Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Purbaya Bakal Naikkan Anggaran TKD, Efisiensi Batal?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim telah menyepakati dengan Komisi XI DPR untuk meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

    Sebagaimana diketahui, anggaran TKD pada RAPBN 2026 dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun.

    Purbaya menyebut beberapa kebijakan yang akan dikeluarkannya dalam jangka pendek di antaranya adalah meningkatkan kembali anggaran TKD. Hal itu berkaca dari respons daerah yang ramai menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemda.

    Menkeu yang baru dilantik awal pekan ini oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran TKD itu turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Karena anggarannya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menyadari hal itu, saya dengan Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR] dengan izin Pak Misbakhun, ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transfromasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Tujuan Purbaya untuk meningkatkan kembali TKD adalah untuk mengendalikan keresahan pemda. Dia berharap dengan anggaran TKD yang ditingkatkan nantinya pemda bisa membangun ekonomi daerah dengan tenang. Menurutnya, hal itu mendapatkan dukungan dari Komisi Keuangan DPR.

    Usai acara, Purbaya mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Namun, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan.

    “Ya akan ditingkatkan. Didiskusikan dengan Komisi XI. Belum ada [angka kenaikannya],” terang pria yang pernah menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

    Sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menyebut pihaknya akan menerima masukan dari fraksi-fraksi di DPR yang banyak menyoroti soal pemangkasan TKD.

    “Belum tahu [akan ada perubahan atau tidak]. Tentunya masukan itu nanti masuk ke pemerintah, nanti update-nya ditunggu saja,” katanya, Kamis (10/9/2025).

    Pada rapat perdana Kemenkeu dan Komisi XI DPR yang dihadiri Menkeu Purbaya, sejumlah anggota DPR mengeluhkan keputusan memotong anggaran TKD itu.

    Misalnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi Glokar, Melchias Marcus Mekeng menilai pemotongan itu bisa memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

    “Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya, Sri Mulyani: Saya Pamit Undur diri – Page 3

    Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya, Sri Mulyani: Saya Pamit Undur diri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan Serah Terima Jabatan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Keuangan Baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi dirinya yang diberikan kepercayaan, tugas, mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia.

    “Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut,” kata Sri Mulyani.

    Selain itu, Sri Mulyani juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini telah membantu dirinya mengatur keuangan negara.

    “Sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini. Selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati,” ujarnya.

    Ia memahami bahwa tidak mudah dalam mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi.

    “Saya berterima kasih juga kepada semua pihak. Terutama para Rekan Kabinet, Pak Menko Perekonomian yang sering menjadi patner kami,” kata dia. 

    Namun juga para Menteri-Menteri yang lain di dalam Kabinet. Rekan-rekan dari Legislatif, Pak Misbakhun dan Komisi XI, Badan Anggaran dan komisi-komisi lainnya. Dari Lembaga Yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi dan juga masyarakat luas,” ujarnya.

     

  • Airlangga hingga Pejabat BI Hadiri Sertijab Menkeu Purbaya

    Airlangga hingga Pejabat BI Hadiri Sertijab Menkeu Purbaya

    Jakarta –

    Sejumlah pejabat negara menghadiri serah terima jabatan menghadiri serah terima jabatan Menteri Keuangan hari ini, Selasa (9/9). Seperti diketahui, Sri Mulyani akan menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) kemarin.

    Pantauan detikcom diGedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di lokasi. Hadir juga Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga terlihat mendatangi Kantor Kemenkeu. Komisi XI DPR RI sendiri merupakan mitra kerja Sri Mulyani semasa masih menjabat sebagai Menkeu.

    Nama-nama lain yang tampak hadir antara lainDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti,Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Aida Suwandi Budiman, dan lainnya.

    Sementara itu, lobi Gedung Djuanda 1 tampak dipadati para pegawai Kementerian Keuangan yang menunggu kedatangan Sri Mulyani. Beberapa di antara mereka terlihat membawa bunga. Sri Mulyani sendiri tiba sekitar pukul 10.15 WIB.

    Kedatangan Seri Mulyani langsung disambut para pegawai Kemenkeu. Mereka mengucapkan terima kasih hingga memberikan semangat.

    “Terima kasih ibu,” ujar para pegawai Kemenkeu.

    “Semangat ibu,” kata mereka kepada Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung hari ini, Selasa (9/9/2025), Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.

    Tamu undangan telah berdatangan ke Gedung Kementerian Keuangan, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Anggota Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi.

    Foto: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).

    Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.

    Foto: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Purbaya menegaskan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan berfokus agar ekonomi bisa menuju ke arah 6%.

    “Kalau tahun ini 8% mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya dicapai,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (8/9/2025).

    Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal II naik menjadi 5,12%. Kuartal III, ekonomi diperkirakan sedikit melambat karena belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah.

    “Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let’s say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” terangnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Golkar Tegaskan Hanya Akui SOKSI Kubu Misbakhun Usai Menkum Terbitkan SK

    Golkar Tegaskan Hanya Akui SOKSI Kubu Misbakhun Usai Menkum Terbitkan SK

    Jakarta –

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman menerbitkan surat keputusan (SK) terkait persetujuan perubahan kepengurusan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Partai Golkar menegaskan pihaknya hanya mengakui SOKSI pimpinan Mukhamad Misbakhun.

    Golkar mengacu pada SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001556.AH.01.08.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan SOKSI. Melalui SK itu, Kemenkum mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Jakarta pada 20 Mei lalu yang dibuka langsung oleh Ketum Bahlil Lahadalia.

    “Kami memberikan selamat dan penghargaan kepada jajaran Depinas SOKSI yang baru mendapatkan pengesahan dari Kemenkum,” ujar Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz Arafiq kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

    Fahd menegaskan SK Kemenkum itu menutup pihak lain yang berupaya mengklaim sebagai pengurus sah SOKSI. Oleh karena itu, Golkar tidak akan mengakui kepengurusan SOKSI selain kubu Misbakhun.

    Fahd juga menyebut Golkar memastikan hanya ada satu SOKSI yang diakui sebagai pilar historis sekaligus pendiri partai berlambang beringin tersebut.

    Lebih lanjut, Fahd menyatakan legitimasi atas Depinas SOKSI hanya melekat pada kepengurusan yang sudah mendapat pengesahan resmi dari negara. Golkar berharap SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun segera meningkatkan konsolidasi organisasi dan memperkuat kaderisasi.

    “Golkar meyakini, bersama SOKSI yang sah, kami akan memperkuat posisi sebagai partai besar, modern, dan relevan dengan tantangan bangsa,” imbuhnya.

    Dalam dokumen yang diterima, SK kepengurusan SOKSI termaktub dalam nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). SK ini diterbitkan 2 September 2025.

    Dalam SK tersebut dijabarkan susunan pengurus dan pengawas:

    Ketua Umum: Mukhamad Misbakhun
    Sekjen: Puteri Anetta Komarudin
    Bendum: Anak Agung Bagus Mahendra Putra
    Ketua: Ahmadi Noor Supit.

    (azh/azh)

  • Menkum Terbitkan SK SOKSI Resmi Pimpinan Misbakhun

    Menkum Terbitkan SK SOKSI Resmi Pimpinan Misbakhun

    Jakarta –

    Menteri Hukum Supratman menerbitkan surat keputusan (SK) terkait persetujuan perubahan kepengurusan Sentral Organisasi Karyawan Sewadiri Indonesia (Soksi). SK ini menegaskan pengesahan hasil Munas Soksi pada bulan Mei lalu.

    Dalam dokumen yang diterima, SK kepengurusan Soksi termaktub dalam nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). SK ini diterbitkan 2 September 2025.

    Dalam SK tersebut dijabarkan susunan pengurus dan pengawas:

    Ketua Umum: Mukhamad Misbakhun
    Sekjen: Puteri Anetta Komarudin
    Bendum: Anak Agung Bagus Mahendra Putra
    Ketua: Ahmadi Noor Supit.

    Sebelumnya, Kader Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) periode 2025-2030. Misbakhun terpilih lewat Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, sejak Selasa (20/5) malam.

    “Mengangkat, menetapkan, dan mengesahkan saudara Dr. H. Mukhamad Misbakhun S.E., M.H sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI masa bakti 2025-2030,” ucap Kamarudin saat membacakan hasil sidang pleno pemilihan Ketum SOKSI, Rabu (21/5).

    “Saya terima dengan bismillah, dengan mengharapkan pertolongan Allah, dan dengan dukungan kader SOKSI seluruh Indonesia, saya terima pataka ini untuk dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tutur Misbakhun.

    (idn/gbr)

  • Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa dualisme organisasi sayap Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) telah berakhir setelah kubu Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum SOKSI hasil Musyawarah Nasional pada Mei 2025 diakui Kementerian Hukum.

    Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz Arafiq pun mengucapkan selamat kepada Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun.

    “Kami memberikan selamat dan penghargaan kepada jajaran Depinas SOKSI yang baru mendapatkan pengesahan dari Kemenkum,” kata Fahd di Jakarta, Jumat.

    Sikap resmi Partai Golkar itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0001556.AH.01.08.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan SOKSI.

    SK tersebut ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Kemenkum Widodo atas nama Menteri Hukum RI pada 2 September 2025.

    Fahd menegaskan SK Kemenkum itu menutup pihak lain yang berupaya mengklaim sebagai pengurus sah SOKSI. Oleh karena itu, DPP Golkar tidak akan mengakui kepengurusan SOKSI selain kubu Misbakhun.

    Dengan sikap itu, dia mengatakan Golkar mengakui hanya ada satu SOKSI yang diakui sebagai pilar historis sekaligus pendiri partai berlambang beringin tersebut.

    “SK ini menegaskan bahwa SOKSI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun adalah satu-satunya ormas sah pendiri Partai Golkar,” katanya.

    Dia pun menyatakan bahwa legitimasi atas Depinas SOKSI hanya melekat pada kepengurusan yang sudah mendapat pengesahan resmi dari negara.

    DPP Partai Golkar juga mengharapkan SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun segera meningkatkan konsolidasi organisasi dan memperkuat kaderisasi.

    “Golkar meyakini, bersama SOKSI yang sah, kami akan memperkuat posisi sebagai partai besar, modern, dan relevan dengan tantangan bangsa,” katanya.

    Sebelumnya, SOKSI terpecah menjadi dua kubu kepengurusan, SOKSI pimpinan Ali Wongso Sinaga dan SOKSI pimpinan Ahmadi Noor Supit.

    SOKSI kubu Ahmadi menggelar Munas XII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Mei 2025. Munas itu secara aklamasi memilih Misbakhun menjadi pengganti Ahmadi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.