Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Coretax Alami Kendala Teknis
     
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini penerimaan pajak akan kembali meningkat, meski pada awal 2025 menghadapi kendala akibat masalah teknis pada sistem layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, Coretax.

    Hal itu disampaikan Misbakhun saat berbicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema “Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam forum tersebut, Misbakhun menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hingga Februari telah mencapai Rp 31,2 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh Rp348,1 triliun.

    Misbakhun menilai salah satu penyebab defisit tersebut adalah belum optimalnya implementasi Coretax.

    Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.

    “Terdapat permasalahan teknis di lapangan yang mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” kata Misbakhun.

    Sebagai mantan pegawai DJP, Misbakhun membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

    Menurutnya, penerimaan bea dan cukai justru mengalami peningkatan pada Februari 2025.

    “Kalau penerimaan bea dan cukai naik, seharusnya penerimaan pajak juga naik. Ini artinya, turunnya penerimaan pajak bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena ada problem teknis di Coretax,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis penerimaan pajak akan membaik dalam waktu dekat. 

    Ia memperkirakan angka penerimaan akan meningkat pada Maret dan April, seiring masuknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi dan korporasi. Selain itu, masih ada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan masuk pada bulan-bulan berikutnya.

    Misbakhun juga mengimbau para pelaku pasar modal di BEI untuk tidak khawatir berlebihan atas kondisi ini, apalagi sampai terpengaruh rumor yang dapat memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “DPR akan terus mengawal agar defisit APBN 2025 tetap terjaga di angka 2,53 persen dari PDB. Melihat data moneter dan perbankan yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga,” katanya.
     

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.

    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.

    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 

    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 

    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.
     
    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.
     
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 
     
    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.
     
    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
     
    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
     
    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.
     
    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
     
    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
     
    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.
     
    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
     
    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 
     
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.
     
    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 
     
    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.
     
    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakinkan pelaku pasar modal tetap mempercayai bank-bank BUMN yang dikonsolidasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Misbakhun, kemunculan Danantara semestinya tidak menyebabkan lembaga keuangan yang berhimpun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperoleh sentimen negatif.

    “Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam. Fundamental korporasi mereka sangat bagus, tetapi apakah pantas dihukum (penurunan nilai) begitu dalamnya lewat harga sahamnya yang terdeskripsi di indeks itu?” ujar Misbakhun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Saat berbicara sebagai narasumber Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), dia lantas mencontohkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkinerja cemerlang sehingga mampu membukukan laba bersih lebih dari Rp60 triliun pada tahun 2024.

    Meski demikian, lanjut dia, nilai saham emiten berkode BBRI itu justru merosot.

    “Jadi, apakah penurunan nilai saham didasarkan pada fundamental korporasinya, atau persepsi yang terus dikembangkan untuk menggerus kepercayaan?” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan keputusan politik untuk mendorong BUMN lebih aktif. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah merevisi Undang-Undang BUMN.

    Misbakhun menegaskan bahwa pemilik saham Danantara tetap pemerintah. Sebelumnya, saham pemerintah di BUMN dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menguasakan saham tersebut kepada Menteri BUMN.

    “Kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN. Secara teoretis, negara tidak boleh hadir di pasar secara langsung sehingga Pemerintah harus punya agennya di market,” kata Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga menyebut Danantara hadir untuk menarik talenta profesional bersedia bekerja di BUMN.

    Ia mengungkapkan banyak talenta hebat lulusan luar negeri menjadi takut berkarier di BUMN karena khawatir bakal terkena kasus hukum ketika menjalankan aksi korporasi perusahaan pelat merah yang akhirnya merugi.

    “Makanya, kami mengambil keputusan politik bahwa investasi itu yang merugi tidak semata-mata di-recently kerugian negara demi melindungi profesional ketika dia menjalankan proses bisnis secara profesional. Namanya investasi, ada saatnya rugi, ada saatnya untung,” imbuh Misbakhun.

    Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak mau mendukung kinerja Danantara demi memajukan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya Regional 22 Maret 2025

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Ganggu APBN, Ini Alasannya
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang penting untuk masa depan generasi Indonesia dan tidak akan mengganggu perekonomian nasional, termasuk APBN.
    Misbakhun pun menyesalkan kritik yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk dari Bank Dunia, terhadap
    program MBG
    .
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun seperti dilansir Antara, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menilai kekhawatiran terhadap MBG terlalu dibesar-besarkan dan justru digunakan untuk mendistorsi persepsi publik terhadap kondisi fiskal.
    “Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, fiskal kita terganggu,” ujarnya.
    Meski dikritik, Misbakhun menyebut MBG sebagai program ikonis Prabowo untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak Indonesia, khususnya usia TK hingga SD, demi mencegah stunting dan membentuk generasi sehat dan kuat secara fisik maupun mental.
    “Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” kata legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
    Misbakhun menilai MBG sebagai program mulia yang terus disudutkan.
    Menurutnya, MBG tidak akan membebani APBN karena didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif, salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.
    Ia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah untuk menjaga APBN tetap sehat dilakukan melalui optimalisasi PNBP dan peningkatan rasio pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan lewat peningkatan kepatuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    MBG Program Mulia, tapi Dikritik Berkepanjangan

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun heran program makan bergizi gratis (MGB) masih dikritik oleh banyak pihak sampai saat ini. Padahal, dia menilai program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak akan mengganggu perekonomian nasional.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG disebut menganggu APBN. Dia menyebut banyak pihak yang selalu menyuarakan hal tersebut.

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” ucap Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. “Mereka akan menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” imbuh dia.

    Prabowo Bangga Penerima MBG Capai 3 Juta

    Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

    Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

    “Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi,” ujarnya.

    “Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, ‘Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar’,” lanjut Prabowo.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat  investor di bursa harus bersikap pesimistis.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ yang diselenggarakan CNBC Indonesia di BEI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3/2025) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu pun membeber data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Data tersebut sudah dibedah dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan LPS dan BI pada Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025). 

    Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur. 

    “Retail memang masih mengalami konstraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” tutur Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga membeber data dari BI. Menurut dia, sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu.

    Namun, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan  Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif. 

    Per Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia juga sangat tinggi karena mencapai USD 156 miliar. “The highest, tertinggi dalam sejarah devisa yang dimiliki Indonesia,” ucapnya.

    Angka inflasi, tambah Misbakhun, juga terkendali. “Dijaga tetap rendah,” katanya.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025.

    “Likuiditas perbankan memadai, NPL (non-performing loan, red ) tetap rendah. Kecukupan modal perbankan tinggi,” tambah Misbakhun. 

    Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Walaupun situasinya mengalami penurunan, volume transaksi QRIS tetap tumbuh tinggi,” katanya.

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis. 

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” katanya. (/*)

  • Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Misbakhun minta KSSK perbaiki komunikasi kepada pelaku pasar

    Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki komunikasi kepada pelaku pasar.

    Menurut dia, komunikasi yang lebih baik dan jelas dapat mencegah sentimen negatif yang berlebihan di pasar.

    “Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya, makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan spekulasi dan ketidakpastian di pasar. Ia mencontohkan bagaimana sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga 6 persen.

    Hal ini imbas dari kurang jelasnya pola komunikasi dari pemerintah dan otoritas terkait.

    Maka dari itu, Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah, khususnya anggota KSSK harus memiliki pola komunikasi yang terkoordinasi dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ekonomi dan fiskal.

    Ia menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi nasional sangat penting. Pasar yang sehat seharusnya bergerak berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya sekadar rumor dan sentimen.

    “Kalau pasar yang makin lama makin dewasa seharusnya mereka bergerak berdasarkan fundamental, bukan bergerak memainkan rumor, bukan bergerak memainkan sentimen. Ini pasar yang dewasa, ini tantangan kepada semua pelaku pasar, apakah kita cukup dewasa untuk bisa merespon semua rumor yang ada,” ucapnya.

    Adapun Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai, anjloknya IHSG pada Selasa lalu (18/3) dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik yang menekan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.

    Faktor pertama, dirinya menyoroti bahwa pasar saham Indonesia masih mengalami arus keluar atau foreign outflow yang cukup besar, menambah tekanan pada IHSG.

    Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang memicu kekhawatiran. Rully menuturkan, berbagai kebijakan pemerintah turut memperburuk sentimen pasar.

    “Ditambah lagi berbagai kebijakan justru menimbulkan kecemasan, seperti pemangkasan anggaran, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan melibatkan bank-bank BUMN, dan beberapa kebijakan lainnya,” tuturnya.

    Perkembangan terbaru yang memperbesar kekhawatiran pasar yakni adanya isu yang santer terdengar soal pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal ini berpotensi mengguncang kepercayaan investor, mengingat perannya yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor lain yang turut berdampak pada perdagangan bursa hari ini adalah pengaruh tarif dagang AS dan keputusan bank sentral AS (The Fed).

    Di sisi global, kebijakan tarif dagang AS terhadap mitra dagangnya turut memberikan tekanan, meski bukan faktor utama. Sebab, beberapa bursa regional justru menguat, menunjukkan bahwa pelemahan IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor domestik.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax sebabkan defisit APBN

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, permasalahan teknis dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax berimbas pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp31,2 triliun pada Februari 2025.

    Meski Coretax didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menghambat penerimaan negara.

    “Ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan teknikal dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita dan sebagainya,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Jakarta, Jumat.

    Misbakhun menjelaskan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30 persen pada Februari 2025.

    Begitu juga dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut mengalami penurunan akibat lesunya harga komoditas, meski masih dalam batas normal.

    Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan bea cukai justru mengalami kenaikan mencapai Rp52,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen dibandingkan tahun lalu.

    “Karena penerimaan bea cukai juga naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabeanan dan cukainya naik, penerimaan pajak pasti naik. Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem teknikal Coretax yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahan yang sebenarnya,” ujarnya pula.

    Kendati demikian, ia optimistis bahwa penerimaan negara akan mengalami pemulihan pada Maret dan April 2025 seiring masuknya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak individu dan korporasi ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound ketika kita (masuk) bulan Maret dan bulan April ketika SPT PPh perorangan dan PPh korporasi itu tahunannya masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita mulai recover, dan kemudian baru kita PPh Pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya,” kata dia lagi.

    Kemudian Misbakhun kembali menambahkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola APBN. Komisi XI DPR RI, katanya, terus berupaya menjaga defisit tetap berada di angka 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Komisi XI DPR fokus bahas dua perubahan dalam revisi UU P2SK

    Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) saat ini berfokus pada dua perubahan utama.

    Kedua pembahasan itu adalah penghapusan frasa “penyidik tunggal” dalam ketentuan penyidikan di sektor keuangan serta perubahan mekanisme penganggaran bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Tapi semua masih membutuhkan pembahasan politik yang lebih mendalam. Memang kita sedang melakukan proses itu (formulasi), tetapi item yang dua itu, yaitu item mengenai penyidik di sektor keuangan dan kemudian mekanisme anggaran LPS,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat.

    Revisi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengoreksi dua aspek dalam beleid tersebut.

    Dalam pembahasannya, Pemerintah berencana untuk menyesuaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan dengan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Sementara soal mekanisme penganggaran LPS, Misbakhun menjelaskan bahwa yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kini akan ditetapkan oleh DPR.

    “LPS yang tadinya anggarannya itu melalui mekanisme penetapan di Kementerian Keuangan oleh menteri keuangan, kemudian diminta dibahas sebagai lembaga yang dimaknai bahwa LPS adalah lembaga independen, maka anggarannya harus ditetapkan seperti BI, OJK. Maka LPS penetapan anggarannya ada di DPR,” ujarnya.

    Menurutnya, revisi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian UU P2SK dengan putusan MK yang dikeluarkan pada 3 Januari 2025.
    Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa menteri keuangan tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

    Meskipun revisi ini pada dasarnya hanya menindaklanjuti putusan MK, Misbakhun mengakui adanya diskusi yang berkembang terkait kemungkinan penguatan peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dirinya pun menekankan bahwa Komisi XI ingin memastikan pembahasan revisi UU P2SK tidak menjadi bahan spekulasi yang tidak berdasar.

    “Makanya kita tidak mau itu dijadikan spekulasi. (Pemerintah) sedang membicarakan, tapi belum memutuskan. Karena kita tadi seperti yang saya sampaikan kita ingin memperkuat peran Bank Indonesia itu lebih bold, lebih kuat lagi,” ucap Misbakhun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025