Xcloud.id

Tag: Mukhlis

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.

  • Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

    Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

    “Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

    Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

    “Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Prabowo.

  • Prabowo Sebut Bencana Sumatera Jadi Ujian 1 Tahun Kepemimpinannya

    Prabowo Sebut Bencana Sumatera Jadi Ujian 1 Tahun Kepemimpinannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi ujian berat pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan jembatan bailey di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Presiden Prabowo menyatakan meski baru satu tahun menjabat, seluruh jajaran pemerintah daerah dan pusat dipilih untuk bekerja menghadapi tantangan.

    “Ini musibah, tantangan yang kita hadapi. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tetapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” ujar Prabowo di lokasi.

    Dalam kunjungan ke wilayah banjir di Aceh, Prabowo meninjau pembangunan jembatan darurat bailey Teupin Mane, salah satu ruas penting yang menghubungkan Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah. Jembatan dengan bentang 30 meter ini menjadi akses vital setelah jalur darat putus akibat derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Prabowo langsung mengecek lokasi konstruksi di tepi sungai. Ia menyaksikan operasi alat berat, seperti ekskavator dan loader yang bekerja memperkuat pondasi serta timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Mereka kerja terus. Diharapkan satu minggu sudah bisa dibuka, dan dari sini bisa terus membuka tiga jembatan lagi menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Prabowo.

    Presiden menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik. Selain jembatan, Prabowo turut menerima laporan detail mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk bendungan jebol dan area persawahan yang rusak.

    “Bendungan-bendungan banyak yang jebol. PU segera memperbaiki. Sawah-sawah yang rusak akan direhabilitasi. Petani tidak usah khawatir, semuanya akan diperbaiki,” tegasnya.

    Kunjungan Presiden ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan pemulihan fasilitas publik dan sektor pertanian pascabencana.

  • Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi.

    Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

    Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

    Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga.

    “Jadi, tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    GELORA.CO – Sebuah rekaman percakapan dari lokasi banjir di Kabupaten Bireuen memicu kehebohan publik.

    Dalam video yang beredar, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya bersama Kapolres Bireuen tengah meninjau wilayah terdampak. Dilansir dari Inilah.com

    Namun, pernyataan sang bupati justru menjadi sorotan karena dianggap tidak selaras dengan kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri.

    Saat warga berharap pembahasan mengenai bantuan dan langkah cepat pemulihan, Bupati Mukhlis justru menyinggung soal potensi tanaman sawit di area yang terdampak banjir.

    Ia menyebut bahwa tekstur tanah di lokasi tersebut halus dan dinilai kurang cocok sebagai bahan bangunan, tetapi ideal untuk ditanami kelapa sawit.

    Ucapan itu sontak memicu reaksi beragam. Banyak warga dan warganet mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut di tengah kondisi darurat.

    Mereka menilai bahwa fokus utama saat ini seharusnya tetap pada pemulihan pascabencana, perbaikan akses warga, serta penanganan kerusakan akibat banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah.

    Beberapa warga yang berada di lokasi tampak kebingungan dengan arah percakapan tersebut.

    Mereka masih berjibaku dengan lumpur, barang-barang rusak, serta akses yang terputus.

    Harapan masyarakat sederhana: mendapatkan kepastian mengenai penyaluran bantuan, normalisasi jalur, dan dukungan untuk bangkit dari bencana.

    Situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah dan fasilitas terdampak lumpur tebal, dan sebagian warga masih bertahan di posko pengungsian.

    Kondisi itu menuntut kehadiran pejabat untuk memberikan empati, arahan pemulihan, dan keputusan cepat terkait kebutuhan mendesak.

    Momen itu kemudian viral dan jadi pembahasan luas. Publik menilai bahwa komentar pejabat, terutama saat bencana, sangat berpengaruh terhadap psikologis warga.

    Mereka mengingatkan bahwa apa pun yang disampaikan di tengah masa sulit akan ditangkap sebagai sinyal prioritas pemerintah.

    Di tengah kondisi darurat seperti ini, masyarakat berharap pemimpin turun langsung dengan fokus pada pemulihan, bukan pembahasan teknis yang tidak berkaitan langsung dengan penyintas.

    Meski analisis mengenai karakteristik tanah mungkin relevan dalam konteks pembangunan jangka panjang, penyampaiannya dianggap tidak tepat waktu ketika warga masih memulihkan diri dari bencana.

    Pernyataan itu juga memicu diskusi mengenai perlunya pejabat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, terutama di lokasi bencana di mana masyarakat sedang berada dalam tekanan emosional.

    Empati sederhana, seperti menanyakan kondisi warga atau memastikan bantuan segera datang, dianggap jauh lebih bermakna.

    Hingga kini, warga berharap proses pemulihan di Bireuen berjalan cepat dengan dukungan pemerintah.

    Mereka menginginkan pembenahan akses jalan, perbaikan fasilitas, serta penanganan jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali menimpa.***

  • Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 

    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.

    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.

    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.

    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.

    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.

    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.

    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.

    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.

    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 
     
    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
     
    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.
     
    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.
     
    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.
     
    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.
     
    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

     
    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.
     
    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.
     
    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.
     
    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.
     
    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sepeda Motor PCX Hangus dalam Kebakaran Hebat di Jombang, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Sepeda Motor PCX Hangus dalam Kebakaran Hebat di Jombang, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah kebakaran besar menghanguskan rumah milik pasangan suami istri (Pasutri) M Tain (52) dan Sujiani (44) yang beralamat di Dusun Kepuhpandak, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jumat malam (17/10/2025). Sepeda motor PCX ikut hangus dalam peristiwa ini.

    Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu bermula dari dapur yang juga berfungsi sebagai gudang. Beruntung, meski api menghanguskan isi dapur, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    Sujiani, istri dari M Tain, menceritakan detik-detik kejadian. “Awalnya, sekitar pukul 22.00 WIB, saya membuka pintu dapur dan mendapati ruangan itu dipenuhi asap. Saya tidak menemukan api, dan mengira itu berasal dari pembakaran sampah di luar rumah,” ungkapnya.

    Setelah merasa aman, Sujiani kembali ke kamar untuk beristirahat, sementara suaminya, M Tain, masih terjaga menonton televisi.

    Namun, sekitar satu jam setelah itu, api berkobar. “Sekitar pukul 23.00 WIB, suami saya teriak-teriak, memberitahukan bahwa api sudah membesar di dapur. Warga sekitar langsung berdatangan untuk membantu dengan alat seadanya,” lanjut Sujiani.

    Angin yang cukup kencang memperburuk situasi dan membuat api semakin cepat menyebar. Warga yang kewalahan akhirnya meminta bantuan kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). “Akhirnya, ada saudara yang menelepon petugas Damkar untuk meminta bantuan,” lanjut Sujiani.

    Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Beberapa jam setelahnya, api dapat dijinakkan, namun sebagian besar barang-barang berharga di dalam rumah sudah ludes terbakar.

    “Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp100 juta. Di antaranya sepeda motor PCX, kulkas, kasur, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya,” kata Mukhlis Ghufron, Komandan Regu Pos Damkar Ngoro, Jombang.

    Pihak berwajib masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang merenggut banyak barang berharga ini. Kebakaran ini menambah daftar kejadian serupa yang terjadi di sejumlah wilayah di Jombang dalam beberapa waktu terakhir. [suf]

     

  • Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Kota Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Banjarmasin melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 pada masa non-tahapan pemilihan umum.

    “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harus dilakukan karena hak memilih itu kan hak konstitusional, dan ini merupakan langkah awal,” ujar anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis di Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis.

    Selain itu, Mukhlis mengatakan pemutakhiran data dilakukan sebab hal tersebut merupakan upaya menjamin kedaulatan rakyat.

    Lebih lanjut dia mengatakan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu untuk memastikan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Bawaslu hadir di sini dalam rangka untuk memastikan bahwa pemutakhiran pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan benar, lancar, dan verifikasinya itu memang betul-betul mencapai target yang dituju terkait dengan pemilih yang masih terdaftar ini, apakah masih sebagai pemilih atau sudah dicabut haknya untuk memilih karena sudah meninggal dunia,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu dengan mendatangi rumah-rumah warga, dan mencocokkan dengan data yang dimiliki pihaknya.

    Ia mengatakan sejumlah target pemutakhiran data tersebut seperti pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun setelah masa Pilkada 2024 selesai, anggota TNI/Polri yang baru pensiun, maupun warga negara yang sudah meninggal dunia.

    Untuk wilayah Kalsel, kata dia, Bawaslu kabupaten/kota sedang melakukan pemutakhiran data pada triwulan ketiga tahun 2025. Setelah itu, Bawaslu Provinsi akan menetapkan data tersebut pada rapat pleno setelah pemutakhiran triwulan keempat selesai dilakukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah terkait dugaan suap.

    Sidang pemeriksaan berlangsung secara hibrida di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Kamis.

    Sidang dilaksanakan untuk memeriksa dua Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Sabirin dan Pajrin, yang diadukan oleh seorang bernama Mukhlis.

    “Para Teradu diduga menerima suap dari satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Mukhlis.

    Dalam sidang ini, Mukhlis menyebut kedua teradu telah menerima uang dari seorang berinisial AA untuk memenangkan pasangan calon Bupati Alaidin Abu Abbas dan Wakil Bupati Anda Suhada dalam Pilkada Aceh Tengah 2024.

    Pengadu menyebutkan pada 23 November 2024 diadakan pertemuan antara Sabirin dan Pajrin dengan calon Bupati Alaidin Abu Abbas di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut Sabirin dan Pajrin bersedia membantu memenangkan pasangan calon dengan imbalan masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya karena belum tersedianya uang, disepakati uang panjar masing-masing Rp15 juta.

    Tudingan ini dibantah oleh keduanya. Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024.

    Ia menegaskan tidak pernah bertemu AA, apalagi menerima uang sebagaimana disebutkan oleh Mukhlis.

    “Teradu I tidak pernah bertemu atau pun menerima uang dari AA, baik secara langsung atau melalui pihak lain,” kata Sabirin.

    Hal senada juga disampaikan Pajrin. Kepada majelis, ia mengaku tidak berada di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena sedang memantau logistik di sejumlah kecamatan.

    “Teradu II pada pokoknya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada ataupun dari pihak lain mana pun yang memiliki hubungan dengan pasangan calon tersebut,” kata Pajrin.

    Sidang dengan majelis diketuai I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta didampingi Tharmizi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Bawaslu), dan Iskandar Agani (unsur KPU).

    Sidang dilaksanakan secara hibrida dengan ketua majelis memimpin persidangan dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Sedangkan anggota majelis dan para pihak mengikuti sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.