Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Soeharto Berjasa dalam Program Transmigrasi

    Soeharto Berjasa dalam Program Transmigrasi

    Jakarta –

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kembali membicarakan jasa Presiden ke-2 RI Soeharto menjelang rencana pemberian gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November. Bahlil mengatakan Soeharto berjasa dalam pembangunan RI lewat program transmigrasi.

    Hal itu disampaikan saat dirinya membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Papua Selatan di Merauke, Jumat (7/11/2025). Program transmigrasi era Orde Baru itu dinilainya berperan besar membentuk potret kebinekaan dan persatuan bangsa di Tanah Papua.

    “Begitu indahnya kita melihat keragaman, saudara kita dari Jawa memiliki peran bagi kemajuan di Merauke. Yang menampilkan tarian tadi anak-anak (dari orang tua asal) Jawa-Merauke, Manado-Merauke, bahkan sudah bercampur semua suku Nusantara di tanah ini. Itu bagian dari jasa Pak Harto dengan program transmigrasi. Potret persatuan Indonesia tercermin di Merauke. Papua Selatan provinsi NKRI. Itu semua proses yang panjang, jasa Pak Harto,” kata Bahlil dilansir Antara.

    Bahlil menilai program transmigrasi yang digagas Soeharto bukan hanya menggerakkan pembangunan wilayah timur Indonesia, tetapi juga menanamkan semangat persaudaraan lintas suku dan daerah.
    Dengan begitu, menurutnya, sudah sepantasnya Partai Golkar memperjuangkan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional.

    “Oleh karena itu, dengan catatan panjang, dengan kemajuan yang ditorehkan Pak Harto, yang menjaga persatuan Indonesia, menciptakan swasembada pangan, menjadikan Indonesia disegani di Asia, maka Partai Golkar mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional,” ujarnya.

    Selain menyoroti warisan Soeharto, Bahlil menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar juga menjadi simbol konsolidasi dan komitmen terhadap persatuan nasional.

    “Kami datang dengan formasi lengkap untuk menunjukkan bahwa kami siap melayani rakyat di seluruh Indonesia,” kata Bahlil.

    Dengan semangat kebersamaan yang terinspirasi dari sejarah panjang pembangunan nasional, Partai Golkar menegaskan tekad untuk terus berkontribusi menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negeri.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil didampingi sejumlah petinggi Partai Golkar, antara lain Sekjen Muhamad Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, Wakil Ketua Umum Adies Kadir, Wakil Ketua Umum Emanuel Melkades Laka Lena, Ketua Muhammad Misbakhun, Ketua Puteri Komarudin, dan Ketua Mustafa Radja.

    (fca/fca)

  • Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT

    Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT

    Komisi XI Dukung Menkeu Purbaya, Pelaku Rokok Ilegal Akan Dibina Lewat Kawasan KIHT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mendukung langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berencana mengedepankan pembinaan bagi pelaku usaha rokok ilegal melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
    Dia menilai, pendekatan dari kementerian pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa itu merupakan strategi pemberantasan yang lebih konstruktif dan berorientasi jangka panjang.
    “Banyak pelaku usaha kecil ingin beroperasi secara legal tetapi kurang akses dan pendampingan. Pembinaan akan memberi jalan yang lebih realistis bagi mereka,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
    Misbakhun menjelaskan, pendampingan dan pengintegrasian KIHT akan mendorong mereka masuk ke dalam sistem.
    Dengan demikian, kata dia, KIHT akan memberi kepastian usaha sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara.
    “Intinya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam sistem, bukan membuat mereka semakin terpinggirkan. Dengan begitu, negara dan pelaku usaha sama-sama diuntungkan,” tuturnya.
    Lalu, Misbakhun menegaskan pentingnya optimalisasi KIHT sebagai instrumen pembinaan.
    Dia menyebut kawasan tersebut sebagai ruang transisi yang menyediakan lingkungan produksi legal, fasilitas bersama, dan pendampingan teknis.
    “KIHT adalah jembatan dari sektor gelap ke industri resmi. Dengan tata kelola terpusat, pengawasan dan kapasitas produksi bisa meningkat tanpa beban biaya besar,” kata Misbakhun.
    Meski begitu, Misbakhun tetap menekankan betapa pentingnya pengawasan ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu terhadap produksi dan peredaran rokok ilegal.
    “Pelaku usaha yang ingin berubah harus difasilitasi, tetapi yang melanggar tetap harus ditindak tegas. Ini soal menjaga keadilan dan kepatuhan dalam industri,” bebernya.
    Sementara itu, terkait keputusan pemerintah yang tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok pada 2026, Misbakhun menilai sudah tepat.
    Sebab, stabilitas tarif akan memberi kepastian bagi industri dan menjaga pasar tetap sehat.
    “Kombinasi pembinaan, penguatan KIHT, dan stabilitas tarif CHT merupakan formula komprehensif untuk menekan rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan skema tarif cukai dan pengaturan lain untuk mengajak
    produsen rokok ilegal
    bergabung ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan itu bertujuan mengendalikan peredaran rokok ilegal sekaligus memasukkan produksinya ke jalur yang legal dan terpantau.
    “Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan di kantor DPD RI Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Purbaya mengatakan bahwa terkait besaran tarif cukai yang disiapkan, diakuinya perhitungannya belum final.
    Untuk itu, Pemerintah katanya sedang berdiskusi intens dengan pelaku usaha yang berminat masuk ke KIHT serta pelaku industri lain untuk menemukan formulasi yang tepat.
    Berbeda dengan pendahulunya, Purbaya menekankan bahwa pendekatan pemerintah saat ini bukan untuk menghancurkan pelaku usaha rokok ilegal, melainkan membina agar mereka beralih ke produksi yang legal.
    Menurutnya, dengan memasukkan produsen ilegal ke jaringan produksi legal, negara mendapat pemasukan yang lebih adil dan peredaran rokok bisa lebih terkendali.
    Purbaya menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah menciptakan level playing field agar semua pelaku usaha yang memperoleh keuntungan turut memberi kontribusi pajak dan cukai yang seharusnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dekatkan Golkar dan Rakyat, SOKSI Bagikan Sembako ke Sopir Ojek di Jakarta

    Dekatkan Golkar dan Rakyat, SOKSI Bagikan Sembako ke Sopir Ojek di Jakarta

    Jakarta –

    Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar bakti sosial berupa pembagian ribuat paket sembako untuk para tukang ojek di Jakarta. Bakti sosial ini digelar untuk mendekatkan Partai Golkar dengan rakyat.

    “Ini dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun kepada wartawan lewat pesannya, Minggu (2/11/2025).

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan SOKSI merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, SOKSI pun selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

    “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengatakan SOKSI ingin selalu hadir di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.

    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas SOKSI. Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) SOKSI dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.

    (maa/maa)

  • Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Digitalisasi Keanggotaan, Soksi Gandeng Komunitas Ojol

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.

    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.

    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.

    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.

    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.

    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Jakarta: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar 5.0 kepada sejumlah perwakilan masyarakat yang telah bersedia menjadi anggota Partai Golkar. Penyerahan KTA tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi keanggotaan partai sekaligus mempererat hubungan antara kader Golkar dengan masyarakat.
     
    “Ini (Soksi) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, saat menggelar bakti sosial bersama para tukang ojek di Jakarta, Sabtu 1 November 2025.
     
    Kegiatan bertema ‘Soksi Berbagi’ itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Menurut Misbakhun, kegiatan sosial merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

    Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan, Soksi merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar. Misbakhun menegaskan, Soksi selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.
     
    Misbakhun ingin masyarakat tahu bahwa Soksi adalah bagian dari Partai Golkar. “Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dulu ada,” ujarnya.
     
    Oleh karena itu, Soksi ingin ada di tengah rakyat. Bakti sosial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan hal itu.
     
    “Kalau Golkar melakukan hal yang sama, masa ormas yang mendirikannya tidak melakukan upaya serupa untuk mendekatkan diri ke rakyat?,” kata Misbakhun.
     
    Baksos untuk para pengemudi ojek itu dihadiri para pengurus Depinas Soksi. Ketua Dewan Pakar Soksi Bomer Pasaribu dan para koordinator wilayah (korwil) Soksi dari berbagai daerah juga tampak hadir di acara tersebut.
     
    Setidaknya ada 1.600 paket sembako yang dibagikan dalam kegiatan di kantor Depinas SOKSI, Jalan Raya Pasar Minggu, Kalibata, Jakarta Selatan itu. Setiap paket sembako dikemas dalam tas merah bergambar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan banyak bergantung pada skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).

    Ia menilai kebijakan berbagi beban pembiayaan antara fiskal dan moneter itu sebaiknya tidak lagi menjadi andalan di luar masa krisis.

    Menurut Purbaya, burden sharing pertama kali diterapkan saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah menghadapi lonjakan kebutuhan pembiayaan fiskal. Kala itu, BI, dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer untuk membantu menutup defisit.

    Namun, setelah situasi darurat berakhir, bank sentral kini hanya dapat membeli SBN di pasar sekunder.

    Saat ini pun pemerintah dan BI kembali menjalankan ‘burden sharing’ berdasarkan SKB terbaru beberapa bulan lalu. Keduanya menyepakati berbagi beban bunga pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan 3 Juta Rumah. 

    Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat memanfaatkan skema tersebut.

    “Itu waktu krisis kemarin kan, Covid. Kami dari Istana enggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan? Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu,” terangnya di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025). 

    Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menegaskan pentingnya menjaga independensi kebijakan moneter. Ia menilai keterlibatan BI yang terlalu jauh dalam pembiayaan fiskal berisiko menyeret bank sentral ke ranah politik dan mengaburkan batas otoritas.

    Purbaya menjelaskan bahwa bank sentral dipisahkan dengan pemerintah agar politik tidak memengaruhi independensi otoritas moneter. Sebab, apabila hal itu terjadi, dampaknya bisa jangka panjang.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut skema burden sharing yang terus menerus dilakukan seolah-olah menggabungkan kembali pemerintah dan bank sentral. 

    “Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral me-monetize kebijakan fiskal, itu yang enggak boleh sebetulnya. Di moneter itu holy grail yang enggak boleh dijadiin satu, tetapi waktu krisis mungkin enggak apa-apa. Ke depan akan kami hindari sebisa mungkin,” tuturnya. 

    Adapun BI diketahui aktif membeli SBN pemerintah melalui pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam beberapa kesempatan bahwa kebijakan itu sejalan dengan kebijakan moneter bank sentral. 

    Dengan tidak adanya opsi burden sharing, pemerintah bakal mencari opsi lain untuk menjaga batas defisit APBN sebesar 3%.

    Per September 2025, APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Opsi Ganti Terminologi

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk mengganti terminologi burden sharing. Pada rapat dengan Komisi XI DPR membahas Laporan Kinerja Kuartal III/2025, Senin (22/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo diminta untuk mencari terminologi baru terkait dengan berbagi beban pembiayaan fiskal antara otoritas fiskal dan moneter. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, yang menilai terminologi burden sharing pascapandemi membuat bingung publik. Pasalnya, dia menegaskan bahwa burden sharing untuk program prioritas Prabowo tidak sama dengan yang diterapkan saat pandemi di mana bank sentral bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana (primer) karena kondisi darurat. 

    “Saya cuma ingin menyampaikan, apakah ada nama lain selain burden sharing dalam rangka dukungan bapak itu [untuk program pemerintah], karena nanti takutnya membingungkan dengan burden sharing kita [untuk penanggulangan] covid-19 kemarin. Ini perlu diberikan titling judul baru supaya orang enggak bingung,” ujarnya kepada Perry dan jajaran Dewan Gubernur BI di ruang rapat Komisi XI, dikutip Selasa (23/9/2025). 

    Pendapat Misbakhun itu pun diamini oleh Perry. Gubernur BI dua periode itu lalu menjelaskan bahwa sinergi otoritas moneter dan fiskal yang dilakukan saat ini berbeda dengan yang dilaksanakan selama tiga tahun pandemi. 

    Misalnya, saat era pagebluk, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

    “Dalam [kondisi] extraordinary itu, BI bisa membeli SBN dari pasar primer karena pas covid pasar berhenti. Pemerintah enggak bisa menjaul SBN, tetapi suku bunga di sekitar 8-9%. Tapi hanya tiga tahun ini saja,” terang Perry. 

    Pada saat pandemi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI pun membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Dana yang dihasilkan dari pembelian SBN pemerintah oleh BI akan digunakan untuk membeli barang kebutuhan publik atau public goods dan non-public goods, serta juga vaksin. 

    Sementara itu, untuk burden sharing kali ini, di mana defisit APBN kembali normal di bawah 3% terhadap PDB, BI tidak boleh membeli SBN dari pasar primer. Bank sentral hanya membeli SBN di pasar sekunder, di mana nilainya tahun ini per 15 September 2025 sudah melebihi Rp217 triliun.  

    “Jadi betul sekali istilah burden sharing harus kami… nanti kami cari terminologi yang baru,” ujar Perry. 

  • Komisi XI DPR: PP 38 Tahun 2025 jadi terobosan untuk pembiayaan daerah

    Komisi XI DPR: PP 38 Tahun 2025 jadi terobosan untuk pembiayaan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif langkah strategis pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

    Menurut Misbakhun, regulasi baru ini merupakan terobosan penting yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “PP 38 Tahun 2025 adalah jawaban atas kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut memberi peluang bagi pemda dan korporasi negara untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan terukur.

    Skema ini dinilai mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis di daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini sering terkendala akses pendanaan komersial.

    “Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga dapat ditekan dibandingkan jika pemda atau BUMD mencari pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya.

    Ia menambahkan Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence), serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

    “Kami di DPR akan memastikan fasilitas ini digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari, baik bagi APBN maupun APBD,” tegasnya.

    Misbakhun berharap penerbitan PP Nomor 38 Tahun 2025 dapat memperkuat sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong BUMN dan BUMD lebih ekspansif dalam menjalankan mandat pembangunan nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Pro Kontra Gaya Koboi Purbaya, Dikritik Hasan Nasbi hingga Misbakhun

    Bisnis.com, JAKARTA — Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai sorotan banyak pihak. Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, adalah salah satunya. Dia meminta Purbaya tidak banyak banyak menyinggung kinerja menteri lainnya di ruang publik.

    Bagi Hasan Nasbi yang sekarang mendapat jatah kursi komisaris BUMN itu, pola komunikasi Purbaya itu mengesankan sedang menunjukkan kelemahan terkait soliditas internal pemerintah. Dia menyarankan supaya upaya koreksi termasuk kritik terhadap kementerian lainnya dilakukan dalam ruangan tertutup. 

    “Kalau dilakukan di ruang terbuka, kita nanti meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujar Hasan di akun Youtubenya. 

    Dalam catatan Bisnis, sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan (Menkeu), Purbaya tidak hanya mengeluarkan kebijakan kontroversial, tetapi sikap dan perkatannya juga seringkali memicu sorotan. 

    Pada hari pertama menjadi menkeu, misalnya, Purbaya sempat bikin geger publik karena mengeluarkan pernyataan tentang demo Agustus 2025. Selain itu, Purbaya juga kerap mengkritik secara terbuka tokoh-tokoh publik lainnya entah kearena kinerja atau sebatas mengomentari ruangan kerja menteri. 

    Komentar-komentar inilah yang memicu kritikan dari banyak pihak. Selain Hasan Nasbi, kritik juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun, yang juga meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kementerian lain. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.” 

    Tanggapan Purbaya

    Sementara itu, Purbaya merespons santai kritikan yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi. Purbaya meyakini saat ini kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia akan terus membaik seiring dengan sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.

    Dia menuturkan bahwa kepercayaan masyarakat memang sempat turun drastis pada September 2025 atau usai aksi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia. 

    Purbaya kemudian menunjukkan bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sempat berada di level 101,5 pada September 2025 (turun drastis dari 117,3 pada bulan sebelumnya). Kendati demikian, IKKP kembali meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025.

    Sejalan, survei LPS juga menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 90,5 pada September 2025. Indeks itu kembali naik ke 96,5 pada Oktober 2025. “[IKK] menuju ke arah positif, ke arah 100 lagi. Jadi sudah baik. Daya belinya membaik dan sentimen ke pemerintahan, ke Pak Presiden Prabowo, juga sudah baik,” ujar Purbaya, Senin (27/10/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, ke depan pemerintah hanya akan fokus menjalankan program-program akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner LPS itu juga tak menampik bahwa gaya komunikasinya sempat menjadi sorotan karena terkesan blak-blakan, seperti ketika meminta kementerian/lembaga lain mempercepat belanjanya. Hanya saja, dia menggarisbawahi akselerasi belanja pemerintah pada kuartal IV/2025 hanya arahan Prabowo.

    “Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah Bapak Presiden. Jadi saya gak berani gerak sendiri. Jangan menganggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan Bapak Presiden,” kata Purbaya.

    Semobil dengan Misbakhun 

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun duduk dalam satu mobil saat menuju ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025). Keduanya membantah bahwa tengah bersilang pendapat. 

    Purbaya dan Misbakhun terlihat menumpang di dalam mobil dinas Menkeu. Keduanya turun di lobi Gedung Juanda, Kemenkeu, Jakarta. Menurut Purbaya, keduanya berdiskusi masalah dan kebijakan ekonomi serta koordinasi antara pemerintah dan DPR. Sebagaimana diketahui, Menkeu merupakan mitra kerja dari Komisi Keuangan DPR itu. 

    “Yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal enggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun,” terangnya kepada wartawan sesampainya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Purbaya pun menilai pertemuan dengan Misbakhun dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR tengah bertikai. Khususnya setelah kritik dari Misbakhun atas gaya komunikasi Purbaya yang dinilai menyoroti kinerja kementerian/lembaga lain. 

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Sementara itu, Misbakhun mengemukakan bahwa hubungannya dengan Purbaya sangat baik. Dia menyebut Menkeu yang baru satu bulan lebih menjabat itu turut memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi selama dia menjabat Bendahara Negara. 

    Politisi Partai Golkar itu juga menyebut Purbaya selaku pembantu Presiden meminta dukungan DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” terang Misbakhun.

    Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik komunikasi politik Purbaya. Pada suatu forum diskusi, pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu meminta agar pengganti Sri Mulyani Indrawati itu berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian/lembaga lain. 

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

  • Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Katanya Saya Sama Pak Misbakhun Ribut, Padahal Nggak Pernah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu dirinya dan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal ini terjadi karena pernyataan Misbakhun yang meminta Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Purbaya mengatakan bahwa dirinya baru saja makan siang bersama di sebuah restoran sambil berdiskusi terkait kebijakan ekonomi. Dalam makan siang tersebut, Purbaya mengaku ia ditraktir oleh Misbakhun.

    “Itu kan di media banyak keributan. Katanya saya sama pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Jadi, tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan, oh dia makan, Pak Misbakhun pun makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun di restoran. Jadi, pada dasarnya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, saling mendukung,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    Purbaya mengatakan, pertemuan itu sekaligus menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI saling mendukung satu sama lain. Artinya, kesan ada konflik antara Kemenkeu dan Komisi XI tidak benar.

    “Diskusi aja gimana bagusnya ke depan. Gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa keuangan sama Komisi XI berantem. Kan ada yang bikin tuh,” katanya.

    Purbaya mengatakan, sebenarnya Komisi XI juga mendukung dirinya menyambangi kementerian lainnya untuk memantau anggaran agar penyerapannya sesuai target. Hal ini guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

    “Beliau mendukung malah. Tujuannya adalah supaya anggarannya lebih cepat. Saya butuh di triwulan IV ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%. Jadi semuanya harus belanja kira-kira. Kan saya nggak pernah komentarin. Kementerian ini, program kamu jelek,” katanya.

    Di tempat yang sama, Misbakhun juga menegaskan hal serupa bahwa hubungan dengan Purbaya baik-baik saja.

    “Bahwa tidak terjadi apapun di antara kita dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi, pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan,” katanya.

    Misbakhun mengatakan dirinya maupun fraksi Partai Golkar juga mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Purbaya. Hal ini guna membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

    “Dan saya sampaikan bahwa Partai Golkar sebagai partai pendukung utamanya Bapak Presiden Prabowo akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

    Tonton juga video “Misbakhun Tanggapi Defisit APBN” di sini:

    (ara/ara)

  • DPR Soroti Rp 234 T Mengendap di Bank: Kalau Dikelola Cepat dan Tepat Bisa Ciptakan Lapangan Kerja – Page 3

    DPR Soroti Rp 234 T Mengendap di Bank: Kalau Dikelola Cepat dan Tepat Bisa Ciptakan Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR , Mukhamad Misbakhun, menyoroti temuan Kementerian Keuangan terkait masih tingginya dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi simpanan kas daerah di perbankan per akhir September 2025 tercatat mencapai Rp 234 triliun, terdiri atas dana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

    “Angka Rp 234 triliun itu bukan jumlah kecil dan seharusnya jadi perhatian bersama agar bisa dimanfaatkan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan belanja daerah,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10/2025).

    Misbakhun menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana transfer ke daerah (TKD) seharusnya dikelola secara efisien dan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

    “Dana TKD itu dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kalau dikelola dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Misbakhun.

    Meski demikian, Misbakhun menegaskan permasalahan dana mengendap tidak boleh dilihat semata sebagai kelalaian daerah, melainkan harus ditelusuri secara komprehensif untuk menemukan akar penyebabnya.

    “Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN, penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan proses pengadaan, atau karena faktor kehati-hatian Pemda dalam menjaga kas daerah,” jelasnya.

    Untuk itu, Misbakhun mendorong Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi, pembinaan, dan monitoring kepada Pemda dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Langkah ini diperlukan agar realisasi belanja daerah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi hasil, terutama menjelang penutupan tahun anggaran 2025,” pungkasnya.

     

     

     

  • Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah

    Ziarah ke TMP Kalibata, Golkar DKI: Penghormatan terhadap sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta turut serta dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai tersebut dengan mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.

    Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangannya, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari penghormatan terhadap sejarah dan para pendiri partai.

    “Kegiatan ini adalah rangkaian HUT Partai Golkar ke-61 tahun,” ujar Zaki.

    Tradisi dari jajaran pengurus DPP Partai Golkar itu menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan HUT Golkar yang setiap tahunnya diisi dengan refleksi nilai perjuangan dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    Dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, ziarah berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara tokoh-tokoh nasional, termasuk sejumlah pendiri dan pejuang Partai Golkar yang turut menorehkan sejarah dalam perjalanan politik Indonesia.

    Tak hanya itu, kata Zaki, ziarah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh nasional serta pendiri Golkar yang telah berjasa dalam membangun partai, mulai dari masa sekretariat pertama hingga saat ini.

    “Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada hari ini memberikan penghormatan ziarah kepada tokoh nasional dan tokoh Golkar yang berjasa membangun Partai Golkar,” kata Zaki.

    Menurut dia, upacara ziarah itu tidak hanya sekadar memperingati sejarah, tetapi juga meneguhkan komitmen Partai Golkar untuk selalu eksis dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera.

    Khusus untuk kader Golkar di Jakarta, dia menyampaikan harapannya agar seluruh kader di ibu kota mampu menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.

    “Harapannya, seluruh kader Partai Golkar, utamanya yang ada di Jakarta, agar terus membuat suasana yang nyaman, aman, damai, dan tenteram dalam rangka mendukung pemerintah membangun, baik Provinsi Jakarta maupun Indonesia pada umumnya,” tutur Zaki.

    Dia pun menekankan seluruh program yang telah digariskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader Golkar di wilayah Jakarta.

    “Tentu saja, seluruh program-program Ketua Umum Partai Golkar harus dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kader di Jakarta,” tegas Zaki.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pesannya menegaskan pentingnya menanamkan nilai perjuangan dalam konteks kekinian, bahwa kader Partai Golkar harus mampu berpikir dan bertindak tanpa meninggalkan akar nilai kebangsaan dan semangat pengabdian.

    Melalui ziarah tersebut, Partai Golkar meneguhkan kembali jati dirinya sebagai partai yang berakar kuat pada sejarah perjuangan bangsa, sekaligus menatap masa depan dengan semangat pembaruan.

    Semangat para pahlawan harus dijadikan inspirasi untuk terus memperjuangkan kemajuan Indonesia, dengan karya nyata dan dedikasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.

    Jajaran pengurus DPP Partai Golkar hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal M Sarmuji, Bendahara Umum Sari Yuliati, serta para Wakil Ketua Umum, di antaranya Wihaji, Meutya Hafid, dan Ace Hasan Syadzily.

    Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPR juga turut hadir, yakni Misbakhun, Muhidin M. Said, Dewi Asmara, Lamhot Sinaga, dan Ravindra Airlangga.

    Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar itu menandakan semangat kebersamaan dan kesinambungan perjuangan lintas generasi dalam tubuh partai.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.