Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Renegosiasi Tarif Trump Langkah Terbaik, tapi Hati-hati

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong langkah negosiasi ulang terkait tarif baru yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terkait barang impor yang masuk ke AS terhadap Indonesia. Namun, Misbakhun meminta pemerintah untuk berhati-hati.

    “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.

    “Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” imbuh dia.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.

    Dia menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.

    “Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” ujar Misbakhun.

    Misbakhun menyebut beberapa poin penting dalam kebijakan baru dari Presiden Trump itu harus diantisipasi sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen atas produk RI bisa diminimalisasi.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” pungkas Misbakhun.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

    DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR
    Misbakhun
    mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung kerugian dan keuntungan dari kebijakan
    tarif impor
    baru yang diumumkan Presiden
    Amerika
    Serikat (AS)
    Donald Trump
    .
    Pasalnya, kebijakan Trump ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor
    Indonesia
    .
    “Kebijakan tarif bea masuk tambahan ke US (
    United States
    /Amerika Serikat) di era Trump 2.0 ini akan signifikan dampak tekanannya pada kinerja ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” ujar Misbakhun kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/4/2025).
    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” katanya lagi.
    Menurut Misbakhun, upaya pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan
    lobby
    kepada pemerintah AS adalah sebuah langkah awal yang tepat.
    Dia menyebut bahwa publik berharap pada hasil tim
    lobby
    khusus tersebut.
    “Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Apalagi, produk ekspor Indonesia didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik, di mana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS menjadi lebih mahal karena terkena dampak penambahan tarif baru tersebut.
    Supaya bisa bersaing dari sisi harga, menurut Misbakhun, maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksinya untuk menjaga kelangsungan usaha.
    “Dampak lainnya yang sangat serius adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dollar AS karena harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap, sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
    Misbakhun meyakini bahwa kondisi ini akan mengakibatkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan.
    Sementara itu, akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed, maka akan memicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi.
    “Dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dollar AS,” ujar Misbakhun.
    Sementara itu, Misbakhun mengatakan, dampak tarif tambahan baru ini pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan.
    Dengan begitu, bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka, dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak ke negara.
    “Berapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Hadapi Perang Dagang Trump, Misbakhun: Renegosiasi Langkah Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Guncangan akibat kebijakan tarif bea masuk tambahan baru ke Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump kemarin, Kamis (3/4/2025), ini diyakini berdampak signifikan kepada kinerja ekspor Indonesia.

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengingatkan agar pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholders, a.l. kementerian lembaga, Bank Indonesia, eksportir, dan pihak terkait lainnya, untuk menghadapi tekanan ini.

    “Karena pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” tegas Misbakhun, dalam rilisnya, Jumat (4/4/2025).

    “Upaya pemerintah Indonesia dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan lobby kepada pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah langkah awal yg tepat dan kita semua berharap pada hasil Tim Lobby Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tambahnya.

    Selama tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US$ 26,4 miliar dan jumlah tersebut 9,9% dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. Dengan demikian, posisi surplus di pihak Indonesia.

    Apalagi produk ekspor Indonesia, menurut Misbakhun, didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik dimana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki.

    Dengan demikian, Misbakhun menilai industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS, karena terkena dampak tarif tambahan baru tersebut.

    “Supaya mereka bisa bersaing dari sisi harga maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksi nya untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujarnya.

    Dia pun menuturkan arahan Presiden Prabowo adalah melakukan perbaikan struktural yang menghambat, termasuk upaya deregulasi dalam bentuk penyederhanaan aturan. Misbakhun yakin ini akan membantu upaya membangun efisiensi perusahaan di Indonesia sehingga mereka lebih mampu bersaing di pasar global.

    Lebih lanjut, dia pun melihat dampak lainnya yg serius dan harus diberikan respon oleh Bank Indonesia adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dolar AS. Hal ini akan terjadi karena harga barang di AS akan makin mahal sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu.

    Alhasil, ini mengakibatkan The Fed pasti akan menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan. Akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed akan menjadi pemicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dolar AS.

    “Untuk itu, Bank Indonesia harus melakukan upaya yang serius dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah atas USD. Jangan sampai tekanan koreksi negative rupiah melewati angka psikologis. Di saat pasar yang sedang libur lebaran saat ini, adalah waktu yang tepat bagi Bank Indonesia untuk melakukan exercises kebijakan stabilisasi nilai tukar yang paling tepat saat pasar kembali buka,” papar Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun menegaskan dampak tarif tambahan baru ini pasti akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan sehingga bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara.

    Pasalnya, selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia.

    “Harus dihitung ulang target rencana penerimaan negara secara total apakah memberikan transmisi dampak pada target pembangunan di APBN 2025,” tegasnya.

    Dia menekankan beberapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32% oleh AS tersebut bisa diminimalisir.

    “Saya yakin Tim Ekonomi di Kabinet Merah Putih di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan mampu menemukan formula kebijakan yang tepat dan bisa meredam guncangan akibat kebijakan tarif baru Trump,” tutupnya.

    (haa/haa)

  • AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia, DPR Minta Pemerintah Hati-hati Hitung Untung Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan mengenakan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk Indonesia, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. 

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menghitung dampak kebijakan ini terhadap perekonomian nasional.

    Misbakhun menilai bahwa kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan besar terhadap sektor ekspor Indonesia, khususnya ekspor ke AS.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Politikus Golkar itu menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, Indonesia harus mempersiapkan strategi agar dapat mengurangi dampak negatif, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ia juga meminta pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik.

    Kebijakan tarif baru ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, Trump menyatakan bahwa AS akan mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor, dengan 60 negara termasuk Indonesia yang terkena dampak tarif individual yang lebih tinggi. Tarif ini dihitung berdasarkan separuh dari tarif dan hambatan perdagangan yang sebelumnya diberlakukan negara-negara tersebut terhadap AS.

    Trump juga menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari “Hari Pembebasan Ekonomi” Amerika Serikat, yang dianggapnya sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah negara tersebut.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih. dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal pengenaan tarif dagang 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS), sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump.

    Ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam merespons kebijakan baru Presiden Trump tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif  dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

    Dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif 32% dari Trump sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stake holder untuk menghadapi nya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tariff baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

    Seperti diketahui, mulanya pemerintah hari ini akan merespons kebijakan baru dari tarif dagang Presiden Trump. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda konferensi pers terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% tersebut. Pengumuman tersebut ditunda karena banyaknya hal teknis yang perlu dirampungkan dan belum ada kepastian kapan respon ini akan diumumkan.

    “Terkait kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif,” ujar perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI.

    Sementara itu, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32% yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64% pada barang AS.

    Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

    “Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut.

    (tps/wia)

  • Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus merespons kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diterapkan Presiden Donald Trump secara hati-hati, matang, dan bijaksana. Pemerintah harus bisa menghitung untung rugi atas kebijakan tarif impor untuk negara mitra dagang AS itu, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

    Menurut dia, kebijakan tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, kata Misbakhun, perlu kerja sama semua stakeholder untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” tandas Misbakhun.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, menurut klaim Negeri Paman Sam tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

  • DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Coretax Alami Kendala Teknis
     
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini penerimaan pajak akan kembali meningkat, meski pada awal 2025 menghadapi kendala akibat masalah teknis pada sistem layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, Coretax.

    Hal itu disampaikan Misbakhun saat berbicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema “Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam forum tersebut, Misbakhun menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hingga Februari telah mencapai Rp 31,2 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh Rp348,1 triliun.

    Misbakhun menilai salah satu penyebab defisit tersebut adalah belum optimalnya implementasi Coretax.

    Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.

    “Terdapat permasalahan teknis di lapangan yang mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” kata Misbakhun.

    Sebagai mantan pegawai DJP, Misbakhun membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

    Menurutnya, penerimaan bea dan cukai justru mengalami peningkatan pada Februari 2025.

    “Kalau penerimaan bea dan cukai naik, seharusnya penerimaan pajak juga naik. Ini artinya, turunnya penerimaan pajak bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena ada problem teknis di Coretax,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis penerimaan pajak akan membaik dalam waktu dekat. 

    Ia memperkirakan angka penerimaan akan meningkat pada Maret dan April, seiring masuknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi dan korporasi. Selain itu, masih ada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan masuk pada bulan-bulan berikutnya.

    Misbakhun juga mengimbau para pelaku pasar modal di BEI untuk tidak khawatir berlebihan atas kondisi ini, apalagi sampai terpengaruh rumor yang dapat memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “DPR akan terus mengawal agar defisit APBN 2025 tetap terjaga di angka 2,53 persen dari PDB. Melihat data moneter dan perbankan yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga,” katanya.
     

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.

    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.

    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 

    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 

    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.
     
    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.
     
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 
     
    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.
     
    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
     
    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
     
    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.
     
    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
     
    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
     
    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.
     
    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
     
    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 
     
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.
     
    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 
     
    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.
     
    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Misbakhun ajak pelaku pasar tetap percaya saham Himbara

    Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakinkan pelaku pasar modal tetap mempercayai bank-bank BUMN yang dikonsolidasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurut Misbakhun, kemunculan Danantara semestinya tidak menyebabkan lembaga keuangan yang berhimpun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperoleh sentimen negatif.

    “Justru saat bank-bank Himbara ini dalam performance terbaik mereka, sahamnya terkoreksi cukup dalam. Fundamental korporasi mereka sangat bagus, tetapi apakah pantas dihukum (penurunan nilai) begitu dalamnya lewat harga sahamnya yang terdeskripsi di indeks itu?” ujar Misbakhun dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Saat berbicara sebagai narasumber Capital Market Forum 2025 bertema Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3), dia lantas mencontohkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkinerja cemerlang sehingga mampu membukukan laba bersih lebih dari Rp60 triliun pada tahun 2024.

    Meski demikian, lanjut dia, nilai saham emiten berkode BBRI itu justru merosot.

    “Jadi, apakah penurunan nilai saham didasarkan pada fundamental korporasinya, atau persepsi yang terus dikembangkan untuk menggerus kepercayaan?” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan keputusan politik untuk mendorong BUMN lebih aktif. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah merevisi Undang-Undang BUMN.

    Misbakhun menegaskan bahwa pemilik saham Danantara tetap pemerintah. Sebelumnya, saham pemerintah di BUMN dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menguasakan saham tersebut kepada Menteri BUMN.

    “Kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN. Secara teoretis, negara tidak boleh hadir di pasar secara langsung sehingga Pemerintah harus punya agennya di market,” kata Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga menyebut Danantara hadir untuk menarik talenta profesional bersedia bekerja di BUMN.

    Ia mengungkapkan banyak talenta hebat lulusan luar negeri menjadi takut berkarier di BUMN karena khawatir bakal terkena kasus hukum ketika menjalankan aksi korporasi perusahaan pelat merah yang akhirnya merugi.

    “Makanya, kami mengambil keputusan politik bahwa investasi itu yang merugi tidak semata-mata di-recently kerugian negara demi melindungi profesional ketika dia menjalankan proses bisnis secara profesional. Namanya investasi, ada saatnya rugi, ada saatnya untung,” imbuh Misbakhun.

    Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak mau mendukung kinerja Danantara demi memajukan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025