.
    Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menanggapi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Depok.
    Dia bilang, satgas tak bisa langsung menghapus seluruh aksi premanisme di Jawa Barat. Apalagi, di Depok, masyarakatnya sangat beragam.
    Namun, Dedi menargetkan, satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat.
    “Kita harus memastikan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai nol premanisme,” terang Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Sebelumnya, tiga mobil polisi dirusak dan satu di antaranya dibakar massa usai menangkap ketua organisasi masyarakat (ormas) di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat (18/4/2025) lalu. Polisi memastikan, penangkapan ketua ormas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menerangkan, penangkapan ketua ormas itu dilakukan berdasarkan laporan kepolisian terkait kasus dugaan penguasaan lahan tanpa hak. Ketua ormas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Iya, peristiwa induknya pengakuan atas sebidang tanah yang bukan haknya,” ujar Bambang, Minggu (20/4/2025).

    Tersangka menguasai sebuah lahan sebagai pemilik atas lahan tersebut. Saat dikonfirmasi dasar menguasai lahan tersebut, tersangka tidak dapat menunjukan bukti atas kepemilikannya.

    “Penguasaan lahan, dia mengaku miliknya, tapi ketika ditanya alas haknya apa, tidak dapat menunjukkan,” jelas Bambang.

    Di sisi lain, pemilik lahan yakni sebuah perusahaan properti dapat menunjukan alas haknya. Namun ketua ormas tetap bersikukuh mengakui lahan yang dikuasai adalah miliknya.

    “Kalau dibilang sengketa enggak bisa juga. Kalau sengketa kan masing-masing punya alas hak, sedangkan peristiwa kita ini yang satu punya alas hak, yang satu enggak punya tapi mengklaim,” jelas Bambang.

    Keributan perselisihan soal lahan terjadi pada 23 Desember 2024. Terdapat sebuah perusahaan properti yang ingin membangun aset yang dimilikinya. Namun lahan tersebut telah diklaim tersangka sebagai tanah miliknya.

    “Nah perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan sudah, somasi sudah,” kata Bambang.

    Tersangka di lahan tersebut membuat bangunan semi permanen dan membuang sampah menggunakan truk. Pada saat keributan di lahan tersebut terjadi, tersangka sempat menggunakan air softgun dan menembakkannya ke alat berat yang disewa perusahaan properti.

    “Sudah sempat ditodongkan, sudah sempat ditembakkan kepada ekskavator yang akan digunakan untuk proses pemasangan pagar dari proyek pembangunan,” ucap Bambang.

    Atas dasar dan laporan tersebut, Polres Metro Depok menangkap tersangka di Kampung Baru. Namun saat tersangka telah ditangkap dan dibawa menggunakan mobil, terjadi penyerangan massa ke petugas kepolisian lainnya yang juga menggunakan mobil.

    “Iya (banyak massa), pakai balok masuk ke dalam mobil, kaca mobil pecah semua,” ungkap Bambang.