Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Tagar ‘SuperDasco’ Ramai di X setelah Sidak BEI karena IHSG Anjlok: Pak Dasco Datang Langsung Hijau – Halaman all

    Tagar ‘SuperDasco’ Ramai di X setelah Sidak BEI karena IHSG Anjlok: Pak Dasco Datang Langsung Hijau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tagar ‘SuperDasco’ mulai Selasa (18/3/2025) hingga Rabu dini hari.

    Tagar ‘SuperDasco’ muncul seusai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa siang.

    Dikutip dari Kompas.com, sejumlah anggota Komisi XI DPR turut mendampingi Dasco, seperti Misbakhun dan Puteri Komarudin.

    Kedatangan mereka disambut pejabat BEI yang mengajak para wakil rakyat menyimak layak besar yang menampilkan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tengah merosot. 

    Mereka berkelakar, IHSG langsung hijau atau kembali naik setelah didatangi Dasco dan kawan-kawan.

    “Pak Misbakhun datang, hijau,” kata Dasco disambut tawa.

    “Ini Pak Dasco datang langsung hijau. Mulai hijau nih,” timpal pihak BEI.

    IHSG ANJLOK – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Selasa (18/3/2025). Dasco memastikan kalau Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani tak akan mundur dari kabinet Merah Putih.   (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sejumlah warganet membuat candaan dengan tagar ‘SuperDasco’ seolah Ketua Harian DPP Gerindra itu memiliki kemampuan super atau ajaib.

    Seolah-olah kehadiran Dasco mampu menyelesaikan masalah besar.

    Misalnya, dalam cuitan akun @patragumala: “Laut Mati disamperin Pak Dasco langsung jadi Hidup.”

    Contoh lainnya, cuitan @tom_hutomo: “Asal kalian tau, belut listrik yang isiin token Pak Dasco,” tulisnya.

    “Menara Pisa didateng sama Pak Dasco langsung tegak lurus,” tulis @patragumala pada cuitan lain.

    Plesetan-plesetan juga ditulis pengguna X.

    Seperti @ndraperkasa yang mencuitkan: “Beliaulah penjelajah dunia yg menemukan jalur laut dari eropa ke india, dasco dagama.”

    Balasan-balasan lain dalam utas @patragumala memperluas lelucon ini, seperti mengatakan Dasco bisa mengubah Laut Merah menjadi hijau, bahkan membantu klub sepak bola seperti Liverpool atau AC Milan memenangkan trofi besar.

    Dasco juga disebut yang menjadi pemisah saat angin ribut.

    IHSG Anjlok

    Sebelumnya, IHSG anjlok 6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama pada Selasa siang.

    BEI memberlakukan trading halt pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam.

    Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik.

    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa .

    Kondisi ini membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.

    Tanggapan lainnya, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata mengatakan, pasar juga cukup cemas terkait beberapa sentimen yang terjadi belakangan ini. Salah satunya tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mendekati Hari Raya Idulfitri. 

    Penetapan credit rating oleh Fitch , S&P, dan Moody’s, setelah downgrade yang dilakukan Morgan Stanley dan Goldman Sachs juga menjadi perhatian pasar. Selain itu, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari Bank Indonesia dan Federal Reserve.

    “Rupiah juga masih stuck di Rp 16.300-Rp 16.400-an walaupun indeks dolar (DXY) sudah turun ke level terendah 5 bulan,”  ujar Liza. 

    Menurut Liza, saran terbaik bagi investor saat ini adalah hold dan wait and see, serta menunggu IHSG stabil ke kisaran 6.200. Sedangkan Valdy menilai support IHSG saat ini di kisaran 6.000-6.050.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Seno Tri Sulistiyono) (Kompas.com)

  • Kabar Mundur Bikin IHSG Anjlok, Sri Mulyani: Sampai Sekarang Saya Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Kabar Mundur Bikin IHSG Anjlok, Sri Mulyani: Sampai Sekarang Saya Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sri Mulyani angkat bicara perihal kabar dirinya mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Keuangan RI.

    Kabar pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatan Menkeu disebut jadi salah satu pemicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga enam persen pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Diketahui, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang bertugas mengelola keuangan negara dan bertanggung jawab atas fiskal negara.

    Sri Mulyani membantah kabar tersebut.

    Sri Mulyani menegaskan, dirinya sampai hari ini masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan RI.

    “Saya juga menegaskan, banyak rumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional.”

    “Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (18/3/2025) sore.

    Diberitakan, IHSG terjun bebas hingga anjlok 6,12 persen atau atau 395,86 poin ke level 6.076,08 pada perdagangan sesi pertama di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, menyusul kekhawatiran pasar terkait ketidakpastian ekonomi global. Penurunan tajam ini membuat investor cemas, memicu aksi jual masif di pasar saham Indonesia.

    Bahkan, PT BEI membekukan sementara perdagangan atau disebut juga sebagai trading halt pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) hingga 11:49:31 waktu JATS.

    Penurunan IHSG yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kekhawatiran atas dampak ekonomi global yang masih terpengaruh oleh gejolak geopolitik dan inflasi yang belum terkendali. Ditambah dengan penurunan nilai tukar rupiah yang semakin memperburuk sentimen pasar, banyak saham-saham unggulan mengalami pelemahan yang cukup tajam.

    Selain itu, kabar pengunduran diri Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga disebut jadi salah satu faktor internal IHSG anjlok hingga 6 persen.

    DPR Datangi BEI Beri Kepastian

    Merosotnya IHSG ini juga membuat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan perwakilan Komisi XI yakni Mohamad Hekal, Wihadi Wiyanto, Putri Komarudin dan Fauzi Amro, menyambangi gedung BEI.

    Dasco menyampaikan, kedatangannya bersama lainnya untuk memberikan kepastian kepada pelaku pasar modal, bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    Kepada media, Dasco juga menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak mundur sebagai Menkeu.

    “Soal Ibu Sri Mulyani, saya pastikan tidak akan mundur dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco.

    Misbakhun mengatakan kunjungannya kali ini untuk membuat respons positif terhadap pergerakan indeks, yang pada akhirnya tidak menyebabkan kepanikan.

    “Tidak ada kepanikan apapun. Kita ingin memberikan dukungan kepada Bursa Efek Indonesia,” kata Misbakhun.

     

  • DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    DPR Beri Dukungan untuk BEI, Tegaskan Saham Anjlok Bukan Karena Isu Sri Mulyani Mundur

    PIKIRAN RAKYAT – DPR meyakinkan masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Siang tadi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok pada sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. IHSG turun 5,02% ke level 6.146,91 hingga memicu mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt). Sebanyak 581 saham melemah, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Uniknya, kondisi ini terjadi pada saat saham gabungan negara lain di Asia menguat.

    Anggota DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa negara akan selalu hadir untuk mendukung otoritas pasar modal dalam menghadapi situasi seperti ini. “Kita memberi dukungan penuh kepada OJK dan BEI terkait situasi saat ini. Ini dalam rangka meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup negara. Kita hadir untuk memberikan support,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa mekanisme penghentian sementara perdagangan (trading halt) yang terjadi akibat koreksi IHSG lebih dari 5 persen merupakan prosedur standar. “Ini bukan kali pertama terjadi, saat pandemi COVID-19 pun pernah terjadi. Kami di DPR memberikan dukungan dan meyakinkan pasar agar tetap tenang,” kata Dasco.

    Sementara itu, Direktur BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa transaksi saham sempat turun hingga 6 persen yang menyebabkan penghentian perdagangan selama 30 menit. “Saat ini perdagangan sudah kembali berjalan dan bahkan sudah membaik,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Direktur OJK, Inarno Djajadi, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung kebijakan mereka. Ia mengonfirmasi bahwa akan ada kebijakan baru yang diumumkan dalam konferensi pers besok, Rabu, 19 Maret 2025 pagi pukul 10.00 WIB.

    Penyebab Anjloknya IHSG

    Penurunan tajam IHSG yang terjadi hari ini menimbulkan spekulasi di pasar. Salah satu spekulasi yang muncul adalah apakah pelemahan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau tidak.

    Menanggapi hal ini, Direktur BEI Iman Rachman menegaskan bahwa penurunan IHSG bukan disebabkan oleh faktor domestik semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika global. “Hari ini sebagian investor asing wait and see. Ada update dari Donald Trump yang menjadi salah satu faktor penurunan IHSG,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia tetap kuat dan tidak ada masalah serius yang mengancam stabilitasnya.

    “Indeks merupakan akumulasi berbagai faktor, bukan hanya domestik. Kalau fundamental perusahaan bagus dan tidak ada isu, berarti yang terjadi adalah persepsi mengenai kondisi bursa efek kita,” jelasnya.

    Harga Saham Anjlok karena Sri Mulyani Mundur?

    Sri Mulyani diisukan mundur dari Menteri Keuangan Prabowo, simak profil dan harta kekayaan sang menteri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

    Bersamaan dengan anjloknya IHSG, beredar rumor bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri setelah lebarsn. Rumor ini semakin diperbincangkan karena bursa saham di negara-negara Asia Tenggara lainnya mengalami penguatan, sementara IHSG justru melemah.

    Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. “Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita sangat kuat,” tegasnya.

    Senada dengan Dasco, Mukhamad Misbakhun juga menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan yang baik. “Penurunan ini sangat wajar, rebound akan terjadi berikutnya. Fundamental bank Himbara juga sangat baik, bahkan BRI baru saja memberikan dividen yang besar,” jelasnya.

    Menurutnya, performa sektor keuangan yang tetap solid seharusnya disikapi secara positif oleh investor. “Urusan performa ini harus direspons secara positif juga,” tutupnya.

    Dengan pernyataan ini, para pemangku kepentingan berharap investor tetap tenang dan menunggu kebijakan lanjutan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IHSG Anjlok Parah karena Isu Sri Mulyani Mundur, DPR Yakinkan Pasar

    IHSG Anjlok Parah karena Isu Sri Mulyani Mundur, DPR Yakinkan Pasar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari Kabinet Merah Putih di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.

    Sebelumnya, isu mundurnya Sri Mulyani sempat disebut sebagai salah satu faktor yang membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 6 persen pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025).

    “Kalau ditanya soal persepsi investor luar, saya kurang paham, tetapi kalau soal Bu Sri Mulyani, saya pastikan tidak akan mundur, dan fiskal kita kuat,” ujar Dasco saat menyambangi gedung BEI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan, kondisi fiskal Indonesia saat ini juga tetap terjaga dan berkelanjutan.

    “Fiskal Indonesia saat ini dalam proses kesinambungan yang kuat. Ini (IHSG anjlok) situasi yang sangat wajar, dan kita akan rebound. Tidak perlu direspons berlebihan,” kata Misbakhun.

    Lebih lanjut, Misbakhun menambahkan kunjungan DPR ke BEI bertujuan memberikan sinyal positif kepada pasar guna meredam kepanikan akibat IHSG anjlok sangat dalam.

    Sebelumnya diberitakan, IHSG anjlok parah pada perdagangan sesi I hari ini karena dipicu oleh sejumlah sentimen negatif, salah satunya soal kabar Sri Mulyani mundur. 

  • IHSG Anjlok Parah, DPR Turun Gunung ke BEI

    IHSG Anjlok Parah, DPR Turun Gunung ke BEI

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah kondisi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok hingga 6,12% pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi XI DPR mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menenangkan investor dan memulihkan kepercayaan pasar modal.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan, kedatangannya bersama Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Komisi XI DPR ke BEI bertujuan untuk memberikan sinyal positif bagi pasar.

    “Kami ingin menciptakan respons positif di bursa efek Indonesia, tidak ada kepanikan apa pun,” kata Mukhamad Misbakhun.

    Sebelumnya, BEI sempat melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11.19 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) karena IHSG anjlok lebih dari 5 persen. 

    Perdagangan saham akhirnya dibuka kembali pada pukul 11.49 waktu JATS, tetapi semakin anjlok hingga lebih dari 6 persen. 

    Setelah jeda siang, IHSG secara perlahan mulai bergerak naik, meskipun masih anjlok cukup dalam. IHSG pada pukul 14.41 WIB kini berada pada level 6.231,8 atau melemah 3,72 persen. 

  • 10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    10 DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah Nasional

    DPR Sidak ke BEI Usai IHSG Anjlok Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco
    Ahmad bersama sejumlah anggota DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor
    Bursa Efek Indonesia
    (BEI), Jakarta, pada Selasa (18/3/2025) siang.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Dasco datang didampingi sejumlah anggota Komisi XI DPR, di antaranya Ketua Komisi XI DPR Misbakhun dan anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin.
    Kedatangan mereka disambut oleh pejabat BEI yang mengajak para anggota dewan untuk menyimak layak besar yang menampilkan indeks harga saham gabungan (
    IHSG
    ).
    Mereka berkelakar, IHSG langsung hijau atau kembali naik setelah didatangi Dasco dan kawan-kawan.
    “Pak Misbakhun datang, hijau,” kata Dasco disambut tawa.
    “Ini Pak Dasco datang langsung hijau. Mulai hijau nih,” timpal pihak BEI.
    Sebelumnya,
    IHSG anjlok
    6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama, Selasa siang.
    BEI memberlakukan
    trading halt
    pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam.
    Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.
    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik.
    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa .
    Kondisi ini membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan tak kunjung digelarnya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

    Rencana penerbitan SBN Perumahan sebelumnya disampaikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan, rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas rencana penerbitan SBN Perumahan akan ia laksanakan bila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

    “Selesaikan dulu di tingkat pemerintah dan bank sentral, mekanismenya ada, baru kita menyetujui politiknya seperti apa,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Karena kan tahapan itu harus ada SKB nya, surat keputusan bersamanya, akan seperti apa itu kan harus dibicarakan di antara pemerintah dan bank sentral dulu,” tegasnya.

    Ia menekankan, pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter memang tidak bisa tergesa-gesa membicarakan soal penerbitan SBN. Kemenkeu dan BI kata dia harus melihat secara cermat situasi pasar keuangan dan obligasi.

    “Yang mempunyai instrumen untuk melihat dashboard market itu seperti apa kan bank sentral dan menteri keuangan, ada analis pasar mereka, itu seperti apa dan situasi fundamental pasar seperti apa, kemudian akan mengambil posisi seperti apa,” tutur Misbakhun.

    Meski menyerahkan secara penuh jadwal pembahasan SBN perumahan ini, ia meminta Kemenkeu dan BI segera menyelesaikan kesepakatan SKB untuk detail rencana penerbitan obligasi demi memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

    Misbakhun memastikan, DPR posisinya akan terus mengawal supaya rencana-rencana pemerintah saat ini tidak membuat kesepakatan-kesepakatan pengelolaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak ada yang berubah, termasuk soal besaran defisit.

    “Jadi kalau mau ditanyakan, oh menambah defisit dan sebagainya, enggak ada urusannya dengan defisit. Karena itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diperlukan. Tinggal digunakan untuk apa,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Revisi UU P2SK, DPR Akan Anulir Kewenangan Menteri Keuangan di LPS

    Revisi UU P2SK, DPR Akan Anulir Kewenangan Menteri Keuangan di LPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, imbas putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XXII/2024.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa revisi UU P2SK akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri keuangan tidak berhak mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “[Revisi terkait] putusan MK soal anggaran LPS yang sebelumnya melalui persetujuan Menkeu menjadi persetujuan DPR,” ujar Misbhakun kepada Bisnis, Selasa (11/3/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkap Komisi XI DPR sudah menggelar rapat panitia kerja atau Panja pada Senin (10/3/2025) malam. Panja itu nanti akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) P2SK sesuai putusan MK.

    Sebagai informasi, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) dalam Pasal 7 angka 57 UU P2SK inkonstitusional bersyarat.

    Kendati demikian, Misbhakun belum mau mengonfirmasi apakah pasal-pasal yang akan direvisi dalam RUU P2SK adalah yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh MK.

    Pasal 86 ayat (4) itu sendiri menyatakan ketua Dewan Komisioner LPS wajib menyampaikan RKAT kepada Menkeu untuk mendapat persetujuan. Ayat (6) dan ayat (7) juga memuat frasa terkait dengan persetujuan Menkeu.

    Dalam amar putusan, Ketua MK Suhatoyo pun menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan DPR’.

    “Pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan,” kata Suhatoyo saat membacakan amar putusan, dikutip dari situs resmi MK, Jumat (3/12/2024).

    Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa keterlibatan Menkeu berupa persetujuan dalam penyusunan RKAT untuk kegiatan operasional LPS tidak tepat. MK menilai bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengurangi independensi LPS dalam mengambil keputusan.

    Prinsip independensi ini turut berlaku di tengah kedudukan Menkeu sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang meliputi Ketua Dewan Komisioner LPS, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Meskipun Menteri Keuangan selaku Koordinator KSSK, tetapi tetap saja tidak boleh mengintervensi anggaran LPS sebagai lembaga independen dengan alasan checks and balances,” demikian dikutip lebih lanjut dari dokumen putusan.

    Itu sebabnya, Mahkamah menilai bahwa penyusunan anggaran LPS lebih tepat apabila berdasarkan persetujuan DPR yang memiliki fungsi penganggaran atau budgeting dan pengawasan.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Depinas SOKSI tegaskan sejalan dengan kepentingan Partai Golkar 

    Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Depinas Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit menegaskan sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI selalu sejalan dengan kepentingan partai berlambang pohon beringin itu.

    “Sebagai Ormas yang menyalurkan aspirasi melalui Partai Golkar, SOKSI harus sejalan dengan Partai Golkar, bahkan kalau bisa SOKSI harus menjadi motor utama Partai Golkar,” kata Supit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, lanjut dia, kader SOKSI mendapatkan posisi yang cukup signifikan di kepengurusan Partai Golkar, di DPR, dan di pemerintahan.

    “Ketum Partai Golkar (Bahlil Lahadalia) juga menjanjikan bahwa SOKSI akan diberikan peran yang jauh lebih besar lagi setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas),” ujarnya.

    Dalam rapat konsolidasi menuju penyelenggaraan Munas XII SOKSI 2025 yang digelar di salah satu hotel di Slipi, Jakarta, pada Rabu malam (26/2), Supit memberikan sinyal perlunya regenerasi kepemimpinan pada Munas XII SOKSI yang digelar Mei 2025.

    Dalam pidato pengarahannya, Supit menegaskan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi internal serta mempersiapkan agenda Munas.

    “Rapat ini merupakan forum silaturahmi dengan pimpinan Depidar (dewan pimpinan daerah) se-Indonesia, sekaligus untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Munas pada 20 Mei 2025,” ujarnya.

    Rapat Pleno Depinas SOKSI sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Munas XII SOKSI akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di Jakarta. Hasil rapat tersebut juga telah dikomunikasikan kepada tokoh-tokoh Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar.

    Menurut Supit, Munas XII SOKSI menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Bahkan sekiranya dibutuhkan regenerasi, maka harus dilakukan demi kemajuan SOKSI.

    “Kita akan berembug seperti apa SOKSI ke depan. Kalau sudah saatnya regenerasi, maka harus ada regenerasi,” kata Supit.

    Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pengurus Pleno Depinas SOKSI serta Depidar SOKSI dari seluruh provinsi di Indonesia.

    Beberapa pengurus Depinas SOKSI lainnya yang turut hadir, antara lain Sekjen Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun, Ketua Harian Freddy Latumahina, Agun Gunanjar Sudarsa, Ferdiansyah, Lawrence Siburian, Dewi Asmara, Bomer Pasaribu, dan Oetoyo Oesman.

    Dewan Pakar SOKSI, Bomer Pasaribu menyarankan Munas SOKSI dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto karena presiden ingin mendengarkan masukan dari banyak kalangan.

    “Saatnya SOKSI bangkit bersama Golkar. Kurvanya masih tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Munas XII SOKSI, Wendy Tuswandi, menjelaskan bahwa salah satu agenda Munas adalah revisi AD/ART untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman sekarang.

    “Ini adalah Munas kebangkitan SOKSI, kebangkitan kita bersama,” ujar Wendy.

    SOKSI akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sehari sebelum pembukaan Munas, dan pasca-Munas akan dilakukan ziarah ke makam pendiri SOKSI, Prof. Suhardiman.

    Panitia telah melakukan survei tempat untuk pelaksanaan Rapimnas, pembukaan Munas, serta persidangan yang akan digelar di Jakarta.

    Dengan berbagai agenda strategis yang telah disiapkan, Munas XII SOKSI diharapkan menjadi titik tolak kebangkitan organisasi dalam memperkuat peran dan kontribusinya bagi Partai Golkar serta politik nasional.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025