Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebut jalur kereta api Banjar–Pangandaran sebagai opsi paling realistis untuk tahap awal reaktivasi jalur rel nonaktif di wilayah Jawa Barat.
    Rencana ini merupakan bagian dari proyek reaktivasi lima jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi.
    Dedi mengatakan, pertimbangan utama penentuan rute tersebut karena potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya kawasan wisata seperti Pangandaran.
    “Yang paling mungkin dan realistis adalah yang jalur Banjar-Pangandaran,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).
    Diperkirakan, reaktivasi jalur Banjar–Pangandaran membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Sementara untuk keseluruhan proyek reaktivasi di Jawa Barat, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 20 triliun.
    “Potensi dari jalur tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian di wilayah sekitarnya,” lanjut Dedi.
    Meskipun demikian, Dedi belum bisa memastikan waktu dimulainya pengerjaan proyek tersebut. Namun ia menegaskan pentingnya memiliki rencana dan impian terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen awal pemerintah daerah.
    “Minimal kan kita sudah punya mimpi. Kalau kita sudah punya mimpi, kan nanti kita bisa menyampaikan siapa tahu fiskal pemerintah pusat ke depan semakin baik, kan kita bisa dong Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan untuk dana alokasi untuk Jabar,” katanya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan bahwa rencana reaktivasi ini masih dalam tahap pembahasan awal dan perlu ditindaklanjuti dengan rapat teknis bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
    Adapun lima jalur kereta api yang tercatat masuk dalam rencana reaktivasi antara lain Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), Cipatat–Padalarang (17 km), dan Banjar–Cijulang (82 km), dengan Banjar–Pangandaran sebagai bagian dari jalur terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Garasi Dedi Mulyadi, Ada Mercy hingga Mobil Lexus Nunggak Pajak Rp42 Juta

    Isi Garasi Dedi Mulyadi, Ada Mercy hingga Mobil Lexus Nunggak Pajak Rp42 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA —Mobil Lexus LX600 berkelir hitam milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai sorotan publik lantaran menunggak pajak hingga Rp42 juta.

    Berdasarkan informasi Samsat Jakarta, mobil premium buatan Jepang milik politikus Gerindra itu tercatat telah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

    Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu beralasan bahwa mobil berplat Jakarta tersebut masih kredit dan belum lunas, sehingga pajaknya nunggak.

    “Karena itu masih kredit belum lunas maka saya akan melakukan mutasi ke Jawa Barat karena sebagai gubernur Jawa Barat tidak elok rasanya kalau saya menggunakan nomor Jakarta,” ujarnya dalam akun Tiktok @dedimulyadiofficial, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Adapun, merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dedi Mulyadi pada 2024, mobil Lexus LX600 tersebut merupakan hasil sendiri.

    Lantas, kendaraan apa saja yang dimiliki oleh eks Bupati Purwakarta ini? Yuk, simak isi garasinya!

    Isi Garasi Dedi Mulyadi

    2024

    Sepeda motor Honda (2003): Rp24 juta
    Sepeda Polygon Collous T8 (2017): Rp20 juta
    Sepeda motor Triumph Scrambler 1.200 XE (2019): Rp440 juta
    Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition (2020): Rp170 juta
    Mobil Lexus LX600 (2022): Rp3,9 miliar
    Mobil Mercedes Benz Sedan/E300 Coupe (2018): Rp1,5 miliar
    Mobil Lexus Micro/Minibus (2023): Rp1,95 miliar

    Total: Rp8 miliar

    Garasi Tahun 2023

    Sepeda motor Honda (2003): Rp36 juta
    Sepeda Polygon Collous T8 (2017): Rp25 juta
    Sepeda motor Triumph Scrambler 1.200 XE (2019): Rp440 juta
    Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition (2020): Rp170 juta
    Mobil Range Rover Vogue 3.0 AT (2017): Rp2,1 miliar
    Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T (2022): Rp1,1 miliar

    Total: Rp3,9 miliar

  • Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik Bandung 24 April 2025

    Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik Bandung 24 April 2025

    Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas drastis alokasi dana hibah untuk pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem tata kelola bantuan dan pemerataan distribusi dana pendidikan berbasis agama di Jawa Barat.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan, selama ini penyaluran dana hibah dinilai tidak adil karena hanya diberikan kepada lembaga-lembaga yang sama setiap tahunnya. Ia juga menduga adanya afiliasi politik dalam pemberian bantuan tersebut.
    “Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Rabu (23/4/2025) malam.
    Dedi menegaskan, pemangkasan ini sudah melalui pembahasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di seluruh Jawa Barat.
    Ke depan, bantuan hibah akan difokuskan untuk pembangunan madrasah tsanawiyah dengan mengedepankan pertimbangan teknis dan kebutuhan, bukan kepentingan politik.
    “Jadi pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan,” tuturnya.
    “Bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu. Selalu pertimbangannya politik,” tambahnya.
    Dedi juga menemukan adanya lembaga pendidikan yang mendapatkan dana hibah hingga puluhan miliar rupiah, bahkan mencapai Rp 50 miliar. Ia menyebut, ada pula yayasan bodong yang turut menerima bantuan.
    “Ya, boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan,” tegasnya.
    Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengumumkan realokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk 2025, yang akan digunakan untuk program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan cadangan pangan.
    Imbas dari kebijakan tersebut, rencana hibah kepada lebih dari 370 lembaga pesantren akhirnya dihapus. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2025, alokasi hibah di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual menyusut dari Rp 153,580 miliar menjadi Rp 9,250 miliar.
    Total hibah Biro Kesra juga berkurang drastis dari Rp 345,845 miliar menjadi Rp 132,510 miliar.
    Kini, hanya dua lembaga yang tercatat masih menerima hibah: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jabar sebesar Rp 9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik, Kabupaten Bogor, sebesar Rp 250 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi merupakan sosok yang didukung oleh Partai Gerindra dan juga oleh organisasi GRIB Jaya. 

    Zulfikar menyampaikan bahwa Dedy Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB Jaya, seorang teman, dan merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

    “Perintah ketua umum kepada saya bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi adalah gubernur yang didukung Partai Gerindra dan didukung juga oleh organisasi GRIB Jaya. Artinya, Kang Dedy Mulyadi adalah bagian dari kita, adalah teman kita, adalah orang pilihan presiden kita,” ujar Zulfikar di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menindaklanjuti hal tersebut, GRIB Jaya menginstruksikan seluruh anggota dan para ketua di tingkat provinsi Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. 

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya secara resmi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, terutama dalam upaya memberantas premanisme di wilayahnya.

    “Untuk itu, kami meminta semua anggota, para ketua di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh gubernur jawa barat. Dewan pimpinan pusat juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat khususnya terkait pemberantasan premanisme,” tegas Zulfikar.

    Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan pesan dukungan langsung kepada Gubernur Dedy Mulyadi. 

    “Jadi GRIB Jaya mendukung langkah gubernur. Pak Gubernur kami mendukung Anda,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, GRIB Jaya juga memberikan saran kepada Gubernur Dedy Mulyadi untuk merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jawa Barat. 

    GRIB Jaya menilai bahwa ormas dan LSM tersebut juga merupakan bagian dari rakyat dan “anak-anak” dari Gubernur Jawa Barat.

    “Izin pak gubernur, pak gubernur tolong rangkul semua organisasi kemasyaraakatan, para LSM yang ada di jawa barat. Toh mereka juga rakyatnya gubernur, anak-anaknya pak gubernur. Panggil mereka, ajak mereka bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebjakan pak gubernur khususnya dalam memberantas premanisme di jawa barat yang mana banyak disusupi oleh oknum-oknum yang memakai baju-baju ormas,” terangnya..

    Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Tony Simanjuntak (TS), pelaku pembakaran mobil operasional milik Polres Metro Kota Depok, bukan merupakan anggota resmi GRIB Jaya.

    Menurut Zulfikar, TS dan kelompoknya baru mengajukan diri untuk menjadi anggota GRIB Jaya setelah melakukan tindakan pelanggaran hukum. 

    Namun, pengajuan tersebut tidak pernah diproses oleh pengurus wilayah, dan hingga kini TS tidak terdaftar dalam database keanggotaan resmi organisasi.

    Selain itu, kata Zulfikar, DPD GRIB Jaya Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan SK, mandat, maupun KTA atas nama yang bersangkutan. 

    Mereka bahkan membeli sendiri atribut GRIB dan menancapkan bendera organisasi di lokasi sengketa tanpa sepengetahuan DPD Jabar dan DPP GRIB Jaya.

    “Jadi kronologisnya adalah saudara Tony ini sempat mengajukan untuk masuk ke dalam GRIB menjadi anggota GRIB, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat. Jadi dia melakukan itu untuk masuk dalam GRIB Bersama kelompoknya,” ujar Zulfikar.

    WARGA SERANG POLISI – (Kiri) Pembina Grib Jaya Cimanggis bernama Simamora saat menjelaskan sosok TS dan (Kanan) Tangkap layar video viral mobil polisi yang dibakar warga di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). (Kolase: kanal YouTube tvOneNews)

    Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal, kata dia, secara tegas mengutuk keras tindakan pembakaran mobil polisi tersebut. 

    Zulfikar menyebut perbuatan itu sebagai tindakan barbar, memalukan, dan mencoreng nama baik organisasi serta masyarakat secara umum.

    “Sekali lagi tegas saya katakan sampaikan di sini bahwa para pelaku bukan anggota GRIB Jaya yang terdaftar resmi di dalam database kami,” ujarnya. 

    GRIB Jaya, lanjut Zulfikar, tidak akan memberikan pembelaan hukum apapun terhadap para pelaku, bahkan jika di antara mereka terbukti sebagai anggota resmi. 

    Organisasi ini mendukung penuh upaya kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku dan menindak mereka sesuai hukum.

    “Jadi Ketua Umum menyampaikan kepada saya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, meminta kepolisian untuk menangkap semua para pelaku tindak kejahatan, para pelaku pelanggaran hukum yang kemarin melakukan Tindakan yang sangat memalukan,” tandas dia.

    Sebelumnya, Polisi menahan enam tersangka kasus penganiayaan hingga berujung pembakaran mobil polisi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sebanyak enam orang anggota Ormas GRIB Jaya ditetapkan sebagai tersangka di antaranya TS, RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS.

    Masih ada empat tersangka DPO yang tengah dikejar yakni THS, MS, VS alias T, dan RS.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan kasus ini berawal saat tim Satreskrim Polres Depok hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku TS.

    TS (Tony Simanjuntak) merupakan Ketua Ranting Grib Harjamukti yang dilaporkan terkait kasus perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Kombes Wira menyebut petugas berangkat ke TKP menggunakan tiga buah unit kendaraan dari Mapolres Depok ke lokasi di mana tersangka TS sedang beraktivitas di tempat tersebut.

    Adapun rinciannya mobil Avanza berisikan lima anggota, mobil Xenia berisikan tiga orang, Avanza warna silver berisikan lima orang, kemudian mobil Agya yang berisikan satu orang.

    “Tim ini melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka jumlahnya adalah 14 orang,” ucap Dirreskrimum.

    Sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan tersangka TS. 

    Sekitar pukul 02.06 WIB, ada chat di grup Whatsapp ormas Grib isinya ‘dimohon semuanya, Pak Tony ditangkap’.

    Lalu pesan masuk selanjutnya dari salah satu tersangka yang isinya agar melakukan atau menahan Gapura, artinya portal yang ada di kampung tempat TS. 

    Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB, tersangka RS menutup portal tersebut.

    “Portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut kemudian pada saat empat mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS,” tutur Wira.

    Namun pada saat ditutup tersebut itu terjadilah perkelahian di man petugas berusaha untuk membuka portal.

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bantah Tunggak Bayar Pajak Mobil Lexus Miliknya

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bantah Tunggak Bayar Pajak Mobil Lexus Miliknya

     

    Liputan6.com, Bandung – Di tengah kebijakan penghapusan pajak kendaraan di Jabar, mobil pribadi Gubernur Dedi Mulyadi bertipe Lexus LX600 menjadi sorotan. Mobil dengan nomor polisi B 2600 SME itu tercatat menunggak pajak hingga Rp41 juta. Pajak kendaraannya itu melewati jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

    Terkait hal itu, Dedi Mulyadi membantah dirinya menunggak membayar pajak mobil tersebut. Dedi menjelaskan, hal ini terjadi karena mobil miliknya itu saat dibeli masih atas nama pemilik lama yang berdomisili di Jakarta dan ia ingin memindahkan nama kepemilikan kendaraan tersebut menjadi namanya. Hal itu telah diurus termasuk pembayarannya.

    “Saya tanya, kalau dipindahkan nomor Jawa Barat bisa enggak, bisa pak, harus prosesnya mutasi. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa langsung. Biaya segala macam lumayan tuh, hampir Rp70 juta. Itu pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya enggak tahu banyak istilahnya dan itu sudah saya bayar, cuma mutasinya belum bisa dilakukan, mungkin satu dua minggu ke depan,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis (24/4/2025).

    Dedi mengaku tidak mau menggunakan jabatannya agar proses balik nama kendaraannya bisa dipercepat.

    “Karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi, maka saya itu tidak cerita sama siapa pun, sehingga kemarin Plt Bapenda Jabar telepon saya, ‘Pak kenapa enggak minta bantuan?’ saya bilang ini kan urusan pribadi, bukan urusan pemerintah,” katanya.

    Dedi mengaku ditawari untuk dibantu agar proses balik nama kendaraan itu bisa lebih cepat dan dia setuju tapi ada syaratnya yakni tidak boleh ada pengurangan biaya.

    “Saya bilang jangan dikurangi biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya. Karena saya sudah bayar, jadi enggak ada persoalan namanya nunggak. Dan kemudian jatuh temponya itu Januari, sekarang baru April. Dan proses mutasinya kan jalan. Mudah-mudahan dengan mungkin sudah tahu itu yang mutasi saya, siapa tahu agak cepat,” katanya.

     

  • Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi Bandung 24 April 2025

    Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi Bandung 24 April 2025

    Ancaman Pembunuhan Tak Bikin Nyali Dedi Mulyadi Ciut, Kampung Preman Pun Didatangi
    Editor
    KOMPAS.com –
     Nyali Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , tak ciut meski mendapat ancaman pembunuhan.
    Seperti diketahui, ancaman pembunuhan terhadap Dedi disampaikan oleh akun bernama “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”, melalui komentar Live Chat di YouTube Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam.
    Akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi, bahkan menyebut akan menggunakan bom bunuh diri jika rencana awalnya gagal.
    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi an jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!”
    tulis akun tersebut.
    Dedi mengatakan, tetap melanjutkan kegiatan blusukan ke daerah-daerah rawan di Jabar, termasuk mendatangi kampung yang dikenal sebagai basis preman di Kota Depok.
    Langkah ini dilakukan Dedi sehari setelah aksi perusakan mobil polisi oleh oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) terjadi di wilayah tersebut.
    “Enggak lah, saya terus (bekerja), buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman ke Depok. Artinya saya tuh gak akan terpengaruh oleh ancaman siapa pun,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).
    Ancaman pembunuhan yang diterimanya justru memperkuat tekad Dedi untuk terus bekerja.
    Fokus utamanya adalah menutup tambang ilegal, memperbaiki lingkungan, dan memberantas aksi premanisme.
    “Saya akan terus tegak lurus bekerja, kemudian menurunkan bila perlu Jawa Barat
    zero
    premanisme. Kemudian terus bekerja menutup tambang-tambang ilegal dan mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat,” katanya.
    Meski nyawanya terancam, Dedi belum mengambil langkah hukum.
    Ia masih mempertimbangkan tingkat keseriusan dari ancaman yang diterimanya, termasuk untuk melaporkannya ke pihak berwajib.
    “Apakah harus lapor atau tidak nanti saya lihat lah. Saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan,” tutur Dedi.
    Ia juga tidak meminta tambahan pengawalan dari aparat penegak hukum, dan tetap percaya pada dukungan masyarakat serta ajudan yang mendampinginya.
    “Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya dan saya mempercayakan diri juga pada ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup,” ujar Dedi.
    (Kontributor Bandung Faqih Rohman Syafei|Editor: Irfan Maullana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka minta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama untuk melindungi dan memperjuangkan hak anak.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi usai melakukan audiensi kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka Rabu 23 April 2025 di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat

    Menurut pria yang akrab disapa Kak Seto itu, perlindungan dan memperjuangkan hak anak sudah sesuai dengan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin perlindungan ke anak terus ditingkatkan.

    Kak Seto mengatakan bahwa Gibran pun berpesan agar semangat dan komitmen yang telah dibangun sejak lama dapat terus dipertahankan.

    “Pesannya (Wapres) adalah mohon terus pertahankan apa yang sudah dirintis,” tutur Kak Seto dikutip, Kamis (24/4/2025).

    Selain itu, Kak Seto juga mengaku dirinya mendapatkan pesan dari Wapres Gibran agar menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak-anak untuk menjauhi kebiasaan buruk, termasuk penyediaan fasilitas alternatif yang lebih positif seperti olahraga, permainan tradisional, dan seni.

    Upaya ini juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap ketergantungan berlebihan pada gawai, yang bisa berisiko membawa dampak negatif karena derasnya arus informasi yang tidak terkendali.

    “Agar anak-anak juga diberi kesempatan untuk tersedianya berbagai fasilitas-fasilitas yang lebih sehat, seperti olahraga, lalu permainan tradisional, kesenian dan sebagainya,” katanya.

    Kak Seto menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kak Seto menyebutkan sinergi antar lembaga menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak.

    “Kemudian juga ada dukungan dari Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kemudian beliau juga akan terus bersinergi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan memastikan bahwa pihaknya sudah siap menyediakan prasarana, termasuk jaringan internet yang memadai.

    Dia menilai bahwa hal itu sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Pak Wapres juga menyampaikan bahwa sudah terjun ke lapangan, karena ini kam menjadi programnya Asta Cita kan. Jadj Pendidikan itu menjadi prioritas penting,” tutur Veronica.

  • Eks Pemain Sirkus OCI Berencana Temui Gubernur Dedi Mulyadi Hari Ini

    Eks Pemain Sirkus OCI Berencana Temui Gubernur Dedi Mulyadi Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI direncanakan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hari ini, Kamis (24/4/2025) di Bandung, Jawa Barat.

    Penasihat hukum mantan pemain OCI, Muhammad Soleh menerangkan pihaknya ingin bertemu Dedi lantaran Taman Safari Indonesia (TSI) yang dimaksud lokasinya di Jawa Barat dan beberapa mantan pemain OCI juga ber-KTP Jawa Barat.

    “Dedi Mulyadi juga menyampaikan mau ketemu. Maka besok [Kamis] pagi kita ke Bandung, minta dukungan moral, supaya kasus ini, proses hukumnya tidak boleh mandek. Jangan sampai diselewengkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Lebih jauh, Soleh menyebut sejak awal yang pihaknya inginkan adalah pembentukan tim pencari fakta yang baru untuk mengusut dugaan eksploitasi dan penganiyaan terhadap eks pemain OCI.

    Menurutnya, ini dibutuhkan karena rekomendasi Komnas HAM pada 1997 lalu tidak pernah dijalankan. Kemudian, nama pelaku seperti Tony Sumampau, Frans Manansang, hingga Jansen Manansang tidak pernah disebutkan.

    “Yang ketiga, kami melihat, apa yang direkomendasikan tadi oleh Komnas HAM pun tidak ada giginya. Yang punya gigi itu dari rekomendasi Komnas Perempuan. Itu sesuai dengan keinginan kami bahwa hukum harus didahulukan,” bebernya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kasus tersebut. Dia juga menyatakan akan segera menemui pihak OCI dan TSI.

    Melalui akun Instagram @dedimulyadi71 yang dikutip Kamis (24/4/2025), Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaan akrabnya, berharap kasus ini bisa segera dituntaskan, baik dari aspek ketenagakerjaannya maupun dugaan tindak pidananya.

    “Sebagai Gubernur Jawa Barat, saya nanti akan menemui keluarga dan menanyakan langsung bagaimana peristiwa tersebut. Dan saya juga akan menemui manajemen Taman Safari untuk mendapat klarifikasi dari peristiwa tersebut,” ucap KDM.

  • Telat Bayar Pajak, Dedi Mulyadi Ngaku Punya Tradisi Mutasi Pelat Nomor

    Telat Bayar Pajak, Dedi Mulyadi Ngaku Punya Tradisi Mutasi Pelat Nomor

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku punya kebiasaan mutasi registrasi kendaraan. Dedi meminta maaf atas keterlambatan membayar pajak Lexus LX600 berpelat B 2600 SME miliknya lantaran sedang proses mutasi ke Jawa Barat.

    “Dalam proses itu nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI-nya akan lunas dan dilunasi, kemudian nomornya di Jawa Barat, dan nanti saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” jelas dia.

    Dia bilang mutasi registrasi kendaraan bermotor miliknya dilakukan saat dia menjadi pemimpin di suatu tempat.

    “Saya ucapkan terima kasih atas seluruh sifat kritisnya, karena saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya gunakan semuanya sudah bernomor Jawa Barat.”

    “Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta seluruh nomornya itu nomor Purwakarta, dan hari ini saya Gubernur Jawa Barat seluruh nomornya nomor Jawa Barat. Karena pemimpin harus memberikan contoh bagi seluruh rakyat, terima kasih mohon maaf atas keterlambatannya,” jelasnya lagi.

    Dedi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008 mendampingi Bupati saat itu Lily Hambali Hasan.Lalu menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dan 2013-2018.

    Usai menjadi Bupati, Dedi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari dapil Jabar VII dan menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Dedi terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.

    Soal isi garasinya, Lexus LX600 itu termasuk mobil yang didaftarkan Dedi pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selengkapnya, berikut ini isi garasinya:

    1. Sepeda Motor Honda Tahun 2003, perolehan atas hasil sendiri, Rp 24 juta
    2. Polygon Collous T8 tahun 2017, perolehan atas hasil sendiri, Rp 20 juta
    3. Sepeda Motor Triumph Scrambler 1.200 XE tahun 2019, perolehan atas hasil sendiri, Rp 440 juta
    4. Sepeda Motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020, perolehan atas hasil sendiri Rp 170 juta
    5. Mobil Lexus LX600 tahun 2022, perolehan atas hasil sendiri, Rp 3,9 miliar
    6. Mobil Mercedes Benz E300 Coupe tahun 2018, perolehan atas hasil sendiri Rp 1,5 miliar
    7. Mobil Lexus Minibus tahun 2023, perolehan atas hasil sendiri, Rp 1.950.000.000

    (riar/din)

  • 4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    4 Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW Megapolitan

    Fakta Warga Kampung Baru yang Disorot Dedi Mulyadi: Tak Ber-KTP Depok dan Tanpa RT/RW
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mengunjungi Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, buntut dari kasus pembakaran mobil polisi oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Selasa (22/4/2025) lalu.
    Dalam kunjungannya, Dedi melihat kebanyakan dari penduduk di sana merupakan warga liar yang mempunyai KTP di luar Depok.
    Mereka juga diduga tinggal di sana hingga puluhan tahun, tetapi tidak mengantongi sertifikat resmi untuk bangunan rumahnya.
    “Kemudian ada yang punya rumah bersertifikat, lalu ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya,” kata Dedi kepada wartawan, Selasa.
    Hal ini yang mengakibatkan mereka tidak terdata secara administratif oleh pemerintah kota (Pemkot) Depok.
    Lalu, bagaimana kondisi kehidupan warga Kampung Baru yang seolah beraktivitas di Depok sebagai “penduduk bayangan”?
    Salah seorang warga bernama Hutagaol memperkirakan jumlah kepala keluarga (KK) yang memadati wilayah Kampung Baru mencapai 450 KK. Jika dikalkulasi, jumlah warga Kampung Baru yang tak ber-KTP Depok mencapai 1.800 jiwa.
    Ratusan KK itu menyebar di berbagai seluruh rumah sepanjang Jalan Dahlan Raya, Jalan Dahlan I, Jalan Dahlan II, Jalan Dahlan III, dan Jalan Dahlan Ujung.
    “Ada sekitar 450 KK di sini kalau enggak salah, ya kalau satu KK empat orang saja, lebih dari seribu,” kata Hutagaol kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (23/4/2025).
    Ribuan warga ini memang tampaknya mayoritas masih berstatus sebagai penduduk luar Depok, yaitu Bekasi dan Jakarta.
    Bahkan, Hutagaol mengaku masih memegang status sebagai warga Kranggan, Bekasi Selatan, sejak kepindahannya pertama kali pada tahun 2001.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, setiap rumah yang berderet ditempelkan pelat alamat RT dan RW. Di rumah Hutagaol, ia dicatut sebagai warga RT 01 RW 07, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.
    Namun, RT dan RW itu ternyata masih tidak bisa dikonfirmasi apakah sudah terdata secara administratif di Pemkot Depok.
    Pasalnya, warga Kampung Baru tidak mempunyai pengurus lingkungan, termasuk RT dan RW, yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak terdata sebagai penduduk Depok.
    Mereka justru mengandalkan sosok yang biasa disebut sebagai ketua lingkungan.
    “Ya itu (ketua lingkungan) ada, ada yang di-tua-kan lah di sini,” ujar Hutagaol.
    Ketua lingkungan di mata warga Kampung Baru berperan menjembatani kebutuhan warga dan statusnya termasuk orang yang dihormati.
    Namun, ketua lingkungan bukan ketua RT atau ketua RW. Sosok ketua lingkungan itu selama ini menjadi fasilitator sekaligus mediator para warga Kampung Baru.
    “Kalau ketua lingkungan, dia lah yang fasilitasin warga di sini. Jadi ada bapak, dia lah menengah, dia panutan di sini,” terang Hutagaol.
    Penerapan ini yang justru menjadi pondasi kuat warga Kampung Baru saling gotong royong.
    Salah satu contohnya, Hutagaol mengeklaim, Jalan Dahlan Raya yang kini berupa cor adalah hasil jerih payah swadaya masyarakat.
    Sebab, akses utama ini dulunya adalah tanah merah dan kemudian mulai dicor pada tahun 2015.
    Sebelumnya, Kampung Baru menjadi sorotan publik usai tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.