Xcloud.id

Tag: Mukhamad Misbakhun

  • Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    Ketua Komisi XI DPR: Indonesia Tak Boleh Ciut, Tarif AS Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, menilai kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) semestinya dijadikan momentum oleh Indonesia untuk memperkuat kedaulatan nasional, bukan menjadi sumber kepanikan.

    Misbakhun menegaskan Indonesia sebagai negara besar tidak boleh gentar menghadapi tekanan dari negara manapun, termasuk AS.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/4/2025).

    “Kita bangsa besar. Jangan sampai nyali kita menciut hanya karena tekanan satu negara. Ini waktunya kita menunjukkan semangat patriotisme dan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan begitu saja,” ujar Misbakhun.

    Ia menyoroti ketidaksesuaian data terkait surplus perdagangan Indonesia-AS yang masih perlu dibenahi. 

    Namun menurutnya, ekspor ke AS sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap PDB nasional.

    “Ekspor kita ke AS hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap PDB. Jadi, tidak ada alasan untuk panik atau menganggap kebijakan ini sebagai ancaman besar. Kita harus tenang dan rasional,” ujarnya.

    Lebih jauh, Misbakhun menekankan pentingnya kemandirian dalam sistem pembayaran digital. 

    Ia menilai dominasi sistem global seperti SWIFT, Visa, dan Mastercard menciptakan ketergantungan berlebih terhadap negara maju, termasuk AS.

    “Negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam sektor pembayaran. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah langkah penting menuju kemandirian tersebut. Kita tak bisa terus mengandalkan sistem asing,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang negosiasi dan tetap fleksibel dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional. 

    Namun Misbakhun mengingatkan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Jika kita memiliki sektor unggulan, harus didorong. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Yang penting, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa tekanan dari luar negeri seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan alasan untuk menyerah.

    “Amerika saja memikirkan kepentingan mereka. Sudah seharusnya kita juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

  • DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    DPR Minta Prabowo Pertahanan TKDN, Meski Diprotes AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah mempertahankan ketentuan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, meski dianggap pemerintah AS sebagai penghalang perdagangan.

    Misbhakun mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta aturan TKDN direlaksasi. Kendati demikian, dia melihat arahan Prabowo tersebut bukan untuk menghapus ketentuan TKDN.

    “TKDN ini, Presiden menyampaikan fleksibel. Di mana kita kuat, itu yang kita pertahankan. Di mana yang kita kurang, ya kita fleksibel kan. Itu jangan dipukul rata, disamaratakan,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan di bidang teknologi informasi pemerintah bisa mengalah karena belum bisa bersaing. Sementara di sektor-sektor yang sudah cukup kuat, pemerintah harus mempertahankan aturan TKDN yang ketat.

    Dengan begitu, sambungnya, rencana industrialisasi tidak terganggu. Misbhakun pun mewanti-wanti agar arahan Prabowo soal TKDN tidak dimanfaatkan oleh orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok semata.

    “Jangan sampai kemudian pidato persiden disalahartikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai mentalitas hanya untuk dagang saja, tidak mengembangkan industri dalam negeri,” jelasnya.

    Sebagai informasi, ketentuan TKDN menjadi sorotan pemerintah AS di sejumlah laporannya—terbaru dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Bahkan, secara spesifik TKDN menjadi alasan pemerintah AS menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang-barang asal Indonesia.

    Akibatnya, Prabowo sempat memberi arah kepada seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir jika TKDN dipaksakan maka berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa. 

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025). 

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.

  • Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    Bahlil Sapa Misbakhun yang Hadiri Pelantikan Pengurus KPPG: Sering-sering Saja Begitu Pak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan candaan kepada kader Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam acara pelantikan pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2024-2029.

    Misbakhun yang pada agenda Golkar sebelumnya, yakni halal bihalal dan silaturahmi Partai Golkar, tidak datang, kini hadir dalam acara pelantikan tersebut.

    Awalnya, Bahlil menyapa para kader KPPG yang hadir. Kemudian, Bahlil menyebut nama Misbakhun.

    “Kalau tidak salah ada Pak Misbakun tadi,” kata Bahlil di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025).

    Bahlil mengatakan Misbakhun rela membatalkan kegiatan larinya di Amerika untuk kegiatan Partai Golkar.

    “Ini adalah sebagai wujud kader partai yang PDLT-nya lulus. Sering-sering saja begitu, Pak Misbakhun,” kata Bahlil.

    Adapun dalam acara pelantikan kepengurusan baru KPPG, Bahlil bertanya terlebih dahulu kepada para pengurus baru KPPG. “Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pengurus Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Masa Bakti 2024-2029?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus KPPG serentak.

    “Saya juga akan menanyakan, apakah saudara-saudara bersedia tunduk dan taat pada AD/ART Partai Golkar serta siap berjuang untuk kepentingan Partai Golkar?” susul Bahlil.

    “Bersedia!”  jawab para pengurus KPPG lagi.

    Adapun KPPG periode 2024-2029 dipimpin Hetifah Sjafudian. Sementara Bahlil didapuk sebagai Ketua Dewan Pembinan KPPG, dan Sarmuji yang merupakan Sekjen Golkar juga menduduki Sekretaris Dewan Pembina KPPG. 

    Diketahui, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memutuskan kembali ke Jakarta secara mendadak usai mendarat di Boston, Amerika Serikat. 

    Hal ini dilakukan setelah dirinya dicari oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, lantaran tidak hadir dalam acara halal bihalal partai pada Rabu (16/4/2025) malam.

    Misbakhun sebelumnya tengah dalam penerbangan ke AS untuk mengikuti ajang lari maraton. Dia mengaku sudah mengantongi izin dari Bahlil sebelum bertolak.

    “Bagi saya mau tanggal merah panjang, tetap saja kepentingan partai dan negara harus diutamakan,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menyebut, informasi bahwa dirinya dicari oleh Bahlil diterima saat masih berada di pesawat. Tanpa menunggu lama, Misbakhun pun memutuskan kembali ke Tanah Air saat mendarat di Boston.

    “Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat saya mengambil keputusan langsung kembali ke tanah air dengan penerbangan yang paling awal,” ujarnya.

    Bagi Misbakhun, pengabdian terhadap partai dan negara berada di atas kepentingan pribadi. “Memutuskan menjadi politisi artinya memutuskan untuk dapat mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai,” tegasnya.

    Karenanya, Misbakhun memutuskan kembali ke Indonesia setelah mengetahui dirinya dicari Bahlil.

    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan Negara memanggil kembali,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bahlil menyinggung ketidakhadiran Misbakhun saat memberikan sambutan di acara Halal Bihalal DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. 

    Bahlil mempertanyakan kehadiran Misbakhun di hadapan kader partai yang hadir.

    “Misbakhun ini mana misbakhun ya, Lagi lari? Bilang sama dia sekarang golkar tidak membutuhkan pelari. Yang golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” kata Bahlil dalam sambutannya di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.

    Bahlil menegaskan, sebagai pimpinan Komisi XI DPR, Misbakhun seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap tugas dan fungsi komisinya yang berkaitan langsung dengan sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta moneter dan jasa keuangan.

    “Tetapi kalau masih ingin berlari tanyakan mana prioritas lari atau penugasan di komisi karena banyak anggota Komisi XI yang tunggu barang ini kira kira begitu ya kita fair-fair saja, enggak apa-apa,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengingatkan seluruh kader Golkar, termasuk Misbakhun, mengenai tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang mereka emban.

    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi ini barang bukan barang warisan jabatan ini. Ini fair saja. Jadi saya dalam kesempatan kali ini harus membuka ruang kompetisi yang sebesar besarnya,” ungkapnya. (*)

  • Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Video: “Kekuatan” Tim Prabowo Hadapi Negosiasi Tarif Impor Trump di AS

    Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Donald Trump menetapkan kenaikan tarif impor atas produk Indonesia untuk masuk Amerika Serikat sebesar 32%.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebutkan ekspor RI ke AS sebesar 2,2% terhadap PDB RI senilai USD 26 Miliar atau 9,96% dari total ekspor RI. Selain itu RI belum menerapkan pajak atas layanan digitalisasi AS sehingga dihadapkan bisa menjadi kekuatan negosiasi tim Prabowo di AS.

    Seperti apa pandangan DPR terhadap upaya negosiasi tarif impor Trump? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 15/04/2025)

  • Profil Misbakhun, Politisi Golkar yang Disindir Bahlil – Page 3

    Profil Misbakhun, Politisi Golkar yang Disindir Bahlil – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sempat membahas soal keadaan ekonomi global dalam acara halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu 16 April 2025.

    Bahlil membahas mulai dari kebijakan Presiden AS Donald Trump sampai menyinggung soal hilirisasi, di mana Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi yang ditunjuk Presiden Prabowo adalah Bahlil.

    Di momen inilah, dia mencari keberadaan Misbakhun, yang juga dalam kepengurusan DPP Golkar merupakan Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi. Diketahui, Misbakhun sedang berada di Amerika Serikat untuk mengikuti maraton.

    “Pak Misbakhun, di mana Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil sembari diwarnai tawa.

    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Misbakhun telah memberikan klarifikasi. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman dan memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya di acara tersebut.

    Misbakhun mengatakan sudah merencanakan kegiatan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum pergi, sebagai kader Golkar ia juga sudah meminta izin kepada Bahlil. Dan begitu mengetahui dicari Bahlil, Misbakhun langsung memutuskan kembali ke Indonesia.

  • Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Loyalitas Misbakhun di Tengah Hobi Maraton

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.

    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.

    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.

    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 

    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 

    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.

    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.

    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.

    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.

    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

    Jakarta: Berlari menjadi hobi utama Mukhamad Misbakhun menghabiskan hari. Namun tidak sedikit tugas yang harus diemban sebagai Ketua Komisi XI DPR hingga perannya sebagai kader Partai Golkar.
     
    Belakangan Misbakhun menjadi sorotan, karena dianggap lebih memilih ikut lari maraton di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ketimbang urusan Partai Golkar.
     
    Opini itu muncul setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berucap ‘Golkar tidak butuh pelari’ saat halalbihalal Partai Golkar. Banyak yang menilai Bahlil sindir Misbakhun, karena dianggap lebih memilih ikut lari ketimbang urusan Golkar.

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai pernyataan Bahlil bukan sindiran. Pernyataan Bahlil dinilai bernuansa candaan karena keduanya memiliki kedekatan yang erat.
     
    “Kalau kita lihat pernyataan Bahlil di DPP Golkar itu bercanda, guyonan antar sahabat,” kata Iwan 
     
    Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, tidak mungkin Misbakhun sebagai kader Golkar yang ditugaskan memimpin Komisi XI DPR meninggalkan Indonesia tanpa diketahui Bahlil.
     
    “Terlalu jauh kalau disebut ada perpecahan. Kalau dibaca dari keterangan (Misbakhun) di media, dia berencana ikut lari di Boston akhir pekan dan seizin Ketum Golkar (Bahlil),” kata Iwan. 
     
    Analis politik lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut Misbakhun termasuk loyal ke Partai Golkar dan tidak mungkin diganti hanya karena hobi lari.
     
    “Dengan Misbakhun urung mengikuti lomba lari bergengsi di Boston Marathon 2025. Saya melihat itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai kader Golkar,” ujarnya.
     
    Menurut Iwan, kegemaran Misbakhun berlari bukan alasan tepat untuk menggeser mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu dari posisi Ketua Komisi XI DPR.
     
    Alasannya, selama ini Misbakhun mampu bertanggung jawab atas tugas-tugasnya di komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan itu.
     
    “Menurut saya, Misbakhun tidak melakukan kesalahan yang fatal, seperti melanggar hukum dan sejenisnya. Masih berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memastikan dukungan DPR RI terhadap tim negosiasi tarif impor AS yang diutus Presiden Prabowo untuk menghasilkan kesepakatan baru dengan pemerintahan Presiden Trump.

    Misbakhun sejumlah relaksasi akan diberikan untuk mendorong kerjasama dagang RI-AS termasuk meningkatkan impor RI dari AS salah satunya lewat pemangkasan aturan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN).

    Dimana aturan TKDN untuk barang tertentu yang tidak bisa dipenuhi tidak dipaksakan sehingga bisa dipastikan tetap melindungi industri dalam negeri, Salah satunya terkait TKDN yang diminta iPhone.

    Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam Power Lunch, CNBCIndonesia (Selasa, 15/04/2025)

  • Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, buka suara usai dirinya disindir oleh Ketua Umum Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , karena tidak hadir dalam acara
    halal bihalal Golkar
    pada Rabu (16/4/2025) kemarin.
    Misbakhun
    menyebut dirinya sedang mengikuti
    race marathon
    di akhir pekan, sehingga tak menghadiri halal bihalal Golkar.
    “Saya memang tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saya mengikuti kegiatan
    race marathon
    di akhir pekan,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Misbakhun mengatakan, dirinya sebenarnya sudah meminta izin kepada Bahlil bahwa tidak bisa menghadiri halal bihalal Golkar.
    Namun, Misbakhun mengakui sindiran Bahlil memang benar.
    Meski sedang tanggal merah, kepentingan partai dan negara harus tetap diutamakan.
    Misbakhun pun menganggap sindiran Bahlil ini sebagai isyarat panggilan untuk segera kembali ke Jakarta.
    “Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan menggunakan Wi-Fi di penerbangan. Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, saya mengambil keputusan langsung kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang paling awal,” paparnya.
    Misbakhun menekankan, sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai.
    Misbakhun menyebut, ketika dirinya memutuskan menjadi politisi, artinya dia harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai.
    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana? Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.