Xcloud.id

Tag: Mukhlis

  • Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    Bupati Bireuen Malah Bahas Lahan Terdampak Banjir Cocok untuk Sawit, Netizen: Ngawur nih Orang

    GELORA.CO – Sebuah rekaman percakapan dari lokasi banjir di Kabupaten Bireuen memicu kehebohan publik.

    Dalam video yang beredar, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya bersama Kapolres Bireuen tengah meninjau wilayah terdampak. Dilansir dari Inilah.com

    Namun, pernyataan sang bupati justru menjadi sorotan karena dianggap tidak selaras dengan kondisi warga yang masih berjuang memulihkan diri.

    Saat warga berharap pembahasan mengenai bantuan dan langkah cepat pemulihan, Bupati Mukhlis justru menyinggung soal potensi tanaman sawit di area yang terdampak banjir.

    Ia menyebut bahwa tekstur tanah di lokasi tersebut halus dan dinilai kurang cocok sebagai bahan bangunan, tetapi ideal untuk ditanami kelapa sawit.

    Ucapan itu sontak memicu reaksi beragam. Banyak warga dan warganet mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut di tengah kondisi darurat.

    Mereka menilai bahwa fokus utama saat ini seharusnya tetap pada pemulihan pascabencana, perbaikan akses warga, serta penanganan kerusakan akibat banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah.

    Beberapa warga yang berada di lokasi tampak kebingungan dengan arah percakapan tersebut.

    Mereka masih berjibaku dengan lumpur, barang-barang rusak, serta akses yang terputus.

    Harapan masyarakat sederhana: mendapatkan kepastian mengenai penyaluran bantuan, normalisasi jalur, dan dukungan untuk bangkit dari bencana.

    Situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah dan fasilitas terdampak lumpur tebal, dan sebagian warga masih bertahan di posko pengungsian.

    Kondisi itu menuntut kehadiran pejabat untuk memberikan empati, arahan pemulihan, dan keputusan cepat terkait kebutuhan mendesak.

    Momen itu kemudian viral dan jadi pembahasan luas. Publik menilai bahwa komentar pejabat, terutama saat bencana, sangat berpengaruh terhadap psikologis warga.

    Mereka mengingatkan bahwa apa pun yang disampaikan di tengah masa sulit akan ditangkap sebagai sinyal prioritas pemerintah.

    Di tengah kondisi darurat seperti ini, masyarakat berharap pemimpin turun langsung dengan fokus pada pemulihan, bukan pembahasan teknis yang tidak berkaitan langsung dengan penyintas.

    Meski analisis mengenai karakteristik tanah mungkin relevan dalam konteks pembangunan jangka panjang, penyampaiannya dianggap tidak tepat waktu ketika warga masih memulihkan diri dari bencana.

    Pernyataan itu juga memicu diskusi mengenai perlunya pejabat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar, terutama di lokasi bencana di mana masyarakat sedang berada dalam tekanan emosional.

    Empati sederhana, seperti menanyakan kondisi warga atau memastikan bantuan segera datang, dianggap jauh lebih bermakna.

    Hingga kini, warga berharap proses pemulihan di Bireuen berjalan cepat dengan dukungan pemerintah.

    Mereka menginginkan pembenahan akses jalan, perbaikan fasilitas, serta penanganan jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali menimpa.***

  • Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 

    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.

    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.

    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.

    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.

    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.

    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.

    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.

    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.

    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 
     
    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
     
    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.
     
    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.
     
    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.
     
    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.
     
    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

     
    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.
     
    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.
     
    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.
     
    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.
     
    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sepeda Motor PCX Hangus dalam Kebakaran Hebat di Jombang, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Sepeda Motor PCX Hangus dalam Kebakaran Hebat di Jombang, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Sebuah kebakaran besar menghanguskan rumah milik pasangan suami istri (Pasutri) M Tain (52) dan Sujiani (44) yang beralamat di Dusun Kepuhpandak, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jumat malam (17/10/2025). Sepeda motor PCX ikut hangus dalam peristiwa ini.

    Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu bermula dari dapur yang juga berfungsi sebagai gudang. Beruntung, meski api menghanguskan isi dapur, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    Sujiani, istri dari M Tain, menceritakan detik-detik kejadian. “Awalnya, sekitar pukul 22.00 WIB, saya membuka pintu dapur dan mendapati ruangan itu dipenuhi asap. Saya tidak menemukan api, dan mengira itu berasal dari pembakaran sampah di luar rumah,” ungkapnya.

    Setelah merasa aman, Sujiani kembali ke kamar untuk beristirahat, sementara suaminya, M Tain, masih terjaga menonton televisi.

    Namun, sekitar satu jam setelah itu, api berkobar. “Sekitar pukul 23.00 WIB, suami saya teriak-teriak, memberitahukan bahwa api sudah membesar di dapur. Warga sekitar langsung berdatangan untuk membantu dengan alat seadanya,” lanjut Sujiani.

    Angin yang cukup kencang memperburuk situasi dan membuat api semakin cepat menyebar. Warga yang kewalahan akhirnya meminta bantuan kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). “Akhirnya, ada saudara yang menelepon petugas Damkar untuk meminta bantuan,” lanjut Sujiani.

    Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman. Beberapa jam setelahnya, api dapat dijinakkan, namun sebagian besar barang-barang berharga di dalam rumah sudah ludes terbakar.

    “Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp100 juta. Di antaranya sepeda motor PCX, kulkas, kasur, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya,” kata Mukhlis Ghufron, Komandan Regu Pos Damkar Ngoro, Jombang.

    Pihak berwajib masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang merenggut banyak barang berharga ini. Kebakaran ini menambah daftar kejadian serupa yang terjadi di sejumlah wilayah di Jombang dalam beberapa waktu terakhir. [suf]

     

  • Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Kota Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Banjarmasin melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 pada masa non-tahapan pemilihan umum.

    “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harus dilakukan karena hak memilih itu kan hak konstitusional, dan ini merupakan langkah awal,” ujar anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis di Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis.

    Selain itu, Mukhlis mengatakan pemutakhiran data dilakukan sebab hal tersebut merupakan upaya menjamin kedaulatan rakyat.

    Lebih lanjut dia mengatakan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu untuk memastikan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Bawaslu hadir di sini dalam rangka untuk memastikan bahwa pemutakhiran pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan benar, lancar, dan verifikasinya itu memang betul-betul mencapai target yang dituju terkait dengan pemilih yang masih terdaftar ini, apakah masih sebagai pemilih atau sudah dicabut haknya untuk memilih karena sudah meninggal dunia,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu dengan mendatangi rumah-rumah warga, dan mencocokkan dengan data yang dimiliki pihaknya.

    Ia mengatakan sejumlah target pemutakhiran data tersebut seperti pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun setelah masa Pilkada 2024 selesai, anggota TNI/Polri yang baru pensiun, maupun warga negara yang sudah meninggal dunia.

    Untuk wilayah Kalsel, kata dia, Bawaslu kabupaten/kota sedang melakukan pemutakhiran data pada triwulan ketiga tahun 2025. Setelah itu, Bawaslu Provinsi akan menetapkan data tersebut pada rapat pleno setelah pemutakhiran triwulan keempat selesai dilakukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah terkait dugaan suap.

    Sidang pemeriksaan berlangsung secara hibrida di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Kamis.

    Sidang dilaksanakan untuk memeriksa dua Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Sabirin dan Pajrin, yang diadukan oleh seorang bernama Mukhlis.

    “Para Teradu diduga menerima suap dari satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Mukhlis.

    Dalam sidang ini, Mukhlis menyebut kedua teradu telah menerima uang dari seorang berinisial AA untuk memenangkan pasangan calon Bupati Alaidin Abu Abbas dan Wakil Bupati Anda Suhada dalam Pilkada Aceh Tengah 2024.

    Pengadu menyebutkan pada 23 November 2024 diadakan pertemuan antara Sabirin dan Pajrin dengan calon Bupati Alaidin Abu Abbas di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut Sabirin dan Pajrin bersedia membantu memenangkan pasangan calon dengan imbalan masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya karena belum tersedianya uang, disepakati uang panjar masing-masing Rp15 juta.

    Tudingan ini dibantah oleh keduanya. Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024.

    Ia menegaskan tidak pernah bertemu AA, apalagi menerima uang sebagaimana disebutkan oleh Mukhlis.

    “Teradu I tidak pernah bertemu atau pun menerima uang dari AA, baik secara langsung atau melalui pihak lain,” kata Sabirin.

    Hal senada juga disampaikan Pajrin. Kepada majelis, ia mengaku tidak berada di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena sedang memantau logistik di sejumlah kecamatan.

    “Teradu II pada pokoknya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada ataupun dari pihak lain mana pun yang memiliki hubungan dengan pasangan calon tersebut,” kata Pajrin.

    Sidang dengan majelis diketuai I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta didampingi Tharmizi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Bawaslu), dan Iskandar Agani (unsur KPU).

    Sidang dilaksanakan secara hibrida dengan ketua majelis memimpin persidangan dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Sedangkan anggota majelis dan para pihak mengikuti sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raih Adhi Makayasa, Axel Fahreza siap serahkan jiwa raga untuk negara

    Raih Adhi Makayasa, Axel Fahreza siap serahkan jiwa raga untuk negara

    Jakarta (ANTARA) – Peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa 2025 dari Akademi Angkatan Udara (AAU) Letnan Dua Axel Fahreza Aditama siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Seperti yang sudah dilaksanakan sumpah tadi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami akan menyerahkan segenap jiwa raga kami untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Axel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Axel, taruna asal Solo, Jawa Tengah, berusia 22 tahun itu, menjalani pendidikan selama tiga tahun di Akademi Angkatan Udara dan berhasil meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.

    Pelantikannya sebagai perwira remaja dilakukan dalam upacara Prasetya Perwira yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi.

    Momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga Axel Fahreza yang turut hadir sebagai undangan dalam upacara tersebut.

    Kedua orang tuanya menyampaikan rasa syukur atas pencapaian putra mereka dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengabdian yang akan dijalani.

    “Kami sangat bangga, bersyukur atas prestasi yang diraih anak kami dan semoga sukses ke depannya,” ujar sang ayah.

    Axel mengatakan pelantikan ini sebagai awal dari tugas besar dirinya sebagai perwira TNI. Dia berkomitmen untuk mengabdi kepada rakyat dan berharap dapat menjalankan amanah serta tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    “Ini merupakan sebuah langkah awal bagi kami terutama perwira 2025 untuk mengabdi kepada negara. Tentunya kami memohon doa restu kepada kedua orangtua untuk dapat mendoakan kami, dapat melancarkan seluruh kegiatan kami sehingga dapat sukses di kemudian hari,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada delapan penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Kedelapan penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa tersebut masing-masing Sermatar Alim Bimo Pratowo (Akademi Militer), Sermatar Muhammad Afridzal Mukhlis (Akademi Militer), Sermatar Menanda Putra Duta (Akademi Angkatan Laut), Sermatar Aryya Handaru (Akademi Angkatan Laut).

    Selanjutnya, Sermatar Evan Basith Reswara (Akademi Angkatan Udara), Axel Fahreza Aditama (Akademi Angkatan Udara), Brigtar Muhammad Malik Aditya Kurniawan (Akademi Kepolisian), dan Brigtar Fathan Putra Rivito (Akademi Kepolisian).

    Penghargaan Bintang Adhi Makayasa ini adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik bagi setiap matra TNI dan Polri, yakni matra darat dari Akademi Militer Magelang, matra laut dari Akademi Angkatan laut Surabaya, matra udara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, dan matra kepolisian dari Akademi Kepolisian Semarang.

    Ini merupakan penghargaan yang menjadi simbol keunggulan dan dedikasi para taruna dalam menempuh pendidikan militer dan kepolisian.

    Adhi Makayasa memiliki arti harfiah sebagai prestasi terbaik atau pencapaian tertinggi.

    Penghargaan Bintang Adhi Makayasa diberikan kepada lulusan terbaik Akademi TNI dan Polri yang secara seimbang dinilai mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek, yaitu aspek akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi, Mbak Wali Koordinasi Bersama KPK

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri acara Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sektor Tertentu Melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Acara berlangsung di Auditorium Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Selasa (17/06/2025).

    Kegiatan ini, sesuai dengan pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Serta instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka tindak pidana korupsi. Ini juga tindak lanjut dari penguatan komitmen anti korupsi pemerintah daerah pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah pada Rabu, 19 Maret 2025 di D. I. Yogyakarta.

    “Forum ini bukan sekedar pertemuan administratif. Ini adalah ruang untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu,” ujar Mbak Wali Kota Kediri Vinanda.

    Wali kota termuda ini berharap pada tahun 2025 pemenuhan MCPSP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen semata. Namun juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi yang pada akhirnya produk kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Melalui pertemuan ini, Pemkot Kediri ingin memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan integritas tidak berhenti di atas kertas. Pemenuhan indikator-indikator MCSP ke depan harus terwujud dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Kami berharap koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya pada Pemkot Kediri bisa lebih optimal. Dengan adanya pemenuhan kelengkapan pada area intervensi yang telah ditetapkan oleh KPK maka akan mempermudah kita dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.

    Mbak Wali menyadari bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh sebab itu, besar harapan KPK dapat terus mendampingi dan menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah dibangun Pemkot Kediri. Termasuk meningkatkan kinerja para pelaksana di Pemkot Kediri untuk mewujudkan budaya kerja praktik-praktik baik di seluruh lini pemerintahan.

    “Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan internal kita mampu membangun fondasi pemerintahan yang tidak hanya patuh aturan. Tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kepercayaan publik. Mari kita kuatkan komitmen untuk jadi garda terdepan dalam memerangi korupsi,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Sekretaris DPRD Rahmat Hari Basuki, Inspektur Kota Kediri Mukhlis Isnaini, dan jajaran Kepala OPD terkait. [nm/ian]

  • Kemenag Minta Maaf atas Masalah Tenda dan Pergerakan Jemaah Haji di Arafah dan Mina

    Kemenag Minta Maaf atas Masalah Tenda dan Pergerakan Jemaah Haji di Arafah dan Mina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) angkat bicara terkait keluhan sejumlah jemaah haji Indonesia yang mengalami kesulitan mendapatkan tenda di Arafah.

    Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Mukhlis M. Hanafi, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah.

    “Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” ujar Mukhlis, dikutip dari pernyataan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab masalah ini adalah keterbatasan ruang dalam tenda. Meski tenda dirancang untuk menampung hingga 350 orang, kenyataannya hanya bisa dimaksimalkan untuk 325 orang karena kondisi di lapangan.

    Selain itu, sistem pemberangkatan berdasarkan hotel juga mempersulit proses penataan jemaah di Arafah. Banyak jemaah berpindah hotel secara tidak sesuai dengan data markaz atau syarikah, sehingga menyulitkan pengelompokan mereka di tenda yang seharusnya.

    Masalah lain yang turut memperburuk kondisi adalah keterbatasan jumlah petugas haji yang harus menangani sekitar 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz. Mobilitas jemaah yang tidak terkendali juga menambah beban, terutama karena banyak yang berpindah tenda tanpa koordinasi.

    “Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” tambah Mukhlis.

    Sebagai respons, PPIH Arab Saudi telah melakukan pendataan ulang terhadap tenda yang ada di Arafah. Beberapa tenda yang semula diperuntukkan bagi petugas dan Misi Haji Indonesia juga dialihkan untuk jemaah. Tak hanya itu, PPIH juga melakukan lobi ke pihak Syarikah untuk menambah jumlah tenda yang tersedia.

  • Kemenag Jelaskan Penyebab Jemaah RI Wukuf di Tenda Cadangan Saudi

    Kemenag Jelaskan Penyebab Jemaah RI Wukuf di Tenda Cadangan Saudi

    Jakarta –

    Sebagian jemaah haji Indonesia tak bisa masuk ke tenda yang seharusnya dan berujung wukuf di tenda misi haji hingga tenda cadangan dari Kerajaan Arab Saudi. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memberi penjelasan tentang persoalan itu.

    Ketua PPIH, Muchlis M Hanafi, mengatakan persoalan penempatan jemaah di Arafah dipicu masalah teknis hingga kultural. Dia menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang sempat terjadi pada Kamis 5 Juni lalu.

    “Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” kata Mukhlis M Hanafi di Makkah, Minggu (8/6/2025).

    Mukhlis mengatakan ada sejumlah tenda yang sebenarnya masih menyisakan ruang. Tapi, jemaah tak bisa terdistribusi dengan baik karena beragam persoalan.

    “Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jemaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jemaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” ujar Mukhlis.

    Kedua, katanya, perpindahan mandiri jemaah dari hotel ke hotel juga membuat proses penempatan di Arafah terkendala. Dia mengatakan ada beragam alasan jemaah pindah hotel secara mandiri.

    Dia juga menyebut jumlah petugas di Arafah tidak sebanding dengan jemaah. Mukhlis mengatakan layanan di Arafah dikerjakan oleh petugas dari daerah kerja bandara.

    “Dengan jumlah tidak terlalu banyak, petugas harus berjibaku melayani lebih dari 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz di Arafah. Ini menyebabkan kesulitan dalam membantu petugas markaz dalam mengatur penempatan secara disiplin. Bahkan, banyak petugas yang kelelahan,” tuturnya.

    “Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” ujarnya.

    Situasi itu berdampak pada gangguan distribusi konsumsi jemaah. Selama di Arafah, jemaah haji Indonesia mendapatkan lima kali makan pada 8-9 Zulhijjah 1446 H.

    Penempatan jemaah yang tidak sesuai rencana menyulitkan pihak syarikah melakukan distribusi makanan. Dia mengatakan sebagian jemaah tidak mendapat jatah makan tepat waktu.

    “Sebagian jemaah tidak mendapatkan jatah makan tepat waktu karena data distribusi di Markaz/Syarikah tidak cocok dengan kondisi riil,” ujar Mukhlis.

    Muchlis kemudian menjelaskan solusi yang dilakukan PPIH untuk mengurai masalah itu. Salah satunya ialah memasukkan jemaah ke tenda yang masih sepi, menggunakan tenda cadangan, tenda misi haji hingga tenda kerajaan untuk menampung jemaah.

    “Pemetaan ulang menunjukkan bahwa beberapa tenda masih menyimpan kapasitas tambahan. Tiga tenda petugas di wilayah Markaz 105 (Syarikah Rifadah) dialihfungsikan dan dipakai untuk menampung jemaah yang belum kebagian tempat,” paparnya.

    Upaya lain ialah melobi pihak syarikah untuk menyiapkan tambahan tenda. Setelah itu, tenda utama Misi Haji Indonesia juga dipakai untuk lokasi wukuf jemaah.

    “Tenda utama Misi Haji Indonesia pada akhirnya juga digunakan untuk menampung jemaah terdampak overkapasitas,” ujar Mukhlis.

    Sejumlah petugas juga terlihat wukuf di luar tenda sambil memegang payung demi memberi ruang ke jemaah di dalam tenda. Dia juga menyebut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief melobi Saudi hingga akhirnya ada sekitar 2.000 jemaah yang ditempatkan di tenda-tenda cadangan resmi Saudi.

    “Melalui upaya-upaya tersebut, kepadatan mulai terurai dan saat puncak wukuf, seluruh jemaah sudah berada di tenda untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

    Layanan di Mina hingga 13 Zulhijah

    Muchlis juga menjelaskan layanan di Mina. Dia mengatakan PPIH akan memberi layanan kepada jemaah di Mina hingga 13 Zulhijah atau Senin (9/6).

    “Kami siapkan layanan bagi jemaah nafar awal maupun nafar tsani. Layanan baik tenda maupun konsumsi di Mina akan tetap diberikan hingga seluruh jemaah kembali ke hotel di Makkah,” katanya Muchlis.

    Dia mengatakan PPIH memberi kebebasan kepada jemaah untuk memilih nafar awal atau nafar tsani. PPIH terus mendata usulan jemaah untuk penjemputan.

    “Pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya sekitar 60% mengambil nafar awal, sedang 40% mengambil nafar tsani. Data tahun ini masih direkonsiliasi. Apapun pilihan jemaah, kita tetap berikan pelayanan sampai fase akhir mabit di Mina pada 13 Zulhijah 1446 H,” ujarnya.

    (haf/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini