Xcloud.id

Tag: Mulyadi

  • Sudah Bayar, Hanya Tunggu Proses Mutasi

    Sudah Bayar, Hanya Tunggu Proses Mutasi

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membantah dirinya menunggak membayar pajak mobil Lexus miliknya di tengah kebijakannya tentang penghapusan pajak kendaraan, seperti yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Dedi menceritakan hal ini terjadi karena mobil miliknya itu saat dibeli masih atas nama pemilik lama yang berdomisili di Jakarta dan ia ingin memindahkan nama kepemilikan kendaraan tersebut menjadi namanya. Hal itu telah diurus termasuk pembayarannya.

    “Saya tanya, kalau dipindahkan nomor Jawa Barat bisa enggak, bisa pak, harus prosesnya mutasi. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa langsung. Biaya segala macam lumayan tuh, hampir Rp70 juta. Itu pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya enggak tahu banyak istilahnya dan itu sudah saya bayar, cuma mutasinya belum bisa dilakukan, mungkin satu dua minggu ke depan,” kata Dedi dikutip ANTARA, Kamis, 24 April.

    Saat ditemui di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (23/4), Dedi mengaku tidak mau menggunakan jabatannya agar proses balik nama kendaraannya bisa dipercepat.

    “Karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi, maka saya itu tidak cerita sama siapa pun, sehingga kemarin Plt Bapenda Jabar telepon saya, ‘Pak kenapa enggak minta bantuan?’ saya bilang ini kan urusan pribadi, bukan urusan pemerintah,” kata dia.

    Dedi mengaku ditawari untuk dibantu agar proses balik nama kendaraan itu bisa lebih cepat dan dia setuju tapi ada syaratnya yakni tidak boleh ada pengurangan biaya.

    “Saya bilang jangan dikurangi biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya. Karena saya sudah bayar, jadi enggak ada persoalan namanya nunggak. Dan kemudian jatuh temponya itu Januari, sekarang baru April. Dan proses mutasinya kan jalan. Mudah-mudahan dengan mungkin sudah tahu itu yang mutasi saya, siapa tahu agak cepat,” kata dia.

    Di tengah kebijakannya tentang penghapusan pajak kendaraan, mobil pribadi Dedi Mulyadi bertipe Lexus LX600 menjadi sorotan. Mobil dengan nomor polisi B 2600 SME milik Dedi tercatat menunggak pajak hingga Rp41 juta. Pajak kendaraannya itu melewati jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

  • Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Sampang (beritajatim.com) – Aksi warga Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, mengeluhkan kerusakan jalan akibat longsor lewat media sosial TikTok tengah ramai diperbincangkan. Dalam video yang viral, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena jalan yang menjadi akses utama ke pasar dan sekolah itu sudah dua bulan lebih rusak parah tanpa ada penanganan berarti dari pemerintah.

    Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Maz Aruel yang memiliki 7,8 juta sukarelawan (likes) dan 352,9 ribu pengikut, dan kemudian diteruskan oleh akun Warganet.id. Dalam unggahan tersebut, warga menunjukkan kondisi jalan yang longsor dan meminta perhatian dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

    “Ayo pak satu bulan aja jadi Gubernur Jawa Timur, soalnya jalan ini longsor sudah hampir dua bulan lebih,” ujar pria dalam video, sembari menyebut nama Dedy Mulyadi sebagai pembanding.

    Unggahan tersebut mengundang empati sekaligus kritik dari netizen. Dalam narasinya, warga menyebut bahwa jalan tersebut adalah satu-satunya akses vital yang menghubungkan pemukiman dengan fasilitas penting seperti pasar dan sekolah. Saat ini, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh dan tidak efisien.

    Warga juga berharap agar Gubernur Jatim tidak tutup mata terhadap kondisi ini. Harapan serupa juga diarahkan kepada Bupati Sampang agar segera melakukan perbaikan sebelum kondisi jalan makin memburuk dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Segerakan pembangunan jalan ini, karena ini merupakan akses satu-satunya,” ucap warga dalam video dengan penuh harap.

    Fenomena viralnya keluhan warga melalui TikTok menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi saluran efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka dan menuntut aksi dari pejabat publik. [sar/beq]

  • Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    JABAR EKSPRES – Pemkot Banjar bersama PT KAI telah melakukan survei kondisi jalur rel kereta yang telah lama nonaktif. Hal itu berkaitan dengan rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Banjar-Pangandaran, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp3 triliun.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Banjar, H Andi Bastian, mengonfirmasi bahwa survei bersama PT KAI telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk meninjau kelayakan infrastruktur.

    “Banyak bagian rel dan sarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai,” ujarnya pada Kamis (24/4/2025).

    BACA JUGA:Reaktivasi Jalur Kereta Api Jabar Butuh Proses Panjang?

    Disadur dari berbagai sumber, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa jalur Banjar–Pangandaran diprioritaskan sebagai proyek reaktivasi pertama di Jabar karena potensinya mendongkrak ekonomi, terutama sektor pariwisata Pangandaran.

    “Ini opsi paling realistis. Dampaknya akan langsung terasa bagi pertumbuhan wilayah sekitar,” kata Dedi.

    Meski demikian, waktu pelaksanaan proyek belum dapat dipastikan. Dedi menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan anggaran.

    BACA JUGA:Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    “Kita harus punya mimpi dulu. Jika fiskal membaik, ini bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

    Sebelumnya juga, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan rapat teknis lebih lanjut dengan pemangku kepentingan.

    Selain Banjar–Pangandaran (82 km), empat jalur lain yang masuk rencana reaktivasi adalah Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), dan Cipatat–Padalarang (17 km). Proyek ini diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan ekonomi regional. (CEP)

  • Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    Dedi Mulyadi Kena Teror, Begini Analisa Guru Besar Keamanan Unpad 

    JABAR EKSPRES  – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Muradi turut merespon terkait ancaman yang diterima Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya itu lebih kepada aksi kejengkelan pihak yang dirugikan dari kebijakan out of the box Gubernur.

    Prof. Muradi menguraikan, secara teoritik pola kejahatan politik yang terjadi di Indonesia itu tidak demikian atau melempar ancaman yang kemudian ada tindakan.

    “Polanya itu biasanya tindakan dulu baru declare,” cetusnya, Kamis (24/4).

    Pola itu contohnya pada kejadian penyiaraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

    “Jadi ada aksi penyiraman dulu baru kemudian ada klaim,” sambungnya.

    Menurut Prof Muradi, ancaman itu merupakan buntut dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Jangan Dilepas, Ini Fungsi Penting Pelindung Knalpot Sepeda Motor

    Setelah menjabat, Dedi Mulyadi banyak mengambil langkah yang bisa dibilang out of the box. Misalnya pembongkaran wahana wisata Hibisc di Puncak Bogor, hingga pembongkaran bangunan di area sungai di Bekasi.

    Lalu berbagai kebijakan itu bisa dibilang mengganggu sebagian orang atau kelompok tertentu. Kemudian orang yang “jengkel” terkait kebijakan tersebut kemudian melampiaskan dalam narasi ancaman.

    “Itu wajar dalam konteks politik, kebijakan tidak selalu diterima semua pihak,” terangnya.

    Menurut Prof Muradi, sebenarnya ancaman itu bisa juga ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, petugas bisa melacak akun yang menyebarkan ancaman tersebut. Sehingga nanti bisa memberikan titik terang.

    “Paling tidak mengetahui latar belakang atau motif dari ancaman tersebut,” sambungnya.

    Prof Muradi juga menyarankan agar Dedi Mulyadi juga tidak perlu terlalu khawatir. “Jadi tidak perlu dispelekan, tapi juga tidak perlu ditanggai terlalu serius,” bebernya.

    BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Menurut Prof Muradi aksi ancaman itu juga bukan bagian dari manuver lawan politik, karena dari sisi waktu masih terbilang cukup lama untuk menuju 2029.

    “Ini kan baru sekitar 100 hari kerja, masih lama juga menuju 2029. Apalagi Presiden juga satu partai dengan KDM, itu lebih efek kejengkelan dari kebijakan yang diambil Pak KDM saja,” tutupnya.(son)

  • Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Menhub dukung reaktivasi jalur kereta di Jabar demi pacu ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengaktifkan kembali (reaktivasi) jalur-jalur kereta, termasuk rute Bandung- Pangandaran guna memacu peningkatan ekonomi daerah tersebut.

    “Kita sih mendukung kalau memang itu dinilai sebagai salah satu menggerakan ekonomi atau pariwisata di Jawa Barat,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dudy menyampaikan hal itu ketika awak media mengkonfirmasi mengenai apakah telah ada komunikasi antara dirinya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai reaktivasi jalur-jalur kereta di Jabar.

    “Kemarin kan Gubernur (Jawa Barat) menginginkan supaya ada beberapa jalur yang reaktivasi,” ujar Menhub.

    Menurut Menhub, reaktivasi jalur kereta memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi serta sektor pariwisata daerah, terutama bagi destinasi yang memiliki potensi wisata seperti Pangandaran.

    Meski tidak menjelaskan secara rinci bentuk dukungan Kementerian Perhubungan, Menhub menegaskan bahwa langkah itu akan sangat positif apabila dilaksanakan untuk mendongkrak perekonomian daerah.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, reaktivasi jalur kereta Bandung – Pangandaran menjadi fokus pertama dari Provinsi Jawa Barat, dibandingkan rencana reaktivasi lainnya.

    “Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu yang eksistensi saat ini baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Rabu (16/4).

    Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat dengan memanfaatkan kereta api yang disebutnya merupakan transportasi yang paling murah.

    Menurut Dedi, kereta api bisa mendukung pariwisata karena sifatnya yang massal dan antimacet.

    “Kereta api sebenarnya jalur transportasi yang paling murah, ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya,” ujar Dedi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertama Kali Gelar Karya di Luar Sekolah, SMKN 3 Bandung Adakan D3KAVAGANZA

    Pertama Kali Gelar Karya di Luar Sekolah, SMKN 3 Bandung Adakan D3KAVAGANZA

    JABAR EKSPRES – Untuk pertama kalinya SMKN 3 Bandung melaksanakan gelar karya dan pemutaran film siswa di luar sekolah. Event yang bertajuk ‘D3KAVAGANZA’ berlangsung selama dua hari di Bandung Creative Hub (BCH), mulai dari Kamis (24/4) sampai Jumat (25/4) besok.

    Kepala Program Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV) SMKN 3 Bandung, Mohamad Ismail mengatakan, gelar karya tersebut merupakan hasil kolaborasi siswa dengan guru. Termasuk melibatkan sponsor dari pihak eksternal.

    Untuk event sendiri DK Vaganza ini projek kolaborasi pembelajaran berbasis projek. Kita kita berkolaborasi siswa dengan guru untuk merancang sebuah gelar karya.

    “Dimana khusus siswa kelas 12 program DKV menampilkan film. Ini inline dengan uji kompetensi. Lalu lantai satu BCH ada menampilkan hasil siswa belajar kelas satu dan dua,” ungkap Ismail kepada Jabar Ekspres di sela-sela pemutaran film, Kamis (24/4).

    BACA JUGA: Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Dia menjelaskan, D3KAVAGANZA hasil kolaborasi tiga angkatan. Menurutnya ini ibarat tugas akhir bagi siswa DKV. Inipun merupakan proyek jangka panjang. Disusun secara terencana dari sejumlah tahapan. Mulai praproduksi hingga post produksi.

    “Tapi produksi dari Januari sampai maret. Hampir semua film mereka membuat post atau original song sendiri. Kami serahkan kepada anak soal produksi, kami guru hanya memonitoring, fasilitasi, memotivasi dan membimbing,” jelasnya.

    “Ini mungkin puncak dari gelar karya tapi kita melibatkan kelas 10 dan 11, mereka menampilkan kerajinan dan hasil karya tugas pelajaran; ada nirmana, design logo, digital art, video iklan,” sambung Ismail.

    Dia menambahkan, khusus bagi siswa kelas 11, mereka terlibat dalam unsur panitia. Mulai dari venue hingga sponsorship. Jelas ini kali pertama digelar di luar sekolah. Biasanya menurut Ismail, gelar karya berada di dalam sekolah.

    BACA JUGA: Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    “Kita berani ekspose melihat potensi dari anak-anak. Sudah saatnya ekspose di luar. Untuk karya tiap kelas satu. Tinggal bahan evaluasi tahun berikutnya adalah kekompakan kelas. Karena ini kerja tim yang tidak kecil. Satu kelas 36 siswa,” tambahnya.

  • Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    Bupati Bandung Harap Panen Raya Jagung di Arjasari Dukung Swasembada Pangan Nasional

    JABAR EKSPRES  – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, berharap panen raya jagung di Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bisa menjadi langkah konkret dalam mendukung swasembada pangan nasional.

    Panen ini juga merupakan bagian dari rencana aksi 100 hari kerja Bupati Bandung periode 2025–2030.

    “Kami bersama Forkopimda melaksanakan Panen Raya Jagung, dalam rangka mendorong dan membantu program ketahanan pangan nasional yang juga masuk ke dalam program 100 hari kerja,” kata Dadang saat kegiatan panen raya yang digelar Kamis (24/4/2025).

    Lahan seluas 180 hektare tersebut dikelola bersama oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kodim 0624/Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA: TPS di Cimahi Bakal Dilengkapi Insinerator, Pemkot Dorong Sirkular Ekonomi dari Sampah

    Dari total lahan yang tersedia, 75 hektare telah ditanami jagung pakan dan menghasilkan rata-rata 13 ton per hektare. Selain jagung, sebagian lahan juga ditanami padi gogo.

    Dadang menilai pemanfaatan lahan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan TNI mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Ini membuktikan bahwa lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh petani, sekarang sudah bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi peran Unpad, Kodim 0624, dan para petani yang terlibat dalam pengelolaan dan panen jagung ini.

    BACA JUGA: Duga Ada Pihak Berkepentingan di balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Dedi Mulyadi: Bukan Murni Gugatan PTUN!

    Menurutnya, para petani yang terlibat juga telah menerima upah kerja (HOK) serta 10 persen hasil panen sebagai bentuk pembagian manfaat langsung.

    “Ini salah satu terobosan yang luar biasa. Bukan hanya jagung yang ditanam, tapi juga padi dan keputusan-keputusan lain yang mendukung swasembada pangan, terutama di Kabupaten Bandung,” ucap Dadang.

    Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra, menambahkan jika panen ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan yang digagas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    “Ini salah satu program strategis, karena ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo, dan kami laksanakan di setiap kabupaten, termasuk di sini,” kata Tinton.

  • Waspada Penipuan Lowongan Kerja BYD, Ini Ciri-cirinya

    Waspada Penipuan Lowongan Kerja BYD, Ini Ciri-cirinya

    Jakarta –

    Waspada terhadap penipuan lowongan kerja di BYD. Begini cara ngeceknya.

    Jangan langsung tergiur bila melihat iklan lowongan kerja dari BYD. Kamu patut waspada sebelum melamar. Akun Instagram BYD Indonesia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap modus rekrutmen palsu yang mengatasnamakan BYD Indonesia.

    BYD mengingatkan, saat membuka lowongan pekerjaan mereka tidak pernah meminta biaya selama proses rekrutmen berlangsung.

    “Pastikan info lowongan hanya dari sumber resmi kami,” begitu bunyi unggahan di story Instagram BYD.

    Ciri-ciri Penipuan Lowongan Kerja BYD

    BYD juga memberikan ciri-ciri penipuan dalam rekrutmen pekerjaan. Berikut penjelasannya.

    – Menggunakan email non-resmi (bukan @byd.com)
    – Meminta data pribadi sebelum ada penawaran resmi
    – Meminta biaya rekrutmen di awal proses
    – Tidak memberikan kontrak kerja resmi saat onboarding

    Jika menemukan ciri-ciri di atas saat kamu proses rekrutmen, jangan dilanjutkan. Atau kalau kamu ingin melakukan verifikasi saat melihat lowongan BYD, maka pastikan dari sumber resmi berikut ini:

    LinkedIn: BYD Indonesia
    Website resmi: BYD Indonesia
    Kemitraan resmi dengan:
    – Career Center Universitas
    – Kementerian atau Dinas Ketenagakerjaan

    “Selalu cek ulang latar belakang dan identitas recruiter yang menghubungi kamu,” begitu peringatannya.

    Untuk diketahui, BYD memang bakal membuka lapangan pekerjaan baru berkaitan pembangunan pabrik di kawasan Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Di pabrik itu, BYD tak menutup kemungkinan untuk melakukan pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis plug-in hybrid premium di awal tahun depan.

    Bila semula direncanakan ada 8.700 orang tenaga kerja, kini jumlah penyerapan tenaga kerja itu akan meningkat menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanggil pihak perusahaan agar pembangunan bisa dipercepat.

    “BYD sudah lagi progress berjalan tinggal pembebasan tanah. Minggu depan mau kita undang para pihak agar cepat pembebasannya. Karena, katanya 18 ribu. Tapi nanti kita lihat karena angka 18 ribu itu, bener nggak 18 ribu,” katanya.

    (dry/rgr)

  • Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    Lahan Strategis, Dedi Mulyadi Duga Ada Pihak Berkepentingan di Balik Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi curiga ada pihak berkepentingan lain di balik sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Karena, lahan SMA Negeri itu berada di lokasi yang strategis.

    Dedi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya tentu akan menempuh langkah banding terkait sengketa tersebut. Itu buntut kekalahan Pemprov dalam sengketa lahan dengan pihak Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) itu.

    “Menurut saya, itu bukan murni gugatan terhadap SMAN. Tapi tanah itu (SMAN 1 Bandung.red) tanah strategis. Pasti banyak pihak yang punya kepentingan terhadap tanah itu. Jadi bukan murni gugatan PTUN,” terangnya, Rabu (23/4) malam.

    BACA JUGA:Tuntut Keputusan PTUN Dibatalkan! Siswa SMAN 1 Bandung Gelar Aksi Save SMANSA!

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, selama ini pemerintah cenderung kalah dalam sengketa tanah karena ada keterbatasan. Salah satunya terkait pengacara. “Kami paham, pengacara terbatas dan pemerintah tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ketika bersengketa,” sambungnya.

    KDM melanjutkan, sebagai langkah jangka panjang, pihaknya juga bakal mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang. Ia akan menginstruksikan jajaran Pemprov untuk lebih cepat dalam sertifikasi aset.

    “Setelah ini kami akan identifikasi seluruh aset. Kelemahan pemerintah kan sertifikasi lambat,” cetusnya.

    BACA JUGA:Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen Dikabulkan PTUN!

    Selain itu, pertimbangan biaya juga mahal. “Kalau menurut kami, biaya sertifikasi mahal tapi gak apa-apa. Karena asetnya jauh lebih mahal,” kata dia.

    Kondisi lemahnya sertifikasi tanah itu menurut KDM bukan hanya di Pemprov Jabar. Tapi juga di tingkat daerah maupun kementerian. “Nanti ke bidang aset akan perintahkan untuk buat anggaran yang cukup. Untuk segera memproses seluruh aset dengan baik lalu disertifikasi,” bebernya.

    Di sisi lain, sebanyak 228 sekolah yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Jabar masih berstatus numpang atau berdiri di atas tanah milik pihak lain. Mulai dari tanah desa, hingga milik TNI. Data itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023. Rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN. (son)

  • 1.967 CPNS 2024 Mengundurkan Diri, Dedi Mulyadi Terima Ancaman

    1.967 CPNS 2024 Mengundurkan Diri, Dedi Mulyadi Terima Ancaman

    1.967 CPNS 2024 Mengundurkan Diri, Dedi Mulyadi Terima Ancaman